Connect with us

Apa Kabar Lampung

Wagub Bachtiar Serahkan Anugerah Keterbukaan Informasi kepada Badan Publik

Avatar

Published

on

BANDAR LAMPUNG : Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri menyerahkan Anugerah Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung kepada badan publik yang telah menerapkan prinsip keterbukaan informasi berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2008.

“Harapannya kita semua selaku badan publik baik pemerintah maupun non pemerintah harus semakin lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan publik yang unggul dan keterbukaan terhadap informasi publik,” kata Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri dalam acara Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik (Anugerah KI) Tingkat Provinsi Lampung, yang dilaksanakan di Hotel Horison, Bandarlampung, Rabu (19/12/2018).

Atas nama Pemprov Lampung, Wagub Bachtiar, menyampaikan ucapan terimakasih kepada badan publik yang telah memberikan keterbukaan informasi. “Kita harus memberikan keterbukaan informasi kepada publik, karena tersumbatnya informasi akan menghasilkan asumsi negatif masyarakat terhadap kinerja kita,” ujar Wagub Bachtiar.

Terhadap keterbukaan informasi, Wagub Bachtiar berpesan agar tidak perlu takut terhadap keterbukaan ini. “Kita harus menyadari bahwa keterbukaan informasi ini sangat baik. Kita tidak harus memberikan informasi secara keseluruhan, tetapi memberikan informasi yang memang perlu kita buka kepada publik,” ujarnya.

Lebih dari itu, Wagub Bachtiar menyampaikan ucapan selamat kepada peraih penghargaan, dan bagi yang belum meraihnya ke depan harus semakin lebih baik lagi. “Bahkan saya angkat topi kepada Desa dan Kelurahan yang telah terbuka akan informasi,” ungkapnya.

Wagub Bachtiar berharap kegiatan ini tidak hanya berupa seremonial. Keterbukaan terhadap Informasi ini harus terus ditingkatkan, khususnya informasi yang memang harus diketahui oleh Publik.

Ketua KI Lampung, Dery Hendryan menjelaskan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen penyelenggara badan publik terhadap keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat UU 14 tahun 2008.

“Kegiatan ini dilaksanakan atas amanah UU 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik,” jelasnya.
Tahun 2018, jelas Dery, menjadi momentum yang sangat baik karena tahun ini merupakan momentum satu dekade lahirnya UU 14 tahun 2008 di Republik Indonesia sebagai sebuah produk regulasi cita-cita luhur.

“Lahirnya UU 14 tahun 2008 di Republik Indonesia dan diselenggarakannya kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan tata kelola badan publik yang transparansi, efektif, efisien, akuntabilitas, dan bertanggungjawab,” ujar Dery.

Penganugerahan KI ini diberikan kepada 6 (lima) kategori badan publik yaitu OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, serta Desa/Kelurahan.

Secara berurutan, penganugerahan ini diberikan kepada badan publik, dari peringkat satu sampai lima. Untuk kategori OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, diberikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Bappeda Provinsi Lampung, RSUD Abdul Moeloek, Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, dan BPBD Provinsi Lampung. Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan kepada kabupaten Pesawaran, Tanggamus, Way Kanan, Lampung Tengah, dan Lampung Barat.

Selain itu, diberikan juga untuk kategori Instansi Vertikal, yakni kepada Kanwil Kementerian Agama Lampung, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, BPKP Perwakilan Lampung, Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, dan BPK-RI perwakilan Lampung.

Untuk Kategori BUMN/BUMD diberikan kepada PT. Pelindo II Cabang Pelabuhan Panjang, PT. Bank Lampung, BPJS Kesehatan Cabang Bandarlampung, PTPN 7 Provinsi Lampung, dan PT. PLN Persero Distribusi Lampung.

Untuk Kategori Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta kepada Universitas Lampung, institut Teknologi Sumatera, IAIN metro, Ibi Darmajaya, dan Univertsitas Tulang Bawang.

Serta diberikan untuk kategori Desa/Kelurahan, yaitu Desa Hanura (Pesawaran), Kelurahan Kota Sepang (Bandarlampung), Desa Karang Tanjung (Lampung Tengah), Desa Titiwangi (Lampung Selatan), dan Kampung Bumi Baru (Way Kanan). (Humas Prov Lampung)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Apa Kabar Lampung

Walikota Bandar Lampung Hadiri Acara Istighosah dan Doa Bersama di Aula Gedung Semergow

Redaksi LT

Published

on

BANDAR LAMPUNG—Forum Komunikasi Daerah (Forkopimda) dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di Bandar Lampung melaksanakan istighosah dan Do’a bersama dalam rangka memperingati Isra Mi’raj 1445 H dan Pemilu Damai tahun 2024, di gedung Semergow Kota Bandar Lampung, pada Sabtu (10/02/2024).

Hadir diantaranya,Wakil WaliKota Bandar Lampung,Sekda Kota Bandar Lampung, Dandim 0410/KBL Letkol Arh. Tan Kurniawan, S.A.P., M.I,Pol. Kapolresta Bandar Lampung, Kepala Kemenag Bandar Lampung, Ketua MUI Bandar Lampung, Ketua FKUB Kota Bandar Lampun, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat se-kota Bandar Lampung serta organisasi kemahasiswaan (Cipayung Plus).

Untuk diketahui, kegiatan tersebut ditandai dengan melakukan Deklarasi Pemilu Damai oleh Mahasiswa yang tergabung Kelompok Cipayung Plus ( KAMMI, HMI, PMII, PMKRI, LMND, GMNI, KMHDI, IMM, GMKI ) sebagai wujud komitmen bersama dalam menciptakan Pemilu Damai Tahun 2024.

Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana dalam sambutannya mengatakan Pemerintah Kota Bandar Lampung hingga saat ini terus berupaya untuk meningkatkan dan menciptakan kehidupan beragama yang baik di Kota bandar Lampung.

Menurut Bunda Eva, berbagai program telah dilakukan diantaranya pemberian bantuan insentif guru ngaji dan marbot, pelaksanaan program umroh, pemberian bantuan rehab masjid dan mushola serta pemberian bantuan kepada 73 pondok pesantren di Kota Bandar Lampung.

Dikesempatan itu, Eva juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Bandar Lampung. Ia berharap, sikap kebersamaan serta gotong royong komponen masyarakat bisa mewujudkan serta mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2024 yang aman dan damai khususnya di Kota Bandar Lampung yang kita cintai bersama,”tutupnya.(zld)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Pemkab Lamsel MoU PKS Dengan PT. PLN

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampung today : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melakukan penandatanganan Momerandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT. PLN Persero Unit Induk Distribusi Lampung UP3 Tanjung Karang, Jum’at (26/01/2024).
Penandatangan MoU dan PKS yang berlangsung di ruang vicon rumah dinas bupati tersebut, membahas tentang Penyediaan Layanan Kelistrikan di Kabupaten Lampung Selatan.
Penandatanganan MoU dan PKS dilakukan antara Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Feri Bastian, Kepala Dinas Perhubungan Harizzon dengan Manager PT. PLN Persero Unit Induk Distribusi Lampung UP3 Tanjung Karang Donna Sinatra.

Penandatangan tersebut turut disaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten, Thamrin beserta sejumlah pejabat utama dan Kepala Perangkat Daerah terkait dilingkup Pemkab setempat.
Pada kesempatan itu, Manager PT. PLN Persero Unit Induk Distribusi Lampung UP3 Tanjung Karang, Donna Sinatra menyampaikan, kesepakatan bersama ini merupakan sebagai landasan para pihak dalam melaksanakan kerjasama penyediaan layanan kelistrikan di Lampung Selatan.
“Dengan tujuan perjanjian kerjasama ini diantaranya untuk pengembangan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta mekanisme update data survei titik lampu PJU di Kabupaten Lampung Selatan,” kata Donna Sinatra.
Donna Sinatra mengatakan, perjanjian kerjasama ini juga sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik Pemerintah Daerah Lampung Selatan.
“Melalui kerjasama ini juga menjamin kelancaran penerimaan pendapatan asli daerah dan menjamin validasi keberadaan, kebenaran data dan dokumen penerimaan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik melalui sistem web service,” ujarnya.
Sementara, pada kesempatan itu Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto menekankan, kesepakatan bersama itu dijadikan pedoman kedua belah pihak untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama agar membantu pembangunan di Lampung Selatan.
“Intinya saya minta kesungguhan kedua belah pihak. Ada kerja sama yang baik antara PT. PLN dengan pemerintah daerah dan perangkat daerah untuk mewujudkan sinergi dan optimalisasi terhadap program penyelenggaraan pelayanan kelistrikan ini,” ucap Nanang.
Lebih lanjut, Bupati Nanang menambahkan Pemerintah Daerah sangat berkomitmen untuk mengatasi permasalahan di Lampung Selatan dengan lebih cepat melalui langkah, inovasi dan program yang tengah diterapkan.
“Peran aktif dari seluruh pihak sangat dibutuhkan dalam membantu membangun Lampung Selatan. Salah satunya seperti menjamin ketersediaan sumber daya listrik di Kabupaten Lampung Selatan,” pungkasnya. (Kmf/ko)
Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Kejari Lampura Sepakati MoU Bidang Datun Dengan Pemerintah

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Memasuki perjalanan di awal tahun 2024, Kejaksaan Negeri Lampung Utara sepakat kerja bareng dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam hal penanganan hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Penandatangan Nota Kesepakatan Bersama (MoU) antara Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Mohamad Farid Rumdana, SH.,MH, dengan Bupati Lampung Utara, Budi Utomo berlangsung di Aula Siger Kantor Pemerintah Kabupaten setempat, Kamis (25/1/2024).

Tampak hadir sejumlah pejabat Pemerintahan Lampung Utara menyaksikan penandatangan MoU, diantaranya para Asisten, staf ahli, Kepala Dinas/Badan, Kepala Bagian, para Camat serta jajaran pejabat struktural dan pejabat fungsional Kejaksaan Negeri Lampung Utara.

Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Mohamad Farid Rumdana, SH.,MH, mengatakan bahwasannya MoU ini bertujuan untuk penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara baik litigasi maupun non litigasi.

” Kami (Kejaksaan) siap bersinergi dengan memberi pertimbangan, pendampingan dan bantuan hukum kepada Pemerintah di bidang perdata dan tata usaha negara (TUN) sesuai kesepakatan,” Katanya.

Dijelaskan Farid, dalam pelaksanaan MoU ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mendapat bantuan hukum dari Kejaksaan.

” OPD mengajujan permohonan bantuan hukum, nantinya Kejaksaan akan mengkaji apakah permohonan ini dapat ditindaklanjuti atau tidak,” Terangnya.

Sementara Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, memerintahkan kepada bawahannya untuk menindaklanjuti MoU yang terjalin dengan Kejaksaan Negeri Lampung Utara.

” Agar proses pembangunan yang ada di Lampung Utara dapat berjalan lebih baik dan tetap sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” Ucapnya.

Continue Reading

Trending