Connect with us

Apa Kabar Lampung

Lampung Jadi Tuan Rumah Rakor Destinasi Wisata Regional Sumatera

Redaksi LT

Published

on

BANDAR LAMPUNG : Provinsi Lampung menjadi tuan rumah penyelenggaraan rapat koordinasi (Rakor) Pengembangan Destinasi Wisata Regional I Area IV di Wilayah Sumatera Area III dan IV, yang diadakan di Swiss Bellhotel Bandar Lampung, Jumat (8/2/2019).

Sebelumnya rakor ini akan diadakan di Kota Medan, Sumatera Utara. Namun, atas usulan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung Budiharto, bahwa Lampung tepatnya kota Bandar Lampung juga tepat menjadi tempat penyelenggaraan rakor, maka diputuskan Rakor dibagi dua. Lima provinsi di kota Medan dan lima provinsi di Bandar Lampung.

“Saya diprotes oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, beliau langsung menghubungi saya dan beliau berkata bahwa sesuai arahan Menpar, Lampung harus dibantu, jadi diusulkan diselenggarakan di Lampung 10 Provinsi tersebut, dan akhirnya dibagi menjadi dua yakni Kota Medan dan Kota Bandar Lampung. Jadi saya apresiasi kepada Kepala Dinas Pariwisata Lampung karena sudah diusulkan,” ujar Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kemenpar RI, Dadang Rizki Ratman.

Dadang mengapresiasi Gubernur Lampung karena dinilai penuh keseriusan terhadap kemajuan sektor pariwisata. Selain itu, upaya pemulihan objek pariwisata yang terkena bencana tsunami pun cepat.
“Gubernur Lampung terhadap pengembangan sektor pariwisatanya sangat luar biasa sekali,” ujarnya.

Dadang mengatakan tujuan dari Rakor tersebut yakni bagaimana mengembangkan destinasi yang dikerjakan secara bersinergi.

“Saya ingin juga sampaikan kepada lima Provinsi bagaimana mengembangkan destinasi dengan melihat destinasi dari 3A yakni Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas,” katanya.

Terhadap bencana yang menerjang sejumlah wilayah di beberapa Provinsi di Indonesia, Dadang menekankan terhadap Provinsi-Provinsi lainnya untuk bersama-sama mendatangi Provinsi yang terkena musibah untuk diberikan dorongan serta motivasi khususnya dikawasan destinasi.

“Kita niatkan jika ada salah satu Provinsi dimana destinasinya terkena musibah bencana alam mari kita datangi Provinsi tersebut untuk menunjukkan rasa empati terutama setelah pemulihan. Kita harus paham bahwa ada fase-fase tertentu yang kita lalu, yaitu tanggap darurat, pemulihan dan normalisasi,” ujarnya.

Pada saat pemulihan, Dadang mengajak semua pihak untuk datang ke lokasi saat pemulihan. Hal tersebut diyakini Dadang, akan mampu mendongkrak kembali destinasi di wilayah yang terkena musibah.

“Pemerintah sendiri harus memberikan contoh kepada non pemerintah untuk bagaimana strategi pemulihan karena secara tidak langsung kita datang ke wilayah tersebut lalu menginap disana dan lainnya, maka ekonomi disana akan jalan kembali,” ujarnya.

Ia menyebutkan sinergi antara pemangku kepentingan seperti pemerintah, pelaku bisnis, media, akademisi dan juga komunitas sangat penting dalam mengembangkan destinasi.
“Pariwsata sangat sensitif terhadap keamanan, kebersihan, dan ketertiban, jadi tunjukan masing-masing mulai sekarang niatkan daerahnya aman bersih dan tertib.

Yang sudah ada ditata kembali untuk dipromosikan dan yang belum ada, kepada daerah yang mempunyai rencana pengembangan destinasi di wilayah masing-masing, semua dimulai dari perencanaan, rencanakan dengan baik,” katanya.

