Connect with us

Apa Kabar Lampung

Fakta Baru, Dua Persen Masyarakat Lampung Menjadi Korban Perdagangan Manusia

Avatar

Published

on

Bandar Lampung : Maraknya kasus perdagangan orang, menyita perhatian jajaran Pemerintah Provinsi Lampung. Diprediksi sekitar 5% masyarakat di Provinsi Lampung masih menjadi korban perdagangan anak.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Sekretarisnya Sri Hastuti mengatakan pentingnya dibentuk tim gugus tugas ini, mengingat masih maraknya kasus perdagangan orang di Indonesia bahkan di Provinsi Lampung.

Sri memperkirakan sekitar 20% Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri menjadi korban perdagangan orang dan 5% masyarakat di Provinsi Lampung juga masih menjadi korban perdagangan manusia.

Kondisi ini tidak hanya diakibatkan oleh faktor kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan semata, tetapi factor perubaan gaya hidup dan kemajuan teknologi dan globalisasi penggunaan jejaring sosial seperti Facebook dan Instagram.

“Bahkan saat ini banyak terjadi perdagangan orang yang berkedok lowongan kerja melalui media sosial. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang dilakukan secara holistic dan terintegrasi antara seluruh pemangku kepentingan sehingga tercipta koordinasi dan sinergitas dalam pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Anak”, ujarnya dalam Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Rencana Aksi Daerah Tahun 2018 yang diselenggarakan di Begadang Resto, Selasa (06/11/2018).

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan perhatian lebih terhadap penanggulangan perdagangan orang di Indoensia. Salah satunya dengan Pembentukan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdangan Orang (GT. PP-TPPO) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tahun 2018.

Dengan berakhirnya masa keanggotaan Gugus Tugas TPPO Provinsi Lampung Tahun 2014-2018, maka Peraturan Gubernur Tentang Gugus Tugas TPPO dan RAD untuk disusun kembali.

Susunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penangan Tindak Pidana Perdangan Orang Provinsi Lampung periode 2019-2023 yaitu Pencegahan dan Partisipasi Anak, Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi, Pengembangan Norma Hukum, Penegakan Hukum, serta Koordinasi dan Kerjasama Dalam Pencegahan dan Penanganan Trafficking.

“Pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO ini merupakan sebuah kewajiban bagi daerah untuk dibentuk dan bekerja sesuai tugas dan fungsinya yakni menangani permasalahan seputaran human trafficking.

Untuk itu, diharapkan kegiatan ini dapat meningaktkan peran Gugus Tugas TPPO Provinsi dan Kabupaten/Kota guna menghasilkan upaya-upaya guna mengatasi berbagai permasalahan TPPO khusunya di Provinsi Lampung”, tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama Dinno Ardiana Kabid Pencegahan dan Penanganan TPPO Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) mengatakan maraknya kasus perdagangan orang telah mendorong disusunnya berbagai kebijakan, program, dan kegiatan dalam upaya Pemberantasan TPPO di Indonesia. Selain itu, berbagai kajian juga telah dilakukan untuk mencari akar penyebab terjadinya kasus perdagangan orang

Menurutnya, saat ini telah terbentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO sebanyak 32 di tingkat Provinsi serta 192 di tingkat Kabupaten/kota. Dengan tujuan untuk menyinergikan program dan kegiatan pencegahan dan penanganan TPPO mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga tingkat kabupaten/kota.

“Saya berharap Pemerintah Provinsi Lampung dapat berpartisipasi aktif dan memberikan konstribusi optimal sehingga kegiatan ini mampu menghasilkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan secara nyata dalam upaya Pencegahan dan Penanganan TPPO baik di Provinsi Lampung maupun di Indonesia”, ujarnya

Kedepan pihaknya juga juga memiliki program pelatihan perlindungan terhadap anak dengan mengirimkan 130 agen perubahan dari kabupaten/kota yang tersebar di Indonesia. Program tersebut diwujudkan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pencegahan TPPO.(Humas Pemprov).

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Silahkan Tinggalkna Pesan Anda

Apa Kabar Lampung

Agus Istiqlal Minta UMKM Berikan Manfaat Untuk Masyarakat

Redaksi LT

Published

on

Pesisir Barat : Bupati Pesisir Barat, Agus Istiqlal,  yang diwakili oleh Asisten II Bidang ekonomi, Pembangunan Kehumasan, Syamsu Hilal, hadiri dalam acara sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kabupaten Pesisir Barat tahun 2019, di Gsg Selalaw Labuhan Jukung, Selasa ( 12/11 )

Dalam sambutannya yang disampaiikan oleh Asisten II. Atas nama jajaran Pemkab Pesibar menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi atas  terselenggarannya acara sosialisasi  kredit usaha rakyat (KUR) ini. 

Acara ini akan sangat membantu, khususnya untuk mempermudah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kabupaten Pesibar. 

Keberadaan  koperasi dalam pembangunan perekonomian untuk menopang kemajuan usaha serta memiliki peranan yang amat penting, jelas Asisten II. 

Hal tersebut mengingat sebagian besar masyarakat memiliki latar belakang pendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik di sektor tradisional maupun modern. tambah Asisten II. 

Agar pelaku usaha kecil tumbuh subur di daerah, diperlukan adanya program permodalan usaha bagi peningkatan akses pasar, jelasnya.

