Connect with us

Apa Kabar Lampung

Pemprov Lampung Kaji Nomenklatur Dinas Cipta Karya dan PSDA

Published

on

BANDAR LAMPUNG : Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung segera melakukan pengkajian terhadap nomenklatur pada Dinas Cipta Karya dan PSDA agar tidak terjadi dua perangkat daerah mengerjakan tugas dan fungsi yang sama. Fungsi Cipta Karya disesuaikan kembali menjadi fungsi urusan bidang di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Hal itu diungkapkan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis dalam rapat pembahasan perubahan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Dinas Cipta Karya dan PSDA, di Ruang Kerjanya, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (15/1/2019).

Rapat tersebut juga menindaklanjuti Surat Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Setjen Kemendagri) RI Nomor 188.341/1985/Biro Hukum, tanggal 12 September 201, prihal pemberian nomor register atas Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Juga sesuai dengan Surat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Nomor 165/Komisi-IV/III.01/2018, tanggal 27 September 2018 hal dukungan / rekomendasi pemberian nomor register. “Kita hari ini mencari pemahaman dan solusi mengenai Dinas Cipta Karya dan PSDA akan berganti menjadi Dinas PSDA. Lalu, Dinas Cipta Karya akan masuk dalam bidang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sesuai surat dari Setjen Kemendagri melalui Biro Hukumnya,” Hamartoni.

Hamartoni mengakui langkah ini tidaklah mudah karena harus melalui mekanisme yang sesuai. Sebab, dalam melakukan perubahan tersebut, tidak bisa langsung mengacu terhadap Pergub tersebut, tetapi harus berlandaskan terhadap produk hukum tertinggi di daerah yaitu Perda.

Perda yang dimaksud adalah Nomor 17 Tahun 2017 yang salah satunya berisi bahwa tidak terdapat nama Dinas PSDA melainkan Dinas Cipta Karya dan PSDA.
“Ini ada dalam Perda Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017 bahwa tidak ada yang namanya Dinas PSDA tetapi yang ada Dinas Cipta Karya dan PSDA, ini yang harus sama-sama kita lurusnya. Bukan masalah tupoksi dalam organisasi, kalau mau merubah ini maka diubah dalam bentuk Perda lagi. Kalau mau membuat Pergub ini, Perdanya harus kita ubah terlebih dahulu,” katanya.

Hamartoni mengapresasi atas adanya Pergub tersebut. “Tetapi alurnya harus kita ikuti dahulu tidak bisa langsung merubah ini karena dikhawatirkan bermasalah terhadap hukum di kemudian hari,” ucapnya.

Hamartoni mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu membuat nota dinas kepada Gubernur mengenai pembahasan tersebut.
“Setelah mendapat surat persetujuan dari Gubernur itu baru kita tindaklanjuti, kita lakukan mekanisme yang sebenar-benarnya. Saya juga akan membuat catatan kepada Gubernur kita laksanakan proses sesuai ketentuan, setelah itu baru kita berikan kepada legislatif baru dilakukan pembahasan-pembahasan,” ujarnya.

Hamartoni menekankan terhadap dua instansi tersebut selama revisi Perda dilakukan, untuk tetap melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab. “Tetapi sampai dengan saat ini saya minta kita tetap harus melaksanakan tugas kita masing-masing sampai dengan keputusan ini keluar,” tandasnya. (Humas Prov Lampung)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

Apa Kabar Lampung

Bupati Tuba Barat Sambut Kepala Balai Besar POM

Published

on

Tulangbawang Barat : Bupati Tulang Bawang Barat Umar Ahmad SP menyambut kedatangan kepala Balai besar POM di Lampung Sukriadi Darma, S.Si, Apt di kota budaya Uluan Nughik. Rabu (15/09)

Dalam sambutan Bupati Umar Ahmad.SP mengatakan.Kunjungan Kepala Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan di Tubaba dalam rangka audensi dengan seluruh Tim dari Balai Besar POM lampung untuk bisa lebih mensinkronisasi antara pemkab Tulang Bawang Barat dengan BB POM lampung tentang urusan Obat dan makanan khusus nya untuk kantin kantin di sekolah.

