Connect with us

Apa Kabar Lampung

Hamartoni Dorong Kabupaten dan Kota Percepat Rencana Detail Tata Ruang

Avatar

Published

on

BANDAR LAMPUNG : Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis, membuka Rapat Koordinasi Daerah Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi Lampung Tahun 2018. Rakor bertema “Bersama Mewujudkan Ruang Wilayah yang Harmonis dan Berkelanjutan, itu berlangsung Selasa (4/12/2018) di Begadang Resto, Bandar Lampung.

Dalam sambutanya Hamartoni mengatakan peranan TKPRD dalam membantu tugas kepala daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang sangat diperlukan. Meskipun saat ini ada isu yang mendegradasi peranan TKPRD karena munculnya kebijakan kemudahan berusaha atau berinvestasi melalui sistem Online Single Submission (OSS).

“Pada prinsipnya OSS bukan pengganti TKPRD, karena OSS hanya sistem dan instrumen yang membantu dan mempermudah penyelenggaraan penataan ruang. Khususnya untuk penerbitan perizinan berusaha. Fungsi dan kewenangan TKPRD terkait perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang harus tetap berjalan,” kata Hamartoni.

Begitu juga saat ada rencana pemanfaatan ruang atau rencana investasi yang pengaturan ruangnya belum jelas dalam rencana tata ruang. Sehingga, membutuhkan pertimbangan dan masukan dari TKPRD,” kata Hamartoni.

Selain itu, dia juga menghimbau agar kabupaten/kota yang belum membentuk TKPRD segera mengacu Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017. “Dari 15 kabupaten/kota ada 10 yang membentuk dan yang belum membentuk agar segera menyesuaikan,” ujarnya Hamartoni yang juga Ketua TKPRD Provinsi Lampung itu.

Kepada TKPRD kabupaten/kota yang saat ini RTRW-nya masih dalam revisi, dia menghimbau agar dapat melakukan sinkronisasi dokumen revisi RTRW dengan hasil revisi RTRW Provinsi Lampung. Demikian pula dengan Kabupaten Tanggamus dan Lampung Utara yang baru saja melangsungkan pilkada agar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) disinkronkan dengan RTRW kabupaten/kota, RTRW Provinsi, dan Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018.

Melalui rakor ini Hamartoni juga berharap agar TKPRD dapat mendorong upaya percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota. Kebijakan ini untuk mendukung pelaksanaan sistem OSS, mengingat saat ini belum ada kabupaten/kota yang memiliki Perda RDTR.

Pada sesi pemaparan, Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, mengatakan terdapat beberapa masalah terkait TKPRD. Di antaranya percepatan penetapan Perda RDTR, sinkronisasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, dan impelementasi kebijakan satu peta. Kemudian, penetapan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan ( LP2B ) dan kerja sama antar daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Untuk itu, melalui Rakorda TKPRD ini, Taufik mengajak untuk mengidentifikasi dan menginventarisir permasalahan dan isu strategis. “Mari bersama kita jadikan forum pertemuan dan koordinasi ini menjadi forum yang bermanfaat bagi penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Lampung,” ujar Taufik. (Humas Prov Lampung)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Apa Kabar Lampung

Hari Anti Korupsi Sedunia 2024, Bupati Nanang Tekankan Pentingnya Edukasi Anti Korupsi Sejak Dini

Redaksi LT

Published

on

LAMPUNGSELATAN, LTD : Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024, Kejaksaan Negeri Lampung Selatan menggelar serangkaian kegiatan bertemakan “Bersama Lawan Korupsi Untuk Indonesia Maju”.

Kegiatan yang juga dihadiri langsung oleh Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto, berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Senin (9/12/2024).

Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, Afni Carolina berharap, momentum Hakordia 2024 dapat menjadi stimulus bersama dalam berkomitmen mencegah dan memerangi korupsi pada level manapun.

“Penegakan korupsi dalam tindak pidana korupsi perlu dilaksanakan secara sistemik, holistik dan integratif. Dimana, diperlukan kolaborasi, sinergi dan keterpaduan antara proses pencegahan dan penindakan,” kata Afni Carolina.

Sebagai bagian dari upaya menyebarkan kesadaran anti korupsi, lanjut Afni Carolina, Kejaksaan Negeri Lampung Selatan juga menyelenggarakan lomba video kreatif anti korupsi yang ditujukan kepada siswa-siswi tingkat SMP.

Lomba ini diharapkan menjadi media untuk memperkenalkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab kepada generasi muda melalui cara yang kreatif dan menarik.

“Lomba video anti korupsi dengan tema Membangun Semangat Anti Korupsi Sejak Dini, diperuntukkan untuk pelajar SMP se-Kabupaten Lampung Selatan. Seluruhnya ada 48 sekolah yang ikut berpartisipasi,” ujar Afni Carolina.

Selain itu, Kejaksaan Negeri Lampung Selatan juga melaksanakan Penyuluhan Hukum tentang Penyimpangan Dalam Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan.

Sementara itu, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto juga menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai integritas dan edukasi anti korupsi sejak dini. Menurutnya, pendidikan mengenai bahaya korupsi harus dimulai dari tingkat keluarga hingga sekolah.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan yang melibatkan siswa-siswi SMP untuk memberikan edukasi tentang anti korupsi, membuat fundamen integritas kedepan yang lebih baik lagi,” ujar Nanang.

Nanang juga menyampaikan, pencegahan korupsi tidak bisa hanya dilakukan melalui penindakan. Tetapi, juga harus membangun karakter anak agar tumbuh menjadi generasi yang jujur, berintegritas, dan memiliki moral yang kuat.

“Mudah-mudahan harapan kedepan, ini membuat kita semakin kuat untuk berkomitmen bersama-sama melawan korupsi. Terutama dalam mendidik anak kita agar mempunyai calon pemimpin yang kita idam-idamkan, punya nilai integritas tinggi,”kata Nanang.

Diketahui, pemenang perlombaan video anti korupsi, Juara I diraih SMP Negeri 3 Kalianda, Juara II diraih SMP Negeri 6 Natar, dan Juara III diraih SMP Negeri 3 Palas. Para pemenang mendapatkan piala, sertifikat, uang pembinaan serta souvenir dari Bank Mandiri Kalianda. (Kmf/Ko)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Rakor Inflasi, Presiden Prabowo Minta Perkuat Program Swasembada Nasional Melalui Produksi Dalam Negeri

Redaksi LT

Published

on

LAMPUNGSELATAN, LTD : Harga sejumlah komoditas pangan, seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah dan minyak goreng terus mengalami kenaikan yang signifikan di berbagai daerah di Indonesia.

Hal tersebut memicu kekhawatiran terkait dengan kenaikan angka inflasi di Indonesia menjelang akhir tahun 2024. Hal itu terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang rutin dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri.

Rakor juga diikuti oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Lampung Selatan yang dipimpin langsung oleh Pelaksana harian (Plh) Sekda Lampung Selatan, Intji Indriati, secara virtual dari Ruang Kabag Perekonomian, kantor bupati setempat, Senin (9/12/2024).

Sementara, Rakor yang rutin dilaksanakan setiap minggunya secara hybrid melalui aplikasi zoom meeting, juga diikuti langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto, meminta agar pemerintah lebih memperkuat program swasembada nasional, melalui peningkatan produksi dalam negeri hingga perbaikan distribusi barang.

“Kuncinya kita kuatkan swasemabada pangan, dalam arti yang luas, dalam arti yang menyeluruh. Kita harus swasembada secara nasional, per-kabupaten, bahkan idealnya hingga tingkat kecamatan. Kita perkuat lumbung pangan,” kata Presiden Prabowo.

Prabowo juga menekankan pentingnya meningkatkan hasil produksi pangan lokal guna mengurangi ketergantungan terhadap impor, sekaligus memastikan distribusi bahan pangan berjalan lancar hingga ke pelosok negeri.

“Kendalikan impor, apalagi impor pangan. Saya berharap dalam 2 tahun lagi kita bisa tidak impor bawang putih, kita produksi sendiri. Kita usahakan agar bawang putih bisa ditanam di Indonesia,” kata Prabowo Subianto.

Menanggapi hal tersebut, Plh Sekda Kabupaten Lampung Selatan, Intji Indriati, mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai salah satu solusi mengurangi ketergantungan pada pasar.

Menanam sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah di pekarangan dianggap sebagai langkah praktis dan ekonomis yang dapat membantu rumah tangga menekan pengeluaran.

“Untuk inflasi di Lampung Selatan masih cukup terkendali. Namun, saya minta agar kita tetap waspada, tetap melakukan pemantauan harga dan pasokan barang. Tetap lakukan pasar pangan murah, serta mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan rumah,” imbuh Intji Indriati. (Kmf/Ko)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Penghujung Tahun 2024, Asisten Ekobang Ingatkan Optimalisasi Anggaran

Redaksi LT

Published

on

LAMPUNGSELATAN, LTD : Memasuki penghujung Tahun Anggaran 2024, Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan (Ekobang) Setdakab Lampung Selatan, Dulkahar, mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk mempercepat serapan anggaran.

Pesan itu disampaikan Dulkahar saat memimpin Apel Mingguan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan, di Lapangan Korpri, Kalianda, Senin (9/12/2024).

Dulkahar mengatakan, selain untuk meningkatkan kedisiplinan,menjaga silaturahmi, sertamemperkuat rasa kebersamaan ASN, apel itu sekaligus menjadi sarana refleksi kinerja.

“Pastikan seluruh target yang telah ditetapkan untuk Tahun 2024 dapat terealisasi tepat waktu dengan hasil yang maksimal,” kata Dulkahar menyampaikan sambutan bupati.

Dulkahar menambahkan, pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirancang memiliki tujuan strategis untuk mengukur hasil, serta capaian pembangunan.

“Tahun Anggaran 2024 menyisakan waktu efektif tinggal 14 hari lagi. Oleh karena itu, saya menekankan seluruh kepala perangkat daerah untuk segera merealisasikan kegiatan yang belum selesai, dengan tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi,” imbuh Dulkahar.

Disamping itu, Dulkahar juga mengingatkan perangkat daerah terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh cuaca ekstrem. Juga mengantisipasi terhadap potensi mewabahnya penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), mengingat curah hujan yang tinggi.

“Saya berharap seluruh pihak dapat berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan, dan melaksanakan program pencegahan DBD secara menyeluruh,” kata Dulkahar. (Kmf/Ko)

Continue Reading

Trending