Connect with us

Apa Kabar Lampung

Gubernur Lampung Dukung Penuh Hotel Great Sale 2019

Avatar

Published

on

BANDAR LAMPUNG : Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menyambut baik dan mendukung penuh ajang Lampung Hotel Great Sale 2019 yang menawarkan potongan harga hunian hotel hingga 70 persen. Hal itu bertujuan meningkatkan kunjungan wisata ke Lampung.

Gubernur juga mengapresiasi kekompakan antara Pemerintah Provinsi Lampung, pihak swasta dan komunitas dalam melakukan branding, advertising dan selling pariwisata.

“Pihak swasta melalui Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) sangat berperan dalam melakukan selling di ajang great sale. Pemprov melalui Dinas Pariwisata memberikan dukungan. Lalu komunitas yang aktif di media sosial ikut meramaikannya,” ujar Gubernur Ridho, Senin (21/1/2019).

Menurut Ridho, penurunan tingkat hunian hotel atau okupansi hotel dan kunjungan wisatawan di Lampung harus disikapi dengan upaya-upaya kreatif. Salah satunya dengan potongan harga hingga 70 persen.

“Dukungan ini juga sebagai bentuk komitmen Pemrpov Lampung dalam mendorong iklim bisnis dan investasi yang kondusif bagi pelaku usaha pariwisata di Provinsi Lampung. Semoga ajang great sale ini bisa menjadi promosi yang efektif dalam menggeliatkan pariwisata Lampung paska Tsunami Selat Sunda Desember 2018,” pungkas Ridho.

Sebelumnya, pengurus Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Lampung beraudiensi dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, Budiharto Herman, di Kantor Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, Senin (21/01/2019).

Pada kesempatan itu dibahas tawaran potongam harga hingga 70 persen bagi wisatawan yang ingin berwisata ke Lampung.

Rencananya, Launching Lampung Hotel Great Sale 2019 dilakukan di Car Free Day Bandar Lampung, Jalan Ahmad Yani, Minggu 10 Februari 2019. Great Sale akan berlangsung selama kurang lebih 4 bulan. Berakhir tanggal 31 Mei 2019.

“Program Great Sale ini juga sejalan dengan yang dilakukan Kementerian Pariwisata. Kami ingin mengangkat kunjungan wisatawan, khususnya di Lampung,” jelas Ketua IHGMA Lampung, Budi Rahman, dalam audiensi tersebut.

Paska bencana tsunami Selat Sunda 22 Desember 2018 lalu, tingkat hunian hotel atau okupansi hotel di Bandar Lampung turut terkena imbasnya. Turun sekitar 30 persen dari biasanya. “Untuk itu, melalui ajang great sale ini kami ingin mengembalikan geliat pariwisata Lampung agar kembali normal bahkan meningkat,” lanjut Budi Rahman.

Seluruh hotel yang tergabung dalam IHGMA sangat mendukung tagar #LampungItuKerreen yang sempat menjadi masuk di urutan 2 Trending Topic Indonesia pada 8 Januari 2019 lalu yang diramaikan oleh Komunitas Generasi Pesona Indonesia (genpi) Lampung. “Kita bersama-sama ingin menunjukkan bahwa Lampung itu layak dikunjungi saat ini.” tambah Budi Rahman.

Kepala Dinas Pariwisata Lampung Budiharto HN menjelaskan ada 23 hotel yang tergabung dalam IGHMA Lampung yang semuanya sepakat mendukung ajang Lampung Hotel Great Sale 2019 ini.

“Bahkan rencananya, pihak IHGMA juga akan mengajak resto dan cafe di Bandar Lampung untuk ikut serta dalam great sale ini. Semakin banyak yang bergabung tentu akan semakin baik,” ujar Budiharto. (Humas Prov Lampung)

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Apa Kabar Lampung

Fantastis, Bupati Lampura Berencana Pinjam Uang Rp. 325 Milyar

Redaksi LT

Published

on

Lmapung Utara : Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara berencana akan mengajukan pinjaman kembali kepada Bank BJB atau yang dahulu dikenal Bank Jabar Banten sebesar Rp 325 Miliar.

Rencananya, pinjaman dana yang sangat fantastis ini, diperuntukkan pembangunan sarana dan prasarana di bidang infrastruktur (Dinas PUPR), Kesehatan, dan Perdagangan.

Diketahui, Lampung Utara pernah mengajukan pinjaman ke Bank BJB tahun lalu sekitar 220 miliar namun yang terealisasi 110 miliar dan telah dilunasi di tahun 2019 ini.

