Connect with us

Mesuji

Panwascam Way Serdang Ingatkan ASN dan Kepala Desa Untuk Netral

Published

on

Mesuji : Panwascam kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, melayangkan surat pencegahan agar terbinanya iklim penyelenggaraan Pemilihan Umum secara Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER), serta Jujur dan Adil (JURDlL).

Panwascam kecamatan Way Serdang ingatkan kepada ASN dan Kepala Desa untuk menjaga netralitasnya jelang pemilu 2019.

Hal ini diungkapkan oleh Anggota panwascam Way Serdang Lia Amelia juga selaku koordinator divisi penindakan dan pencegahan 4/08/2018.

“Kita ingatkan ASN dan kepala Desa untuk menjaga netralitas jelang pemilihan umum tahun 2019, karena semua ada aturan nya dan bagi yang melanggarnya tentu saja ada sanksinya ,

Lia pun mengungkapkan Surat himbauan ini sudah disebar dimulai Tanggal 21 Agustus 2018 panwaslu way serdang melayangkan surat himbauan untuk kepala sekolah se-Kecamatan Way Serdang dan surat himbauan untuk Bacaleg agar tidak berkampanye sebelum ditetapkan jadwal oleh KPU.

Surat yang bernomor 36/K.LA-06.07/PM.05/VIII/2018 dan 37/K.LA-06.07/PM.05/VIII/2018 , disampaikan melalui PPL.

Himbauan terkait netralisasi Kepala sekolah bertujuan untuk mencegah kampanye yang mungkin dilakukan di lingkungan sekolah, di sosial media ASN, atau dilingkungan sekitar rumah ASN.

Sedangkan surat himbauan untuk Bacaleg betujuan untuk mencegah Bacaleg melakukan kampanye (baik secara lisan, tulisan, siaran di media dll) karena pada dasarnya KPU belum menentukan jadwal kampanye untuk masing2 Bacaleg.

Pada tanggal 30 Agustus 2018 Panwaslu Way Serdang kembali melayangkan surat netralitas untuk Kepala Desa, Perangkat Deaa dan Camat Way Serdang. Surat yang bernomor 38/K.LA-06.07/PM.05.VIII/2018 tujuannya sama dengan surat sebelumnya, yaitu agar Kades, perangkat Desa serta Camat Way Serdang tidak melakukan kampanye (Netral).

Hingga hari ini, pada tanggal 4 September 2018, hampir semua surat himbauan netralisasi Kades sudah disampaikan ke masing masing desa”,tegas lia

Liamenambahkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 dan 306, Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain, Kecamatan, Kelurahan/Desa, dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dan bagi yang melanggar tentu saja ada sanksinya.

“Ketentuan sangsi tertuang dalam Pasal 494 Undang – undang 7 tahun 2017 bahwa Setiap aparatur sipil negara(ASN), kepala desa, perangkat desa, dan/ atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”pungkasnya

Reporter : Dedi
Editor : Putra

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Mesuji

Dinas PPA Mesuji Gelar Seminar dan Tanfa Tangani Komitmen Penguatan Pelindungan Perempuan dan Anak

Published

on

Bandar Lampung : Hadiri Penanda tanganan Komitmen Penguatan Perlindungan Perempuan dan Anak ,Ketua TRC-PPA Kab Mesuji Berharap Komitmen Dinas Terkait Membangun Kerja Sama Kongkrit

Bertempat di Hotel Le Man Tulang Bawang,Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Mesuji Adakan Seminar dan Penanda tanganan Komitmen Penguatan Perlindungan Perempuan dan Anak di kabupaten Mesuji ,Pada Senin 25 Juli 2022

Turut Hadir Kepala UPTD PPA Propinsi Lampung Beserta Tenaga Ahli Fhisikolog UPTD PPA Propinsi Lampung,Bupati Mesuji,Sekdakab,Asisten,Para Kepala Dinas lingkup Pemerintah kabupaten mesuji,Ketua IDi,PPNI,Ketua Korda TRC PPA kabupaten Mesuji,Ketua Pengadilan Agama , Seluruh Camat se-kabupaten Mesuji, Pimpinan Bank Lampung cabang Mesuji,ketua PWI Puspa,Juga Pemateri Aktivis Perlindungan anak Toni Fister, dan Lembaga Masarakat Aktifis Perlindungan Perempuan dan Anak di kabupaten Mesuji

Dalam Pengarahannya PJ Bupati Mesuji Drs Sulfakar MM yang di Wakili Asisten Indra Wijaya Menegaskan

