Connect with us

Apa Kabar Lampung

Pemprov Lampung Kaji Nomenklatur Dinas Cipta Karya dan PSDA

Avatar

Published

on

BANDAR LAMPUNG : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung segera melakukan pengkajian terhadap nomenklatur pada Dinas Cipta Karya dan PSDA agar tidak terjadi dua perangkat daerah mengerjakan tugas dan fungsi yang sama. Fungsi Cipta Karya disesuaikan kembali menjadi fungsi urusan bidang di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Hal itu diungkapkan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis dalam rapat pembahasan perubahan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Dinas Cipta Karya dan PSDA, di Ruang Kerjanya, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (15/1/2019).

Rapat tersebut juga menindaklanjuti Surat Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Setjen Kemendagri) RI Nomor 188.341/1985/Biro Hukum, tanggal 12 September 201, prihal pemberian nomor register atas Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Juga sesuai dengan Surat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Nomor 165/Komisi-IV/III.01/2018, tanggal 27 September 2018 hal dukungan / rekomendasi pemberian nomor register. “Kita hari ini mencari pemahaman dan solusi mengenai Dinas Cipta Karya dan PSDA akan berganti menjadi Dinas PSDA. Lalu, Dinas Cipta Karya akan masuk dalam bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sesuai surat dari Setjen Kemendagri melalui Biro Hukumnya,” Hamartoni.

Hamartoni mengakui langkah ini tidaklah mudah karena harus melalui mekanisme yang sesuai. Sebab, dalam melakukan perubahan tersebut, tidak bisa langsung mengacu terhadap Pergub tersebut, tetapi harus berlandaskan terhadap produk hukum tertinggi di daerah yaitu Perda.

Perda yang dimaksud adalah Nomor 17 Tahun 2017 yang salah satunya berisi bahwa tidak terdapat nama Dinas PSDA melainkan Dinas Cipta Karya dan PSDA.
“Ini ada dalam Perda Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017 bahwa tidak ada yang namanya Dinas PSDA tetapi yang ada Dinas Cipta Karya dan PSDA, ini yang harus sama-sama kita lurusnya. Bukan masalah tupoksi dalam organisasi, kalau mau merubah ini maka diubah dalam bentuk Perda lagi. Kalau mau membuat Pergub ini, Perdanya harus kita ubah terlebih dahulu,” katanya.

Hamartoni mengapresasi atas adanya Pergub tersebut. “Tetapi alurnya harus kita ikuti dahulu tidak bisa langsung merubah ini karena dikhawatirkan bermasalah terhadap hukum di kemudian hari,” ucapnya.

Hamartoni mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu membuat nota dinas kepada Gubernur mengenai pembahasan tersebut.
“Setelah mendapat surat persetujuan dari Gubernur itu baru kita tindaklanjuti, kita lakukan mekanisme yang sebenar-benarnya. Saya juga akan membuat catatan kepada Gubernur kita laksanakan proses sesuai ketentuan, setelah itu baru kita berikan kepada legislatif baru dilakukan pembahasan-pembahasan,” ujarnya.

Hamartoni menekankan terhadap dua instansi tersebut selama revisi Perda dilakukan, untuk tetap melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab. “Tetapi sampai dengan saat ini saya minta kita tetap harus melaksanakan tugas kita masing-masing sampai dengan keputusan ini keluar,” tandasnya. (Humas Prov Lampung)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Apa Kabar Lampung

Staf Ahli Menkumham Datangi Imigrasi Kotabumi Guna Evaluasi Infrastruktur dan Fasilitas

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara – Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Drs. Kosmas Harefa, M.Si mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi, Lampung Utara, Rabu (17/7/2024).

Dalam kunjungan ini, Bapak Harefa didampingi oleh Kepala Divisi Keimigrasian Tato J. Hidayawan serta rombongan dari Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung.

Tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk melakukan pengecekan langsung terhadap fasilitas, infrastruktur, dan layanan keimigrasian yang ada di kantor tersebut. Selain itu, mereka juga meninjau kondisi tanah hibah seluas 3000m2 yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk pengembangan kantor imigrasi ini.

” Kunjungan ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua fasilitas dan infrastruktur di Kantor Imigrasi Kotabumi memenuhi standar yang ditetapkan,” uUar Kosmas Harefa.

” Kami juga berterima kasih atas dukungan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang telah memberikan tanah hibah ini untuk kepentingan pelayanan publik,” Imbuhnya

Menyikapi hal ini, Kepala Divisi Keimigrasian Tato J. Hidayawan menyambut baik kunjungan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan semua pihak terkait guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kotabumi, sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat,” Katanya.

Menurut Tato, junjungan ini juga diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi peningkatan infrastruktur dan fasilitas di Kantor Imigrasi Kotabumi, serta memperkuat kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Daerah dalam mendukung pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Pemkab Lamsel Raih Terbaik Ketiga Kategori Komitmen & Kepatuhan Iuran Program JKN di Lampung

Avatar

Published

on

LAMPUNG SELATAN, LTD : Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan raih penghargaan terbaik ketiga kategori Komitmen dan Kepatuhan Iuran Program JKN se-Provinsi Lampung Tahun 2023. Sementara terbaik pertama diraih oleh Pemprov Lampung sedangkan terbaik kedua oleh Pemkot Metro.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Asisten Deputi Jaminan Sosial Kementerian Koordintaor Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Niken Ariati pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Lampung bertempat di Hotel Radisson Bandar Lampung, Rabu 17 Juli 2024.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, dr Nessi Yunita MM menjelaskan, program Jaminan Sosial Kesehatan merupakan salah satu program strategis nasional yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menetapkan target untuk mencapai Universal Health Coverage (UHO) sebesar 98% penduduk Indonesia diharapkan telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, maka mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kesehatan kepada sejumlah kelompok, seperti pekerja penerima upah, penyelenggara negara, pegawai pemerintah dengan status Non-ASN, anggota dewan direksi dan karyawan BUMD, kepala desa dan perangkat desa, serta penerima iuran,” ujar dr Nessi.

Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan sosial Kemenko PMK Prof. Nunung Nuryanto menyampaikan apresiasinya secara Daring saat membuka secara resmi acara Monitoring dan Evaluasi implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Kesehatan kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas capaian UHC 98,46%.

“Berdasarkan data yang masuk kepada kami, di Provinsi Lampung cakupan UHC nya sudah tercapai dengan presentase mencapai 98,46%,” tuturnya.

(Rls)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Staf Ahli Menkumham Kunjungi Rutan Kotabumi

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Sosial Republik Indonesia, Drs. Kosmas Harefa, M.Si., mendatangi Rumah Tahanan Kelas IIB Kotabumi di Jalan Tjoekoel Soebroto, Kelurahan Kelapa Tujuh, Rabu (17/7/2024).

Kedatangan Staf Ahli Menkumham di Bumi Lampung Utara ini dalam rangka melakukan peninjauan secara langsung pelayanan kunjungan dan pembinaan tahanan. Ia didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkumham Lampung, Kusnali,A.Md.I.P.,S.Sos.,M.H.
Mereka langsung disambut Kepala Rutan Kelas IIB Kotabumi, Nur Febrianto, A.Md.I.P., S.H., M.M, beserta jajarannya.

Sesaat menginjakkan kakinya di Rutan Kelas IIB Kotabumi, sang Staf Ahli disambut dengan pemakaian selendang tapis lampung dan peci tapis lampung oleh duta layanan Rutan Kelas IIB Kotabumi.

Dalam kunjungannya, Drs. Kosmas Harefa langsung membaur dan menyapa Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan keluarganya yang sedang berkunjung, dan berinteraksi dengan WBP dan keluarganya. Setelah itu Staf Ahli Menteri disambut oleh WBP Rutan Kelas IIB Kotabumi yang menyampaikan salam kepada Staf Ahli Menteri dan Kadivpas yang mendampingi.

Selanjutnya Staf Ahli Menteri menuju lingkungan kamar hunian WBP didampingi Kepala Rutan Kelas IIB Kotabumi beserta Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kotabumi, Ade Candra Irawan, S.H., M.H., dan Kepala Subseksi Pengelolaan, Jayeng Supriyanto, S.E., melihat pembimbingan tahanan yang terdapat di Rutan Kotabumi, karena Rutan Kotabumi lebih menekankan bimbingan kepada tahanan yang berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan yang lebih menekankan pembinaan narapidana.

” Saya mendukung Rutan Kotabumi menuju WBK dan mengingatkan untuk selalu menjaga Integritas dan semangat seluruh jajaran menuju WBK,” Kata Drs. Kosmas Harefa mengakhiri kunjungannya.

Sementara Kepala Rutan Kelas IIB Kotabumi menyambut baik atas kunjungan Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Sosial besertavrombongan.

” Saya berterimakasih dan menjadi sebuah kehormatan atas kehadiran Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Kemenkumham RI dalam peningkatan kinerja dan layanan publik yang semakin baik,” Ucapnya.

Continue Reading

Trending