Connect with us

Apa Kabar Lampung

Dinas Koprasi dan UKM Tulangbawang Segera Tertibkan Koprasi

Avatar

Published

on

Tulangbawang : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang melalui Dinas Koperasi dan UKM telah menindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Nomor 114/KEP/M.KUKM.2/XXI/2016 tentang Pembubaran Koperasi terhitung dari tanggal 22 Desember 2016.

Pembubaran terhadap koperasi yang sudah tidak aktif, juga dilakukan dalam rangka pendataan dan penataan koperasi yang ada, agar dapat tertib administrasi dan memenuhi ketentuan tentang badan usaha koperasi.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tulang Bawang Supriyanti melalui Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Sumantri menjelaskan bahwa, Koperasi di Kabupaten Tulang Bawang yang tidak memenuhi administrasi sebagai Badan Usaha Koperasi akan ditertibkan sesuai Keputusan Menteri Koperasi dan UKM.

“Sebanyak 102 koperasi dinyatakan oleh Menteri Koperasi dan UKM tidak lulus verifikasi. Semua koperasi tersebut tidak menunjukan kondisi koperasi berjalan, seperti notulen hasil Rapat Akhir Tahun (RAT) dan melampirkan hasil rapat lainnya,” terangnya.

Yang namanya koperasi, imbuhnya, selain memiliki badan hukum koperasi juga memiliki administrasi yang transparan, baik terhadap anggota koperasi ataupun terhadap dinas terkait, sehingga koperasi tersebut benar – benar berjalan dalam pengertiannya sesuai dengan administrasinya.

“Sejauh ini pihak dinas yang selalu mengingatkan agar setiap koperasi dapat menunjukan eksistensinya seperti rapat bulanan, rapat akhir tahun, kemudian dinotulenkan hasil dan rapat dihadiri berapa anggota, dimana notulen inilah yang menjadi pembuktian bila koperasi tersebut benar – benar ada dan berjalan,” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Tulang Bawang juga tengah melakukan pengumuman, baik melalui media massa atau selebaran yang ditempelkan di tempat – tempat umum, tentang daftar nama koperasi yang dinyatakan tidak aktif lagi dan dibubarkan, berdasarkan surat Nomor :060/171/V.15/KOP-TB/II/ 2017 tentang nama nama koperasi yang tidak aktif dan dinyatakan dibubarkan oleh Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia.

Dasar pembubaran Koperasi itu juga merujuk pada ketentuan Undang Undang No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1994 tentang pembubaran koperasi oleh pemerintah, Surat Edaran Nomor 269gM/IX/1994 tentang petunjuk pelaksanaan pembubaran koperasi oleh pemerintah, serta Peraturan Mentri Koperasi dan UKM Republik Indonesia No 10/Per/M/KUKM/IX/2015 tentang kelembagan Koperasi.

Kemudian, Surat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung nomor 1236/III/11/Kib-2/XI/2016 tanggal 22 November 2016 tentang pembubaran koperasi, dan Surat Deputi bidang kelembagaan Koperasi dan UKM Menteri Negara Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 24.I/Dep.I/II /2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang penyampaian surat keputusan koperasi yang tidak aktif dan rencana pembubaran dalam rangka pendataan dan penataan koperasi.

Sementara terhadap pembubaran koperasi ini, jika ada pihak koperasi yang dinyatakan dibubarkan merasa keberatan, masih dapat mengajukan keberatan yang disampaikan dalam enam bulan terhitung sejak keputusan pembubaran koperasi ditetapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI.

“Keputusan pembubaran terhitung sejak tanggal 22 Desember 2016, dalam hal ini bagi koperasi yang memiliki sangkutan baik hutang piutang dalam internal anggota koperasi ataupun pinjaman bank maka pihak koperasi tidak dibubarkan, sebelum menyelesaikan sangkutan sampai batas waktu yang belum ditentukan,” jelas Sumantri.

Reporter : Arek
Editor : Red

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Apa Kabar Lampung

Staf Ahli Menkumham Datangi Imigrasi Kotabumi Guna Evaluasi Infrastruktur dan Fasilitas

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara – Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Drs. Kosmas Harefa, M.Si mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi, Lampung Utara, Rabu (17/7/2024).

Dalam kunjungan ini, Bapak Harefa didampingi oleh Kepala Divisi Keimigrasian Tato J. Hidayawan serta rombongan dari Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung.

Tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk melakukan pengecekan langsung terhadap fasilitas, infrastruktur, dan layanan keimigrasian yang ada di kantor tersebut. Selain itu, mereka juga meninjau kondisi tanah hibah seluas 3000m2 yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk pengembangan kantor imigrasi ini.

” Kunjungan ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua fasilitas dan infrastruktur di Kantor Imigrasi Kotabumi memenuhi standar yang ditetapkan,” uUar Kosmas Harefa.

