Connect with us

Apa Kabar Lampung

Bayana Apresiasi Kegigihan Fasilitator PATBM

Avatar

Published

on

BANDAR LAMPUNG : Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Provinsi Lampung memberi apresiasi yang tinggi kepada para fasilitator Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang telah berperan sebagai ujung tombak perlindungan anak di masyarakat meski tanpa support dana.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas PPPA Dra. Bayana, M.Si., dalam rapat kordinasi penggaungan PATBM, di Ruang Rapat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Bandarlampung, Kamis (17/1/2019).

“Saya memberikan apresiasi kepada para fasilitator PATBM yang terus fokus terhadap urusan perlindungan anak, walaupun tidak disupport dengan dana, kegiatan tersebut terus berjalan dengan baik. Dan ini menunjukkan bahwa sisi kemanusiaan telah terbangun sejak dini,” jelas Bayana.

Menurut Kadis PPPA Provinsi Lampung ini, dalam menggaungkan PATBM, perlu sikap optimistis sehingga kekerasan terhadap anak tidak terjadi lagi. “Pemprov Lampung juga akan mengingatkan Kepala Daerah dalam mensupport kegiatan PATBM, salah satunya melalui penggunaan dana desa. Karena hal ini adalah untuk kepentingan pemenuhan hak anak dan masyarakat di desa,” ujarnya.

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi, lanjut Bayana, tantangan berkaitan dengan urusan perempuan dan perlindungan anak akan semakin besar. “Untuk itu, dibutuhkan sinergitas dan kerjasama antara Pemprov Lampung, Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung, khususnya Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, Fasilitator PATBM, dan mitra kerja lainnya yang berkaitan dengan urusan perempuan dan anak. Sehingga Lampung dapat dinilai sebagai daerah peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak,” jelasnya.

Pada bagian yang sama, Bayana menuturkan pihaknya terus berupaya dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di masyarakat, khususnya tindak kekerasan terhadap anak dengan meningkatkan dan menggaungkan PATBM di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

“Urusan terhadap perempuan dan anak merupakan hal yang sangat krusial, dan kalau tidak diselesaikan maka ini akan menjadi permasalahan yang besar kedepannya. Untuk itu, saya berharap Pemerintah Kabupaten/Kota dan fasilitator PATBM Provinsi Lampung serta mitra kerja lainnya dapat saling bersinergi dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak, sehingga kekerasan terhadap anak tidak menjadi hal yang lumrah lagi,” ujarnya.

Sementara itu, Fasilitator PATBM Provinsi Lampung, Toni Fisher, menjelaskan pihaknya terus berupaya dalam meningkatkan urusan perlindungan anak dengan memberikan pelatihan khusus pengembangan kader PATBM di desa. “Kami terus berupaya dalam meningkatkan kader PATBM ini, sehingga kekerasan terhadap anak tidak terjadi lagi.

Namun hingga kini, desa yang menerapkan PATBM ini masih sangat minim, padahal urusan perlindungan dan hak anak ini sangat penting,” ujar Toni.

Dalam pelaksanaan PATBM, Toni menjelaskan bahwasannya PATBM dapat dilaksanakan dan disupport melalui dana desa. “ada Peraturan Permendes yang mengatur penggunaan dana desa untuk urusan perlindungan perempuan dan anak. Oleh karenanya diharapkan kepada seluruh pihak terkait dapat saling mendukung dan mensupport serta menggaungkan PATBM untuk melindungi dan memenuhi hak anak,” jelasnya.

Perwakilan Dinas PPPA Kota Metro, menjelaskan forum PATBM merupakan kepanjangan dan ujung tombak kita, sehingga berbagai permasalahan di masyarakat mampu kita ketahui.

“Kami juga selalu melibatkan forum PATBM dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan urusan perempuan dan anak. Mereka adalah ujung tombak kita dalam pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan urusan anak.

Untuk itu, PATBM ini harus kita gaungkan sehingga dapat meminimalisir dan mengurangi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya berkaitan dengan kekerasan anak,” jelasnya. (Humas Prov Lampung)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Apa Kabar Lampung

Hadiri FGD, Ketua Komisi IV DPRD Lamsel : Harus Mampu Minimalisir Kasus PPA

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, LTD – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan (Lamsel) menghadiri seremonial acara Focus Group Discussion (FGD) yang digagas pemerintah setempat.

Kegiatan berlangsung di Aula Sebuku rumah dinas Bupati Lampung Selatan, Jum’at (17/5/2024), mengusung tema mitigasi maraknya kasus perlindungan anak dan perempuan (PPA) serta penandatanganan pembaharuan kesepakatan bersama tentang penyelenggaraan orgen tunggal.

Secara resmi kegiatan melibatkan beberapa stake holder itu, dibuka oleh Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto, dihadiri Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin, Dandim 0421/LS Letkol Inf. Esnan Haryadi, serta penggiat hiburan orgen tunggal.

Dikesempatan pada acara tersebut, Saiful Azumar mewakili pimpinan DPRD Lampung Selatan mengatakan, dengan adanya FGD bukan sekedar seremonial melainkan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam hal pengurangan dan penanggulangan resiko kasus PPA.

