Connect with us

Apa Kabar Lampung

Gubernur Ridho Apresiasi Sinergitas dan Sinkronisasi Bappeda Provinsi Dengan Kabupaten/Kota

Redaksi LT

Published

on

BANDAR LAMPUNG : Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo mengapresiasi sinergitas serta sinkronisasi Bappeda Provinsi Lampung dan seluruh Bappeda Kabupaten/Kota yang telah berjalan baik selama ini.

Gubernur minta hal itu lebih ditingkatkan terutama terkait dokumen perencanaan daerah sehingga dapat berdampak pada keberhasilan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat di Provinsi Lampung.

Penegasan Gubernur tersebut disampaikan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Taufik Hidayat dalam sambutannya saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Triwulan I Tahun 2019 yang diselenggarakan di Bukit Randu Hotel, Senin (28/1/19).

“Melalui kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan forum ini dengan harapan sinergi dan koordinasi Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait perencanaan pembangunan semakin baik sehingga pada akhirnya akan berdampak pada keberhasilan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat di bumi Lampung tercinta ini,” ujar Taufik Hidayat.

Taufik mengimbau seluruh Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung benar benar memahami dan mengetahui koordinasi dan sinergi sehingga dapat mensinkronkan dokumen perencanaan. “Kuncinya di Bappeda ini adalah mensinergikan dan mensinkronkan dokumen-dokumen perencanaan demi percepatan pembangunan menuju masyarakat Lampung yang sejahtera agar dapat segera terwujud,” ujarnya.

Sebagai satu kesatuan aparatur pemerintah dalam bingkai Provinsi Lampung, lanjut Taufik, tidak mungkin dapat mencapai suatu tujuan pembangunan secara parsial atau sendiri-sendiri tanpa koordinasi dan sinergitas antar berbagai pihak. “Banyak program-program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang sangat bagus dan perlu ditunjang oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov), demikian juga program-program Pemprov yang perlu ditunjang oleh Pemkab.

Contohnya seperti di Kabupaten Way Kanan bagaimana bandara dapat segera terwujud sebagaimana yang sudah lama kita harapkan, hal tersebut dapat terwujud dengan adanya koordinasi yang baik antara Pemprov dan Pemkab terkait dan masih banyak lagi program-program kita ke depan dan membutuhkan koordinasi dan sinkronisasi, baik dalam proses oenyusunan RPJMD maupun penyusunan program-program prioritas, ” jelas Taufik.

Taufik menjelaskan dalam inikator ekonomi, Lampung cukup berbangga dengan terbangunnya infrastruktur-infrastruktur strategis, seperti jalan tol, pelabuhan penyeberangan dan bandara-bandara yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

“Saya juga berharap dengan terbangunnya semua fasilitas dan infrastruktur tersebut, kita juga perlu tingkatkan kerjasama antar pemprov dan pemkab terkait agar infrastruktur-infrastruktur yang sudah terbangun itu dapat benar-benar meningkatkan kualitas ekonomi kita,” jelas Taufik.

Sementara itu, Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung Elvira selaku Ketua Pelaksana acara tersebut melaporkan bahwa substansi yang akan dibahas dalam rakor tersebut yakni terkait sinergi penanggulangan kemiskinan berdasarkan data makro dan mikro serta penyebab kemiskinan di Provinsi Lampung.

Selain itu, sinkronisasi agenda perencanaan Provinsi, Kabupaten/Kota pada tahun 2020, dan tahaoan penyusunan RPJMD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Elvira berharap rakor tersebut akan menjaga kerjasama yang baik yang telah terjalin antara Bappeda Provinsi Lampung dengan Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. “Sehingga semua kerjasama akan dapat terus terjaga dan sinergi perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung dapat secara optimal kita upayakan bersama untuk percepatan pembangunan bersama demi mencapai masyarakat Lampung yang maju dan sejahtera,” harapnya. (Humas Prov Lampung)

Apa Kabar Lampung

Akrab, Nanang Ermanto Halal Bihalal Marga Legun Kebandaran Way Urang

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday – Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto didampingi Sekrataris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Thamrin, menghadiri acara silaturahmi dan halalbihalal Marga Legun Kebandaran Way Urang Kalianda, Rabu (10/4/2024).
Bertempat di Lamban Balak Marga Legun, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, halalbihalal dihadiri Pangikhan Sangun Khatu Ya Bandakh II dan putrinya Ruby Chairani Syiffadia yang juga anggota DPR RI terpilih Dapil Lampung 1.

Adapun halalbihalal tersebut bertujuan untuk menjalin silaturahmi dengan saling memaafkan baik antar jajaran pemerintah daerah maupun para tokoh adat Marga Legun.
Bupati Nanang mengatakan, bulan Syawal yang disemarakkan kegiatan halalbihalal merupakan momentum pengingat dan penebus rasa kekhawatiran apabila memiliki kesalahan terhadap orang lain.
“Setelah sebulan menjalani puasa, kita tiba dihari kemenganan Idulfitri dengan silaturahmi dan halalbihalal ini. Harapannya kita dapat kembali suci dan fitri,” ucap Nanang.

Tradisi halalbihalal, yang biasanya menjadi kegiatan tahunan, juga menjadi wadah untuk memperkuat habluminannas, dimana setiap individu diingatkan akan kewajiban saling membantu dan memaafkan.
“Melalui halalbihalal, kita tidak hanya mempererat tali silaturahmi, tetapi juga meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta melakukan muhasabah diri untuk meminimalisir kesalahan,” ujar Nanang. (Kmf/rls)
Continue Reading

Apa Kabar Lampung

THR ANS dan THLS Pemkab Lamsel Cair Hari Ini

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) atau honorer cair hari ini, Rabu (27/3/2024).
Hal itu ditandai penyerahan THR secara simbolis oleh Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto kepada perwakilan ASN dan THLS di Aula Rajabasa, kantor bupati setempat.
Nanang menyampaikan, pemberian THR Idulfitri 1445 Hijriah bagi ASN merupakan amanat yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

Aparatur negara tersebut antara lain, pegawai negeri sipil (PNS) dan calon PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri dan pejabat negara. Namun, tidak untuk tenaga honorer.
“Pemberian tunjangan keagamaan untuk THLS (honorer) merupakan kebijakan dari Pemkab Lampung Selatan dengan melihat kemampuan keuangan daerah,” kata Nanang Ermanto.
Oleh karena itu, Nanang berpesan kepada seluruh pegawai, agar THR Idulfitri 1445 Hijriah dapat dipergunakan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan.
“Ini kewajiban pemerintah daerah yang diharapkan seluruh pegawai. Maka, pemerintah itu harus siap. Alhamdulillah, kita bisa menjalankan amanat Undang-Undang,” ujar Nanang.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan, Wahidin Amin menyampaikan, bahwa THR Idulfitri 1445 Hijriah bagi ASN dan THLS di 53 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sedang dalam proses pencairan.
Wahidin Amin menyebut, besaran THR (Gaji 14) yang diterima oleh ASN sesuai dengan gaji yang diterima pada bulan Maret 2024. Sedangkan, THR untuk THLS sebesar Rp500.000.
“Semua (proses) sudah diserahkan kepada pihak Bank Lampung. Seluruh ASN dan THLS tinggal menunggu payroll,” ujar Wahidin Amin. (Kmf/ko)
Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Pilkada 2024 : Mengacu Aturan MK Nanang Ermanto Berpeluang Bisa Nyalon

Avatar

Published

on

Bandar Lampung, Lampung Today – Tafsir terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XXI/2023 terhadap uji materi Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) makin terang benderang.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Lampung, DR. Yusdianto, SH, MH, menyatakan, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto masih berpeluang kembali maju pada Pilkada 2024.
“Dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 itu disebutkan bahwa satu periode kepala daerah terjadi jika masa jabatan definitifnya melebihi setengah masa jabatan definitif,” kata Yusdianto saat diwawancarai di Lantai 2 Fakultas Hukum Unila, Selasa (26/03/2024).
Sebelumnya ramai menjadi perdebatan, bahwa Nanang Ermanto tidak dapat maju pada Pilkada 2024 sebab dianggap telah dua periode menjabat sebagai Bupati Lampung Selatan.
Menurut Yusdianto, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor : 22/PUU-VII/2009, dalam amar putusannya khususnya pada poin keempat diterangkan; Masa Jabatan Yang Dihitung Satu Periode Adalah Masa Jabatan Yang Telah Menjalani Setengah Masa Jabatan Atau Lebih Dari Setengah Masa Jabatan.
“Kemudian dikuatkan juga oleh putusan MKRI Nomor 67/PUU-XVIII/2020. Artinya, yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah masa jabatan atau lebih,” terang Yusdianto.
Sedangkan Bupati Nanang Ermanto memang secara sah telah dilantik sebagai bupati sebanyak dua kali. Namun usia masa jabatan Nanang Ermanto sebagai Bupati Lampung Selatan definitif hasil Pilkada 2016-2021, tidak sampai setengah masa jabatan kepala daerah.
“Karena Nanang Ermanto sendiri dilantik sebagai Bupati Lampung Selatan definitif oleh Gubernur Lampung, pada 12 Mei 2020. Berarti hanya terhitung selama 9-10 bulan saja,” kata Yusdianto.
Lebih lanjut dia menyampaikan, Nanang Ermanto juga pernah duduk sebagai wakil bupati, dan ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) bupati sekitar 1 tahun 8 bulan, sejak menerima SK pada 3 Agustus 2018.
“Namun jabatan sebagai Plt tidak terhitung masuk hitungan periode, SK mandat diluar konstitusi. Sehingga tidak ada alasan lagi bupati Nanang Ermanto tidak bias mencalonkan diri kembali,” tegas Yusdianto.
Menurutnya hal tersebut sudah cukup menjawab perdebatan pada masyarakat soal isu terkait Nanang Ermanto tidak dapat maju pada Pilkada Lampung Selatan 2024.
“Beliau masih punya hak konstitusi untuk mencalonkan diri dan dicalonkan kembali menjadi Bupati Lampung Selatan pada Pilkada 2024 nanti,” katanya.
Yusdianto menambahkan, Regulasi Pemilihan Umum Kepala Daerah kewenangannya ada pada pemerintah.
“Kita mohon juga kepada KPU untuk cermat dan bijak menanggapi perdebatan ini. Karena KPU juga tidak punya hak dan kepentingan, mereka hanya melaksanakan saja,” ujar Yusdianto.
Diketahui fenomena perdebatan ini tak hanya terjadi di Kabupaten Lampung Selatan tetapi juga terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap bupati Umar Ahmad, dan sejumlah daerah lainnya di Indonesia. (Rls/ko)
Continue Reading

Trending