Connect with us

Apa Kabar Lampung

Lampung Jadi Tuan Rumah Rakor Destinasi Wisata Regional Sumatera

Redaksi LT

Published

on

BANDAR LAMPUNG : Provinsi Lampung menjadi tuan rumah penyelenggaraan rapat koordinasi (Rakor) Pengembangan Destinasi Wisata Regional I Area IV di Wilayah Sumatera Area III dan IV, yang diadakan di Swiss Bellhotel Bandar Lampung, Jumat (8/2/2019).

Sebelumnya rakor ini akan diadakan di Kota Medan, Sumatera Utara. Namun, atas usulan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung Budiharto, bahwa Lampung tepatnya kota Bandar Lampung juga tepat menjadi tempat penyelenggaraan rakor, maka diputuskan Rakor dibagi dua. Lima provinsi di kota Medan dan lima provinsi di Bandar Lampung.

“Saya diprotes oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, beliau langsung menghubungi saya dan beliau berkata bahwa sesuai arahan Menpar, Lampung harus dibantu, jadi diusulkan diselenggarakan di Lampung 10 Provinsi tersebut, dan akhirnya dibagi menjadi dua yakni Kota Medan dan Kota Bandar Lampung. Jadi saya apresiasi kepada Kepala Dinas Pariwisata Lampung karena sudah diusulkan,” ujar Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kemenpar RI, Dadang Rizki Ratman.

Dadang mengapresiasi Gubernur Lampung karena dinilai penuh keseriusan terhadap kemajuan sektor pariwisata. Selain itu, upaya pemulihan objek pariwisata yang terkena bencana tsunami pun cepat.
“Gubernur Lampung terhadap pengembangan sektor pariwisatanya sangat luar biasa sekali,” ujarnya.

Dadang mengatakan tujuan dari Rakor tersebut yakni bagaimana mengembangkan destinasi yang dikerjakan secara bersinergi.

“Saya ingin juga sampaikan kepada lima Provinsi bagaimana mengembangkan destinasi dengan melihat destinasi dari 3A yakni Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas,” katanya.

Terhadap bencana yang menerjang sejumlah wilayah di beberapa Provinsi di Indonesia, Dadang menekankan terhadap Provinsi-Provinsi lainnya untuk bersama-sama mendatangi Provinsi yang terkena musibah untuk diberikan dorongan serta motivasi khususnya dikawasan destinasi.

“Kita niatkan jika ada salah satu Provinsi dimana destinasinya terkena musibah bencana alam mari kita datangi Provinsi tersebut untuk menunjukkan rasa empati terutama setelah pemulihan. Kita harus paham bahwa ada fase-fase tertentu yang kita lalu, yaitu tanggap darurat, pemulihan dan normalisasi,” ujarnya.

Pada saat pemulihan, Dadang mengajak semua pihak untuk datang ke lokasi saat pemulihan. Hal tersebut diyakini Dadang, akan mampu mendongkrak kembali destinasi di wilayah yang terkena musibah.

“Pemerintah sendiri harus memberikan contoh kepada non pemerintah untuk bagaimana strategi pemulihan karena secara tidak langsung kita datang ke wilayah tersebut lalu menginap disana dan lainnya, maka ekonomi disana akan jalan kembali,” ujarnya.

Ia menyebutkan sinergi antara pemangku kepentingan seperti pemerintah, pelaku bisnis, media, akademisi dan juga komunitas sangat penting dalam mengembangkan destinasi.
“Pariwsata sangat sensitif terhadap keamanan, kebersihan, dan ketertiban, jadi tunjukan masing-masing mulai sekarang niatkan daerahnya aman bersih dan tertib.

Yang sudah ada ditata kembali untuk dipromosikan dan yang belum ada, kepada daerah yang mempunyai rencana pengembangan destinasi di wilayah masing-masing, semua dimulai dari perencanaan, rencanakan dengan baik,” katanya.

Sedangkan Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Region I, Kemenpar RI Lokot Ahmad Enda mengatakan selain menjadikan Lampung sebagai tempat penyelenggaraan rakor oleh lima Provinsi, Lampung dinilai menjadi prioritas dari Kemenpar RI. “Karena Lampung menjadi pintu gerbangnya Pulau Sumatera, saya juga sudah tahu banyak di Lampung destinasi nya bagus dan juga lainnya,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Taufik Hidayat mengatakan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo telah membuktikan keseriusan dalam pengembangan pariwisata.

Keseriusan tersebut ditunjukan dengan pembangunan infrastruktur, seperti Jalan Tol Trans Sumatera, Bandara Internasional Radin Inten II, Bandara Taufik Kiemas Airport Pesisir Barat, Gatot Subroto Airport Way Kanan dan Dermaga Eksekutif Bakauheni.

“Atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, saya mengapresiasi dan menyambut baik diselenggarakannya rakor ini, yang merupakan tindak Ianjut dari rakor antara Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Pemerintah Provinsi Banten serta Lampung di Anyer pada bulan Januari 2019, terkait dengan pengembangan Pariwisata pasca Tsunami, sebagai salah satu upaya pemulihan kondisi kepariwisataan (Trauma Healing),” ujar Taufik Hidayat.

Rakor yang diselenggarakan selama dua hari ini oleh Kemenpar melalui Deputi Pengembangan Destinasi Regional I, diikuti oleh seluruh Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota di lima Provinsi di Sumatera yakni Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Lampung.

Taufik menyampaikan bencana tsunami Selat Sunda akibat erupsi Gunung Anak Krakatau beberapa waktu yang Ialu, tak hanya mengakibatkan korban luka-Iuka maupun jiwa, namun juga telah meluluhlantakkan kawasan pesisir, termasuk objek wisata di Provinsi Lampung.

“Tsunami di kawasan pesisir Lampung, terutama di Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, dan Tanggamus, mengakibatkan sarana dan prasarana objek wisata pantai rusak. Terjangan tsunami tersebut membuat wisatawan enggan berkunjung ke Lampung, padahal Lampung memiliki objek wisata bahari yang memukau seperti Pantai Tanjung Setia di Kabupaten Pesisir Barat, Pahawang, Kiluan, Legundi (Pesawaran), dan beberapa objek wisata bahari di sepanjang Teluk Lampung,” katanya.

Untuk membangkitkan kembali pariwisata, sambung Taufik Provinsi Lampung melakukan beberapa Iangkah strategis untuk memulihkan sektor pariwisata pasca tsunami Selat Sunda.

Taufik menyebutkan di antaranya yakni mengkampanyekan pariwisata Lampung melalui sosial media, dan penyelenggaraan Lampung Great Sale dengan menerapkan penawaran paket wisata “hot deals” yang bekerja sama dengan hotel dan restoran.

“Insyallah tanggal 17 Februari ini akan dilakukan bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dibeberapa hotel di Lampung, nanti dilakukan acara hot deals atau semacam promosi diskon menginap,” ujarnya.

Lalu, Provinsi Lampung melakukan kerjasama dengan biro perjalanan wisata dan maskapai penerbangan untuk memberikan harga terbaik dengan tidak menurunkan kualitas pelayanan.
Provinsi Lampung juga melakukan aksi bersih-bersih pantai, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan pariwisata, media dan travelblogger guna membentuk citra pariwisata Lampung yang nyaman untuk berwisata.

“Lampung juga melakukan recovery amenitas, infrastruktur didaerah terdampak termasuk relaksasi sektor keuangan dan pembiayaan untuk industri pariwisata menata sarana dan prasarana destinasi wisata yang terkena dampak tsunami,” katanya.

Apalagi menurut Taufik, Pemprov Lampung menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas unggulan di Provinsi Lampung. Sektor pariwisata memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan, serta memiliki dampak yang lebih luas yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi Lampung. Pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun nusantara sebesar 11,64 juta wisatawan, naik drastis menjadi 13,37 juta wisatawan pada tahun 2018. Lampung juga sekarang sudah mengimbangi Lombok, ini suatu kebanggaan bagi Provinsi Lampung,” katanya.

Dalam melakukan promosi pariwisata, sambung Taufik, Gubernur Lampung terus melakukan promosi di beberapa daerah di Indonesia hingga ke mancanegara.

“Launching branding pariwisata Lampung The Treasure of Sumatera dan perhelatan Business Meeting dilakukan di Bali guna memperkenalkan destinasi wisata Lampung dan menarik masuknya investasi di sektor pariwisata,” ujarnya.

Taufik menyampaikan terimakasih kepada Kemenpar, karena untuk kali pertama Provinsi Lampung dijadikan sebagai tuan rumah penyelenggaraan rakor tersebut.
“Semoga kepercayaan yang diberikan ini, dapat kami jadikan sebagai semangat dan motivasi untuk terus bersama-sama memajukan kepariwisataan di Indonesia umumnya dan Provinsi Lampung khususnya,” katanya. (Humas Prov Lampung)

Apa Kabar Lampung

Tak Terima Gaji 4 Bulan, 232 Kepala Desa Temui Pj Bupati Lampura

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara :Belum cairnya alokasi Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2024 selama 4 bulan membuat 232 Kepala Desa di Lampung Utara Galau.

Hari ini, mereka pun langsung menyambangi Kantor Penjabat Bupati Lampung Utara, Aswarodi guna menyampaikan keluhan tentang penghasilan tetap (SILTAP) dari ADD yang tak kunjung cair.