Lalu, apakah pinjaman dana yang kedua kalinya ini bakal berjalan mulus? Pasalnya, ‎pinjaman itu harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Lembaga Legislatif.

DPRD Lampung Utara pun menggelar pertemuan dengan ‘para pembantu’ Bupati Agung Ilmu Mangkunegara guna membahas tujuan berikut kegunaan pinjaman 325 M, di gedung DPRD Lampung Utara, Kamis ‎(13/6/2019) kemarin.

Dari pantauan, pertemuan cukup berlangsung alot dengan berbagai argumentasi. Diperkirakan, pertemuan berlangsung sejak pukul 13.00 Wib sampai pukul 16.30 Wib. Hingga 3,5 jam lamanya, tidak ada kesepakatan apapun yang terjadi antara Eksekutif dan Legislatif perihal pinjaman ke Bank BJB.

Hadir dalam pertemuan itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Lampung Utara, Sofyan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Desyadi, dan jajaran Pemerintahan lainnya. Lalu, dari kalangan Legislatif yang hadir di antaranya Wakil Ketua II DPRD Lampung Utara Herwan Mega, serta sejumlah anggota DPRD diantaranya, Wansori, Romli, Emil Kartika Chandra, dan Madri Daud.

Kalangan Legislatif di Lampung Utara pun nampaknya tidak mau gegabah dalam perihal pinjaman untuk kali yang kedua ini. Karena, mereka melihat pengalaman pinjaman tahun lalu, dimana ajuan mencapai 200 an miliar tapi yang terealisasi hanya 110 miliar. Bahkan, ada yang tidak tahu soal pinjaman waktu itu.

” Kita tidak mau gegabah (pinjaman ke BJB). Belajar dari pengalaman beberapa tahun lalu, pinjaman 200 an miliar tapi cuma 110 miliar, mohon maaf (kami) anggota pun tidak tahu,” ungkap Politisi Partai Demokrat, Herwan Mega, yang didapuk menjadi pimpinan pertemuan saat itu.

Lalu, terkait hasil pertemuan perdana Eksekutif dan Legislatif soal pinjaman kedua di Bank BJB? Ia menjelaskan, bahwasannya ada tiga agenda Pemerintahan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara yang diploting menggunakan dana pinjaman 325 Miliar. Yakni, pembangunan Fly Over (Dinas PUPR), perluasan RSUD Ryacudu (Kesehatan) dan merombak Pasar Central (Perdagangan).

” Ini (tiga agenda pinjaman) akan dilaporkan ke Ketua DPRD dan pimpinan yang lain. Setelah itu, apa yang akan diambil (diputuskan),” kata Herwan Mega yang kembali lolos menjadi anggota legislatif 2019-2024 dengan Partai pemenang pemilu 2019 di Lampung Utara (Partai Demokrat).

” Saya hanya mengingatkan, pinjaman ini (325 miliar) wajib mendapat persetujuan DPRD, sesuai PP 56 tahun 2018. Jadi jangan sampai masuk ke lobang yang sama seperti di tahun yang lalu, makanya soal pinjaman ini kita bahas bersama,” imbuhnya.

Secara garis besar, menurut Herwan, melihat kronologis tahun 2018, tentu menjadi perhatian khusus dari kalangan anggota dewan. ” Kawan-kawan menyarankan agar persoalan di 2018 diselesaikan dahulu (baru membahas soal pinjaman). Bahkan, dari PKB langsung menolak soal pinjaman itu,” ujarnya.

Sementara, Pj. Sekretaris Daerah Lampung Utara, Sofyan, mengatakan, bahwa pertemuan yang dilakukan kali ini untuk menj‎elaskan kepada pihak legislatif seputar rencana pinjaman dana ke Bank BJB, iberikut tujuan dan kegunaannya. Jika disetujui dan terealisasi nantinya, ratusan Miliar dana itu akan dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana di bidang infrastruktur, kesehatan, dan perdagangan.

” Tahun 2020, kami ingin lebih fokus dalam pembangunan infrastruktur, pengembangan RS berikut alat kesehatannya, serta perbaikan pasar,” katanya.

Diterangkan Sofyan, rencana percepatan pembangunan yang pemerintah lakukan ini, tidak akan bisa berjalan manakala pihak legislatif tidak menyetujui rencana tersebut. Berdasarkan ketentuan, rencana pinjaman itu baru dapat dilakukan jika kalangan legislatif memberikan persetujuan.

” Sebagai tahap awal, rencana ini sudah kami sampaikan ke DPRD, dan masih akan ada pembahasan lebih detil terkait tujuan dan kegunaan dana pinjaman itu,” tukasnya.

