Connect with us

Apa Kabar Lampung

Di Duga Pj. Kepala Pekon Negeri Agung Langgar Perbub Tahun 2016

Published

on

Tanggamus : Dinilai tak sesuai mekanisme adminitrasi dalam organisasi perangkat Desa, Pj Kepala Pekon (Desa) Negeri Agung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Yuzar Jayanegara, dengan sepihak berhentikan Kepala Urusan (Kaur) Keuangan, atas nama Nina Zaliana. Camat Talang Padang, Yulinarti telah menindaklanjutinya dengan melayangkan surat teguran, jika dalam pelaksanaannya masih ada persoalan, maka ranahnya mengarah pada pribadinya (Pj Kakon) itu sendiri dan memang telah melanggar Peraturan Bupati (Perbup) No.11 Tahun 2016. Senin 03 Desember 2018.

Dalam hal ini juga, terindikasi dugaan pemaksaan yang dilakukan Pj Kakon Yuzar Jayanegara, terhadap Nina Zaliana untuk menandatangani surat pemberhentian selaku Kaur Keuangan Pekon setempat, tertanggal 16 November 2018.

Kepada awak media siber/online yang tergabung dalam Aliansi Jurnalistik Online Indonesia (AJOI) DPC Kabupaten Tanggamus, Minggu 02 Desember 2018 lalu, Nina Zaliana mengungkapkan, surat yang dikeluarkan Pj Kakon itu tidak sesuai dengan mekanisme yang ada dan alasan yang diberikan oleh Pj Kakon juga tidak profesional dan masuk akal.

Hal ini jelas bahwa, Pj Kakon Yuzar Jayanegara telah berlaku tidak adil dan semena-mena atas jabatan yang di amanahkan.

“Bagi saya, tidak ada masalah jika saya pribadi masih diamanatkan menjabat Kaur Keuangan atau tidak. Akan tetapi, sistem dan cara yang di berlakukan Pj Kakon itu tidak adil dan tidak sesuai mekanisme tatanan organisasi kepemerintahan desa. Terlebih unsur pemaksaan kepada saya, untuk mundurkan diri sebagai Kaur Keuangan Pekon, saya sampaikan kalau mau di pecat, ya pecat saja,”ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Camat Talang Padang, Yulinarti mengaku telah memberikan teguran kepada Pj Kakon terkait, termasuk pihak BHP dan Kaur itu sendiri. Teguran itu telah di layangkan Minggu lalu dan telah dilakukan pembinaan.

“Minggu kemarin sudah saya berikan teguran sebelum Pj Kakon itu dilantik, juga telah diberi pengarahan sebagaimana tugas Kecamatan dalam membina, koordinasi dan mengevaluasi. Namun pelaksaan dibawah diluar hal yang semestinya dilaksanakan, maka hal ini kembali ke ranah pribadinya langsung,”ujar Yulinarti saat di konfirmasikan melalui Via Telephon.

Hal yang dilakukan Pj. Kakon, Camat Talang Padang melanjutkan, telah melanggar Perbup Nomor 11 Tahun 2016.  Pj Kepala Pekon itu tidak bisa mengangkat dan memberhentikan aparatur. Masalah ini, BHP-lah yang berkewenangan di Pekon selaku Dewan Pengawas Pekon.

Artinya hal ini sudah urusan pribadi Pj Kakon itu sendiri. Sebab dalam teguran yang dilayangkan sudah jelas, salah satu isi arahan kami bahwa, Kaur tidak bisa diberhentikan.

“Saya tidak pernah membuat Rekomendasi atas hal ini. Saya tahu aturan atas hal ini dengan menerapkan Perbup terkait. Atas hal ini  juga, kami telah konsultasikan ke Tata Pemerintahan (Tapem) Setdakab,”pungkasnya.

Diwaktu berbeda, Ketua BHP Negeri Agung, mengaku tidak mengetahu persoalan tersebut dan dirinya belum menerima pemberitahuan secara resmi dari Pj Kakon Yuzar Jayanegara atas diberhentikannya Kaur Keuangan.

Sepengetahuan dirinya, jika memang ada aparat Pekon (Desa) yang menyatakan mengundurkan diri, sebaiknya Pj Kakon tidak serta-merta menyetujuinya. Sebaiknya ditanyakan kembali kepada bersangkutan kesuguhan niat mengundurkan diri.

“Jika hal itu telah dilakukan dan melihat dari keputusan bersangkutan, jika benar mundur diri,  maka dilaksanakan rapat. Setelahnya di lakukan pengumuman terbuka guna perekrutan kembali, guna mengisi kekosongan jabatan terkait. Selanjutnya dilakukan penseleksian, yang hasilnya di ajukan kepada pihak Kecamatan,”ujarnya.

Sementara itu, Pj Kakon Negeri Agung, Yuzar Jayanegara, mengaku bahwa soal teguran dari Camat, ada hanya sekali panggilan membahas tentang banyaknya kaur yang mengundurkan diri.

Soal pemberhentian terhadap Kaur Keuangan atas nama Nina Zaliana itu, diakuai belum ada koordinasi dengan Camat. Kaur yang mengundurkan diri ada 3 orang, ketiganya ini di nilai tidak ada kerjasama. Soal proses pengunduran diri mereka, tidak ada tekanan.

“Pada prinsipnya, kita meminta kepada para Kaur lainnya agar dapat kerjasama membangun Pekon Negeri Agung ini,”katanya.

Disisi lain, menanggapi hal ini, Ketua LSM GMBI Distrik Tanggamus, Amroni Abd menyampaikan kritik terhadap sikap Pj Kakon tersebut. Pihaknya menilai, kebijakan atau tindakan yang di ambil Pj Kakon Negeri Agung, terindikasi semena-mena atas jabatan yang di amanatkan dan sesuai mekanisme yang ada, Pj Kakon itu telang mengkesampingkan Perbup No.11 Tahun 2016 serta peraturan pembentukan organisasi perangkat desa.

“Pj Kakon harusnya profesional dalam menjalankan semua program pemerintah. Sekarang ini bukan zamannya lagi main pecat, apa lagi pemecatan dilakukan atas dasar suka tidak suka (like and dislike),”pungkasnya.

Reporter : Iyan
Editor : Red

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Apa Kabar Lampung

Perubahan APBD Lampura 2021 Surplus atau defisit 190 miliar, Silpa 0 Rupiah

Published

on

By

Lampung Utara : DPRD Lampung Utara telah mengesahkan Perubahan APBD Kabupaten Lampung Utara 2021. Pengesahan Perubahan APBD Lampung Utara Tahun Angaran (TA) 2021 dilakukan dalam rapat paripurna dengan agenda kesepakatan bersama terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, di ruang Rapat Paripurna DPRD, Rabu (22/9/2021).

Juru bicara Badan Anggaran DPRD Lampung Utara, Nurdin Habim, mengatakan, Rancangan Perubahan KUA APBD tahun anggaran 2021, dilakukan karena adanya perubahan asumsi penerima sehingga berpengaruh kepada asumsi belanja, penyesuaian dilakukan guna tetap menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

” Hasil pembahasan mereka disepakati untuk tetap memprioritaskan program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Kepentingan itu di antaranya menyangkut pendidikan, kesehatan, dan sosial masyarakat. Selain itu diperlukan juga untuk lebih menggali pelbagai potensi pendapatan asli daerah serta optimalisasi penyerapan anggaran perangkat daerah harus dilakukan,” Katanya.

Adapun rincian Perubahan APBD TA 2021 terdiri atas pendapatan daerah sebelum perubahan Rp. 1.703.610.895.956,- setelah perubahan Rp. 1.703.228.126.678,-. Pendapatan asli daerah (PAD) sebelum perubahan Rp. 122.197.196.326,- setelah perubahan Rp. 117.446.397.548,-. Yang merupakan sumber PAD terdiri dari Pajak Daerah sebelum perubahan Rp. 25.037.000.000,- setelah perubahan Rp. 29.037.000.000,-,
Retribusi Daerah sebelum perubahan Rp. 1.930.000.000,- setelah perubahan Rp. 5.807.657.800,-.

