Connect with us

Apa Kabar Lampung

Pemprov Lampung Berikan Penghargaan Shiddakarya Kepada Enam Pelaku Usaha

Avatar

Published

on

BANDAR LAMPUNG : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyerahkan penghargaan kualitas dan produktivitas Siddhakarya Provinsi Lampung kepada pelaku usaha di Hotel Nusantara, Bandar Lampung, Kamis (6/12/2018). Penghargaan itu diberikan untuk peningkatan produktivitas dunia industri dan usaha.

“Harapannya, ini mampu melakukan berbagai upaya peningkatan produktivitas hingga mencapai standard of excellence in quality,” kata Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo melalui Pj. Sekda Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis.

Penghargaan Sidakarya diterima PT Sinar Pematang Mulia 2, PT Fajar Agung, CV Gabovira, PT Asia Creckers Jaya, Kripik Askha Jaya, dan Tahu Lis. Pada acara itu juga diberikan sosialisasi magang dalam negeri 2018 kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Pringsewu.

Hamartoni menyampaikan pentingnya memperhatikan makna produktivitas. Menurut Hamartoni, produktivitas harus diselenggarakan terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan melalui Gerakan Nasional dengan empat strategi dasar.

Keempat strategi dasar itu yakni perbaikan sistem manajemen atau birokrasi. Pengembangan inovasi dan teknologi, pengembangan kualitas SDM dan pengembangan budaya produktif.

“Pemprov Lampung menganugerahkan Siddhakarya kepada enam perusahaan baik usaha kecil menengah maupun besar sebagai penghargaan kepada bupati dan walikota selaku pembina.

Penganugerahan ini diberikan setiap tahun genap, yang didasarkan pada kriteria penilaian performa dan kinerja perusahaan. Di antaranya leadership, strategic planning human resources develoment and management. Customer and market focus, Information and analysis, proces management, business eesults and productivity,” kata Hamartoni.

Pemerintah sangat peduli dengan peningkatan produktivitas perusahaan UKM dan besar agar mampu berkembang dan bersaing di pasaran global. Dia menghimbau kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang memperoleh penghargaan agar meningkatkan kinerja usahanya dan menjadi teladan bagi UKM yang lain.

“Ini dilakukan mengingat bahwa daya saing merupakan faktor utama dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah knowledge atau pengetahuan adalah kata kunci untuk dapat meningkatkan daya saing tersebut.

Untuk itu saya minta kepada para owner (pengusaha) untuk meningkatkan pengetahuan dirinya maupun pengetahuan para karyawan untuk bersama–sama memperbaiki diri dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. Ajak karyawan untuk melek teknologi guna kemajuan perusahaan dan up to date terhadap berbagai perubahan,” ujar Hamartoni.

Hamartoni menjelaskan Lampung menerima kedatangan Kementerian Perindustrian dan m
menawarkan Balai Pelatihan, fasilitas, infrastruktur, dan sarana prasarana.
“Artinya kita perlu bersinergi dengan teman teman di pusat. Kita harus manfaatkan ini. Kita perlu MoU dengan Kementerian Perindustrian dengan harapan tahun depan Lampung dapat menembus peringkat 10 besar daya saing nasional,” kata Hamartoni.

Direktur Bina Produktivitas Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Bahri M. Zuhri, memberikan apresiasi kepada Gubernur Lampung yang memberikan semangat untuk meningkatkan produktifitas dan ekonomi kreatif masyarakat secara keseluruhan. Khususnya bagi perusahan kecil dan menengah.

“Produktivitas menjadi tolak ukur dalam kemajuan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kami dari Kementerian Tenaga Kerja mengapresiasi Gubernur Lampung dan semua pihak. Kami berharap ini bisa menjadi pintu masuk dalam pembinaan usaha kecil dan menengah. Diharapkan ke depan baik pemerintah maupun pemangku usaha dapat bahu membahu menciptakan peningkatan produktifitas yang lebih baik,” ujar dia.

Sementara itu, Ketua Apindo Provinsi Lampung, Yusuf Kohar, menyampaikan bahwa berdasarkan survei NUS 2017 daya saing Provinsi Lampung diurutan 11 dimana empat tahun terakhir infrastrukturnya sendiri sudah sangat baik “Ke depan Apindo akan terus meningkatkan produktivitas baik dari dunia usaha maupun dunia pemerintahan,” ujarnya. (Humas Prov Lampung)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Apa Kabar Lampung

Walikota Bandar Lampung Hadiri Acara Istighosah dan Doa Bersama di Aula Gedung Semergow

Redaksi LT

Published

on

BANDAR LAMPUNG—Forum Komunikasi Daerah (Forkopimda) dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di Bandar Lampung melaksanakan istighosah dan Do’a bersama dalam rangka memperingati Isra Mi’raj 1445 H dan Pemilu Damai tahun 2024, di gedung Semergow Kota Bandar Lampung, pada Sabtu (10/02/2024).

Hadir diantaranya,Wakil WaliKota Bandar Lampung,Sekda Kota Bandar Lampung, Dandim 0410/KBL Letkol Arh. Tan Kurniawan, S.A.P., M.I,Pol. Kapolresta Bandar Lampung, Kepala Kemenag Bandar Lampung, Ketua MUI Bandar Lampung, Ketua FKUB Kota Bandar Lampun, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat se-kota Bandar Lampung serta organisasi kemahasiswaan (Cipayung Plus).

Untuk diketahui, kegiatan tersebut ditandai dengan melakukan Deklarasi Pemilu Damai oleh Mahasiswa yang tergabung Kelompok Cipayung Plus ( KAMMI, HMI, PMII, PMKRI, LMND, GMNI, KMHDI, IMM, GMKI ) sebagai wujud komitmen bersama dalam menciptakan Pemilu Damai Tahun 2024.

Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana dalam sambutannya mengatakan Pemerintah Kota Bandar Lampung hingga saat ini terus berupaya untuk meningkatkan dan menciptakan kehidupan beragama yang baik di Kota bandar Lampung.

Menurut Bunda Eva, berbagai program telah dilakukan diantaranya pemberian bantuan insentif guru ngaji dan marbot, pelaksanaan program umroh, pemberian bantuan rehab masjid dan mushola serta pemberian bantuan kepada 73 pondok pesantren di Kota Bandar Lampung.

Dikesempatan itu, Eva juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Bandar Lampung. Ia berharap, sikap kebersamaan serta gotong royong komponen masyarakat bisa mewujudkan serta mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2024 yang aman dan damai khususnya di Kota Bandar Lampung yang kita cintai bersama,”tutupnya.(zld)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Pemkab Lamsel MoU PKS Dengan PT. PLN

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampung today : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melakukan penandatanganan Momerandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT. PLN Persero Unit Induk Distribusi Lampung UP3 Tanjung Karang, Jum’at (26/01/2024).
Penandatangan MoU dan PKS yang berlangsung di ruang vicon rumah dinas bupati tersebut, membahas tentang Penyediaan Layanan Kelistrikan di Kabupaten Lampung Selatan.
Penandatanganan MoU dan PKS dilakukan antara Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Feri Bastian, Kepala Dinas Perhubungan Harizzon dengan Manager PT. PLN Persero Unit Induk Distribusi Lampung UP3 Tanjung Karang Donna Sinatra.

Penandatangan tersebut turut disaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten, Thamrin beserta sejumlah pejabat utama dan Kepala Perangkat Daerah terkait dilingkup Pemkab setempat.
Pada kesempatan itu, Manager PT. PLN Persero Unit Induk Distribusi Lampung UP3 Tanjung Karang, Donna Sinatra menyampaikan, kesepakatan bersama ini merupakan sebagai landasan para pihak dalam melaksanakan kerjasama penyediaan layanan kelistrikan di Lampung Selatan.
“Dengan tujuan perjanjian kerjasama ini diantaranya untuk pengembangan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta mekanisme update data survei titik lampu PJU di Kabupaten Lampung Selatan,” kata Donna Sinatra.
Donna Sinatra mengatakan, perjanjian kerjasama ini juga sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik Pemerintah Daerah Lampung Selatan.
“Melalui kerjasama ini juga menjamin kelancaran penerimaan pendapatan asli daerah dan menjamin validasi keberadaan, kebenaran data dan dokumen penerimaan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik melalui sistem web service,” ujarnya.
Sementara, pada kesempatan itu Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto menekankan, kesepakatan bersama itu dijadikan pedoman kedua belah pihak untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama agar membantu pembangunan di Lampung Selatan.
“Intinya saya minta kesungguhan kedua belah pihak. Ada kerja sama yang baik antara PT. PLN dengan pemerintah daerah dan perangkat daerah untuk mewujudkan sinergi dan optimalisasi terhadap program penyelenggaraan pelayanan kelistrikan ini,” ucap Nanang.
Lebih lanjut, Bupati Nanang menambahkan Pemerintah Daerah sangat berkomitmen untuk mengatasi permasalahan di Lampung Selatan dengan lebih cepat melalui langkah, inovasi dan program yang tengah diterapkan.
“Peran aktif dari seluruh pihak sangat dibutuhkan dalam membantu membangun Lampung Selatan. Salah satunya seperti menjamin ketersediaan sumber daya listrik di Kabupaten Lampung Selatan,” pungkasnya. (Kmf/ko)
Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Kejari Lampura Sepakati MoU Bidang Datun Dengan Pemerintah

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Memasuki perjalanan di awal tahun 2024, Kejaksaan Negeri Lampung Utara sepakat kerja bareng dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam hal penanganan hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Penandatangan Nota Kesepakatan Bersama (MoU) antara Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Mohamad Farid Rumdana, SH.,MH, dengan Bupati Lampung Utara, Budi Utomo berlangsung di Aula Siger Kantor Pemerintah Kabupaten setempat, Kamis (25/1/2024).

Tampak hadir sejumlah pejabat Pemerintahan Lampung Utara menyaksikan penandatangan MoU, diantaranya para Asisten, staf ahli, Kepala Dinas/Badan, Kepala Bagian, para Camat serta jajaran pejabat struktural dan pejabat fungsional Kejaksaan Negeri Lampung Utara.

Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Mohamad Farid Rumdana, SH.,MH, mengatakan bahwasannya MoU ini bertujuan untuk penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara baik litigasi maupun non litigasi.

” Kami (Kejaksaan) siap bersinergi dengan memberi pertimbangan, pendampingan dan bantuan hukum kepada Pemerintah di bidang perdata dan tata usaha negara (TUN) sesuai kesepakatan,” Katanya.

Dijelaskan Farid, dalam pelaksanaan MoU ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mendapat bantuan hukum dari Kejaksaan.

” OPD mengajujan permohonan bantuan hukum, nantinya Kejaksaan akan mengkaji apakah permohonan ini dapat ditindaklanjuti atau tidak,” Terangnya.

Sementara Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, memerintahkan kepada bawahannya untuk menindaklanjuti MoU yang terjalin dengan Kejaksaan Negeri Lampung Utara.

” Agar proses pembangunan yang ada di Lampung Utara dapat berjalan lebih baik dan tetap sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” Ucapnya.

Continue Reading

Trending