Connect with us

Lampung Utara

Maksimalkan Terget Pendapatan, BPPRD Terapkan Sistim Jemput Bola

Avatar

Published

on

Lampung Utara : Badan Penggelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Utara menggunakan sistem jemput bola dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB).

Kepala BPPRD Lampung Utara Mikael Saragih, mengatakan jemput bola yang dilakukan pihaknya dengan turun langsung ke Desa-Desa yang tersebar di 23 Kecamatan di Lampung Utara.

” Salah satunya kita melakukan upaya kumpul bersama dengan aparat pemerintah desa yang dilaksanakan di kecamatan. Agenda masuk ke kecamatan ini sudah kita mulai dari Kecamatan Bunga Mayang, Surakarta, Abung Semuli, Blambangan Pagar, Abung Selatan, dan hari ini kita ke Kecamatan Kotabumi Utara,” kata Mikael Saragih, diruang kerjanya, Selasa (4/9/2018).

Langkah itu, terus Mikael, guna mengetahui secara langsung berjalannya pembayaran pajak dari masyarakat melalui aparatur pemerintahan desa ke kecamatan dan hingga masuk ke dinas.

” Gunanya kita akan dapat mengetahui permasalahan dalam penarikan PBB dari masyarakat melalui Desa. Untuk mempermudah, Saya pun langsung terjun ke setiap Kecamatan,” tandasnya.

Ditambahkannya, dalam setiap rapat evaluasi, BPPRD selalu menegaskan agar seluruh unsur pemerintahan desa ikut aktif dalam melakukan laporan hingga pada penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.

” Imbauan itu selalu kita sampaikan dalam setiap rapat evaluasi supaya aparatur pemerintah desa lebih aktif melakukan pemberian laporan penagihan PBB. Hal ini guna menunjang semua kebutuhan di desa-desa,” ungkap Mikael Saragih.

Menurutnya, untuk persentase penghasilan dari penarikan PBB hingga saat ini baru berkisaran 50 persen, hal itu juga terjadi pada pemasukan PAD yang baru masuk lebih dari 50 persen untuk beberapa satker seperti, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan dan Dinas PUPR. Namun Kepala BPPRD Lampung Utara itu, berkeyakinan target PAD pada tahun 2018 ini akan tercapai.

” Kita yakin sampai dengan Oktober nanti, BPPRD akan memenuhi target,” tegasnya.

Jenis-jenis pajak yang dikelola BPPRD Lampung Utara itu mulai dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, pajaj penerangan jalan (PPJ), pajakmineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Reporter : Alex BW
Editor : Putra

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Apa Kabar Lampung

Beda Data BPK dan Dinas Kesehatan Lampung Utara Soal Nakes, Kok Bisa?

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Adanya perbedaan jumlah tenaga kesehatan (Nakes) penerima insentif Covid 19 antara Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Dinas Kesehatan Lampung Utara mulai terkuak dan menimbulkan tanda tanya.

Berdasarkan data di Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2020, realisasi jumlah tenaga kesehatan di Lampung Utara, penerima insentif di bulan juni ada 127 orang dengan total anggaran sebesar Rp. 562.483.000,00-.
Sedangkan untuk bulan Juli, tenaga kesehatannya hanya 37 orang dengan anggaran sebesar Rp. 142.500.000.

Sementara, menurut pengakuan mantan Kepala Seksi Sumber Daya Manusia ‎Kesehatan Dinas Kesehatan Lampung Utara, Jaruan Tamam, ketika berhasil diwawancarai, tenaga kesehatan Lampung Utara penerima insentif ‎yang menangani Covid-19 pada bulan Juni berjumlah 109 orang, sedangkan di bulan Juli, tenaga kesehatan penerima insentif berjumlah 31 orang.

” Total anggaran insentif untuk bulan Juni 562.453.000. Untuk bulan Juli, total anggarannya sebesar Rp142.500.000,” beber Jaruan, Senin (1/3/2021).

Merujuk pada data LHP BPK Tahun 2020 ‎dengan nomor LHP :
39/LHP/XVIII.BLP/12/2020 itu maka terdapat selisih jumlah tenaga kesehatan sebanyak 24 orang (Juni-Juli). ‎Anehnya,, total anggaran untuk kedua bulan tersebut ternyata lebih besar atau sama meski jumlah tenaga kesehatannya lebih sedikit dari hasil audit BPK.

Saat ditanyai adanya selisih jumlah tenaga kesehatan penerima insentif, Jaruan berkelit bahwa selisih penerima insentif itu tidak pernah dibayarkan. Padahal, tertulis jelas dalam LHP tersebut disebutkan bahwa jumlah tenaga kesehatan yang telah menerima insentif bulan Juni 127 orang dan bulan Juli berjumlah 37 orang.

“‎ Enggak. Enggak kita bayarkan itu (selisih jumlah tenaga kesehatan). Kita takut ada indikasi merugikan keuangan negara, sebaiknya mendingan kami cancel (batalkan) aja seperti itu,” kelitnya.

‎Jaruan menjelaskan realisasi Bantuan Opersional Kesehatan (BOK) tambahan untuk tenaga kesehatan mencapai Rp. 9,2 Milliar dari pagu anggaran 13,7 miliar

” Anggaran itu diberikan pada 1.857 tenaga kesehatan mulai dari puskesmas hingga rumah sakit,” Katanya.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Kepengurusan PKK Dan Dekranasda Lampura Resmi Dilantik Budi Utomo

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Lampung Utara untuk Sisa Masa Bhakti 2019-2024, hari ini resmi dilantik Bupati Lampung Utara, Budi Utomo.

