Connect with us

Bandar Lampung

Pendiri IJTI Pusat Putus Kerjasama Dengan Dewan Pers Ini Alasanya

Published

on

Bandar Lampung : Pengurus dan Pendiri ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) minta Dewan Pers hentikan segala bentuk kerjasama baik yang sedang berjalan maupun sudah terjalin selama kurun waktu enam bulan terakhir, hal ini mengutara pasca ditetapkanya nama Yadi Hendriyana sebagai Direktur Tim Kampanye Nasional salah satu pasangan calon presiden.

Menurut surat pernyataan dari pendiri IJTI, Haris Jauhari hal yang telah dilakukan Ketua Umum Yadi Hendriyana itu melanggar dan bertentangan dengan prinsip dasar IJTI sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART), kode etik jurnalisrik IJTI dan kode etik jurnalistik indonesia Dewan Pers.

“Ada pelanggaran terhadap prinsip dan aturan IJTI di internal seperti adanya dugaan penyimpangan penyimpanan dan penyalahgunaan pengelolaan keuangan, pengurus IJTI pusat saat di pimpin oleh Yadi Hendriyana yang belum terjawab sampai saat ini, akan diselesaikan secara internal dan melalui jalur hukum yang berlaku,”Kata Haris Jauhari, melalui surat yang didapat Lampungtoday.com, Selasa (21/08/2018).

Menguaknya peryataan resmi dari IJTI ini dimaksudkan untuk terus menjaga hubungan baik dan martabat Dewan pers, menegakkan kode etik jurnalistik dewan pers indonesia, menjamin terjalinya kerjasama yang bebas dari kepentingan politik dan penyalahgunaan keuangan serta kewenangan dalam organisasi jurnalis.

“Maka saya minta Dewan Pers Menghentikan seluruh kerjsama yang sedang dan akan berjalan dengan pengurus pusat IJTI dan memeriksa segala bentuk kerjasama yang telah berjalan dalam enam bulan terakhir, kecuali penggunaan dewan sekretariat IJTI di Gedung Dewan pers,”Ungkap Haris Jauhari.

Penetapan sikap resmi ini juga dibenarkan oleh Ketua Bidang Sertifikasi & Kompetensi IJTI, Hendrata Yuda, pihaknya menyebut jika sikap Haris Jauhari melalui surat telah disampaikan secara resmi kepada dewan pers sebagai bentuk tanggungjawab pendiri dan Ketua IJTI pertama yang hingga saat ini juga masih tercantum selaku dewan pertimbangan pusat.

“Untuk menjaga kemerdekaan pers sesuai amanat UU Pers No 40 tahun 1999.Hari ini suratnya sudah disampaikan bang Haris Jauhari kepada Dewan Pers suratnya, ini berlaku untuk segala kerjasama program jangka pendek saja, karna benar kata Dewan Pers tugas wartawan itu mengabdi kepada kebenaran kepentingan publik, namun ketika seorang wartawan memutuskan diri untuk menjadi caleg atau tim sukses maka secara otomatis yang bersangkutan telah kehilangan legitimasi untuk kembali kepd profesi Jurnalistik,”Katanya melalui pesan WA, selasa (21/08/2018).

Rep/Editor : Putra

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Bandar Lampung

15 DPC Demokrat Lampung Sambangi PTUN Bandar Lampung

Published

on

Bandar Lampung : Tiga Ketua DPC Demokrat Lampung menyambangi kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan agenda menyerahkan surat permohonan perlindungan hukum atas status demisioner 15 pengurus DPC Demokrat Lampung oleh DPD Demokrat versi Moeldoko, Senin 15 November 2021.

Tiba di Kantor PTUN Bandar Lampung, perwakikan 15 DPC Demokrat yang di wakili Ketua DPC Demokrat Lampung Utara M. Yusrizal, Lampung Timur Yandri Nazir dan Lampung Tengah Anang Hendra langsung melakukan regristasi pendaftaran.

Dihadapan Musadik Panitra PTUN Bandar Lampung, Ketua DPC Demokrat Lampung Utara M. Yusrizal mengatakan bahwa saat ini kepengurusan DPD Demokrat Lampung berstatus demosioner alias tidak lagi memiliki hak dan kekuasaan.

