Connect with us

Apa Kabar Lampung

Fakta Baru, Dua Persen Masyarakat Lampung Menjadi Korban Perdagangan Manusia

Avatar

Published

on

Bandar Lampung : Maraknya kasus perdagangan orang, menyita perhatian jajaran Pemerintah Provinsi Lampung. Diprediksi sekitar 5% masyarakat di Provinsi Lampung masih menjadi korban perdagangan anak.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Sekretarisnya Sri Hastuti mengatakan pentingnya dibentuk tim gugus tugas ini, mengingat masih maraknya kasus perdagangan orang di Indonesia bahkan di Provinsi Lampung.

Sri memperkirakan sekitar 20% Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri menjadi korban perdagangan orang dan 5% masyarakat di Provinsi Lampung juga masih menjadi korban perdagangan manusia.

Kondisi ini tidak hanya diakibatkan oleh faktor kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan semata, tetapi factor perubaan gaya hidup dan kemajuan teknologi dan globalisasi penggunaan jejaring sosial seperti Facebook dan Instagram.

“Bahkan saat ini banyak terjadi perdagangan orang yang berkedok lowongan kerja melalui media sosial. Untuk itu diperlukan langkah-langkah yang dilakukan secara holistic dan terintegrasi antara seluruh pemangku kepentingan sehingga tercipta koordinasi dan sinergitas dalam pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Anak”, ujarnya dalam Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Rencana Aksi Daerah Tahun 2018 yang diselenggarakan di Begadang Resto, Selasa (06/11/2018).

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan perhatian lebih terhadap penanggulangan perdagangan orang di Indoensia. Salah satunya dengan Pembentukan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdangan Orang (GT. PP-TPPO) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tahun 2018.

Dengan berakhirnya masa keanggotaan Gugus Tugas TPPO Provinsi Lampung Tahun 2014-2018, maka Peraturan Gubernur Tentang Gugus Tugas TPPO dan RAD untuk disusun kembali.

Susunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penangan Tindak Pidana Perdangan Orang Provinsi Lampung periode 2019-2023 yaitu Pencegahan dan Partisipasi Anak, Rehabilitasi Kesehatan, Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi, Pengembangan Norma Hukum, Penegakan Hukum, serta Koordinasi dan Kerjasama Dalam Pencegahan dan Penanganan Trafficking.

“Pembentukan gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO ini merupakan sebuah kewajiban bagi daerah untuk dibentuk dan bekerja sesuai tugas dan fungsinya yakni menangani permasalahan seputaran human trafficking.

Untuk itu, diharapkan kegiatan ini dapat meningaktkan peran Gugus Tugas TPPO Provinsi dan Kabupaten/Kota guna menghasilkan upaya-upaya guna mengatasi berbagai permasalahan TPPO khusunya di Provinsi Lampung”, tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama Dinno Ardiana Kabid Pencegahan dan Penanganan TPPO Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) mengatakan maraknya kasus perdagangan orang telah mendorong disusunnya berbagai kebijakan, program, dan kegiatan dalam upaya Pemberantasan TPPO di Indonesia. Selain itu, berbagai kajian juga telah dilakukan untuk mencari akar penyebab terjadinya kasus perdagangan orang

Menurutnya, saat ini telah terbentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO sebanyak 32 di tingkat Provinsi serta 192 di tingkat Kabupaten/kota. Dengan tujuan untuk menyinergikan program dan kegiatan pencegahan dan penanganan TPPO mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga tingkat kabupaten/kota.

“Saya berharap Pemerintah Provinsi Lampung dapat berpartisipasi aktif dan memberikan konstribusi optimal sehingga kegiatan ini mampu menghasilkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan secara nyata dalam upaya Pencegahan dan Penanganan TPPO baik di Provinsi Lampung maupun di Indonesia”, ujarnya

Kedepan pihaknya juga juga memiliki program pelatihan perlindungan terhadap anak dengan mengirimkan 130 agen perubahan dari kabupaten/kota yang tersebar di Indonesia. Program tersebut diwujudkan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pencegahan TPPO.(Humas Pemprov).

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Apa Kabar Lampung

Bupati Pesiar Hadiri Peringatan Hari Adhyaksa Ke 59

Redaksi LT

Published

on

Pesisir Barat ; Bupati Pesisir Barat Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H di dampingi oleh wakil bupati pesisir barat Menghadiri acara hari bakti adhyaksa ke 59, di kantor Kajari liwa, kelurahan way mengaku Kecamatan Balik Bukit, Senin (22/7).

Mengawali sambutannya Bupati Pesisir Barat menyampaikan selamat hari bakti adhyaksa ke – 59 semoga kedepannya adhyaksa menjadi lebih baik dan menjadi panutan bagi seluruh instansi serta seluruh lapisan masyarakat.