” Kami mewakili kawan-kawan Kepala Desa dan perangkat datang dan diterima langsung oleh Pj bupati, Sekda dan plt. Kadis PMD, guna mempertanyakan hak kami selalu Kepala Desa dan perangkat selama 4 bulan yang belum terbayarkan,” Ujar Ketua Harian APDESI Lampung Utara, Rudi Setiawan, Jum’at (19/4/2024).

Menurut Rudi, ada 2 poin yang menjadi keluhan para Kepala Desa, diantaranya menuntut pencairan ADD tahun 2024 minimal 2 bulan serta memperhitungkan semuanya, bukan hanya SILTAP dan Tunjangan tapi juga dana Operasional dan semua kegiatan (RT,Kader,KPM) yg sumber dananya dari ADD. Kemudian, menuntut pencairan DBH tahun 2022 dan 2023.

Rudi mengatakan dengan tidak dicairkannya hak-hak Kades dan perangkat desa tersebut akan berimbas pada tersendatnya kegiatan kerja Pemerintah Desa.

” Kami berharap kepada PJ Bupati mohon perhatikan nasib kami, karna para perangkat kami sudah gali lobang tutup lobang untuk memenuhi kebutuhan hari raya dan kebutuhan sehari-hari,” Keluh Rudi.

Sementara itu Plt. Kepala Dinas PMD Lampu Utara Habibi membenarkan perihal adanya audensi antara pengurus apdesi Lampung Utara bersama Pj. Bupati Lampung Utara, Aswarodi, di ruang kerjanya.

Habibi mengatakan bahwa apdes Lampung Utara mempertanyakan dana Alokasi Dana Desa TA 2024 yang belum terbayarkan selama 4 bulan. Ia menambahkan bahwa pemerintah tahun 2024 ini telah menyelesaikan Anggaran ADD tahun 2023 yang memang diselesaikan tahun 2024 ini. Sedangkan untuk TA 2024 pemerintah telah mengalokasikan pembayaran ADD hanya 1 bulan namun pengurus Apdesi meminta 2 bulan dicairkan.

” Pemerintah menawarkan 1 bulan untuk dibayarkan dana ADD karna keterbatasan anggaran, namun nanti jika sudah ada dana pasti pemkab akan membayar sesuai ketentuannya,” Kata Habibi.

” Pemerintah meminta waktu sampai dengan akhir bulan ini mudah-mudahan ada kabar baik bagi para Kepala Desa,” Imbuhnya.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

SILTAP Kades Belum Terbayarkan, Karzuli Ali Minta Pj Bupati Lampura Tunda Lelang Proyek

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara: Praktisi Hukum Karzuli Ali,SH mengkritisi kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Utata yang hingga kini belum mampu melunasi gaji atau penghasilan tetap (SILTAP) para Kepala Desa selama 4 bulan.

Hal ini diungkapkan Karzuli keoada awak media, Jum’at (19/4/2024). Menurutnya, tidak terbayarnya SILTAP para Kades selama kurang lebih 4 bulan, tentu menjadi beban utang Pemerintah dalam APBD Tahun 2024. Semestinya, Pemerintah terlebih dahulu memprioritaskan penyelesaian SILTAP Kades karena ini sudah mau memasuki triwulan kedua.

” Persoalan hak atau gaji Kepala Desa seharusnya didahulukan demi berjalannya roda pemerintahan dari hulu hingga ilir,” Kata Karzuli.

Ia menilai jika hak-hak kepala desa terabaikan maka akan terjadi tindak pidana korupsi didesa, karena para Kades harus memenuhikebutuhan hidupnya sehari hari.

” Seharusnya prioritaskan gaji Kepala Desa dan perangkatnya. Bagaimana mereka mau kerja bagus kalau haknya saja tidak dipikirkan,” Ucap Karzuki.

Anehnya, Kata Karzuli, Pemerintah terkesan menganggap enteng persolan SILTAP Kades ini.Buktinya, Pemerintah malah lebih mendahulukan menggelar proyek – proyek di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dia meminta keoada Penjabat Bupati Lampung Utata, Aswarodi untuk segera dan secepatnya memberi solusi yang terbaik. Karena, Pemerintah Lampung Utara telah keliru menunda SILTAP Kepala Desa.

” Tidak ada regulasiya untuk menunda pembayaran atau luncuran. Sebab, luncuran tidak berlaku untuk SILTAP Kepala Desa dan perangkatnya. Kecuali kegiatan belanja fisik pihak ketiga karena diatur dengan reguluasi. baik pekerjaan proyek yang sudah selesai maupun pekerjaan tertunda,” Ungkap Karzuli.