Pelantikan yang berlangsung di Ruang Tapis, Pemkab Lampura, Kamis (25/2/2021), diawali dengan pelantikan pengurus TP PKK Lampura, dan dilanjutkan dengan pengukuhan Dekranasda.

Usai dilantik, Ketua TP PKK sekaligus juga sebagai Ketua Dekranasda Lampung Utara Nur Endah Sulastri, mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pengurus dan anggota pada periode sebelumnya, yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh dedikasi untuk kemajuan PKK dan Dekranasda.

“Saya atas nama pribadi dan selaku Ketua Tim Penggerak PKK, yang sekaligus juga sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Lampung Utara pada kesempatan ini mengucapkan sekecil apapun usaha dan karya yang dihasilkan pengurus sebelumnya, mudah-mudahan memberikan manfaat yang maksimal untuk organisasi serta masyarakat,” Katanya.

Selanjutnya, Nur Endah mengajak jajaran pengurus dan anggota TP PKK dan pengurus Dekranasda yang baru untuk meningkatkan motivasi kinerja dalam mendukung berbagai program pembangunan Pemerintah Daerah, khususnya pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

“ Saya berharap kita semua dapat lebih peka terhadap perubahan dan perkembangan zaman yang terus bergerak maju,” Ujarnya.

Ia optimis, dengan dukungan dan kerja keras dari segenap jajaran yang siap mencurahkan pikiran dan tenaganya secara bersama-sama, maka berbagai tugas dan tantangan yang akan dijalani dan dihadapi mampu dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana program dan kegiatan Pemkab Lampura.

“Sebagaimana pepatah berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Dengan koordinasi, sinergi dan kerjasama yang baik, tentunya berbagai program kerja yang direncanakan akan dapat berjalan dengan baik dan sukses,” Ujar Nur Endah

Nur Endah menyadari bahwa sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah, keberhasilan pelaksanaan dari berbagai program kesejahteraan keluarga akan sangat ditentukan dengan adanya keselerasan dalam pelaksanaan berbagai Progam dan kegiatan Pembangunan.

“ Karena itu mohon kiranya kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Utara memberikan arahan dan pembinaan, sehingga kinerja TP PKK dan Dekranasda Lampung Utara semakin optimal dan tepat sasaran, untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat yang dimulai dari keluarga mendapatkan ridho dan barokah dari Allah SWT. Aamiin, ya Robbal ‘Alamin,” tukasnya.

(Diskominfo Lampura)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Budi Utomo Resmikan Yayasan Rehabilitasi Narkoba Pertama Di Lampura

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, meresmikan Yayasan Panca Budi Mulia yang bergerak dalam program pencegahan dan rehabilitasi narkoba di Jalan Tjokoel Soebroto, Kelurahan Kelapa Tujuh, Kotabumi Selatan, Selasa (23/2/2021).

Tanpak hadir dalam peresmian tersebut, Mantan Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri, Ketua DPRD Lampura Romli, Kepala BNN Waykanan, Dwi Nurma Wati, Kapolres Lampura AKBP Bambang Yudho, Kasdim 0412 Lampura Mayor Inf. hendri Chaya Prabwo.

Budi mengatakan bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkotika telah menjadi problem besar bangsa Indonesia. Meskipun, Pemerintah pusat hingga tingkat provinsi telah mengeluarkan regulasi terkait dengan narkotika, Pemerintah Lampura juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.

“ Kerawanan dan kerentanan penyalahgunaan narkoba perlu perhatian yang lebih serius dari kita semua. Alhamdulillah, kita semua tentu patut bersyukur dan berterima kasih karena di Kabupaten Lampung Utara telah berdiri sebuah yayasan yang bergerak dalam program pencegahan dan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba,” Katanya.

Sejatinya, sambung Budi, Pemkab Lampura juga sangat peduli dengan masa depan daerah dan juga masa depan generasi mendatang agar terbebas dari pengaruh penyalahgunaan narkoba.

Karena itu, dalam rangka untuk mempermudah penanganan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, pihaknya telah mengajukan usulan pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) sehingga diharapkan penanganan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Lampura dapat berjalan lebih efektif.

“ Kita tentu menyadari bahwa penyalahgunaan dan peredaran narkoba ini merupakan masalah kita bersama, sehingga perlu strategi yang melibatkan seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu dalam suatu gerakan kepedulian dan peran aktif seluruh komponen masyarakat terhadap upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika,” Ucap Budi.

Ia berharap, dengan hadirnya Yayasan Panca Budi Mulia dapat menambah kekuatan dan semangat bersama dalam memberikan dukungan terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba, termasuk dalam hal pelaksanaan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

“ Mari kita bersama bergandengan tangan, bahu membahu bersinergi dan berkolaborasi agar Kabuapten Lampung Utara yang kita cintai bersama ini dapat terbebas dari pengaruh negatif narkoba, sehingga dapat senantiasa aman, agamis, maju dan sejahtera,” tukas Budi.

Pembina Yayasan Panca Budi Mulia, Yoga Budi Mulia mengungkapkan bahwa awalnya yayasan ini berdiri di Bogor, Jawa Barat, dan fokus bergerak di bidang rehabilitasi Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif (Napza).

“ Korban penyalahgunaaan narkoba wajib direhabilitasi dan wajib untuk diobati, baik secara medis atau sosial. Mereka berhak mendapat masa depan yang lebih cerah. Berawal dari tingginya pengguna narkoba, kami melihat masalah ini suatu panggilan bagi kami utuk memutus rantai permasalahan bangsa ini,” Katanya.

(Diskominfo Lampura)

Continue Reading

Trending