Connect with us

Apa Kabar Lampung

Provinsi Lampung Tuntaskan Tugas Naikkan Produksi 1 Juta Ton Padi

Avatar

Published

on

BANDAR LAMPUNG–Pemerintah Presiden Joko Widodo meminta Provinsi Lampung (Pemprov) mampu menaikkan target produksi 1 juta ton gabah kering giling (GKG) dari 3,32 juta ton pada 2014.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), target itu kini dapat dituntaskan dengan naiknya produksi padi Lampung pada 2016 menjadi 4,35 juta ton dan pada 2019 ini ditargetkan naik menjadi 4,49 juta ton.

Kenaikan produksi itu, tak lepas dari kolaborasi Pemprov dan pusat yang besar-besaran memperbaiki saluran irigasi pada 2016 hingga 2018 yang membuat Lampung menjadi lumbung pangan strategis nasional.

Pemerintahan Gubernur-Wakil Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo-Bachtiar Basri, mendapat warisan kondisi irigasi hanya mantap 40% pada 2014.

Kondisi membuat Gubernur Ridho berjibaku melobi pusat dan berjuang bersama DPRD Provinsi menaikkan anggaran pemeliharaan, karena tak mungkin Lampung dapat mendukung swasembada beras jika kondisi irigasi hanya mantap 40%.

Rehabilitasi besar-besaran jaringan irigasi primer, sekunder, dan irigasi tersier pada 2016 membuat Provinsi Lampung surplus air pertanian.

Indeks pertanaman (IP) naik dari 1,5 menjadi 1,8. Di beberapa wilayah seperti Palas, Lampung Selatan, bahkan bisa mencapai IP 200 sistem gogo rancah, berkat perbaikan saluran irigasi.

Rehabilitasi besar-besaran membuat kondisi jaringan irigasi baik yang menjadi kewenangan pusat dan Lampung naik dari mantap 40% menjadi mantap 80% dan kita targetkan di akhir 2017 menjadi mantap 90%, sebagai angka tertinggi tingkat kemantapan irigasi.

Menurut Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian, Justan Riduan Siahaan, kenaikan produksi padi Lampung juga dipengaruhi luas tambah tanam padi.

Luas sawah Lampung pada 2015 mencapai 390.327 hektare bertambah menjadi 400.869 hektare (2016) dan 408.371 hektare (2017). Selain karena cetak sawah baru, penambahan luas itu karena perbaikan irigasi.

“Produksi padi Lampung surplus 1,2 juta ton. Pemerintah dan petani Lampung sungguh mengikuti program pemerintah. Oleh karena itu, perlu peningkatan komunikasi untuk meyakinkan petani agar terus meningkatkan produksi.

Balai Besar Sumber Daya Air Lampung juga bahu membahu dengan Kementerian Pertanian mengalokasikan air di wilayah irigasi teknis seperti Sekampung Sistem, Tegineneng, dan Way Kanan,” kata Justan Siahaan, Kamis (22/11/2018).

Justan yang juga Penananggungjawab Upaya Khusus (Upsus) Padi Jagung Kedele Lampung itu mengakui, tak hanya produksi padi yang naik. Keberhasilan swasembada jagung merupakan capaian penting mengingat produksi jagung tertinggi Lampung tercapai pada 2008 di angka 2,4 juta ton dari target awal 2 juta ton.

“Ini capaian penting Pemerintah Provinsi Lampung dan pemangku kepentingan lain yang solid dalam mewujudkan salah satu Nawa Cita Presiden Joko Widodo yakni kedaulatan pangan,” kata Justan.

Capaian itu, kata Justan, membuat Lampung sebagai provinsi ketujuh penghasil padi nasional dengan kontribusi 5,33%. Sedangkan produksi jagung yang melonjak hingga 2,4 juta ton pada 2017, sekaligus menempatkan Lampung di posisi tiga produsen jagung nasional dengan kontribusi 8,59%.

“Luas tambah tanam jagung berkembang sendiri karena kebijakan pemerintah menjaga harga minimum jagung Rp3.150 perkilogram,” kata Justan. (Humas Prov Lampung)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Apa Kabar Lampung

THR ANS dan THLS Pemkab Lamsel Cair Hari Ini

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) atau honorer cair hari ini, Rabu (27/3/2024).
Hal itu ditandai penyerahan THR secara simbolis oleh Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto kepada perwakilan ASN dan THLS di Aula Rajabasa, kantor bupati setempat.
Nanang menyampaikan, pemberian THR Idulfitri 1445 Hijriah bagi ASN merupakan amanat yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

Aparatur negara tersebut antara lain, pegawai negeri sipil (PNS) dan calon PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri dan pejabat negara. Namun, tidak untuk tenaga honorer.
“Pemberian tunjangan keagamaan untuk THLS (honorer) merupakan kebijakan dari Pemkab Lampung Selatan dengan melihat kemampuan keuangan daerah,” kata Nanang Ermanto.
Oleh karena itu, Nanang berpesan kepada seluruh pegawai, agar THR Idulfitri 1445 Hijriah dapat dipergunakan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan.
“Ini kewajiban pemerintah daerah yang diharapkan seluruh pegawai. Maka, pemerintah itu harus siap. Alhamdulillah, kita bisa menjalankan amanat Undang-Undang,” ujar Nanang.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan, Wahidin Amin menyampaikan, bahwa THR Idulfitri 1445 Hijriah bagi ASN dan THLS di 53 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sedang dalam proses pencairan.
Wahidin Amin menyebut, besaran THR (Gaji 14) yang diterima oleh ASN sesuai dengan gaji yang diterima pada bulan Maret 2024. Sedangkan, THR untuk THLS sebesar Rp500.000.
“Semua (proses) sudah diserahkan kepada pihak Bank Lampung. Seluruh ASN dan THLS tinggal menunggu payroll,” ujar Wahidin Amin. (Kmf/ko)
Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Pilkada 2024 : Mengacu Aturan MK Nanang Ermanto Berpeluang Bisa Nyalon

Avatar

Published

on

Bandar Lampung, Lampung Today – Tafsir terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XXI/2023 terhadap uji materi Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) makin terang benderang.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Lampung, DR. Yusdianto, SH, MH, menyatakan, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto masih berpeluang kembali maju pada Pilkada 2024.
“Dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 itu disebutkan bahwa satu periode kepala daerah terjadi jika masa jabatan definitifnya melebihi setengah masa jabatan definitif,” kata Yusdianto saat diwawancarai di Lantai 2 Fakultas Hukum Unila, Selasa (26/03/2024).
Sebelumnya ramai menjadi perdebatan, bahwa Nanang Ermanto tidak dapat maju pada Pilkada 2024 sebab dianggap telah dua periode menjabat sebagai Bupati Lampung Selatan.
Menurut Yusdianto, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor : 22/PUU-VII/2009, dalam amar putusannya khususnya pada poin keempat diterangkan; Masa Jabatan Yang Dihitung Satu Periode Adalah Masa Jabatan Yang Telah Menjalani Setengah Masa Jabatan Atau Lebih Dari Setengah Masa Jabatan.
“Kemudian dikuatkan juga oleh putusan MKRI Nomor 67/PUU-XVIII/2020. Artinya, yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah masa jabatan atau lebih,” terang Yusdianto.
Sedangkan Bupati Nanang Ermanto memang secara sah telah dilantik sebagai bupati sebanyak dua kali. Namun usia masa jabatan Nanang Ermanto sebagai Bupati Lampung Selatan definitif hasil Pilkada 2016-2021, tidak sampai setengah masa jabatan kepala daerah.
“Karena Nanang Ermanto sendiri dilantik sebagai Bupati Lampung Selatan definitif oleh Gubernur Lampung, pada 12 Mei 2020. Berarti hanya terhitung selama 9-10 bulan saja,” kata Yusdianto.
Lebih lanjut dia menyampaikan, Nanang Ermanto juga pernah duduk sebagai wakil bupati, dan ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) bupati sekitar 1 tahun 8 bulan, sejak menerima SK pada 3 Agustus 2018.
“Namun jabatan sebagai Plt tidak terhitung masuk hitungan periode, SK mandat diluar konstitusi. Sehingga tidak ada alasan lagi bupati Nanang Ermanto tidak bias mencalonkan diri kembali,” tegas Yusdianto.
Menurutnya hal tersebut sudah cukup menjawab perdebatan pada masyarakat soal isu terkait Nanang Ermanto tidak dapat maju pada Pilkada Lampung Selatan 2024.
“Beliau masih punya hak konstitusi untuk mencalonkan diri dan dicalonkan kembali menjadi Bupati Lampung Selatan pada Pilkada 2024 nanti,” katanya.
Yusdianto menambahkan, Regulasi Pemilihan Umum Kepala Daerah kewenangannya ada pada pemerintah.
“Kita mohon juga kepada KPU untuk cermat dan bijak menanggapi perdebatan ini. Karena KPU juga tidak punya hak dan kepentingan, mereka hanya melaksanakan saja,” ujar Yusdianto.
Diketahui fenomena perdebatan ini tak hanya terjadi di Kabupaten Lampung Selatan tetapi juga terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap bupati Umar Ahmad, dan sejumlah daerah lainnya di Indonesia. (Rls/ko)
Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Fokus Kerja, Nanang Ermanto Masih Cuek Soal Pilkada 2024

Avatar

Published

on

Lampung today : Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto, hingga saat ini belum mau memikirkan terkait kontestasi Pilkada serentak bulan November 2024 mendatang.
Orang nomor satu di Bumi Khagom Mufakat ini mengaku masih ingin fokus menyelesaikan berbagai program pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan.
“Sekarang kita kerja dululah, melayani rakyat itu yang utama. Urusan maju tidaknya kita serahkan kepada Partai” ujar Nanang menjawab pertanyaan media ini.
Menurut Nanang, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Pemkab Lampung Selatan kedepan. Terutama berkaitan dengan pengentasan kemiskinan ekstrem, bedah rumah, stunting, hingga peningkatan indeks pembangunan manusia.
“Kita kerja dululah, nanti kita pikirkan urusan Pilkada, tunggu saja tanggal mainnya,” kata Nanang Ermanto usai Safari Ramadhan di Kecamatan Penengahan belum lama ini.
Diketahui, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dipastikan akan dilaksanakan pada Rabu, 27 November 2024. Pilkada serentak akan dilaksanakan di 37 provinsi dan 308 kabupaten/kota se-Indonesia, termasuk Kabupaten Lampung Selatan.
Penetapan itu tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
Dilansir dari laman jdih.kpu.go.id, PKPU itu ditetapkan pada 26 Januari 2024 dan ditandatangani langsung oleh Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari.
Sejumlah nama kandidat yang akan maju di Pilkada Lampung Selatan mulai bermunculan. Setidaknya ada 16 nama yang muncul sebagai kandidat Bupati Lampung Selatan Tahun 2024. (Rls/ko)
Continue Reading

Trending