Saya berharap kredit usaha rakyat ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan dapat dirasakan kiprahnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Selain itu juga untuk pengembangan perekonomian masyarakat, khususnya di Kabupaten Pesisir Barat, tutupnya.

Hadir dalam acara tersebut Dirjen perbendaharaan Provinsi Lampung, Bank Lampung (sebagaii Pemateri) para Camat,  Peratin, Lurah, pelaku usah UMKM, petani,  nelayan dan peternak.

Reporter : Indra
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Abrasi Pantai Jalinbar Pesisir Barat Terancam Putus

Redaksi LT

Published

on

Pesisir Barat : Kondisi pantai Jalan Lintas Pantai Barat (Jalinpanbar), tepatnya di Pekon Mandiri Sejati Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar), terlihat sangat memprihatinkan. 

Kondisi jalan penghubung yang hanya satu-satunya tersebut, jika dibiarkan akan terancam terputus, akibat gelombang tinggi yang menyebabkan abrasi pantai ini, ujar Nurkholis yang juga merupakan Peratin (Kepala Desa) setempat, Selasa (12/11).  

Kondisi ini telah terjadi sejak dua pekan terakhir ini, Ironisnya, akibat abrasi pantai ini juga telah menggerus sebagian bangunan salah satu penginapan  yang ada di wilayah tersebut, tambah Nurkholis.

Mulai bulan September lalu, kondisi gelombang laut di wilayah itu cukup tinggi, tetapi yang agak memprihatinkan pada bulan ini. Kondisi abrasi di sepanjang garis pantai, yang ada di Pekon ini kian hari semakin tambah parah dan memprihatinkan, jelasnya.

Garis pantai di Pekon ini, kurang lebih sekitar sepanjang  empat kilometer , ironisnya semua telah tergerus abrasi,  kondisi yang cukup  parah, kurang lebih sekitar 200 meter, jelasnya.

Selain telah menggerus sebagian bangunan penginapan, abrasi pantai ini juga dikhawatirkan akan  mengancam Jalinpanbar. Karena kurang lebih  sekitar tiga meter lagi, jalan Nasional itu akan terancam tergerus abrasi, jika kondisi gelombang tinggi masih terus terjadi,  jelasnya.

Jika kondisi abrasi ini tidak segera ditanggulangi, dikhawatirkan  Jalinpanbar akan tergerus dan terputus. Saya berharap kepada instansi terkait, agar sesegera mungkin menanggulangi persoalan abrasi diwilayah ini, untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, tegasnya.

Kami juga telah melaporkan masalah abrasi pantau inii ke Kecamatan setempat, dan Pemkab Pesbar. Harpan kami, khususnya mengenai kondisi Jalinpanbar ini, diharapkan segera mungkin  ditangani, apalagi saat ini gelombang tinggi masih terus terjadi, tegasnya lagi.

Reporter : Indra
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

APBD 2020 menyusut, Kegiatan Fisik Dinas PU ditiadakan?

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Lampung Utara Tahun 2020 mendatang, bakal mengalami penyusuta!n. Dibandingkan APBD 2019 yang mencapai Rp. 1,9 triliunan, kedepan APBD Lampung Utara diperkirakan hanya mencapai Rp. 1,8 triliun.

” Ya penyesuain, kalau APBD 2019 mencapai Rp. 1,9 triliun dan untuk APBD 2020 sekitar Rp. 1,8 triliunan. Konsekuensinya pengurangan, tapi, inikan belum final,” ujar Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Lampung Utara, Sofyan, usai Rapat bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan kalangan Legislatif, di ruang rapat Sekretariat DPRD, baru-baru ini.

Sofyan menegaskan berkurangnya APBD 2020 bukan dikarenakan pemangkasan, tapi penyesuain. Menurutnya, ini sesuai dengan rencana penerimaan (pendapatan), dan berusaha penerimaan itu teralisasi. Kalau penerimaan beresiko terlalu tinggi dan tidak terealisasi, maka nantinya akan muncul masalah lagi.

” Jadi bukan pemangkasan. Anggaran belanja langsung sangat terbatas, kita membagi yang ada. Bukan pemangkasan, disesuaikan, karena semua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) pagu anggarannya berkurang,” tegasnya.

” Kita (Eksekutif dan Legislatif) menyepakati, ( APBD 2020) untuk kegiatan fisik di Dinas PU (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/PUPR) yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) ditiadakan, ” imbuhnya.

Disinggung rencana pinjaman Rp. 325 Miliyar kepada Bank Jawa Barat dan Banten (Bank Jabar Banten), Sofyan mengatakan, berdasarkan kesepakatan Pemerintah dan DPRD Lampung Utara, bahwa pinjaman ke Bank BJB dibatalkan. Diketahui, jika pinjaman itu terealisasi, maka akan dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur, Pasar danRSU H.M. Ryacudu Kotabumi. Namun, rencana itu kini hanya sebatas mimpi Bupati nonaktif Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunefara.

Alasan, pembatalan ini, kata Sofyan yang juga menjabat Kepala Dinas Pertanian Lampung Utara, karena dinilai oleh pihak legislatif belum terlalu penting. Keputusan pembatalan pinjaman ke Bank BJB ini merupakan hasil rapat bersama dengan kalangan legislatif.

Reporter : Alex
Editor : Red

Continue Reading

Trending