“Kami juga berharap agar dinas PPA Lampung Selatan dapat mengedukasi, juga membentuk kesadaran, serta kesiapsiagaan dari masyarakat dan stakeholder Lampung Selatan untuk meminimalisir kasus sebaik mungkin,”pungkasnya. (Rls)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Konten Ummu Hani Terkesan Menyudutkan dan Bermuatan Politik, Ini Kata Ketua GML

Avatar

Published

on

LAMPUNG SELATAN, LTD – Konten kreator Ummu Hani asal Lampung sering membuat video maupun foto tentang beberapa ruas jalan rusak di wilayah Lampung Selatan mendapat sorotan organisasi masyarakat (ormas).

Seperti baru – baru ini Ummu sempat membuat unggahan video dan foto tentang jalan rusak yang ada di Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Bintang di media sosial.

Menariknya Ummu ini, selalu melakukan pembuatan video di wilayah Kecamatan Tanjung Bintang,Tanjung Sari, Merbau Mataram saja, serta dalam videonya itu selalu bahasanya pihak pemerintah daerah yang salah, bahkan Bupati Lampung Selatan sempat di sebut dalam unggahan nya di dalam video content creatornya tersebut.

Hal ini membuat sejumlah element masyarakat dan ormas yang ada di Lamsel ikut angkat bicara Kamis 16/5/2024.

Seperti di sampaikan Rizal, ketua Gema Masyarakat Lampung (GML), yang mengharapkan Ummu sebagai konten kreator dalam menyampaikan pesan pada medsosnya untuk tetap gunakan bahasa yang tidak menjelekkan atau menyudutkan pihak tertentu.

“Alangkah baiknya penyampaian kritik dan saran itu kita sampaikan dengan cara yang santun dan simpatik, bahkan dengan cara seperti itu akan lebih baik hasilnya, orang yang melihatnya akan lebih banyak,” kata Rizal.

Selanjutnya Rizal mengatakan,bahwa pemerintah daerah itu juga perlu kritik, tapi kritik yang membangun, kritik yang dapat memajukan Lamsel.

Dilain sisi, berdasarkan cek dan ricek sejumlah media menemui beberapa warga sekitar pembuatan konten tersebut.

Di saat content creator tersebut membuat video sempat ditegur warga bersama aparat desa setempat, agar berhenti dalam membuat video sambil dalam kubangan. Bahkan warga sudah meminta untuk menghapus videonya.

“Namun apa jawaban Ummu selaku pembuat video ?. Kalau ini cuma untuk asik-asikan saja,” ujar warga setempat mewanti agar namanya tidak di publis.

Selain itu, warga sekitaran jalan rusak tersebut juga, mendapat informasi jalan tersebut sudah di anggarkan pemerintah daerah untuk di perbaiki. (Rls)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Dirpamintel Ditjenpas Kunjungi Kanwil Kemenkumham Lampung, Ini Arahannya

Redaksi LT

Published

on

LAMPUNG – Direktur Pengamanan dan Intelijen Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Kombes, Pol. Teguh Yuswardhie kunjungi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kamis, (16/5/2024).

Kunjungan Dirpamintel Ditjenpas langsung disambut Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung; Dr. Sorta Delima Lumban Tobing, dan Kepala Divisi Pemasyarakatan; Kusnali di Ruang Akuntabilitas Kanwil Kemenkumham Lampung.

Kakanwil Kemenkumham Lampung Sorta dalam sambutannya, mengucapkan selamat untuk Bapak Teguh sebagai Dirpamintel yang baru

“Terimakasih atas kesediannaya untuk memberikan penguatan dari kunjungannya, terlebih lagi Kanwil Kemenkumham Lampung merupakan Kanwil pertama yang dikunjungi setelah dilantik, “kata Sorta kepada wartawan, Kamis (16/5/2024).

Seperti diketahui, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna H. Laoly melantik Dirpamintel Ditjenpas Kombes Pol. Teguh Yuswardhie, Rabu (8/5). Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
Dalam kesempatan ini dalam arahannya, Teguh menjelaskan mengenai tugas dan fungsi Ditjenpas terkhusus Tusi dari Ditpamintel yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

Selain itu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamanan, pengamatan, dan intelijen sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan dan yang sesuai dengan Permenkumham Nomor 28 Tahun 2023 tentang Orta Kemenkumham. Tidak lupa Teguh juga berpesan kepada para Ka. UPT.

“Sebagai pejabat atau Kepala kita harus bersyukur dengan nikmat yang di berikan dan itu harus di jaga. Dan sebagai pemimpin kita harus bisa menjadi contoh yang positif baik dalam semua hal, harus tegas namun terukur arief dan bijaksana, setiap kendala kita jadikan peluang, kuasai lingkungan dengan metode analisa SWOT, jangan egois dan harus bisa berkolaborasi diinternal maupun eksternal dan yang utama sebagai Pemimpin harus mau berkorban untuk institusi kita,” pesan Teguh.

Pemberian penguatan ini merupakan upaya Direktorat Pamintel Ditjenpas untuk memastikan bahwa setiap jajaran Pemasyarakatan khususnya di Kanwil Kemenkumham Lampung siap menjalankan tugasnya dengan baik.

“ Kita harapkan upaya pengamanan dan pengelolaan Pemasyarakatan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung dapat terus ditingkatkan sesuai dengan standar dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,” pungkasnya

Continue Reading

Trending