Reporter : Alex
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Resmi Jadi Wagub Chusnunia Serahkan Petikan SK ke Ketua DPRD Lampung Timur

Redaksi LT

Published

on

BANDAR LAMPUNG : Pasca pelantikannya menjadi Wakil Gubernur Lampung, periode 2019 – 2024 dan berakhirnya Jabatan sebagai Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim menyerahkan salinan Petikan Keputusan Presiden No 49/P Tahun 2019, kepada Ketua DPRD Lampung Timur Ali Johan dan unsur pimpinan DPRD lainnya, di Rumah Dinas Wakil Gubernur Lampung, Jumat (14/6/19).

Keppres tersebut tentang Pengesahan dan Pemberhentian dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2014-2019 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2019-2024.

Untuk selanjutnya, proses kepemimpinan di Lampung Timur akan melalui mekanisme dan berbagai tahapan di DPRD Lampung Timur, sesuai aturan yang berlaku.

Seperti diketahui, Wakil Gubernur Chusnunia Chalim bersama pasangannya Gubernur Lampung Arinal Djunaidi merupakan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada Pilgub 2018 di Lampung.

Pilgub yang digelar pada 27 Juni 2018 itu memenangkan Paslon Arinal-Chusnunia dengan perolehan suara 37,78 persen mengalahkan tiga paslon lainnya.

Kemudian pasangan tersebut dilantik dan diambil sumpah jabatan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo yang diselenggarakan di Istana Negara pada Hari Rabu (12/06/19) lalu.

Setelah pelantikan, pasangan Arinal-Nunik pun disambut dengan suka cita oleh ribuan masyarakat Lampung dan seluruh unsur Forkopimda, tokoh adat dan tokoh masyarakat Lampung di Mahan Agung. (Humas Prov Lampung)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Jelang Pilkades Serentak, Pemkab Lamsel Akan Gelar Deklarasi Damai

Avatar

Published

on

Lampung Selatan – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak gelombang III tahun 2019, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan akan menggelar Deklarasi Damai, pada Rabu 19 Juni 2019 di Lapangan Korpri Lampung Selatan.

Hal itu terungkap dalam rapat persiapan Deklarasi Damai Pilkades serentak gelombang III tahun 2019, yang berlangsung di Ruang Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Lampung Selatan, Jumat (14/6/2019).

Hadir dalam rapat persiapan tersebut, unsur dari Polres Lampung Selatan, Kodim 0421 Lampung Selatan, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Inspektorat, Sat Pol PP, Pendidikan, PMD, Kominfo, Bagian Hukum, dan Bagian Otda Lampung Selatan.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkab Lampung Selatan, Supriyanto yang memimpin rapat tersebut mengatakan, dilaksanakannya deklarasi damai tersebut bertujuan, agar Pilkades serentak di Kabupaten Lampung Selatan dapat berjalan dengan aman, damai, dan kondusif.

“Deklarasi ini kita laksanakan agar proses pemilihan Kepala Desa serentak nanti dapat berjalan dengan baik, demokratis, sesuai dengan keinginan masyarakat dan aturan yang ada,” ujar Supriyanto dalam arahannya.

Selain itu kata Supriyanto, deklarasi damai itu juga bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada semua pihak terkait, terutama kepada calon Kepala Desa agar dapat menjadi kontestan yang baik dan mentaati aturan dalam setiap proses tahapan Pilkades mendatang.

“Deklarsai ini juga untuk mengingatkan Panitia Pilkades serentak untuk menjadi penyelenggara yang baik dan tetap netral. Disamping itu juga, agar seluruh Unsur Pimpinan Kecamatan dan Penjabat Kepala Desa dapat memahami tugasnya masing-masing,” katanya.

Selain itu, Supriyanto juga mengimbau kepada para calon Kepala Desa dapat menjadi suri tauladan bagi masyarakatnya, serta dapat menciptakan suasana yang kondusif di wilayahnya.

“Kami berpesan kepada seluruh calon Kepala Desa, agar dapat menjadi kontestan yang baik. Ikutilah proses tahapan Pilkades dengan baik, berusaha dengan cara yang baik dan benar. Dan apapun hasilnya nanti harus dapat menerima dengan lapang dada,” imbuh Suprinyanto.

Sementara, pelaksanaan Pilkades serentak gelombang III tahun 2019 di Kabupaten Lampung Selatan akan dilaksanakan pada hari Rabu, 26 Juni 2019 secara serentak di 131 desa, dan diikuti sebanyak 435 calon Kepala Desa dari 17 kecamatan se-Lampung Selatan. (kmf/eko)

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: