Connect with us

Apa Kabar Lampung

LMP Lampung Timur Serahkan Berkas Dugaan Kecurangan Sekda Lamtim ke Kejari

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Setelah menggelar aksi demo di depan kantor Bupati Lamtim yang dilakukan belum lama ini terkait dugaan penyalahgunaan anggaran, kali ini Laskar Merah Putih (LMP) Cabang Lampung Timur melakukan audensi dan menyerahkan berkas laporan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamtim, Senin (28/01/2019).

Kedatangan LMP tersebut Lansung diterima oleh Kajari Lamtim Syahrir Harahap,SH,MH didampingi Kasi Intel Kajari Lamtim Renaldo Sianturi SH, MH.

Dalam kesempatan tersebut Ketua LMP Cabang Kabupaten Lampung Timur Amir Faisol menyampaikan, bahwa kedatangan LMP ke Kejaksaan selain untuk silaturahim, pihaknya juga akan menyampaikan beberapa hal pengaduan kepada Kejari Lamtim.

“Laporan yang kami sampaikan kali ini ada beberapa dugaan permasalahan yang ada di pemerintah kabupaten Lamtim,”ujarnya.

Salah satu permasalahan soal laporan hasil pemeriksaan BPK perwakilan Lampung, dimana terdapat temuan terkait pembayaran insentif dari pemungutan pajak dan retribusi daerah kepada Sekda Lampung Timur.

Sesuai dengan hasil laporan tersebut, diketahui ada temuan terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah tahun 2017 sebesar Rp 76.775.017,00.

Selain itu, Sekda juga menerima tambahan penghasilan PNS yang pembayarannya didasarkan pada perbup nomor 4 tahun 2017 tanggal 1 februari 2017 tentang penambahan penghasilan kepada pengelola keuangan daerah kabupaten lampung timur sebesar Rp. 25.000.000/bulan.

“Pembayaran insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah kepada sekda tersebut tidak tepat karena sekda telah menerima tambahan penghasilan setiap bulan. Dan bahkan temuan BPK tersebut sampai saat ini belum dikembalikan,” ungkapnya.

Selanjutnya pada tahun 2017 pemerintah daerah kabupaten Lampung Timur membuat rincian laporan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan -LO, diketahui bahwa pemda Lamtim menyatakan adanya pendapatan deviden bank syariah -LO sebesar Rp.740.061.738.96.

Sedangkan diketahui bahwa bank Syariah Lampung Timur yang beralamatkan di Way Jepara sudah tidak beroprasi lagi dan kantornya sudah lama tutup.

“Dengan demikian kami menduga adanya pembohongan publik yang dilakukan pemda Lampung Timur tahun 2017. Karena pada tahun 2016 pemerintah daerah Lampung Timur tidak menyertakan laporan penerimaan pendapatan deviden bank syariah-LO.

Maka dalam hal ini kami dari LMP Lamtim berharap dapat mengungkap terkait beberapa permasalahan yang kami sampaikan tersebut,”jelasnya.

Sementara Kajari Lamtim Syahrir Harahap menyampaikan ucapan terima kasih atas kedatangan LMP Lamtim ke Kejaksaan Lamtim. Kemudian terkait laporan yang disampaikan akan di terima dan pelajari.

“Kami meminta waktu untuk segera mendalami laporan yang dibawa oleh Ormas Laskar Merah Putih Cabang Lampung Timur beberapa hari kedepan.

Yang jelas laporan ini secara resmi saya terima, dan saya meminta waktu 30 hari guna mendalaminya, dan setelah itu silahkan rekan rekan datang kembali kemari untuk kordinasi terkait hasil kajian dan perkembangannya,”ujarnya.

Sebelumnya, Ormas Laskar Merah Putih (LMP) Markas Cabang (Macab) Lampung Timur menggelar orasi untuk menuntut Sekertaris Daerah ((Sekda) Lamtim mundur dari jabatannya, orasi berlangsung di halaman kantor Bupati Lampung Timur, Rabu (23/01/2019).

Ketua Ormas LMP Macab Lamtim Amir Faisol mengatakan bahwa kegiatan orasi ini dilakukan lantaran Sekda Lamtim di anggap tidak dapat menjunjung tinggi kejujuran , keikhlasan , dan akuntabel dalam bekerja.

Reporter : Mandra
Editor : Red

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Apa Kabar Lampung

Merasa Dirugikan Oleh Putusan Bawaslu, Agus Siap Laporkan Bawaslu ke DKPP

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Berkaitan dengan hasil sidang pemberkasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Timur yang di putuskan belum lama ini, salah satu Anggota DPRD setempat siap menggugat Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyenggara Pemilu (DKPP).

Demikian ditegaskan Agus, Selasa siang (25/06/19), salah satu pihak terkait yang menjadi obyek putusan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menganulir calon legislatif dari Partai Gerindra atas nama Agus Daerah Pemilihan 4 nomor urut 4.

Menurutnya, hingga putusan sidang pada Bawaslu, dirinya sebagai pihak terkait belum pernah menerima pemberitahuan, baik surat ataupun lisan, Bawaslu bahkan KPU sebagai terlapor tidak juga menyampaikan informasi perihal proses laporan dari pihak Partai Gerindra tersebut.

“Saya sampai hari ini belum menerima surat atau pemberitahuan perihal putusan Bawaslu yang konon katanya menganulir pencalonan saya, dan jika itu benar maka saya akan lapor ke DKPP,”jelasnya.

Di sisi lain, Amir Faisol salah satu pelapor dalam perkara tersebut, mengaku perihal laporan pada Bawaslu adalah dugaan pelanggaran Administrasi oleh KPU Lamtim selaku penyelenggara pemilu, dan bukan melaporkan caleg.

“Memang kalau administrasi Agus pada KPU itu bukan saya yang melaporkanya, tetapi persoalanya sama, yaitu proses dugaan pelanggaran Administrasi oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu, dan yang kami laporkan itu penyelenggara pemilu (KPU Red), bukan caleg sebagai peserta pemilu,” ujar Amir Faisol.

Karenanya, tambah Amir, KPU sebagai penyelenggara yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran administrasi terhadap berkas beberapa Bakal Calon (Balon) yang ditetapkan menjadi Calon legislatif.

“Jadi menurut saya, untuk menghadirkan atau pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait (Caleg Red) itu merupakan kewenangan KPU, bukan Bawaslu, karena kami melaporkan KPU, bukan caleg,”kata Amir

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Gubernur Arinal Bahas Jalur Short Cut Kereta Api Bandar Lampung – Bakauheni

Redaksi LT

Published

on

JAKARTA : Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membahas pengembangan moda transportasi darat, laut dan udara di Provinsi Lampung dengan Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi, di Kantor Kementerian Perhubungan RI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

Menurut Gubernur Arinal, melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Fahrizal Darminto, untuk transportasi darat, salah satunya dibahas pembangunan jalur shortcut kereta api batu bara jalur Sabah Balau – Pelabuhan Panjang.

Dengan jalur shortcut ini, nantinya kereta api batu bara tidak lagi melewati jalur dalam kota.
“Dengan adanya kereta api shortcut, jadi tidak akan lewati Kota Bandar Lampung lagi,” kata Fahrizal.

Fahrizal menjelaskan, ke depannya target angkutan batu bara bisa mencapai 30 juta ton/tahun. “Untuk tahap awal, sedang disusun perencanaan untuk pembebasan lahan,” ujarnya.

Fahrizal menyebutkan bahwa Menhub mendorong dibangun trase kereta api sampai ke Pelabuhan Bakauheni
“Nantinya jangka panjangnya jalur ini sampai ke Pelabuhan Bakauheni dan digunakan sebagai kereta umum. Ini akan menjadi jalur kereta api Sumatera nantinya,” katanya

Untuk pengembangan infrastruktur darat lainnya adalah Terminal Rajabasa, yang akan dikembangkan sekelas dengan Bandara.
“Jadi nantinya Terminal Rajabasa itu sekelas terminal di bandara, kira-kira begitu,” kata Fahrizal.

Gubernur Arinal dan Menhub juga membahas pengembangan moda transportasi laut dengan mengembangkan Pelabuhan Panjang.

Pengembangan Pelabuhan ini nantinya akan menjadi pelabuhan world class dan sebagai jalur pertumbuhan perekonomian Lampung.
“Sehingga pelabuhan kita lebih banyak berperan untuk ekspor dan impor,” kata Fahrizal

Sedangkan sebagai bentuk keseriusan pengembangan moda transportasi udara Gubernur Arinal membicarakan pengembangan Bandara Radin Inten II yang sebelumnya dikelola oleh Kementrian Perhubungan kini dialihkan kepada Angkasa Pura II.

“Menhub juga mendorong untuk pengembangan Bandara dengan melibatkan Angkasa Pura II untuk mengelola itu,” ujar Fahrizal.

Fahrizal menuturkan bahwa Gubernur Arinal meyakini konsistensinya memperbaiki infrastuktur transportasi tersebut untuk mewujudkan konektivitas dan mendorong perkembangan perekonomian Lampung yang pesat.(Humas Prov)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Kepala BPKAD Lampura : Gaji CPNS Segera Cair

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Desyadi, memastikan pembayaran gaji Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diangkat melalui jalur tes terbuka beberapa waktu lalu.

” Kita siap bayar Gaji bulan April mereka (CPNS). Tentu, mereka harus melampirkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SMPT) sesuai peraturan yang ada,” ungkapnya, usai pertemuan bersama dengan perwakilan CPNS di kantor BKPSDM Lampung Utara, Selasa (25/6/2019).

Ia menjelaskan, belum dibayarkannya gaji CPNS ini, karena Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) CPNS belum diserahkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

” Data SPMT itu yang jadi acuan pembayaran, sesuai aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor : K 28-30/V 235-6/06 perihal penetapan Surat Keputusan pengangkatan CPNS dari tenaga hononer yang mendahului penetapan NIP CPNS tertanggal 2 Agustus 2010, gaji akan dibayarkan jika CPNS telah melaksanakan tugas sesuai SPMT,” ucap Desyadi.

Namun, terus dia, CPNS juga harus memahami, meski telah mengantongi SPMT, dan dibayarkan di bulan berjalan SPMT itu dibuat pada tangg‎al 1.

” Di luar tanggal itu, gaji mereka akan dibayarkan pada bulan berikutnya. SPMT yang dibuat di luar tanggal 1 tidak dapat dibayarkan di bulan berjalan, tapi dibayarkan pada bulan berikutnya,” Kata pria berkacamata ini.

‎Desyadi lalu menyarankan kepada para CPNS untuk segera mengumpulkan SPMT. Agar, pihaknya dapat segera memilah mana saja CPNS yang memenuhi persyaratan untuk menerima gaji susulan tersebut.

” Setelah SPMT itu kami terima dan dinyatakan sesuai aturan, kami akan segera salurkan gaji mereka,” tukasnya

Reporter : Alex
Editor : Red

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: