Connect with us

Advetorial

Anggota DPRD Lampung Tengah Gelar Paripurna KUA-PPAS 2019

Avatar

Published

on

Lampung Tengah : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah menggelar Rapat Paripurna Istimewa Tentang Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Jum’at (12/10/2018).

Paripurna KUA-PPAS Lampung Tengah 2019 (ADV)

Dalam Paripurna tersebut DPRD Lampung Tengah juga melakukan Pengesahan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), dan Pengesahan Raperda Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah.

Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Lampung Tengah Raden Zugiri, didampingi Wakil Ketua II Riagus Ria, Wakil Ketua III Joni Hardito, dan dihadiri para Anggota Dewan, serta Sekertaris DPRD Lampung Tengah, Syamsi Roli.

Rapat Paripurna juga turut dihadiri Bupati Lampung Tengah Hi. Loekman Djoyosoemarto, Sekertaris Daerah Adi Erlansyah, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, para Kepala SKPD, dan jajaran Forkopimda Lampung Tengah.

Dalam sambutannya, Bupati Lampung Tengah Loekman Djoyosoemarto menyampaikan secara ringkas gambaran atas pendapatan dan belanja daerah yang tertuang di dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD 2019, serta PPAS.

Sebagaimana kita ketahui bersama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, diamanatkan bahwa kepala daerah harus menyampaikan rancangan Kebijakan Umum APBD, serta PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati sebagai dasar penyusunan RAPBD.

Berkenaan dengan hal tersebut pada kesempatan ini kami sampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD 2019, serta PPAS, untuk dapat dibahas dan disepakati bersama sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2019.

Dalam Rancangan Kebijakan tersebut disusun dengan mengacu kepada kebijakan pemerintah pusat seperti adanya kenaikan gaji ASN, Alokasi Dana Desa, serta prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan prioritas pembangunan pemerintah pusat.

Kami menyadari bahwa didalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD 2019 serta PPAS, tentunya belum bisa memenuhi keinginan dan harapan semua pihak karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

“Untuk itu kami berharap Rancangan Kebijakan Umum APBD 2019 dan PPAS, dapat segera dicermati dan dibahas bersama, sehingga dapat segera disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2019,”harap Bupati Lampung Tengah ini.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Loekman juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada jajaran Legislatif dan kepada seluruh masyarakat Lampung Tengah, karena selama kami menjalankan tugas dan mengemban amanah, belum mampu berbuat banyak guna memenuhi harapan dan keinginan semua pihak, baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun dalam peningkatan pembangunan di daerah tercinta ini.

Dijelaskannya, dari sisi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp. 2,71 trilyun lebih, yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 157,73 milyar lebih, dan dana perimbangan sebesar Rp. 1,96 trilyun lebih, serta pendapatan yang sah lainnya sebesar Rp. 592,68 milyar lebih.

Dari sisi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2019 ditarget sebesar Rp. 2,76 trilyun lebih yang terdiri dari, belanja tidak langsung sebesar Rp. 1,71 milyar lebih, yang dipergunakan untuk belanja gaji pegawai.

Kemudian belanja hibah seperti
belanja bagi hasil kepada Propinsi/ Kabupaten/ Kota/ Pemerintah Desa, dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Propinsi/ Kabupaten/Kota/ Desa.

Selanjutnya, belanja tak terduga seperti
belanja langsung sebesar Rp. 1,05 trilyun lebih, yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Bidang Umsan Wajib Non Pelayanan Dasar, Bidang Urusan Pilihan, dan Bidang Urusan Penunjang.

Prioritas pembangunan daerah pada Tahun Anggaran 2019 (ADV).

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Advetorial

Peringati HUT RI Ke-79 Di DPRD Lampura ; Bersatu Dan Berkarya Untuk Bangsa

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara – alam rangka memperingati HUT RI KE 79/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara menggelar sidang Paripurna Istimewa Jumat (16/8/2024)

Dalam momen tersebut, Pemerintah Lampung Utara akan terus berupaya membawa Lampung Utara, ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Hal ini dikemukakan Penjabat Bupati Lampung Utara Aswarodi/ usai sidang istimewa DPRD, dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Jokowi.

” Adapun fokus utama di antaranya, sektor kesehatan/ teknologi dan pendidikan,* Ujarnya.

Ia menambahkan, sektor lainnya akan tetap diperhatikan, agar dapat seimbang dengan kemajuan sektor lainnya.

” Dengan demikian, kami telah turut membantu untuk mewujudkan Indonesia emas tahun 2045,” Ucap Aswarodi.

Apa yang disampaikan Aswarodi , merupakan semua cita-cita dari setiap pemimpin. Sebab, sudah menjadi kewajiban setiap pemimpin, untuk memajukan dan memakmurkan daerah yang mereka pimpin.