Karzuli juga meminta Penjabat Bupati Lampung Utara, Aswarodi untuk segera mengambil langkah berani dengan menunda lelang proyek dan lebih mendahulukan penyelesaian SILTAP.

” Mereka (Kepala Desa) dan perangkatnya punya tanggung jawab dirumah untuk menafkahi keluarga dari gaji mereka, jadi saran saya tunda saja dahulu lelang proyek. Bahaya laten di Lampung Utara ini adalah Korupsi, jadi tindak pidana korupsi itu harus di minimalisir,” Tukasnya.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Kades Pengaringan Bagikan BLT DD Dan Hewan Ternak, Camat ; Beri Jempol

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Pemerintah Desa Pengaringan Kecamatan Abung Barat menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa !BLT-DD) tahap pertama dan Hewan Ternak Tahun 2024 dalam Bidang Ketahanan Pangan yang bersumber dari anggaran Dana Desa, Kamis (18/4/2024).

Kegiatan dihadiri langsung Camat Abung Barat, Lampung Utara, Firmansyah, SE.,MM., Kepala Desa Pengaringan, Sarkasi beserta perangkat Desa, Babinsa Serka Hilaludin, Babinkamtibmas Brigadir I Made Ardy Fredyanta, dan pendamping Desa serta masyarakat atau keluarga penerima manfaat (KPM). Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Desa Pengaringan.

Untuk pemberian hewan ternak berupa Sapi jenis Limosin, pemerintah Desa telah menggelontorkan dana sekitar Rp. 144 juta untuk pembelian 12 ekor sapi Limosin jantan dan betina untuk 12 warga Desa Pengaringan. Sedangkan BLT DD selama 3 bulan yang diperuntukkan 50 KPM. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor Desa Pengaringan.

Menurut Kepala Desa Pengaringan, Sarkasi, pembagian hewan ternak sapi kepada masyarakat untuk menunjang ekonomi kerakyatan agar perekonomian masyarakat menjadi lebih baik dalam rangka mendukung pemerintah pusat mengentaskan kemiskinan.

” Untuk sementara ini Sapi Limosin yang baru datang berjumlah tiga (3) ekor, Satu jantan dan dua betina. Persyaratan untuk penerima Sapi harus menyediakan Kandang dan siap bertanggung jawab,” Ucap Sarkasi.

” Saya berharap ini terus bergulir dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Pengaringan,” Imbuhnya.

Sedangkan, untuk BLT DD selama 3 bulan, Sarkasi berharap masyarakat penerima dapat menggunakan bantuan BLT DD sebaiknya.

” Belanjakan sesuai peruntukan dan penggunaanya,” Pesan Sarkasi.

Sementara, Camat Abung Barat, Firmansyah, SE.,MM., menyampaikan apresiasi dan memberikan dua jempol kepada Kepala Desa Pengaringan, Sarkasi dan aparatur desanya yang terus melakukan terobosan dalam memanfaatkan bantuan Pemerintah untuk membangun Kesejahteraan Masyarakatnya dalam mendukung Pengentasan Kemiskinan.

” Pergunakan bantuan hewan ternak dengan baik agar dapat bergulir bantuannya kepada warga yang lain. Semoga Desa Pengaringan dapat menjadi Desa Sentra Ternak, sehingga dapat menjadi percontohan bagi Desa-Desa lain dalam membangun Kesejahteraan Masyarakatnya,” Katanya.

” Dan gunakan BLT DD sebaik-baiknya pada kebutuhan yang diperlukan. Saya baru itungan hari di Kecamatan Abung Barat, saya berpesan untuk masyarakat agar segera lapor kepadanya jika mendapati hal-hal yang tidak benar di Kecamatannya,” Tambahnya.

Prosesi berlangsungnya penyerahan sapi berlangsung sangat mendebarkan. Lantaran salah satu sapi pejantan sempat sedikit tidak tenang alias liar, tidak seperti dua sapi betina yang sudah diturunkan dari mobil pengangkut. Namun, berkat kesigapan sang pembawa sapi dan masyarakat, akhirnya Sapi tersebut dapat dikendalikan tidak berbuat hal-hal yang tidak diinginkan.

Usai kegiatan penyerahan sapi, Adzan Dzuhur pun berkumandang, di salah satu masjid yang tidak jauh dari lokasi penyerahan Sapi Limosin. Kepala Desa Pengaringan, Sarkasi pun langsung mengajak Camat Firmansyah, dan Babinsa Serka Hilaludin dan Brigadir I Made Ardy Fredyanta beserta masyarakat untuk menunaikan sholat Dzuhur berjamaah.

” Ini Rahmat dari Allah SWT, yang memudahkan urusan kita hari ini. Adzan telah tiba, mari kita sholat dlu,” Ajak Sarkasi.

Continue Reading

Trending