Connect with us

Apa Kabar Lampung

Di Duga Pj. Kepala Pekon Negeri Agung Langgar Perbub Tahun 2016

Avatar

Published

on

Tanggamus : Dinilai tak sesuai mekanisme adminitrasi dalam organisasi perangkat Desa, Pj Kepala Pekon (Desa) Negeri Agung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Yuzar Jayanegara, dengan sepihak berhentikan Kepala Urusan (Kaur) Keuangan, atas nama Nina Zaliana. Camat Talang Padang, Yulinarti telah menindaklanjutinya dengan melayangkan surat teguran, jika dalam pelaksanaannya masih ada persoalan, maka ranahnya mengarah pada pribadinya (Pj Kakon) itu sendiri dan memang telah melanggar Peraturan Bupati (Perbup) No.11 Tahun 2016. Senin 03 Desember 2018.

Dalam hal ini juga, terindikasi dugaan pemaksaan yang dilakukan Pj Kakon Yuzar Jayanegara, terhadap Nina Zaliana untuk menandatangani surat pemberhentian selaku Kaur Keuangan Pekon setempat, tertanggal 16 November 2018.

Kepada awak media siber/online yang tergabung dalam Aliansi Jurnalistik Online Indonesia (AJOI) DPC Kabupaten Tanggamus, Minggu 02 Desember 2018 lalu, Nina Zaliana mengungkapkan, surat yang dikeluarkan Pj Kakon itu tidak sesuai dengan mekanisme yang ada dan alasan yang diberikan oleh Pj Kakon juga tidak profesional dan masuk akal.

Hal ini jelas bahwa, Pj Kakon Yuzar Jayanegara telah berlaku tidak adil dan semena-mena atas jabatan yang di amanahkan.

“Bagi saya, tidak ada masalah jika saya pribadi masih diamanatkan menjabat Kaur Keuangan atau tidak. Akan tetapi, sistem dan cara yang di berlakukan Pj Kakon itu tidak adil dan tidak sesuai mekanisme tatanan organisasi kepemerintahan desa. Terlebih unsur pemaksaan kepada saya, untuk mundurkan diri sebagai Kaur Keuangan Pekon, saya sampaikan kalau mau di pecat, ya pecat saja,”ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Camat Talang Padang, Yulinarti mengaku telah memberikan teguran kepada Pj Kakon terkait, termasuk pihak BHP dan Kaur itu sendiri. Teguran itu telah di layangkan Minggu lalu dan telah dilakukan pembinaan.

“Minggu kemarin sudah saya berikan teguran sebelum Pj Kakon itu dilantik, juga telah diberi pengarahan sebagaimana tugas Kecamatan dalam membina, koordinasi dan mengevaluasi. Namun pelaksaan dibawah diluar hal yang semestinya dilaksanakan, maka hal ini kembali ke ranah pribadinya langsung,”ujar Yulinarti saat di konfirmasikan melalui Via Telephon.

Hal yang dilakukan Pj. Kakon, Camat Talang Padang melanjutkan, telah melanggar Perbup Nomor 11 Tahun 2016.  Pj Kepala Pekon itu tidak bisa mengangkat dan memberhentikan aparatur. Masalah ini, BHP-lah yang berkewenangan di Pekon selaku Dewan Pengawas Pekon.

Artinya hal ini sudah urusan pribadi Pj Kakon itu sendiri. Sebab dalam teguran yang dilayangkan sudah jelas, salah satu isi arahan kami bahwa, Kaur tidak bisa diberhentikan.

“Saya tidak pernah membuat Rekomendasi atas hal ini. Saya tahu aturan atas hal ini dengan menerapkan Perbup terkait. Atas hal ini  juga, kami telah konsultasikan ke Tata Pemerintahan (Tapem) Setdakab,”pungkasnya.

Diwaktu berbeda, Ketua BHP Negeri Agung, mengaku tidak mengetahu persoalan tersebut dan dirinya belum menerima pemberitahuan secara resmi dari Pj Kakon Yuzar Jayanegara atas diberhentikannya Kaur Keuangan.

Sepengetahuan dirinya, jika memang ada aparat Pekon (Desa) yang menyatakan mengundurkan diri, sebaiknya Pj Kakon tidak serta-merta menyetujuinya. Sebaiknya ditanyakan kembali kepada bersangkutan kesuguhan niat mengundurkan diri.

“Jika hal itu telah dilakukan dan melihat dari keputusan bersangkutan, jika benar mundur diri,  maka dilaksanakan rapat. Setelahnya di lakukan pengumuman terbuka guna perekrutan kembali, guna mengisi kekosongan jabatan terkait. Selanjutnya dilakukan penseleksian, yang hasilnya di ajukan kepada pihak Kecamatan,”ujarnya.