“Bahwa Perlunya Kerjasama yang Baik dan Bersifat Nyata Semua unsur Terkait Dan Lembaga lembaga Masyarakat yang Konsen terhadap upaya Perlindungan Perempuan dan Anak , Pemerintah atau dinas PPA tidak akan Mampu Berbuat Banyak jika tidak di dukung oleh Semua pihak terkait dalam upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini kita tidak Cukup Hanya Berteori,Harus ada Tindakan dan Langkah yang Nyata , Bangun Kerja Sama itu kunci nya ” Pesan nya

Kepala dinas PPA Kabupaten Mesuji Sri Puji dalam Kata Pengantarnya Sampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran seluruh Peserta

Ditempat yang Sama di sela kegiatan Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak TRC-PPA kabupaten Mesuji Heri Purwanto,SE.,Saat di konfirmasi Media Menegaskan Sangat Mendukung Agenda Yang di Laksanakan Sekertaris Daerah kabupaten Mesuji Syamsudin S.Sos Terhadap upaya Komitmen Pemerintah kabupaten mesuji Atas Perlindungan Perempuan dan Anak yang di laksanakan Oleh Dinas PPA kabupaten Mesuji ini

” Sangat Sangat kita Apresiasi Kegiatan Penanda tanganan Komitmen Penguatan Perlindungan Perempuan dan Anak ,Kami dari Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak TRC-PPA kabupaten Mesuji Selaku lembaga Masyarakat yang Konsen terhadap upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Tentu Sangat Mendukung Agenda Ini” Terang Ketua korda TRC PPA ini yang juga Selaku ketua organisasi pers DPC MOI Perkumpulan Perusahaan Media online Indonesia MOI kabupaten Mesuji

” Kita Perlu upaya nyata,Pemkab Mesuji Wajib hukumnya ,Mendukung Upaya Dan eksistensi Lembaga lembaga Masyarakat yang Nyata nyata dan konsen Terhadap upaya Perlindungan Perempuan dan Anak ,Salah Satunya kita dari TRC PPA,Dukungan Operasional ,Dukungan Atas Terlaksana nya kegiatan kegiatan pada lembaga lembaga ini Wajib dan mutlak di lakukan,Jadi sifatnya Riil,Bukan Hanya Teori ,sesuai tadi apa yang di sampaikan bapak asisten Indra Kesuma dalam Amanat Beliau Mewakili Penjabat Bupati Mesuji” Pungkas Heri Purwanto,SE.,
(Agus S)

Continue Reading

Mesuji

Soal Infrastruktur Mesuji Sulfakar Sebut Perlu Extra Kerja Keras

Published

on

Mesuji – Penegasan Sekaligus Informasi Yang Mencengangkan Datang Langsung dari Penjabat Bupati Mesuji Drs Sulfakar MM Soal Sangat Rendahnya Grade Passing Skoor Infrastruktur Di Wilayah Kabupaten Mesuji

Hal itu Terungkap Saat Ketua Organisasi Pers Perkumpulan Perusahaan Media online Indonesia MOI kabupaten Mesuji Heri Purwanto SE Saat Menyampaikan Presentasi Tentang Keberadaan Organisasi Pers MOI kabupaten Mesuji di Ruang Rapat Bupati Mesuji Pada Senin 27 Juni 2022

Forum Rapat Yang di kemas Agenda Audensi Seluruh Organisasi Pers yang ada di kabupaten Mesuji Tersebut Di Hadiri Bupati Mesuji Drs Sulfakar MM,Kepala Dinas Kominfo Mausiruddin S.Sos ,Kabid Hendra ,Para Ketua Ketua Organisasi Pers ,Dan Perwakilan anggota Organisasi Pers dari MOI ,AJOL,IWO,AWPI,KWRI,AWI,FPII,JNI dan Beberapa Lainya

Ketua DPC MOI Mesuji Heri Purwanto SE Dalam Perkenalanya di Hadapan Bupati Mesuji Menyampaikan Ucapan Selamat Datang Kepada Bupati Mesuji Drs Sulfakar MM Sekaligus Memperkenalkan Tentang Keberadaan Organisasi Pers MOI Yang Ada dan Sudah di Akui legalitas nya Dari tahun 2019 di Kabupaten Mesuji Yang Saat ini Beranggotakan 22 Kabiro Dari Media Cetak Harian,Media Cetak Mingguan ,Media TV Streming ,Dan Media Online

Saat Ketua DPC MOI Sampaikan Tentang Dukungan Organisasi Pers MOI dan Organisasi Pers yang lain dengan kepemimpinan Bupati Sulfakar ,Dan Heri Purwanto Sampaikan Tentang kecilnya APBD kabupaten Mesuji di Banding kabupaten lain nya di Propinsi Lampung Serta Rendahnya Infrastrukur Yang Ada di Semua Wilayah Kabupaten Mesuji ,Kondisi Geografis Wilayah Kabupaten Mesuji yang Jauh dari ibukota Propinsi ,Serta Harapan Di Masa kepemimpinan Bupati Sulfakar Kabupaten Mesuji Mampu Lebih Bersaing di Semua lini ,Ternyata Fakta Tentang Sangat Rendahnya Grade Passing Skor Inprastruktur Di Mesuji di Ungkapkan Bupati Mesuji