Selanjutnya, terus Nurdin, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebelum perubahan Rp. 9.148.694.664,- setelah perubahan Rp. 9.831.203.988,-, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebelum perubahan Rp. 86.082.298.262,- setelah perubahan Rp. 72.770.535.760,-

” Pendapatan transfer sebelum perubahan Rp. 1.510.161.499.630,- setelah perubahan Rp. 1.496.000.669.462,-. Terdiri atas
pendapatan transfer pemerintah pusat sebelum perubahan Rp. 1.400.580.014.000,- setelah perubahan Rp. 1.371.054.037.272,-. Pendapatan transfer antar daerah sebelum perubahan Rp. 105.581.485.630,- setelah perubahan Rp. 124.946.632.190,- dan lain-lain pendapatan yang sah sebelum perubahan Rp. 71.251.400.000,- setelah perubahan Rp. 89.781.059.668,-,” Urainya.

Sementara untuk belanja, kata Politisi Gerindra ini,
belanja daerah sebelum perubahan Rp. 1.740.075.128.887,- setelah perubahan Rp. 1.894.180.580.926,-, yang terdiri dari belanja operasi sebelum perubahan Rp. 1.249.905.945.932,- setelah perubahan Rp. 1.275.014.395.001,-, Belanja modal sebelum perubahan Rp. 142.067.790.855,- setelah perubahan Rp. 256.254.180.205,-. Sedangkan, Belanja Tidak Terduga (BTT) sebelum perubahan Rp. 7.500.000.000,- setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,-, belanja transfer sebelum perubahan Rp. 340.601.392.100,- setelah perubahan Rp. 352.912.005.720,-, surflus atau defisit sebelum perubahan Rp. 36.464.232.931,- setelah perubahan Rp. 190.952.454,248,-

” Penerimaan pembiayaan daerah sebelum perubahan Rp. 42.626.832.931,- setelah perubahan Rp. 194.515.054.248,-
pengeluaran pembiayaan daerah sebelum perubahan Rp. 6.602.600.000,- setelah perubahan Rp. 3.562.600.000,-
Pembiayaan netto sebelum perubahan Rp. 36.464.232.931,- setelah perubahan Rp. 190.952.454.248,-, dan Sisa lebih anggaran tahun berjalan 0 rupiah,” Ujar Nurdin.

Sementara itu, Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, menyebutkan, Rancangan Perubahan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2021 ini juga memuat Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2020, yang merupakan rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

DPRD Sahkan Tatib Pilwabup Lampura, Budi Tunggu Usulan Parpol Pengusung

Published

on

By

Lampung Utara : Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPRD tentang Pemilihan Wakil Bupati Lampung Utara yang telah dinanti-nanti banyak pihak akhirnya resmi disahkan.

Ketua DPRD Lampung Utara, Romli memimpin langsung jalannya sidang paripurna internal tersebut dengan dihadiri 34 anggota DPRD.

” Hari ini Peraturan Tata Tertib Pilwabup sudah disahkan. Selanjutnya, pimpinan DPRD dan fraksi-fraksi masih akan membahas langkah-langkah lainnya usai disahkannya tatib ini,” Ucapnya, Rabu (22/9/2021).

Pembahasan lainnya ini, menurut Romli, agar langkah yang diambil dalam prosesi pemilihan Wakil Bupati Lampura sisa masa jabatan periode 2019-2024 benar – benar sesuai aturan. Nantinya, mereka akan membahas apakah panitia pemilihan wakil bupati akan dibentuk sebelum atau setelah adanya dua nama bakal calon wakil bupati. Kedua pilihan tersebut merupakan pilihan yang memerlukan pembahasan yang matang sebelum diputuskan.