Sedangkan Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Region I, Kemenpar RI Lokot Ahmad Enda mengatakan selain menjadikan Lampung sebagai tempat penyelenggaraan rakor oleh lima Provinsi, Lampung dinilai menjadi prioritas dari Kemenpar RI. “Karena Lampung menjadi pintu gerbangnya Pulau Sumatera, saya juga sudah tahu banyak di Lampung destinasi nya bagus dan juga lainnya,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Taufik Hidayat mengatakan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo telah membuktikan keseriusan dalam pengembangan pariwisata.

Keseriusan tersebut ditunjukan dengan pembangunan infrastruktur, seperti Jalan Tol Trans Sumatera, Bandara Internasional Radin Inten II, Bandara Taufik Kiemas Airport Pesisir Barat, Gatot Subroto Airport Way Kanan dan Dermaga Eksekutif Bakauheni.

“Atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, saya mengapresiasi dan menyambut baik diselenggarakannya rakor ini, yang merupakan tindak Ianjut dari rakor antara Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Pemerintah Provinsi Banten serta Lampung di Anyer pada bulan Januari 2019, terkait dengan pengembangan Pariwisata pasca Tsunami, sebagai salah satu upaya pemulihan kondisi kepariwisataan (Trauma Healing),” ujar Taufik Hidayat.

Rakor yang diselenggarakan selama dua hari ini oleh Kemenpar melalui Deputi Pengembangan Destinasi Regional I, diikuti oleh seluruh Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota di lima Provinsi di Sumatera yakni Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Lampung.

Taufik menyampaikan bencana tsunami Selat Sunda akibat erupsi Gunung Anak Krakatau beberapa waktu yang Ialu, tak hanya mengakibatkan korban luka-Iuka maupun jiwa, namun juga telah meluluhlantakkan kawasan pesisir, termasuk objek wisata di Provinsi Lampung.

“Tsunami di kawasan pesisir Lampung, terutama di Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, dan Tanggamus, mengakibatkan sarana dan prasarana objek wisata pantai rusak. Terjangan tsunami tersebut membuat wisatawan enggan berkunjung ke Lampung, padahal Lampung memiliki objek wisata bahari yang memukau seperti Pantai Tanjung Setia di Kabupaten Pesisir Barat, Pahawang, Kiluan, Legundi (Pesawaran), dan beberapa objek wisata bahari di sepanjang Teluk Lampung,” katanya.

Untuk membangkitkan kembali pariwisata, sambung Taufik Provinsi Lampung melakukan beberapa Iangkah strategis untuk memulihkan sektor pariwisata pasca tsunami Selat Sunda.

Taufik menyebutkan di antaranya yakni mengkampanyekan pariwisata Lampung melalui sosial media, dan penyelenggaraan Lampung Great Sale dengan menerapkan penawaran paket wisata “hot deals” yang bekerja sama dengan hotel dan restoran.

“Insyallah tanggal 17 Februari ini akan dilakukan bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dibeberapa hotel di Lampung, nanti dilakukan acara hot deals atau semacam promosi diskon menginap,” ujarnya.

Lalu, Provinsi Lampung melakukan kerjasama dengan biro perjalanan wisata dan maskapai penerbangan untuk memberikan harga terbaik dengan tidak menurunkan kualitas pelayanan.
Provinsi Lampung juga melakukan aksi bersih-bersih pantai, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan pariwisata, media dan travelblogger guna membentuk citra pariwisata Lampung yang nyaman untuk berwisata.

“Lampung juga melakukan recovery amenitas, infrastruktur didaerah terdampak termasuk relaksasi sektor keuangan dan pembiayaan untuk industri pariwisata menata sarana dan prasarana destinasi wisata yang terkena dampak tsunami,” katanya.

Apalagi menurut Taufik, Pemprov Lampung menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas unggulan di Provinsi Lampung. Sektor pariwisata memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan, serta memiliki dampak yang lebih luas yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi Lampung. Pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun nusantara sebesar 11,64 juta wisatawan, naik drastis menjadi 13,37 juta wisatawan pada tahun 2018. Lampung juga sekarang sudah mengimbangi Lombok, ini suatu kebanggaan bagi Provinsi Lampung,” katanya.