” Oh iya ,Saya Pertegas Tentang Apa yang Barusan di Sampaikan Ketua Organisasi Pers MOI ,Bahwa Data yang Saya Peroleh ,kondisi Riil Grade Passing Skor Inprastruktur kita Hanya 24 Saat ini ,Dari Skor angka Seharusnya 100″ ungkap Drs Sulfakar

” Selain IPM Yang Sangat Rendah ,Ternyata Inprastruktur kita Juga Sangat Jauh dari kelayakan ,Tentu ini Tantangan Buat kita Untuk Bekerja lebih keras,Dan Saya Minta Dukungan dari Seluruh rekan rekan Media ” Lanjut Sulfakar

Acara Audensi yang Berlangsung Dengan Suasana keterbukaan dan Bupati Mesuji Drs Sulfakar Saat Sampaikan Pengarahannya Menceritakan Seluruh Perjalanan karir nya Dalam Berbagai Penugasan Penugasan Sehingga Saat ini di Percaya Menjadi Penjabat Bupati Mesuji

Acara kemudian Secara bergantian Presentasi dari semua ketua organisasi pers Memperkenalkan diri dan di ahkiri sesi Poto Bersama .

Continue Reading

Mesuji

Pj. Bupati Mesuji Buka Pelatihan Hukum Untuk Pemdes dan BPD

Published

on

MESUJI- LAMPUNG- Kegiatan Pelatihan Hukum Bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa se Kecamatan Way Serdang resmi di buka oleh PJ Bupati Mesuji, Selasa (28/06/22) Pagi. Di Balai Desa Margo Bhakti, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji.

Pembukaan di hadiri langsung oleh PJ Bupati Mesuji Drs. Sulpakar M.M, Waka Polres Mesuji Kompol Juli Sundara A.Md, Kepala Dinas PMD Drs. Anwar Pamuji, Kasat Binmas AKP Sarijo, Kapolsek Way Serdang IPTU Bambang P, Kasat Reskrim Polres Mesuji IPTU Fajrian Rizki S.T.K, S.Ik, M.Si, Kanit Tipidkor Polres Mesuji IPDA Apri Yansyah S.H, Kanit PPA Polres Mesuji Aipda Jerry A. Hutagalung, Kaur Min Sat Narkoba Polres Mesuji Aipda Juwandi, Anggota Unit Tipidter Bripka Eko Herwinanda S.H, Camat Se Kabupaten Mesuji, Kepala Desa se Kecamatan Way Serdang dan BPD SE Kecamatan Way Serang.

Waka Polres Mesuji Kompol Juli Sundara A.Md Mewakili Kapolres Mesuji AKBP Yuli Haryudo S.E mengatakan, pada hari ini Pemerintah Kabupaten Mesuji bekerjasama dengan Polres Mesuji membuka Pelatihan Hukum Bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa se Kecamatan Way Serdang.

“Dalam hal ini Jajaran Polres Mesuji bertindak sebagai Pemateri guna memberikan Pemahaman kepada Peserta Pelatihan terkait Hukum dalam menjalankan Pemerintahan, agar lebih memahami dan mengerti tentang Hukum dan Peraturan. Pemateri terdiri dari Unit Tipidkor, Unit PPA, Unit Tipidter, Sat Narkoba dan Sat Binmas”. Jelas Kompol Juli

Adapun Rencana yang sudah di Jadwalkan kegiatan akan di laksanakan di 7 Kecamatan yang ada di Kabupaten Mesuji dan akan berlangsung selama Empat Hari. Tujuan dilaksanakannya Pelatihan adalah agar seluruh Kepala Desa dan Aparatur dapat memahami dan mengerti tentang Hukum, serta tidak adalagi Kepala Desa – Kepala Desa yang tersangkut Masalah karena ketidak tahuannya tentang Hukum. Imbuh Waka Polres

Ia berharap dengan dilaksanakannya Kegiatan tersebut dapat meminimalisir adanya tindakan melawan Hukum di lingkup Pemerintahan Desa, kemudian seluruh Kepala Desa dapat bekerja sesuai dengan Hukum serta Undang Undang dan Peraturan yang berlaku. Dan tidak adalagi Kasus Kepala Desa yang berakhir di Jeruji Pesakitan dan tidak kalah penting agar menjaga Kekompakan dalam Pemerintahan di Tingkat Desa. Tutupnya

Continue Reading

Trending