Sementara itu, Pj Kakon Negeri Agung, Yuzar Jayanegara, mengaku bahwa soal teguran dari Camat, ada hanya sekali panggilan membahas tentang banyaknya kaur yang mengundurkan diri.

Soal pemberhentian terhadap Kaur Keuangan atas nama Nina Zaliana itu, diakuai belum ada koordinasi dengan Camat. Kaur yang mengundurkan diri ada 3 orang, ketiganya ini di nilai tidak ada kerjasama. Soal proses pengunduran diri mereka, tidak ada tekanan.

“Pada prinsipnya, kita meminta kepada para Kaur lainnya agar dapat kerjasama membangun Pekon Negeri Agung ini,”katanya.

Disisi lain, menanggapi hal ini, Ketua LSM GMBI Distrik Tanggamus, Amroni Abd menyampaikan kritik terhadap sikap Pj Kakon tersebut. Pihaknya menilai, kebijakan atau tindakan yang di ambil Pj Kakon Negeri Agung, terindikasi semena-mena atas jabatan yang di amanatkan dan sesuai mekanisme yang ada, Pj Kakon itu telang mengkesampingkan Perbup No.11 Tahun 2016 serta peraturan pembentukan organisasi perangkat desa.

“Pj Kakon harusnya profesional dalam menjalankan semua program pemerintah. Sekarang ini bukan zamannya lagi main pecat, apa lagi pemecatan dilakukan atas dasar suka tidak suka (like and dislike),”pungkasnya.

Reporter : Iyan
Editor : Red

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Apa Kabar Lampung

Tak Ada Pandangan Fraksi dan Jawaban Bupati Lampura di Paripurna LKPJ

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : DPRD Lampung Utara menggelar Sidang Paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Lampung Utara Tahun Anggaran 2020, Rabu (21/4/2021).

Ketua DPRD Lampung Utara, Romli membuka sidang paripurna tersebut sekitar pukul 10.28 WIB dengan didampingi Wakil Ketua I, Madri Daud dan Wakil Ketua II, Dedi Sumirat dengan dihadiri 23 anggota DPRD Lampung Utara.Tampak hadir Bupati Lampung Utara, Budi Utomo beserta jajarannya dan unsur Forkopimda.

Dalam penyampaian keterangannya soal LKPJ Tahun Anggaran 2020, Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, secara garis besar menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2020 yang saat ini sedang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuamgan.

” Pendapatan Daerah Lampung Utara (2020) ditargetkan sebesar Rp. 1.732.810.552.734.00 dan terealisasi Rp. 1.662.246.842.555.15,” Ucapnya.

” Pendapatan daerah ini terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah,” lanjut Budi.

Diakui Budi, meskipun masih terdapat hal yang perlu dimaksimalkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, namun, secara umum program dan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut terlaksana dengan baik.

” Keberhasilan yang telah dicapai ini, tentu merupakan hasil kerjasama yang baik antara DPRD dan Pemerintahan Lampung Utara serta semua pihak yang ikut membantu membangun Lampung Utara yang lebih baik,” katanya.

Ketua DPRD Lampung Utara, Romli mengatakan, berdasarkan keinginan seluruh Fraksi di DPRD Lampung Utara, bahwa pemandangan umum Fraksi diserahkan ke Panitia Khusus (Pansus) LKPJ. Maka, sidang paripurna kali ini akan langsung dilanjutkan dengan pembentukan panitia khusus LKPj.

“ Sesuai keinginan fraksi – fraksi untuk meniadakan pemandangan umum fraksi dan Jawaban Bupati, ‎maka sidang akan dilanjutkan pada 30 April mendatang. Dengan ini sidang saya skors,” ujarnya mengakhiri sidang paripurna LKPJ Bupati Lampung Utara Tahun Anggaran 2020.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Anggota DPRD Provinsi Lampung Pemprov Minta Pemprov Segera Perbiki Jalan Way Tuba – Bahuga Yang Rusak Parah

Redaksi LT

Published

on

Way Tuba — Sudah sekian tahun jalan Provinsi yang melalui Kecamatan Way Tuba – Bumi Agung – Buay Bahuga dan Bahuga mengalami rusak parah sehingga masyrakat yanf melalui jalan ini menjerit .

Lubang yang mengangan besar ditambah dengan aliran air hujan membuat jalan berkubang , sehingga supir harus hati-hati melewati ruas jalan lintas Provinsi yang ini.

Perjalan yang hanya puluhan kilometer ini bisa di tempuh sampai berjam-jam lama nya karena harus menghindar lobang yang hampir rata di jalan provinsi ruas Way Tuba – Bahuga.

