Connect with us

Apa Kabar Lampung

Lampung Jadi Tuan Rumah Rakor Destinasi Wisata Regional Sumatera

Redaksi LT

Published

on

BANDAR LAMPUNG : Provinsi Lampung menjadi tuan rumah penyelenggaraan rapat koordinasi (Rakor) Pengembangan Destinasi Wisata Regional I Area IV di Wilayah Sumatera Area III dan IV, yang diadakan di Swiss Bellhotel Bandar Lampung, Jumat (8/2/2019).

Sebelumnya rakor ini akan diadakan di Kota Medan, Sumatera Utara. Namun, atas usulan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung Budiharto, bahwa Lampung tepatnya kota Bandar Lampung juga tepat menjadi tempat penyelenggaraan rakor, maka diputuskan Rakor dibagi dua. Lima provinsi di kota Medan dan lima provinsi di Bandar Lampung.

“Saya diprotes oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, beliau langsung menghubungi saya dan beliau berkata bahwa sesuai arahan Menpar, Lampung harus dibantu, jadi diusulkan diselenggarakan di Lampung 10 Provinsi tersebut, dan akhirnya dibagi menjadi dua yakni Kota Medan dan Kota Bandar Lampung. Jadi saya apresiasi kepada Kepala Dinas Pariwisata Lampung karena sudah diusulkan,” ujar Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kemenpar RI, Dadang Rizki Ratman.

Dadang mengapresiasi Gubernur Lampung karena dinilai penuh keseriusan terhadap kemajuan sektor pariwisata. Selain itu, upaya pemulihan objek pariwisata yang terkena bencana tsunami pun cepat.
“Gubernur Lampung terhadap pengembangan sektor pariwisatanya sangat luar biasa sekali,” ujarnya.

Dadang mengatakan tujuan dari Rakor tersebut yakni bagaimana mengembangkan destinasi yang dikerjakan secara bersinergi.

“Saya ingin juga sampaikan kepada lima Provinsi bagaimana mengembangkan destinasi dengan melihat destinasi dari 3A yakni Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas,” katanya.

Terhadap bencana yang menerjang sejumlah wilayah di beberapa Provinsi di Indonesia, Dadang menekankan terhadap Provinsi-Provinsi lainnya untuk bersama-sama mendatangi Provinsi yang terkena musibah untuk diberikan dorongan serta motivasi khususnya dikawasan destinasi.

“Kita niatkan jika ada salah satu Provinsi dimana destinasinya terkena musibah bencana alam mari kita datangi Provinsi tersebut untuk menunjukkan rasa empati terutama setelah pemulihan. Kita harus paham bahwa ada fase-fase tertentu yang kita lalu, yaitu tanggap darurat, pemulihan dan normalisasi,” ujarnya.

Pada saat pemulihan, Dadang mengajak semua pihak untuk datang ke lokasi saat pemulihan. Hal tersebut diyakini Dadang, akan mampu mendongkrak kembali destinasi di wilayah yang terkena musibah.

“Pemerintah sendiri harus memberikan contoh kepada non pemerintah untuk bagaimana strategi pemulihan karena secara tidak langsung kita datang ke wilayah tersebut lalu menginap disana dan lainnya, maka ekonomi disana akan jalan kembali,” ujarnya.

Ia menyebutkan sinergi antara pemangku kepentingan seperti pemerintah, pelaku bisnis, media, akademisi dan juga komunitas sangat penting dalam mengembangkan destinasi.
“Pariwsata sangat sensitif terhadap keamanan, kebersihan, dan ketertiban, jadi tunjukan masing-masing mulai sekarang niatkan daerahnya aman bersih dan tertib.

Yang sudah ada ditata kembali untuk dipromosikan dan yang belum ada, kepada daerah yang mempunyai rencana pengembangan destinasi di wilayah masing-masing, semua dimulai dari perencanaan, rencanakan dengan baik,” katanya.

Sedangkan Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Region I, Kemenpar RI Lokot Ahmad Enda mengatakan selain menjadikan Lampung sebagai tempat penyelenggaraan rakor oleh lima Provinsi, Lampung dinilai menjadi prioritas dari Kemenpar RI. “Karena Lampung menjadi pintu gerbangnya Pulau Sumatera, saya juga sudah tahu banyak di Lampung destinasi nya bagus dan juga lainnya,” tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Taufik Hidayat mengatakan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo telah membuktikan keseriusan dalam pengembangan pariwisata.