“Saya berharap Balai Besar POM lampung untuk bisa membantu pemkab dalam menguji seluruh makanan dan minuman yang ada di kantin dan warung makan khusus nya yang ada dilingkungan sekolah”kata nya

Harapan Umar Ahmad Bupati Tubaba ini disambut baik oleh

Di tempat yang sama.Kepala Balai Besar POM lampung Sukriadi Darma dan Tim yang hadir ke Tubaba langsung menyambut baik saran dan masukan Bupati Umar Ahmad.SP dan menyampaikan memang program Untuk pengawasan makanan dilingkungan sekolah sudah kami jalan kan,

“Tetapi karna saat itu sedang dalam masa pandemi dan peserta didik tidak berada disekolah”kata nya

Seusai berbincang santai dengan Tim Balai Besar POM lampung, Bupati Umar Ahmad mengajak Sukriadi Darma beserta TIM dari Balai Besar POM Lampung untuk berkeliling sambil melihat Uluan Nughik Thermal Terapy yang ada di Rumah panggung ibu desa.jns putra

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Wabup Fauzi HadiriSanitasi Total Berbasis Masyarakat

Published

on

Tulangbawang Barat : Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Fauzi Hasan menghadiri acara Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Award Tahun 2021 melalui Zoom Meeting.acara tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati.di hadiri Kadis Kesehatan, Kadis DPMT, Sekretaris Dinas PUPR, Unsur TNI, Bappeda dan Camat Tulang Bawang Tengah.15/09/2021

Wakil Bupati Fauzi Hasan mengatakan, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) di bentuk melalui UU Nomor 50 Tahun 2008 tanggal 26 November 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI pada tanggal 3 April 2009 di Jakarta.

“untuk jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2019 sebesar 273.215 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 139.900 jiwa dan perempuan sebesar 133.315 jiwa”.kata nya

Fauzi Hasan menjelaskan.Kegiatan STBM Di Kabupaten Tulang Bawang Barat dimulai pada tahun 2016 di satu tiyuh margakencana, dalam perjalanan Pada Bulan Oktober Tahun 2020 , 96 tiyuh definitif yang terdaftar di Laporan Online Web Smart STBM kementerian kesehatan Sudah Di Deklarasikan Menjadi Tiyuh Open Defecation Free atau Stop Buang Air Besar Sembarangan Secara Virtual Pertama Di Provinsi Lampung Dihadiri Oleh Perwakilan Kementerian Kesehatan .

“Lembaga Koordinasi Sektor Sanitasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari.Kelompok Kerja Air Minum Sanitasu Penyehatan Lingkungan (POKJA AMPL). Panitia Kemitraan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (PAMSIMAS).Kelompok Kerja Perumahan dan Permukiman (POKJA PKP).Tim STBM Tiyuh dan Kecamatan”.ujar nya

Fauzi Hasan menambahkan.Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mendukung dan menerapkan Enabling.Pemicuan oleh Fasilitator STBM di 96 Tiyuh,Pengendalian sampah dengan 3R(Reduce,Reuse,Recycle) di 3 Tiyuh yaitu Candra Mukti, Pulung Kencana, Mulya Asri yang sudah di bina oleh relawan pemerhati sampah.

“TP-PKK dalam mendukung STBM dengan sosialisasi cuci tangan pakai sabun di setiap jenjang baik kecamatan dan tiyuh yang bekerja sama TNI-POLRI dengan gerakan jambanisasi di 9 kecamatan dengan membantu masyarakat yang belum memiliki jamban.Pembuatan alat cetak jamban oleh anggota Shaka Bhakti Husada di Puskesmas Kartaraharja.Melibatkan peran serta masyarakat dalam STBM yaitu pembuatan jamban keluarga dengan arisan jamban di Tiyuh Tunas Asri, Gilang tunggal Makarta, Tiyuh Mulyo Jadi.Monitoring dan evaluasi terkait keberlanjutan STBM di 16 Puskesmas.Pemantauan dan evaluasi Pokja Sanitasi dalam Q-Kotaku, Pamsimas dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)”(Advetorial/Jonsi putra)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Kepsek SD Duta Yoso Mulyo Sambut Baik Belajar Tatap Muka

Published

on

Tulangbawang Bawang : Kepala Sekolah SD Duta Yoso Mulyo Sarnoto, S.Pd. mengaku mengambut baik dengan telah di mulainya pembelajaran tatap muka untuk seluruh sekolah di Kabupaten Tulangbawang tak terkecuali di sekolah nya.

Iapun mengucakan terimakasih kepada Bupati Tulangbawang Winarti dan Kementrian Pendidikan yang telah mengizinkan sekolah untuk melakukan pembelajaran tatap muka meski dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Sarnoto pun berjanji, akan menerapkan prokes ketat kepada setiap staf, dewan guru dan murid pada saat melakukan pembelajran tatap muka. Ia optimis dengan menerapkan prokes ketat, pembelajaran tatap muka dapat berjalan lancar.

“Saya ucapkan terimakasih buat ibu bupati Tulangbawang Winarti dan pak menteri Pendidikan yang sudah memberikan kesempatan belajar tatap muka”. ( Agus Susilo / Red )

Continue Reading

Trending