Dan sesuai dengan instruksi DPP Demokrat Pusat, maka jika ada suatu daerah terdapat status demisioner maka di utus tiga DPC untuk mewakili DPD.

Ditempat yang sama, Ketua DPC Demokrat Lampung Timur Yandri Nazier menegaskan, KLB Demokrat yang di gelar kubu Moeldoko di Sibolangit Sumatera Utara tidak sah.

Perwakilan 15 DPC Demokrat Lampung menegaskan, partai Demokrat di bawah kempimpinan Agus Harimurti Yudoyono resmi terdaptar pada kemenkumham. Dan mereka berharap dengan di serahkannya surat permohonan perlindungan ke PTUN Bandar Lampung, tidak ada lagi ancaman yang akan mengganggu partai demokrat. (Alfian).

Continue Reading

Bandar Lampung

Lampung Kembali Raih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Published

on

Pemerintah Provinsi Lampung kembali meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tingkat Utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) tahun 2021. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerima penghargaan tersebut di Ruang Sakai Sambayan, Jum’at (24/09/2021).

Dengan diraihnya penghargaan ini berarti Lampung berhasil meraihnya empat kali berturut-turut.Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya adalah bentuk pengakuan atas komitmen dan peran pemerintah daerah, dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi pengarusutamaan gender.

Ini adalah bentuk apresiasi Presiden kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas upaya kita berkomitmen menjaga prinsip-prinsip kesetaraan antara hak laki-laki maupun perempuan dengan pelaksanaan pembentukan kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan menganggarkannya.

Continue Reading

Bandar Lampung

Gubernur Arinal Ajak Pengurus PGI Wilayah Lampung Bersinergi dalam Penanganan Covid-19.

Published

on

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengajak pengurus Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Wilayah Lampung bersinergi dalam penanganan Covid-19 dengan mengingatkan umat Kristiani untuk menerapkan Protokol Kesehatan.Hal tersebut disampaikan Gubernur Arinal saat menerima audiensi dari PGI Wilayah Lampung, di Mahan Agung, Bandar Lampung, Jum’at (24/9/2021).

Gubernur Arinal berharap para pengurus PGI Lampung, yang juga sebagai tokoh yang dipercaya dalam menjalankan agama di Gereja, betul-betul bisa melaksanakan protokol kesehatan. Hal itu karena mempertimbangkan kita sedang darurat kesehatan dan hukum tertinggi adalah menyelamatkan anak bangsa.

Gubernur Arinal menuturkan agar disiplin protokol kesehatan harus dikedepankan. Dia meminta PGI menyampaikan hal itu kepada umat Kristiani untuk menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan.

“Jaga protokol kesehatan. Ini saya pesan betul, supaya Bapak-bapak menjadi pioner dan teladan dalam menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya.

Gubernur Arinal mengimbau masyarakat tidak terbuai dengan menurunnya Covid-19 di Provinsi Lampung. “Sepanjang darurat kesehatan belum dicabut, maka disiplin protokol kesehatan harus tetap dilakukan,” terangnya.

Gubernur Arinal berharap tokoh agama dari PGI Lampung tanpa henti mengingatkan kepada umat Kristiani untuk hati-hati menjaga kesehatan, dan terus menerapkan protokol kesehatan.

Sementara itu, Ketua Umum PGI Lampung Pdt. Samuel C. Sitompul menyampaikan susunan kepengurusan PGI Lampung 2021-2026. Diantaranya Ketua Umum Pdt. Samuel C. Sitompul, Sekretaris Umum Pdt. Riswan Pangaribuan, dan Bendahara Umum Pnt Ir. Samuel Tanjung

Ia juga melaporkan terkait program yang telah dilaksanakan dalam mendukung Pemerintah dan membantu masyarakat pada masa pandemi, seperti bersinergi dengan elemen lain dalam mengadakan bansos sampai tiga gelombang bagi masyarakat.

Kemudian, Komisi Pemuda bersama Polda Lampung memberikan makanan selama seminggu kepada masyarakat.Selain itu, pada tanggal 20 September 2021 yang lalu, atas bantuan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung telah melakukan vaksinasi masal sebanyak 250 vaksin bagi warga. Dan bersama Polda tanggal 23 yang lalu, melakukan vaksinasi massal sebanyak 3.000 vaksin di Gereja HKBP Kedaton.

Continue Reading

Trending