Dalam melakukan promosi pariwisata, sambung Taufik, Gubernur Lampung terus melakukan promosi di beberapa daerah di Indonesia hingga ke mancanegara.

“Launching branding pariwisata Lampung The Treasure of Sumatera dan perhelatan Business Meeting dilakukan di Bali guna memperkenalkan destinasi wisata Lampung dan menarik masuknya investasi di sektor pariwisata,” ujarnya.

Taufik menyampaikan terimakasih kepada Kemenpar, karena untuk kali pertama Provinsi Lampung dijadikan sebagai tuan rumah penyelenggaraan rakor tersebut.
“Semoga kepercayaan yang diberikan ini, dapat kami jadikan sebagai semangat dan motivasi untuk terus bersama-sama memajukan kepariwisataan di Indonesia umumnya dan Provinsi Lampung khususnya,” katanya. (Humas Prov Lampung)

Apa Kabar Lampung

Akrab, Nanang Ermanto Halal Bihalal Marga Legun Kebandaran Way Urang

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday – Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto didampingi Sekrataris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Thamrin, menghadiri acara silaturahmi dan halalbihalal Marga Legun Kebandaran Way Urang Kalianda, Rabu (10/4/2024).
Bertempat di Lamban Balak Marga Legun, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, halalbihalal dihadiri Pangikhan Sangun Khatu Ya Bandakh II dan putrinya Ruby Chairani Syiffadia yang juga anggota DPR RI terpilih Dapil Lampung 1.

Adapun halalbihalal tersebut bertujuan untuk menjalin silaturahmi dengan saling memaafkan baik antar jajaran pemerintah daerah maupun para tokoh adat Marga Legun.
Bupati Nanang mengatakan, bulan Syawal yang disemarakkan kegiatan halalbihalal merupakan momentum pengingat dan penebus rasa kekhawatiran apabila memiliki kesalahan terhadap orang lain.
“Setelah sebulan menjalani puasa, kita tiba dihari kemenganan Idulfitri dengan silaturahmi dan halalbihalal ini. Harapannya kita dapat kembali suci dan fitri,” ucap Nanang.

Tradisi halalbihalal, yang biasanya menjadi kegiatan tahunan, juga menjadi wadah untuk memperkuat habluminannas, dimana setiap individu diingatkan akan kewajiban saling membantu dan memaafkan.
“Melalui halalbihalal, kita tidak hanya mempererat tali silaturahmi, tetapi juga meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta melakukan muhasabah diri untuk meminimalisir kesalahan,” ujar Nanang. (Kmf/rls)
Continue Reading

Apa Kabar Lampung

THR ANS dan THLS Pemkab Lamsel Cair Hari Ini

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) atau honorer cair hari ini, Rabu (27/3/2024).
Hal itu ditandai penyerahan THR secara simbolis oleh Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto kepada perwakilan ASN dan THLS di Aula Rajabasa, kantor bupati setempat.
Nanang menyampaikan, pemberian THR Idulfitri 1445 Hijriah bagi ASN merupakan amanat yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

Aparatur negara tersebut antara lain, pegawai negeri sipil (PNS) dan calon PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri dan pejabat negara. Namun, tidak untuk tenaga honorer.
“Pemberian tunjangan keagamaan untuk THLS (honorer) merupakan kebijakan dari Pemkab Lampung Selatan dengan melihat kemampuan keuangan daerah,” kata Nanang Ermanto.
Oleh karena itu, Nanang berpesan kepada seluruh pegawai, agar THR Idulfitri 1445 Hijriah dapat dipergunakan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan.
“Ini kewajiban pemerintah daerah yang diharapkan seluruh pegawai. Maka, pemerintah itu harus siap. Alhamdulillah, kita bisa menjalankan amanat Undang-Undang,” ujar Nanang.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan, Wahidin Amin menyampaikan, bahwa THR Idulfitri 1445 Hijriah bagi ASN dan THLS di 53 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sedang dalam proses pencairan.
Wahidin Amin menyebut, besaran THR (Gaji 14) yang diterima oleh ASN sesuai dengan gaji yang diterima pada bulan Maret 2024. Sedangkan, THR untuk THLS sebesar Rp500.000.
“Semua (proses) sudah diserahkan kepada pihak Bank Lampung. Seluruh ASN dan THLS tinggal menunggu payroll,” ujar Wahidin Amin. (Kmf/ko)
Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Pilkada 2024 : Mengacu Aturan MK Nanang Ermanto Berpeluang Bisa Nyalon