Ketua DPRD Lampung Utara Wansori, mengatakan, peringatan HUT RI Ini hendaknya dapat dijadikan momentum bagi semua pihak untuk terus berkarya, dan memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara. ia juga mengabarkan bahwa semua usulan usai kunjungan Presiden Jokowi untuk Lampung Utara, telah disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Continue Reading

Advetorial

HUT Ke-78 Lampura, Semoga Membawa Kearah Yang Lebih Baik

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Hari jadi Kabupaten Lampung Utara ke-78 Tahun jatuh tepat pada tanggal 15 Juni 2024 lalu. Lantaran, saat itu dalam masa cuti bersama Idul Adha, maka pelaksanaan Sidang Paripurna Istimewa HUT ke-78 Lampung Utara akhirnya dilakukan pada hari ini, Kamis (20/6/2024).

Dalam pelaksanaan Sidang Istimewa HUT Ke-78 ini, para pejabat pemerintahan hingga kalangan legislatif tentu diwajibkan memakai pakaian khas Lampung.

Dan tak ketinggalan, tamu khusus dalam perayaan kali ini, Pj. Gubernur Lampung, Samsudin yang diwakili Staf ahli Gubernur Lampung bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Ganjar Jationo turut hadir memeriahkan HUT Lampung Utara.

Ketua DPRD Lampung Utara, Wansori mengatakan dengan bertambahnya usia Lampung Utara hendaknya dapat menggelorakan semangat untuk membawa Lampung Utara ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

“ Tentu, Lampung Utara harus lebih berkembang dan maju dari daerah lain,” Katanya.

Menurut Wansori, Lampung Utara jauh tertinggal di beberapa sektor dengan daerah lain.

” Untuk menuju ke arah yang lebih baik memang tidaklah mudah. Perlu kerja keras dan kesolidan dari semua pihak,” Ucapnya.

Pelaksana Harian (Plh) Penjabat (Pj) Bupati Lampung Utara, Lekok mengungkapkan, perayaan HUT ke-78 ini akan menjadi motivasi tambahan bagi mereka untuk lebih keras dalam bekerja dan melayani rakyat. Dengan demikian, kesejahteraan rakyat dan kemajuan Lampung Utara tak hanya akan menjadi cita-cita saja tanpa terlaksana.

“ Melalui semangat persatuan dan kesatuan ini, diharapkan dapat membawa Lampung Utara menuju kemajuan dan kesejahteraan yang lebih gemilang. Mari kita dukung dan doakan bersama agar Kabupaten Lampung Utara dapat terus berkembang dan menjadi daerah yang semakin maju, sejahtera, dan membanggakan,” Ucapnya penuh semangat.

Sementara, Staf ahli Gubernur Lampung bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Ganjar Jationo mengajak masyarakat Lampung Utara agar kegiatan bersejarah ini diperingati setiap tahunnya sebagai penghargaan atas jasa pahlawan dan pemimpin terdahulu yang telah memajukan Lampung Utara.

Usai paripurna, acara kemudian dilanjutkan dengan pemotongan nasi tumpeng dan dilanjutkan makan bersama.

Continue Reading

Advetorial

LKPj Bupati Lampura 2023 Molor, Wakil Rakyat Soroti Pelantikan Kontroversial

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Ketua DPRD Lampung Utara, Wansori, memimpin jalannya Sidang Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Lampung Utara Tahun 2023, Rabu (24/4/2024).

Sidang sempat molor sekitar dua jam dari jadwal yang telah ditentukan pukul 09.00 WIB. Penyebab molornya sidang lantaran jumlah anggota Dewan tidak mencapai kuorum. Sidang akhirnya dimulai sekitar pukul 11.00 WIB dengan dihadiri 18 Anggota Dewan.

Tampak hadir mewakili Pj. Bupati Lampung Utara, Aswarodi, Asisten II yang membidangi Ekonomi dan Pembangunan, Ahmad Alamsyah beserta para pejabat Pemerintahan Lampung Utara. Ikut hadir para Wakil Ketua DPRD Lampung Utara yang mendampingi Wansori memimpin sidang.

Dalam sidang, persoalan pelantikan atau rolling kontroversi yang dilakukan Bupati Lampung Utara, Budi Utomo dan Wakil Bupati Lampung Utara, Ardian Saputra saat akhir masa jabatannya pada 22 Maret 2024 menjadi sorotan para Wakil Rakyat.

Salah satunya dari Partai Amanat Nasional, Netty Hastuti yang menegaskan bahwasannya pelantikan yang dilakukan saat akhir masa jabatan Bupati Lampung Utara, Budi Utomo dan Wakil Bupati, Ardian Saputra tidaklah sesuai aturan.

Setali tiga uang, Ketua DPRD Lampung Utara juga mendukung koleganya dan berjanji akan terus mengawasi persoalan pelantikan kontroversial ini.

” Semoga kebijakan kontroversial ini dapat diperbaiki dan kedepannya hal-hal yang melanggar aturan tidak terulang kembali di Pemerintahan selanjutnya,” Harapnya.

Gayungpun bersambut, Asisten II Lampung Utara, Ahmad Alamsya mengatakan akan menyampaiakan kepada Pj. Bupati Lampung Utara atas apa yang telah disampaikan para Wakil Rakyat dalam Sidang LKPj.

Continue Reading

Trending