Connect with us

Apa Kabar Lampung

DPRD Kabupaten Lampung Selatan Setujui Tiga Paket Ranperda

Avatar

Published

on

Lampung Selatan : DPRD Kabupaten Lampung Selatan, menyetujui Tiga Paket Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
Hal itu disampaikan saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamsel tentang pengambilan keputusan terhadap 3 Paket Ranperda Pemkab Lamsel di Ruang Rapat DPRD Lamsel, Senin (15/10/2018).
Paripurna itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Lamsel, Hendry Rosyadi dihadiri oleh Plt. Bupati Lamsel diwakilkan Sekdakab, Fredy SM, Wakil Ketua II dan III, Forkimpda Lamsel serta para Kepala OPD Lamsel.
Tiga Paket Ranperda Program Kerja Pemkab Lamsel tersebut yaitu, kawasan tanpa rokok, pengelolaan air limbah domestik dan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA).
Sekdakab Lamsel, Fredy SM, sangat mengapresiasi kinerja DPRD Kabupaten Lamsel khususnya badan legislasi dan juga fraksi yang telah bekerja keras dalam membahas 3 Paket Ranperda tersebut.
“Kami menyambut baik bagi fraksi yang telah menyampaikan masukan saran dan kritiknya,” kata Fredy menyampaikan sambutan Plt. Bupati Lamsel, Nanang Ermanto.
Ada tiga poin yang menjadi catatan Pemkab Lamsel saat fraksi-fraksi membacakan pandangannya, yaitu perlu adanya sosialisasi kawasan khusus rokok, perlu penyediaan sarana online bagi TKA dan fasilitasi sarana dan prasrana mengenai pengelolaan air limbah domestik.
“Dinas terkait agar melakukan sosialisasi ke masyarakat, khususnya mengenai kawasan bebas rokok dan pengelolaan air limbah domestik. Harapan kami dapat disetujui dan ditetapkan menjadi Perda,” pungkasnya.
Ditempat yang sama, Ketua DPRD Lamsel Hendry Rosyadi, mengucapkan terimakasih terhadap badan legislasi dan juga terhadap seluruh pandangan fraksi yang telah dibacakan dalam rapat Paripurna tersebut.
“Terimakasih rekan-rekan semua yang telah menyampaikan pandangannya, kesimpulannya menyetujui keputusan ranperda. Apresiasi Plt. Bupati Lamsel, sehingga Ranperda ini dapat disetujui,” kata Hendry.
Dilakukan juga penandatangan persetujuan Ranperda menjadi Perda oleh pihak Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Lampung Selatan.
Reporter : Eko
Editor : Red
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Apa Kabar Lampung

Walikota Bandar Lampung Hadiri Acara Istighosah dan Doa Bersama di Aula Gedung Semergow

Redaksi LT

Published

on

BANDAR LAMPUNG—Forum Komunikasi Daerah (Forkopimda) dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di Bandar Lampung melaksanakan istighosah dan Do’a bersama dalam rangka memperingati Isra Mi’raj 1445 H dan Pemilu Damai tahun 2024, di gedung Semergow Kota Bandar Lampung, pada Sabtu (10/02/2024).

Hadir diantaranya,Wakil WaliKota Bandar Lampung,Sekda Kota Bandar Lampung, Dandim 0410/KBL Letkol Arh. Tan Kurniawan, S.A.P., M.I,Pol. Kapolresta Bandar Lampung, Kepala Kemenag Bandar Lampung, Ketua MUI Bandar Lampung, Ketua FKUB Kota Bandar Lampun, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat se-kota Bandar Lampung serta organisasi kemahasiswaan (Cipayung Plus).

Untuk diketahui, kegiatan tersebut ditandai dengan melakukan Deklarasi Pemilu Damai oleh Mahasiswa yang tergabung Kelompok Cipayung Plus ( KAMMI, HMI, PMII, PMKRI, LMND, GMNI, KMHDI, IMM, GMKI ) sebagai wujud komitmen bersama dalam menciptakan Pemilu Damai Tahun 2024.

Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana dalam sambutannya mengatakan Pemerintah Kota Bandar Lampung hingga saat ini terus berupaya untuk meningkatkan dan menciptakan kehidupan beragama yang baik di Kota bandar Lampung.

Menurut Bunda Eva, berbagai program telah dilakukan diantaranya pemberian bantuan insentif guru ngaji dan marbot, pelaksanaan program umroh, pemberian bantuan rehab masjid dan mushola serta pemberian bantuan kepada 73 pondok pesantren di Kota Bandar Lampung.

Dikesempatan itu, Eva juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Bandar Lampung. Ia berharap, sikap kebersamaan serta gotong royong komponen masyarakat bisa mewujudkan serta mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2024 yang aman dan damai khususnya di Kota Bandar Lampung yang kita cintai bersama,”tutupnya.(zld)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Pemkab Lamsel MoU PKS Dengan PT. PLN

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampung today : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melakukan penandatanganan Momerandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT. PLN Persero Unit Induk Distribusi Lampung UP3 Tanjung Karang, Jum’at (26/01/2024).
Penandatangan MoU dan PKS yang berlangsung di ruang vicon rumah dinas bupati tersebut, membahas tentang Penyediaan Layanan Kelistrikan di Kabupaten Lampung Selatan.
Penandatanganan MoU dan PKS dilakukan antara Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Feri Bastian, Kepala Dinas Perhubungan Harizzon dengan Manager PT. PLN Persero Unit Induk Distribusi Lampung UP3 Tanjung Karang Donna Sinatra.

Penandatangan tersebut turut disaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten, Thamrin beserta sejumlah pejabat utama dan Kepala Perangkat Daerah terkait dilingkup Pemkab setempat.
Pada kesempatan itu, Manager PT. PLN Persero Unit Induk Distribusi Lampung UP3 Tanjung Karang, Donna Sinatra menyampaikan, kesepakatan bersama ini merupakan sebagai landasan para pihak dalam melaksanakan kerjasama penyediaan layanan kelistrikan di Lampung Selatan.
“Dengan tujuan perjanjian kerjasama ini diantaranya untuk pengembangan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta mekanisme update data survei titik lampu PJU di Kabupaten Lampung Selatan,” kata Donna Sinatra.
Donna Sinatra mengatakan, perjanjian kerjasama ini juga sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik Pemerintah Daerah Lampung Selatan.
“Melalui kerjasama ini juga menjamin kelancaran penerimaan pendapatan asli daerah dan menjamin validasi keberadaan, kebenaran data dan dokumen penerimaan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik melalui sistem web service,” ujarnya.
Sementara, pada kesempatan itu Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto menekankan, kesepakatan bersama itu dijadikan pedoman kedua belah pihak untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama agar membantu pembangunan di Lampung Selatan.
“Intinya saya minta kesungguhan kedua belah pihak. Ada kerja sama yang baik antara PT. PLN dengan pemerintah daerah dan perangkat daerah untuk mewujudkan sinergi dan optimalisasi terhadap program penyelenggaraan pelayanan kelistrikan ini,” ucap Nanang.
Lebih lanjut, Bupati Nanang menambahkan Pemerintah Daerah sangat berkomitmen untuk mengatasi permasalahan di Lampung Selatan dengan lebih cepat melalui langkah, inovasi dan program yang tengah diterapkan.
“Peran aktif dari seluruh pihak sangat dibutuhkan dalam membantu membangun Lampung Selatan. Salah satunya seperti menjamin ketersediaan sumber daya listrik di Kabupaten Lampung Selatan,” pungkasnya. (Kmf/ko)
Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Kejari Lampura Sepakati MoU Bidang Datun Dengan Pemerintah

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Memasuki perjalanan di awal tahun 2024, Kejaksaan Negeri Lampung Utara sepakat kerja bareng dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam hal penanganan hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Penandatangan Nota Kesepakatan Bersama (MoU) antara Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Mohamad Farid Rumdana, SH.,MH, dengan Bupati Lampung Utara, Budi Utomo berlangsung di Aula Siger Kantor Pemerintah Kabupaten setempat, Kamis (25/1/2024).

Tampak hadir sejumlah pejabat Pemerintahan Lampung Utara menyaksikan penandatangan MoU, diantaranya para Asisten, staf ahli, Kepala Dinas/Badan, Kepala Bagian, para Camat serta jajaran pejabat struktural dan pejabat fungsional Kejaksaan Negeri Lampung Utara.

Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Mohamad Farid Rumdana, SH.,MH, mengatakan bahwasannya MoU ini bertujuan untuk penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara baik litigasi maupun non litigasi.

” Kami (Kejaksaan) siap bersinergi dengan memberi pertimbangan, pendampingan dan bantuan hukum kepada Pemerintah di bidang perdata dan tata usaha negara (TUN) sesuai kesepakatan,” Katanya.

Dijelaskan Farid, dalam pelaksanaan MoU ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mendapat bantuan hukum dari Kejaksaan.

” OPD mengajujan permohonan bantuan hukum, nantinya Kejaksaan akan mengkaji apakah permohonan ini dapat ditindaklanjuti atau tidak,” Terangnya.

Sementara Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, memerintahkan kepada bawahannya untuk menindaklanjuti MoU yang terjalin dengan Kejaksaan Negeri Lampung Utara.

” Agar proses pembangunan yang ada di Lampung Utara dapat berjalan lebih baik dan tetap sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” Ucapnya.

Continue Reading

Trending