Connect with us

Lampung Utara

KPU Lampura Mulai Verifikasi Berkas LADK 16 Perpol

Published

on

Lampung Utara : Sebanyak 16 partai politik telah menyerahkan laporan awal dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Lampung Utara pada Minggu (23/09/2018) sedang dalam verifikasi dan perbaikan. Rencananya penyelenggara pemilu tersebut akan mengumumkan pada 28 September 2018 mendatang.

Menurut Staf di Bagian Hukum KPUD Lampung Utara, Atut Dwi Martanti, KPU telah menerima laporan awal dana kampanye (LADK) dari 16 parpol di Lampung Utara, kemarin (Minggu, 23/09/2018) hingga pukul 18.00 WIB.

” Dari 16 parpol yang ikut dalam Pemilu 2019, semuanya secara tepat waktu sesuai yang diagendakan KPUD sudah menyerahkan LADK,” kata Atut di kantor KPUD Lampung Utara, Senin (24/9/2018).

Atut belum bisa menyebutkan secara rinci besaran dana kampanye masing-masing Partai peserta Pemilu 2019. Sebab, pihaknya masih harus memverifikasi LADK yang diterima.

” LADK yang telah kita terima saat ini, masih dalam tahap perbaikan. Kita (KPUD) akan umumkan hasil Verifikasi LADK pada Jum’at (28/9/2018),” terangnya.

Sementara Komisioner KPUD Lampung Utara Divisi Hukum, Tedy Yonada belum bisa memberikan pernyataannya terkait LADK.

LADK merupakan satu dari tiga tahapan pelaporan dana kampanye di Pemilu 2019.

Pada Januari 2019, peserta pemilu diwajibkan menyampaikan laporan sumbangan penerimaan dana kampanye.

Sementara pada 25 April, atau 8 hari setelah hari pemungutan suara, peserta pemilu diwajibkan menyerahkan laporan akhir penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

Reporter : Alex
Editor : Red

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Apa Kabar Lampung

Jelang Nataru, Kejari Lampura Jebloskan Pejabat PUPR dan Kontraktor Ke Rutan

Published

on

By

Lampung Utara : Menjelqng Natal dan Tahun Baru (Nataru), Kejaksaan Negeri Lampung Utara menetapkan dua orang tersangka atas dugaan korupsi dalam proyek peningkatan jalan Kalibalangan – Cabang Empat Dinas PUPR Lampung Utara Tahun 2019 senilai Rp. 3.995.547.000,-.

Kedua tersangka itu, berinisial Y merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan proyek tersebut dan AA selaku penyedia atau kontraktor. Keduanya langsung dilakukan penahanan dan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Kotabumi.

” Tim penyidik Kejaksaan, berdasarkan dua alat bukti permulaan yang cukup telah menetapkan dua orang tersangka dengan inisial Y selaku PPK dan inisial AA selaku penyedia atau kontraktor,” Ucap Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri Lampung Utara, I Kadek Dwi Ariatmaja, Selasa (21/12/2021) malam.

” Mereka berdua dikenakan pasal dengan sangkaan primair Pasal 2 subsidair pasal 3 UU no. 31 th 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua tersangka akan dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan di rutan kotabumi,” Imbuhnya.

Menurut I kadek, penyidikan dugaan korupsi proyek peningkatan jalan Kalibalangan – Cabang Empat telah berjalan sejak bulan maret 2021. Tim penyidik telah memintai keterangan dari 16 orang saksi mulai dari PA, PPK, PPTK. Pemeriksaan juga, terus dia, dilakukan terhadap tim teknis lainnya yang terlibat secara langsung dalam pengadaan tersebut termasuk juga dari Ahli Teknis dan auditor indenpent.

” Tim penyidik menemukan penyimpangan dalam pekerjaan peningkatan jalan kali balangan – cabang empat tersebut. Berdasarkan penghitungan oleh auditor independent kerugian keuangan negara dari proyek itu sebesar Rp. 794.368.321,-,” Katanya.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Jaksa Jadi Dosen Tamu, I Kadek : UMKO TOP Bangets

Published

on

By

Lampung Utara : Jaksa masuk sekolah atau Jaksa masuk kampus, istilah tersebut sering didengar dan itu merupakan program rutin korps adhyaksa dalam memberikan edukasi tentang hukum kepada generasi muda.

Jaksa menjadi Dosen Tamu? baru mendengar dan cukup menarik sih. Tujuannya, mungkin sama–sama memberikan edukasi tentang hukum, meski lebih spesifik pemahamannya.