” Setiap kebijakan yang diambil harus sesuai aturan. Jadi, kami harus benar-benar cermat dan telitilah. Ini kan (pemilihan Wakil Bupati Lampura) hajat besar kita semua,” Ujarnya.

Sementara, Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, ketika menyikapi telah disahkan tatib DPRD tentang pemilihan Wakil Bupati Lampung Utara, mengatakan, dirinya akan segera menyampaikan dua nama bakal calon wakil bupati pada lembaga legislatif setelah usulan dua nama itu diterimanya dari empat partai politik pengusungnya (Partai Nasdem, Gerindra, PKS dan PAN).

” Bupati hanya bersifat meneruskan usulan yang masuk, sedangkan yang menggodok dua nama itu ranahnya partai politik. Saya sudah berkomunikasi dengan partai politik. Tinggal menerima usulan saja dari mereka,” Tukasnya.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Wabup Tuba Barat Buka Pemanduan Bakat Olahraga (Talent Scouting)

Published

on

Tulang Bawang Barat : Wakil Bupati kabupaten TubabaFauzi Hasan SE.MM.membuka Pemanduan Bakat Olahraga (Talent Scouting)

Kegiatan tersebut di laksanakan pada tanggal 21 dan 22 September 2021, di GOR ZA Pagar Alam, Tiyuh Kagungan Ratu Kecamatan Tulang bawang Udik (TBU). di hadiri Dr.Matsuri M.Pd selaku Instruktur Pusat,Kadis Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Ketua KONI Tulang Bawang Barat, Kapolres Tulang Bawang Barat, serta Pejabat Administratur.

Wakil Bupati Fauzi Hasan mengatakan.Presiden Joko Widodo telah mencanangkan Desain Besar Olahraga Nasional dengan meminta untuk melakukan review total terhadap ekosistem pembinaan prestasi olahraga, penggunaan big data, dan menjadikan sport science sebagai unsur utama di dalam pembinaan olahraga nasional.

“Sejumlah pihak berkepentingan telah di libatkan dalam penyusunan Desain Besar, dengan menargetkan agar atlet-atlet Indonesia pada tahun 2032 mendatang dapat mampu untuk bersaing dengan atlet-atlet negara lain dalam penyelenggaraan olimpiade dan paralimpiade di tahun 2032.” Kata nya

Fauzi Hasan menjelaskan.saat ini Indonesia tengah mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Olimpiade 2032 mendatang.

“Maka dari itu, Kabupaten Tulang bawang Barat menyatakan siap mendukung dan mengirimkan atlet terbaik nya dalam agenda besar tersebut. Desain Besar ini akan kita dorong karena ini adalah perencanaan tentang prestasi olahraga nasional jangka panjang. Tidak ada prestasi yang kita dapatkan by accident, prestasi harus kita dapatkan by design.” Ujarnya.

Di tempat yang sama,Ketua Pelaksana Kepala Disporapar Tubaba Mansyur Yusuf mengatakan,Tes pemanduan bakat atau talent scouting yang di laksanakan di Kabupaten Tubaba ini di ikuti sebanyak 400 peserta.

“Mulai dari usia 12-14 tahun dari siswa-siswi tingkat SMP atau sederajat dengan penerapan Protokol Kesehatan yang ketat,dalam 1 hari masing-masing 4 sesi”.kata nya

dalam kesmpatan tersebut.Dr.Matsuri M.Pd, selaku Instruktur Pusat, Kemenpora dari Asisten Deputi Pembibitan dan Iptek Olahraga, dan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mengatakan.di gelar nya talent scouting di kabupaten Tubaba dalam rangka pencarian bakat terhadap peserta.

“Jika di dapat peserta memiliki bakat dan memenuhi syarat sebagai atlet, maka selanjut nya akan di lakukan pembinaan secara berkelanjutan untuk di jadikan atlet berprestasi kedepan nya.”tutup nya.(jonsi putra)

Continue Reading

Trending