Avatar

Published

on

Bandar Lampung, Lampung Today – Tafsir terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XXI/2023 terhadap uji materi Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) makin terang benderang.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Lampung, DR. Yusdianto, SH, MH, menyatakan, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto masih berpeluang kembali maju pada Pilkada 2024.
“Dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 itu disebutkan bahwa satu periode kepala daerah terjadi jika masa jabatan definitifnya melebihi setengah masa jabatan definitif,” kata Yusdianto saat diwawancarai di Lantai 2 Fakultas Hukum Unila, Selasa (26/03/2024).
Sebelumnya ramai menjadi perdebatan, bahwa Nanang Ermanto tidak dapat maju pada Pilkada 2024 sebab dianggap telah dua periode menjabat sebagai Bupati Lampung Selatan.
Menurut Yusdianto, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor : 22/PUU-VII/2009, dalam amar putusannya khususnya pada poin keempat diterangkan; Masa Jabatan Yang Dihitung Satu Periode Adalah Masa Jabatan Yang Telah Menjalani Setengah Masa Jabatan Atau Lebih Dari Setengah Masa Jabatan.
“Kemudian dikuatkan juga oleh putusan MKRI Nomor 67/PUU-XVIII/2020. Artinya, yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah masa jabatan atau lebih,” terang Yusdianto.
Sedangkan Bupati Nanang Ermanto memang secara sah telah dilantik sebagai bupati sebanyak dua kali. Namun usia masa jabatan Nanang Ermanto sebagai Bupati Lampung Selatan definitif hasil Pilkada 2016-2021, tidak sampai setengah masa jabatan kepala daerah.
“Karena Nanang Ermanto sendiri dilantik sebagai Bupati Lampung Selatan definitif oleh Gubernur Lampung, pada 12 Mei 2020. Berarti hanya terhitung selama 9-10 bulan saja,” kata Yusdianto.
Lebih lanjut dia menyampaikan, Nanang Ermanto juga pernah duduk sebagai wakil bupati, dan ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) bupati sekitar 1 tahun 8 bulan, sejak menerima SK pada 3 Agustus 2018.
“Namun jabatan sebagai Plt tidak terhitung masuk hitungan periode, SK mandat diluar konstitusi. Sehingga tidak ada alasan lagi bupati Nanang Ermanto tidak bias mencalonkan diri kembali,” tegas Yusdianto.
Menurutnya hal tersebut sudah cukup menjawab perdebatan pada masyarakat soal isu terkait Nanang Ermanto tidak dapat maju pada Pilkada Lampung Selatan 2024.
“Beliau masih punya hak konstitusi untuk mencalonkan diri dan dicalonkan kembali menjadi Bupati Lampung Selatan pada Pilkada 2024 nanti,” katanya.
Yusdianto menambahkan, Regulasi Pemilihan Umum Kepala Daerah kewenangannya ada pada pemerintah.
“Kita mohon juga kepada KPU untuk cermat dan bijak menanggapi perdebatan ini. Karena KPU juga tidak punya hak dan kepentingan, mereka hanya melaksanakan saja,” ujar Yusdianto.
Diketahui fenomena perdebatan ini tak hanya terjadi di Kabupaten Lampung Selatan tetapi juga terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap bupati Umar Ahmad, dan sejumlah daerah lainnya di Indonesia. (Rls/ko)
Continue Reading

Trending