Connect with us

Apa Kabar Lampung

Pemprov Lampung Dorong Pengadaan Barang dan Jasa Manfaatkan Teknologi Informasi

Avatar

Published

on

BANDAR LAMPUNG : Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Hamartoni Ahadist, mengatakan di era perkembangan teknologi informasi yang makin maju, menuntut perumusan kembali aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam aturan ini, pengadaan barang dan jasa pemerintah didorong untuk memberikan value for money terhadap hasil pengadaan barang dan jasa dengan tidak lagi menjadikan harga termurah sebagai tolok ukur efektivitas pengadaan.

Perubahan pola bisnis dan aktivitas pasar tersebut juga membawa perubahan terhadap kebutuhan sumber daya manusia (SDM) sebagai pengelola dan unit pengelola pengadaan. SDM dituntut tebih profesional dan memiliki kompetensi khusus dan teknis di bidang pengadaan barang dan jasa.

“Perubahan di lingkup SDM tersebut ditandai dengan penggabungan unit yang menangani proses pemilihan penyedia barang dan jasa (ULP) dengan unit yang menangani sistem pengadaan secara elektronik (LPSE) ke dalam wadah Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ),” kata Hamartoni Ahadis, pada entry meeting moderenisasi pengadaan oleh mentor dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Ruang Rapat Sekda Provinsi Lampung, Kantor Gubernur, Senin (26/11/2018).

Pembentukan UKPBJ juga dimaksudkan sebagai pusat unggulan pengadaan di masing-masing instansi kementerian, lembaga, dan lembaga pemda (procurement center of excellent).

Pergeseran peran UKPBJ dari yang sebelumnya patuh terhadap aturan menjadi fokus pada pemangku kepentingan (customer) pengadaan barang/jasa.

Cirinya, berkontribusi pada pencapaian target program organisasi, bersifat proaktif dengan perencanaan strategis, memantau fungsi pengadaan secara keseluruhan, beriorientasi pada hasil, membutuhkan keterampilan teknis, manajerial dan kepemimpinan.

Tujuannya yakni membangun kapabilitas organisasi pengadaan. Ada pun karakter yang dibangun untuk UKPBJ adalah strategis, kolaboratif, orientasi kinerja, proaktif, perbaikan berkelanjutan (se-koper).

“Salah satu bentuk kebijakan reformasi birokrasi bidang pengadaan barang/jasa pemerintah adalah dengan diterapkannya proses pengadaan yang memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik yang lingkupnya dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga katalog elektronik.

Metode baru pada SPSE juga diperkenalkan antara lain metode repeat order dan e-reverse auction, sebagai bentuk adaptasi terhadap praktek bisnis internasional,” kata Hamartoni.

Pemprov berharap sistem pengadaan secara elektronik dinilai dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Sehingga, dapat meminimalisir peluang terjadinya praktek KKN.

Menurut mentor LKPP Pusat, Maryono, dalam memodernisasi pengadaan, LKPP melakukan mentoring guna meningkatkan kapasitas ke Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) di Lampung. Hal tersebut terkait dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang ada di daerah harus ditingkatkan menjadi UKPBJ.

“Dulu fungsi ULP hanya sebatas layanan pengadaan. Sekarang memiliki beberapa fungsi tambahan yaitu LPSE, pengembangan SDM, pembinaaan dan konsultasi ketika menjadi UKBJ,” jelas Maryono

Untuk menjadi UKPBJ yang baik, terdapat beberapa aspek yang harus di tingkatkan. Mulai sistem kelembagaan, SDM, dan manajemennya.

“Jika UKPBJ di pusat daerah baik kinerjanya, dapat dijadikan contoh atau panutan bagi UKPBJ di kabupaten/kota,” kata Maryono.

Maryono juga mengapresiasi kinerja UKPBJ Provinsi Lampung yang kini berkembang sangat baik. Bahkan jadi percontohan daerah lain. Untuk lebih meningkatkan peran unit tersebut, LKPP mengadakan workshop mengenai tata kelola UKPBJ yang baik.

“Setelah berkoordinasi dengan Pemprov kami juga akan mengadakan pelatihan teknis mengenai manajemen dan penyusunan rencana kerja bagi para unit pengadaan yang dilakukan selama dua hari (26-27/11/2018) di kantor Badan Pengadaan,” jelas Maryono. (Humas Prov Lampung)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Apa Kabar Lampung

Kejuaraan Turkam, Nanang Ermanto Ingatkan Dispora Lamsel

Redaksi LT

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto, meminta Dinas Pemuda dan Olahraga, untuk terus melakukan pembinaan secara kontinyu terhadap para atlit.
Hal itu ditegas Nanang Ermanto, ketika membuka secara resmi Kejuaraan Antar Kampung (Turkam), yang berlangsung di Gedung Olahraga Wayhandak, Kamis (5/2024).
Kegiatan Turkam ini, lanjut Nanang Ermanto merupakan program Kemetrian Pemuda dan Olahrga yang bertujuan mencari bibit-bibit atlit untuk menyongsong generasi emas. Salah satunya dibidang olahraga yang berprestasi yang harus dipersiapkan.
“Turkam ini bukan ajang mencari juara, tetapi yang terpenting adalah pembinaan secara kontinyu bagi para atlit,” ujarnya.
Oleh karena itu, ditambah dia peran Dispora dan Koni sebagai wadah bagi para atlit untuk cermat melakukan upaya untuk melakukan pebinaan kepada para atlit sehingga mereka dapat mampu meraih berbagai prestasi untuk mengharumkan nama daerah dan Negara.
“Jika hanya mengejar kegiatan seremonial, maka tidak ada artinya. Sekali lagi adalah yang terpenting pembinaan,” tutupnya
Informasi yang dihimpun, sebanyak 425 orang atlit berasal dari 17 Kecamatan akan berlaga di ajang Kejuaraan Antar Kampung (TURKAM) yang bertemakan Tranformasi menuju kesejhateraan Indonesia bugar, anti narkoba dan anti judi online. (Rls)
Continue Reading

Apa Kabar Lampung

TPPS Lampung Selatan Gelar Rapat Teknis Percepatan Penurunan Stunting 2024

Redaksi LT

Published

on

LAMPUNGSELATAN, LTD : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) menggelar rapat teknis dalam rangka membahas strategi dan langkah-langkah konkret dalam menurunkan angka stunting.

Rapat yang digelar di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, pada Selasa, 3 Desember 2024, dipimpin langsung oleh Pelaksana harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, Intji Indriati dan dihadiri berbagai stakeholder terkait.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP-KB) Kabupaten Lampung Selatan, Rika Wati mengatakan, melalui rapat itu agar semua pihak yang berkaitan dengan program-program penurunan stunting selalu aktif menjalin koordinasi yang baik.

“Untuk terus menjalin koordinasi yang baik dan melakukan analisis intervensi spesies dan sensitive, agar semua kasus stunting mendapatkan solusi yang terbaik,” ujar Rika Wati.

Rika Wati juga menuturkan, jika rencana target TPPS Lampung Selatan tahun 2024, yakni  laporan semester II yang harus disampaikan melalui website pada 15 Januari 2025 dan target penurunan stunting tahun 2024 sebesar 9,4% di target provinsi.

“Target peningkatan cakupan kunjungan masyarakat desa ke posyandu mencapai 100% dan target perencanaan serta penganggaran program kegiatan stunting oleh perangkat daerah diharapkan berbasis data keluarga berisiko stunting sehingga tetap di dalam frame PPS oleh tim percepatan perolehan samping Kabupaten Lampung Selatan,” kata Rika Wati.

Sementara, Plh Sekda Kabupaten Lampung Selatan, Intji Indriati menyampaikan, rapat teknis itu berdasarkan Perpres 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dengan tujuan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan percepatan penurunan stunting tingkat kabupaten.

“Oleh karenanya, diharapkan TPPS Kabupaten Lampung Selatan dapat menyampaikan progres percepatan penurunan stunting di wilayahnya, baik dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Karena ini merupakan bahan laporan ke Provinsi dan pusat,” ujarnya.

Intji Indriati juga meminta, agar masing-masing TPPS desa dan kecamatan melaporkan hasil kegiatan triwulan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya dan penggunaan data keluarga berisiko stunting sebagai prioritas kegiatan dalam pencegahan dan penurunan stunting.

“Menindaklanjuti program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting) yang merupakan perubahan dari program BAAS (Bapak Asuh Atasi Stunting), dalam hal ini perlu dilakukan kolaborasi dan konvergensi antara pemerintah, swasta perorangan, dan lain sebagainya,” imbuh Intji Indriati. (Kmf/Ko)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Tes PPPK Lampung Selatan Hari Pertama Berjalan Lancar, Kepala BKD Ingatkan Peserta Bawa Kartu Ujian dan KTP Asli

Redaksi LT

Published

on

LAMPUNGSELATAN, LTD : Pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Tahap 1 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan, dimulai, Selasa 3 Desember 2024.

Seleksi kompetensi PPPK yang dilakukan melalui metode Computer Assisted Test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN), digelar di Universitas Saburai (Lampung 3), Langkapura, Bandar Lampung, mulai Selasa 3 Desember 2024 hingga Sabtu, 7 Desember 2024.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Lampung Selatan, Tirta Saputra mengatakan, ujian seleksi kompetensi PPPK hari pertama di Lingkungan Pemkab Lampung Selatan berjalan lancar.

Kendati berjalan lancar, namun panitia mencatat dari total 229 peserta, ada satu peserta yang tidak dapat mengikuti ujian karena lupa membawa dokumen yang dipersyaratkan.

“Satu orang ini tidak bisa mengikuti ujian karena tidak membawa KTP asli. Saya mengimbau untuk peserta hari berikutnya agar membawa persayaratan yang sudah ditetapkan panitia,” imbuh Tirta Saputra saat meninjau pelaksanaan tes PPPK, Selasa (3/12/2024).

Selain itu, Tirta Saputra juga mengimbau kepada seluruh peserta seleksi PPPK untuk lebih memperhatikan jadwal ujian dan memastikan kedatangan tepat waktu di lokasi ujian.

Mengingat, bagi peserta yang datang terlambat pada saat registrasi pin ditutup, tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti ujian dan dianggap gugur.

“Jangan sampai terlambat, harus tepat waktu. Lebih baik menunggu datang lebih awal. Karena proses registrasi ini memerlukan waktu, pesertanya banyak. Besok (4/12) ada 1.200 peserta dari tiga sesi, tiap sesinya ada 400 peserta,” kata Tirta Saputra.

Pada kesempatan itu, Tirta Saputra juga mengatakan, bahwa seluruh perkembangan informasi seleksi PPPK hanya merujuk pada kanal resmi instansi pemerintah, baik di website resmi Pemkab Lampung Selatan dan sosial media BKD Lampung Selatan.

“Live score tes PPPK ini bisa disaksikan langsung melalui kanal YouTube ‘BKD Menyapa’ BKD Lampung Selatan,” kata Tirta Saputra. (Kmf/Ko)

Continue Reading

Trending