” Kami juga berterima kasih atas dukungan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang telah memberikan tanah hibah ini untuk kepentingan pelayanan publik,” Imbuhnya

Menyikapi hal ini, Kepala Divisi Keimigrasian Tato J. Hidayawan menyambut baik kunjungan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan semua pihak terkait guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kotabumi, sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat,” Katanya.

Menurut Tato, junjungan ini juga diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi peningkatan infrastruktur dan fasilitas di Kantor Imigrasi Kotabumi, serta memperkuat kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Daerah dalam mendukung pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Pemkab Lamsel Raih Terbaik Ketiga Kategori Komitmen & Kepatuhan Iuran Program JKN di Lampung

Avatar

Published

on

LAMPUNG SELATAN, LTD : Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan raih penghargaan terbaik ketiga kategori Komitmen dan Kepatuhan Iuran Program JKN se-Provinsi Lampung Tahun 2023. Sementara terbaik pertama diraih oleh Pemprov Lampung sedangkan terbaik kedua oleh Pemkot Metro.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Asisten Deputi Jaminan Sosial Kementerian Koordintaor Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Niken Ariati pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Lampung bertempat di Hotel Radisson Bandar Lampung, Rabu 17 Juli 2024.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, dr Nessi Yunita MM menjelaskan, program Jaminan Sosial Kesehatan merupakan salah satu program strategis nasional yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menetapkan target untuk mencapai Universal Health Coverage (UHO) sebesar 98% penduduk Indonesia diharapkan telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, maka mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kesehatan kepada sejumlah kelompok, seperti pekerja penerima upah, penyelenggara negara, pegawai pemerintah dengan status Non-ASN, anggota dewan direksi dan karyawan BUMD, kepala desa dan perangkat desa, serta penerima iuran,” ujar dr Nessi.

Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan sosial Kemenko PMK Prof. Nunung Nuryanto menyampaikan apresiasinya secara Daring saat membuka secara resmi acara Monitoring dan Evaluasi implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Kesehatan kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas capaian UHC 98,46%.

“Berdasarkan data yang masuk kepada kami, di Provinsi Lampung cakupan UHC nya sudah tercapai dengan presentase mencapai 98,46%,” tuturnya.

(Rls)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Staf Ahli Menkumham Kunjungi Rutan Kotabumi

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Sosial Republik Indonesia, Drs. Kosmas Harefa, M.Si., mendatangi Rumah Tahanan Kelas IIB Kotabumi di Jalan Tjoekoel Soebroto, Kelurahan Kelapa Tujuh, Rabu (17/7/2024).

Kedatangan Staf Ahli Menkumham di Bumi Lampung Utara ini dalam rangka melakukan peninjauan secara langsung pelayanan kunjungan dan pembinaan tahanan. Ia didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkumham Lampung, Kusnali,A.Md.I.P.,S.Sos.,M.H.
Mereka langsung disambut Kepala Rutan Kelas IIB Kotabumi, Nur Febrianto, A.Md.I.P., S.H., M.M, beserta jajarannya.

Sesaat menginjakkan kakinya di Rutan Kelas IIB Kotabumi, sang Staf Ahli disambut dengan pemakaian selendang tapis lampung dan peci tapis lampung oleh duta layanan Rutan Kelas IIB Kotabumi.

Dalam kunjungannya, Drs. Kosmas Harefa langsung membaur dan menyapa Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan keluarganya yang sedang berkunjung, dan berinteraksi dengan WBP dan keluarganya. Setelah itu Staf Ahli Menteri disambut oleh WBP Rutan Kelas IIB Kotabumi yang menyampaikan salam kepada Staf Ahli Menteri dan Kadivpas yang mendampingi.

Selanjutnya Staf Ahli Menteri menuju lingkungan kamar hunian WBP didampingi Kepala Rutan Kelas IIB Kotabumi beserta Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kotabumi, Ade Candra Irawan, S.H., M.H., dan Kepala Subseksi Pengelolaan, Jayeng Supriyanto, S.E., melihat pembimbingan tahanan yang terdapat di Rutan Kotabumi, karena Rutan Kotabumi lebih menekankan bimbingan kepada tahanan yang berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan yang lebih menekankan pembinaan narapidana.

” Saya mendukung Rutan Kotabumi menuju WBK dan mengingatkan untuk selalu menjaga Integritas dan semangat seluruh jajaran menuju WBK,” Kata Drs. Kosmas Harefa mengakhiri kunjungannya.

Sementara Kepala Rutan Kelas IIB Kotabumi menyambut baik atas kunjungan Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Sosial besertavrombongan.

” Saya berterimakasih dan menjadi sebuah kehormatan atas kehadiran Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Kemenkumham RI dalam peningkatan kinerja dan layanan publik yang semakin baik,” Ucapnya.

Continue Reading

Trending