Lanjut Agus Istiqlal, Beliau menyampaikan ucapan terimakasih atas undangannya semoga kita yang hadir disini diberi kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita semua dapat menjalankan tugas kita sebagai pelayan,penganyom masyarakat dan abdi negara dapat berjalan sebagaimana mestinya “harap agus istiqlal”

Kemudian agus istiqlal menceritakan pada saat beliau masih aktif di kejaksaan agung Republik Indonesia sebagi Kasubdit TUT dan HAM Berat JAMPITSUS
beliau berbagi pengalaman kerja dan kiat – kiat dalam menghadapi persoalan -persoalan yang tengah dihadapi. bukan maksud beliau untuk pamer kekuasaan akan tetapi sebagai senior agus istiqlal mempunyai kewajiban untuk berbagi pengalaman dengan harapan junior-juniornya bisa berperan aktif lagi dan selalu semangat dalam menghadapi permasalah yang ada terutama yang berurusan terhadap pelayanan masyarakat tentang hukum, agar dalam pelaksanaan tugas selalu bisa berbuat jujur dan adil yang tidak merugikan sepihak “tutup agus istiqlal”

acara tersebut dihadir oleh kajari liwa, bupati lampung barat, kapolres lampung barat,ketua pengadilan lampung barat.

Reporter : Indra
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Bupati Pesibar Tanda Tangani MoU Dengan PT. PLN

Redaksi LT

Published

on

Pesibar : Bupati Pesisir Barat Dr.Drs. Agus Istiqla S.H.,M.H didampingi oleh Plh. Sekda Edi Muktar,S.P menghadiri Penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah kabupaten dengan PT. Pln (Persero) unit induk distribusi Lampung di ruang batu gukhi (Senin, 22 Juli 2019).

Jendral menejer PT.PLN Persero unit induk distribusi Lampung dalam hal ini diwakili oleh bapak pandapotan manurung dalam sambutannya, beliau menyampaikan dan menjelaskan di kabupaten Pesisir barat insyaallah percepatan pasang baru bisa terealisasi dalam jangka waktu 2 tahun kedepan yang penting kita saling koordinasi dan komunikasi sehingga bisa terealisasi secara cepat dan yang penting kedua belah pihak bisa bekerja sama dengan baik “tegasnya”

Selanjutnya Sambutan Bupati pesisir barat menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak PT. PLN persero bapak pandapotan manurung beserta rombongan atas perkenannya hadir dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah kabupaten pesisir barat dengan pihak PT.PLN (pesero).

Selanjutnya bupati berharap dalam rangka percepatan pasang baru pln di kabupaten pesisir barat agar di percepat dalam realisasinya apa bila perlu sebelum batas waktu yang ditentukan pasang baru pln sudah selesai. Untuk instansi terkait segera lakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak PLN, pihak TNBBS, “Pungkas Bupati ”

Hadir pada acara tersebut seluruh perwakilan Kepala OPD Kab.Pesisir barat.

Reporter : Indra
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Bupati Pesibar Hadiri Paripurna KUA-PPAS RAPBD-P 2019

Redaksi LT

Published

on

Pesisir barat – Bupati Pesisir Barat Dr. Drs. H. Agus Istiqlal, S.H., M.H Menghadiri cara rapat paripurna penyampaian nota pengantar KUA-PPAS RAPBD-P kabupaten pesisir barat tahun anggaran 2019, di Gedung Dharma Wanita, kecamatan pesisir tengah, Senin (22/7).

Dalam sambutannya Bupati Pesisir Barat menyampaikan ucapan terima kasih kepada anggota dewan yang terhomat atas sinergitas yang terjalin antara DPRD kabupaten pesisir barat dengan pemerintah kabupaten pesisir barat.

Selanjutnya berdasarkan pada dasar kebijakan perubahan apbd tahun anggaran 2019 tersebut di atas, untuk target dan sasaran makro daerah pada tahun 2019 tidak mengalami perubahan, yaitu :
1. pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 5,3-5,4%;
2. tingkat inflasi stabil pada angka 3,5-4%;
3. tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 14,45%;
4. indeks pembangunan manusia diproyeksikan sebesar 63,83 poin;
5. perkembangan indeks gini sebesar 0,29 poin;
6. tingkat pengangguran terbuka berada pada 1,71%;
7. pendapatan perkapita masyarakat pada angka 20.275 (dalam miliar rupiah).

berdasarkan pada uraian rencana perubahan pendapatan daerah dan perubahan belanja daerah , pada kebijakan umum perubahan dan ppas perubahan apbd tahun anggaran 2019 yang memproyeksikan target pendapatan daerah sebesar 841 milyar 859 juta rupiah sekian dan target belanja daerah sebesar 896 milyar 799 juta rupiah sekian menyebabkan perhitungan perubahan apbd tahun anggaran 2019 mengalami defisit sebesar 54 milyar 940 juta rupiah sekian, namun demikian defisit tersebut akan ditutup melalui surplus pembiayaan netto daerah dengan angka yang sama, sehingga perubahan apbd tahun anggaran 2019 akan mengalami anggaran seimbang pada angka 896 milyar 799 juta 550 ribu 772 rupiah 95 sen.
, “Pungkas bupati”.

Turut hadir Ketua DPRD, Wakil Ketua l DPRD, Plh.sekda edy mukhtar, dan 13 Anggota DPRD, Pabung, seluruh Kepala OPD dan camat.

Reporter : Indra
Editor : Red

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: