Connect with us

Lampung Utara

KPU Lampura Mulai Verifikasi Berkas LADK 16 Perpol

Published

on

Lampung Utara : Sebanyak 16 partai politik telah menyerahkan laporan awal dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Lampung Utara pada Minggu (23/09/2018) sedang dalam verifikasi dan perbaikan. Rencananya penyelenggara pemilu tersebut akan mengumumkan pada 28 September 2018 mendatang.

Menurut Staf di Bagian Hukum KPUD Lampung Utara, Atut Dwi Martanti, KPU telah menerima laporan awal dana kampanye (LADK) dari 16 parpol di Lampung Utara, kemarin (Minggu, 23/09/2018) hingga pukul 18.00 WIB.

” Dari 16 parpol yang ikut dalam Pemilu 2019, semuanya secara tepat waktu sesuai yang diagendakan KPUD sudah menyerahkan LADK,” kata Atut di kantor KPUD Lampung Utara, Senin (24/9/2018).

Atut belum bisa menyebutkan secara rinci besaran dana kampanye masing-masing Partai peserta Pemilu 2019. Sebab, pihaknya masih harus memverifikasi LADK yang diterima.

” LADK yang telah kita terima saat ini, masih dalam tahap perbaikan. Kita (KPUD) akan umumkan hasil Verifikasi LADK pada Jum’at (28/9/2018),” terangnya.

Sementara Komisioner KPUD Lampung Utara Divisi Hukum, Tedy Yonada belum bisa memberikan pernyataannya terkait LADK.

LADK merupakan satu dari tiga tahapan pelaporan dana kampanye di Pemilu 2019.

Pada Januari 2019, peserta pemilu diwajibkan menyampaikan laporan sumbangan penerimaan dana kampanye.

Sementara pada 25 April, atau 8 hari setelah hari pemungutan suara, peserta pemilu diwajibkan menyerahkan laporan akhir penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Reporter : Alex
Editor : Red

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Apa Kabar Lampung

Kejaksaan Serius Tangani Kasus Bilik Disinfektan Dinas Kesehatan Lampura

Published

on

By

Lampung Utara : Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara cukup serius menyelidiki kasus dugaan korupsi pengadaan bilik disinfektan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020. Tak main-main, sejumlah pejabat di pemerintahan Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, sudah dimintai keterangan oleh tim intelijen korps adhyaksa itu.

” Kami (Bidang Intelijen) telah menyelesaikan proses penyelidikan. Dalam penyelidikan tersebut kami setidaknya telah meminta keterangan PPK, PPTK, Auditor Inspektorat, penyedia (Swasta) dan pihak-pihak terkait di Dinas Kesehatan.
Permintaan keterangan kurang lebih sebanyak dua kali,” Ucap Kepala Seksi Intelijen Kejari Lampung Utara, I Kadek Dwi Ariatmaja, Jum’at (27/8/2021).

” Potensi dugaan kerugian daerah, kurang lebih sebesar Rp. 760 juta,” Imbuhnya

Mantan Kasi Pidum Kabupaten Tanggamus ini menjelaskan, proses tahapan penyelidikan dilakukan tim intelijen usai Inspektorat menyerahkan laporan Hasil pemeriksaan dan perkembangan soal pengadaan bilik disinfektan Dinas Kesehatan Lampung Utara Tahun Anggaran 2020.

” Kejaksaan menerima laporan hasil itu (Inspektorat Lampung Utara) Bulan Juni tahun ini. Kita telaah dan kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mencari dan menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi di pengadaan bilik disinfektan,” Jelas I Kadek.

Ia mengungkapkan, pihaknya terus bergerak cepat dalam penanganan kasus dugaan tersebut dengan melimpahkan hasil penyelidikan tim Intelijen ke Bidang Pidana Khusus (Pidsus).

” Bidang Pidsus nantinya akan melakukan telaahan, apakah akan melakukan pendalaman terlebih dahulu melalui penyelidikan atau langsung penyidikan. Itu semua, tergantung dari penilaian tim Pidsus” Tukas I Kadek Dwi Ariatmaja.

Diketahui, persoalan mengenai pengadaan 53 bilik disinfektan di Dinas Kesehatan Lampung Utara tahun 2020 senilai Rp1.023.550.000 berawal dari hasil temuan BPK.‎ BPK menemukan potensi ketidakwajaran harga dalam pengadaan itu saat mengaudit anggaran Covid-19 Lampung Utara tahun 2020.

Hasil audit mereka tertera dalam laporan hasil pemeriksaan BPK tentang kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020 pada Pemkab Lampung Utara dengan nomor LHP : 39/LHP/XVIII.BLP/12/2020 tertanggal 15 Desember. Dalam LHP itu disebutkan bahwa selisih harga hingga 500 persen untuk tiap unit bilik tersebut.

Hasil perhitungan BPK harga tiap bilik itu hanya berkisar antara Rp3,1 juta – Rp4,2 juta saja, sedangkan harga tiap unitnya dari PT SPB selaku rekanan ‎mencapai Rp17,5 juta. Dalam menentukan potensi ketidakwajaran harga itu, BPK menggunakan dua metode, yakni survei dan kontrak sejenis.

Hasil survei menunjukkan jika harga tiap unit bilik itu hanya Rp3.143.180,00. Jika harga itu dikalikan d‎engan jumlah bilik maka total biaya yang harus dikeluarkan hanya Rp166.588.540,00 saja. Metode survei ini mendapati selisih harga hingga 500 persen, tepatnya sebesar Rp760.911.460,00.

Metode kedua yang digunakan ialah merujuk pada kontrak sejenis antara PT SPB ‎dengan Dinas Perhubungan Lampung. Dalam kontrak tersebut tertera harga tiap unitnya hanya Rp4.250.000. Hasilnya, terdapat selisih harga sebesar Rp688.880.750,00.

Atas temuan ketidakwajaran harga itu, BPK merekomendasikan kepada Bupati Budi Utomo untuk memerintahkan Inspektur segera melakukan audit atas ketid‎akwajaran harga terkait pengadaan itu. Selain itu, BPK juga meminta Bupati Budi Utomo untuk memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen terkait segera meminta penyedia pengadaan bilik segera menyerahkan surat bukti kewajaran harga dan dokumen pendukung pembuatan bilik tersebut.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Jampersal Lampura Disalurkan Di Luar Wilayah?

Published

on

By

Lampung Utara : Dalam hal penyaluran Jampersal di Lamoung Utara Tahun 2021, Dinas Kesehatan Lampung Utara turut menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Haji Kamino, Baradatu, Way Kanan. Tentu, hal tersebut menimbulkan tanda tanya, kenapa Dinas Kesehatan Lampura menyalurkan Jampersal diluar wilayah Lampung Utara?

“‎ Kerja sama dengan Rumah Sakit Haji Kamino (Baradatu-Way Kanan) dalam Jampersal itu untuk memudahkan warga kita di sana yang ingin bersalin menggunakan Jampersal,” Ucap Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Lampung Utara, Titin Eka Sugiartini, Senin (23/8/2021).

Titin Eka beralasan, Letak RS. Haji Kamino yang berada tak jauh dari perbatasan Lampung Utara diyakini akan sangat membantu warga Lampung Utara dalam penggunaan Jampersal. Mereka tak harus bersusah payah ke RS H.M.Ryacudu, Kotabumi, Lampung Utara, saat akan menjalani persalinan menggunakan Jampersal.

” Tapi, yang dapat menggunakan Jampersal itu harus warga Lampung Utara,” dalihnya.

Ia pun meyakini ‎kebijakan yang mereka tempuh itu sama sekali tidak menyalahi aturan. Kebijakan itu diambil supaya anggaran Jampersal terserap dengan maksimal.

” Serapan anggaran Jampersal itu kecil makanya kami coba kerja sama dengan RS swasta,” Tutur Titin Eka.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Jampersal Lampura Mencapai Rp. 2,6 Miliar

Published

on

By

Lampung Utara : Sekretaris Dinas Kesehatan Lampung Utara, Hendri US, mengatakan total anggaran Jampersal tahun 2021 mencapai Rp2,6 Miliar. Anggaran itu dipergunakan untuk ‎perujukan persalinan dan neonatal (bayi baru lahir sampai dengan usia 28 hari), sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran atau RTK, dan biaya persalinan bayi ibu hamil miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan apapun.

‎” Kami menggandeng lima rumah sakit yakni RSU H.M.Ryacudu, RS‎ Handayani, RS Candimas Medical Center, RS Haji Kamino, RS Medika Insani. Selain itu, kerja sama juga dilakukan dengan bidan – bidan desa,” Ucapnya, ketika ditanyai soal Jampersal 2021, Kamis (19/8/2021).

Dijelaskan Hendri, penggunaan Jampersal itu akan menggunakan sistem kuota sesuai dengan anggaran yang ada. Jika kuotanya telah mencukupi maka berarti anggarannya telah terserap keseluruhannya.

“Jampersal ini hanya bagi warga yang enggak punya jaminan kesehatan‎. Tapi, kami enggak bisa jamin di bulan Desember masih ada karena penggunaannya menggunakan sistem pagu atau kuota,” Ungkapnya.‎

Disinggung soal serapan anggaran Jampersal 2021? Hendri menuturkan, serapan anggaran Jaminan Persalinan Lampung Utara tahun 2021 ternyata juga masih rendah. Serapan Jampersal tahun 2021 diketahui masih baru sekitar enam persen.

” Per bulan Juni 2021 baru mencapai 6 persen,” kata dia.

Namun, Hendri memastikan serapan anggaran itu berpeluang naik menjadi tiga puluh persen jika proses evaluasi dan penghitungan serapan bulan Juli – Agustus telah selesai mereka lakukan.

” Saat ini prosesnya masih berlangsung (penghitungan Juli-Agustus),” Tukasnya.

Continue Reading

Trending