Pengakuan Fitria salah satu mahasiswa STIT Al Hikmah yang ada di Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung yang sehari-hari melintas ruas jalan provinsi ini mengalami kesulitan karena banyaknya jalan berlubang .

” saya bersama rekan-rekan yang kuliah di STIT Al.Hikmah Pisang Baru mengaku sangat kesulitan untuk lewat karena jalan yang berlubang.” Ujarnya.

Seharus perjalan hanya 20 menit dari Way Tuba ke kampus menakai motor , saat ini kami menghabiskan waktu sampai 50 menit .” Pungkas Fitria.

Hal serupa dialami oleh Bambang warga Nuar Maju untuk perjalanan keluar dari kampungnya menuju jalan Lintas Sumatera Way Tubamembutuhkan waktu sampai sejam perjalan memakai kendaraan roda empat.

” kita harus ektra hati- hati jalan melewati ruas jalan provinsi ini karena banyak nya lubang , apa lagi dimusin penghujan seperti ini, sehingga kendaraan kami enggak cepat rusak karena masuk lobang .” Pungkasnya.

Sementara itu Anggota DPRD Provinsi Lampung Sahdana meminta agar Dinas PU Provinsi Lampung agar segera menperbaiki jalan ruas provinsi ini yang berlubang sepanjang jalannya.

” keluhan masyrakat sudah banyak kesaya supaya jalan Provinsi Way Tuba – Bahuga segera di perbaiki.” Ujar Sahdana.

Lebih lanjut Anggota DPRD Provinsi Lampung ini menambahkan ” kasihan aktivitas warga terganggu dan banyak kendaraan masyrakat yang rusak di akibatkan jalan yang berlubang ini.” Ujarnya.

Sahdana mengharapkan kepada Bapak Gubernur melalui Kadis PU Provinsi Lampung agar segerakan perbaikan ruas jalan provinsi agar jalan ini tidak lebih parah lagi kondisinya nanti.(

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Wakil Walikota Qomaru Hadiri Lauching Aplikasi SIM Nasional Presisi

Zuli Ardiansyah

Published

on

METRO : Wakil Walikota Metro Qomaru Zaman dan Kapolres Metro Retno Prihawati mengikuti Launching Aplikasi SIM Nasional Presisi (SINAR) secara virtual, di Aula Polres setempat, Selasa (13/04/2021).

Polri launchingkan Aplikasi SIM Nasional Presisi (SINAR) untuk memudahkan pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di manapun berada. Aplikasi ini dikhususkan untuk pembuatan dan perpanjangan SIM secara online.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo, menyampaikan bahwa aplikasi Sinar ini berlaku serentak secara Nasional. Aplikasi tersebut juga nantinya bisa diunduh secara langsung oleh para pengguna smartphone di Play Store (Android) maupun App Store (iOS).

“Tak hanya itu, masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ujian teori, pemeriksaan psikologi melalui aplikasi E-PPsi. Dan layanan pemeriksaan kesehatan melalui E-Rikkes, hingga melakukan perpanjangan SIM A dan SIM C lewat aplikasi Sinar,” ujar Listyo.

Lanjutnya, Listyo mngatakan dengan aplikasi tersebut, kepengurusan akan di lakukan secara online, dan pemohon tidak perlu hadir ke Satpas.

“Tapi khusus untuk pembuatan SIM baru pemohon tetap harus datang ke Satpas untuk melakukan ujian praktik, khusus perpanjangan SIM A (mobil) dan SIM C (motor) akan di lakukan secara online, pemohon tidak perlu hadir ke Satpas,” terangnya.

Selain itu, Kapolri Listyo menekankan akan tujuan pe-launchingan aplikasi SINAR untuk mempermudah pelayanan masyarakat dimana saja dan kapan saja, masyarakat akan dapat mudah terlayani. Untuk pengiriman dokumen kepada masyarakat akan dikirim secara langsung oleh jasa pos indonesia.

“Terkait dengan pelayanan Polri kepada masyarakat, akan berkurang interaksi dengan masyarakat. Sehingga dengan me-launchingkan aplikasi SINAR ini, kita bisa mengurangi kebiasaan penyalahgunaan wewenang para petugas di lapangan,” tutupnya.(Zuli)

Berikut langkah pembuatan SIM baru via aplikasi Sinar:

Download aplikasi

Registrasi (NIK)

Face recognition

Pilih jenis SIM

Pembayaran PNBP SIM baru

Ujian teori online yang didahului simulasi contoh soal

Lulus dan mendapat QR Code

Pilih Satpas

Pilih jadwal ujian praktik.

Continue Reading

Trending