Hari selasa tanggal 14 Desember 2021 merupakan moment paling spesial bagi Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri Lampung Utara, I Kadek Dwi Ariatmaja. Bagaimana tidak, Ia didapuk menjadi Dosen tamu pada Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO).

Dalam kesempatan tersebut, I Kadek memberikan mata kuliah Hukum Acara Pidana kepada mahasiswa/mahasiswi semester 3 dan 5 dalam 3 sesi kelas yaitu sesi kelas pagi, sesi kelas siang dan sesi kelas malam.

” Sangat sangat sangat spesial. Saya menyampaikan mata kuliah Hukum Acara Pidana dari sisi seorang jaksa sebagai Praktisi Hukum. Dimana, di dalamnya dibahas terkait Jaksa sebagai Dominus Litis (pengendali perkara pidana), tahapan-tahapan dalam penanganan perkara pidana sejak Pra Penuntutan, Penuntutan sampai dengan eksekusi,” Ujarnya, di ruang kerjanya, Rabu (15/12/2021).

” Dan mahasiswa-mahasiswi UMKO keren, TOP bangets. Semoga, dapat bermanfaat. Terus berjuang, rajinlah belajar dan tinggalkan kemalasan,” Tambah I Kadek.

Mantan Kasi Pidum Tanggamus ini juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Kotabumi khususnya Dekan Fakultas Hukum UMKO yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan Kejaksaan dalam memberikan kuliah sebagai Dosen Tamu, yang bertujuan berbagi informasi, berdiskusi serta berkontribusi dalam membangun generasi sadar hukum.

Hal ini, menurut I Kadek, sejalan dengan Komitmen Kejaksaan agar Jaksa kuat secara akademis, kuat dalam penanganan perkara dan berintegritas.

” Melalui kegiatan Jaksa sebagai Dosen Tamu, para Jaksa juga dituntut untuk memperkuat kemampuan akademis dimana pengalaman sebagai Jaksa dikorelasikan dengan Ilmu Hukum,” Tukasnya.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

RDP Lelang Proyek Deadlock, DPRD Lampura Bentuk Pansus?

Published

on

By

Lampung Utara – Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Lampung Utara antara Pimpinan DPRD dengan Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ), Dinas PUPR, dan Kontraktor berakhir deadlock.

Rapat yang membahas tentang dugaan kecurangan lelang proyek, berlangsung di ruang Komisi IV DPRD Lampung Utara, yang di pimpin Wakil Ketua I, Madri Daud di dampingi Wakil Ketua II, Dedi Sumirat dan anggota Komisi III, Emil Kartika Chandra.

‎Mengawali rapat, Madri Daud, mengingatkan pihak BPBJ dan Dinas PUPR untuk bisa bersama-sama memecahkan persoalan lelang proyek yang sudah membuat gaduh Lampung Utara. Tapi, kenyataannya, BPBJ maupun Dinas PUPR malah saling lempar tanggung jawab terkait persoalan ini.

‎” Ketika ditanya soal persyaratan AMP (Asphalt Mixing Plant/pabrik pencampur aspal) 80 KM, keduanya (BPBJ dan Dinas PUPR) tak merasa bersalah,” Ucapnya, Senin (6/12/2021).

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Lampung Utara, Yulias melalui Efriyanto selaku PPK mengklaim telah membatalkan pers‎yaratan AMP 80 KM tersebut. Sedangkan, Kepala BPBJ Lampung Utara, Chandra keukeuh tidak dapat membatalkannya karena perubahan itu tidak diunggah oleh Dinas PUPR. Dengan demikian, tambahan waktu (addendum) dalam proses lelang tidak dapat dilakukan.

Saling lempar tanggung jawab yang dipertontonkan pihak BPBJ dan Dinas PUPR, membuat pimpinan rapat dan sejumlah kontraktor geleng-geleng kepala.

‎” Persyaratan AMP ini sangat memberatkan pengusaha kecil dan ekonomi mikro. Lalu, dasar dari syarat AMP itu, mereka (Dinas PUPR) tidak bisa menyebutkannya,” Sela Madri Daud.

Akhirnya, Madri Daud beserta koleganya menyimpulkan akan membawa persoalan ini ke Unsur Pimpinan DPRD Lampung Utara untuk menentukan langkah apa yang harus diambil.

” Apakah membentuk Pansus (panitia khusus. Nanti pimpinan DPRD dan fraksi yang menentukannya,” Ujarnya.

Direktur CV Padetu, Iwan Hadi Wijaya, selaku perwakilan kontraktor, bersikap legowo atas hasil rapat di DPRD Lampung Utara.

‎” Kami harus terima ini. Meski, baru ini saya temukan proses lelang yang seperti ini di Lampung Utara,” Tukasnya.

Continue Reading

Trending