Keseriusan tersebut ditunjukan dengan pembangunan infrastruktur, seperti Jalan Tol Trans Sumatera, Bandara Internasional Radin Inten II, Bandara Taufik Kiemas Airport Pesisir Barat, Gatot Subroto Airport Way Kanan dan Dermaga Eksekutif Bakauheni.

“Atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, saya mengapresiasi dan menyambut baik diselenggarakannya rakor ini, yang merupakan tindak Ianjut dari rakor antara Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dan Pemerintah Provinsi Banten serta Lampung di Anyer pada bulan Januari 2019, terkait dengan pengembangan Pariwisata pasca Tsunami, sebagai salah satu upaya pemulihan kondisi kepariwisataan (Trauma Healing),” ujar Taufik Hidayat.

Rakor yang diselenggarakan selama dua hari ini oleh Kemenpar melalui Deputi Pengembangan Destinasi Regional I, diikuti oleh seluruh Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota di lima Provinsi di Sumatera yakni Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Lampung.

Taufik menyampaikan bencana tsunami Selat Sunda akibat erupsi Gunung Anak Krakatau beberapa waktu yang Ialu, tak hanya mengakibatkan korban luka-Iuka maupun jiwa, namun juga telah meluluhlantakkan kawasan pesisir, termasuk objek wisata di Provinsi Lampung.

“Tsunami di kawasan pesisir Lampung, terutama di Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, dan Tanggamus, mengakibatkan sarana dan prasarana objek wisata pantai rusak. Terjangan tsunami tersebut membuat wisatawan enggan berkunjung ke Lampung, padahal Lampung memiliki objek wisata bahari yang memukau seperti Pantai Tanjung Setia di Kabupaten Pesisir Barat, Pahawang, Kiluan, Legundi (Pesawaran), dan beberapa objek wisata bahari di sepanjang Teluk Lampung,” katanya.

Untuk membangkitkan kembali pariwisata, sambung Taufik Provinsi Lampung melakukan beberapa Iangkah strategis untuk memulihkan sektor pariwisata pasca tsunami Selat Sunda.

Taufik menyebutkan di antaranya yakni mengkampanyekan pariwisata Lampung melalui sosial media, dan penyelenggaraan Lampung Great Sale dengan menerapkan penawaran paket wisata “hot deals” yang bekerja sama dengan hotel dan restoran.

“Insyallah tanggal 17 Februari ini akan dilakukan bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dibeberapa hotel di Lampung, nanti dilakukan acara hot deals atau semacam promosi diskon menginap,” ujarnya.

Lalu, Provinsi Lampung melakukan kerjasama dengan biro perjalanan wisata dan maskapai penerbangan untuk memberikan harga terbaik dengan tidak menurunkan kualitas pelayanan.
Provinsi Lampung juga melakukan aksi bersih-bersih pantai, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan pariwisata, media dan travelblogger guna membentuk citra pariwisata Lampung yang nyaman untuk berwisata.

“Lampung juga melakukan recovery amenitas, infrastruktur didaerah terdampak termasuk relaksasi sektor keuangan dan pembiayaan untuk industri pariwisata menata sarana dan prasarana destinasi wisata yang terkena dampak tsunami,” katanya.

Apalagi menurut Taufik, Pemprov Lampung menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas unggulan di Provinsi Lampung. Sektor pariwisata memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan, serta memiliki dampak yang lebih luas yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi Lampung. Pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun nusantara sebesar 11,64 juta wisatawan, naik drastis menjadi 13,37 juta wisatawan pada tahun 2018. Lampung juga sekarang sudah mengimbangi Lombok, ini suatu kebanggaan bagi Provinsi Lampung,” katanya.

Dalam melakukan promosi pariwisata, sambung Taufik, Gubernur Lampung terus melakukan promosi di beberapa daerah di Indonesia hingga ke mancanegara.

“Launching branding pariwisata Lampung The Treasure of Sumatera dan perhelatan Business Meeting dilakukan di Bali guna memperkenalkan destinasi wisata Lampung dan menarik masuknya investasi di sektor pariwisata,” ujarnya.

Taufik menyampaikan terimakasih kepada Kemenpar, karena untuk kali pertama Provinsi Lampung dijadikan sebagai tuan rumah penyelenggaraan rakor tersebut.
“Semoga kepercayaan yang diberikan ini, dapat kami jadikan sebagai semangat dan motivasi untuk terus bersama-sama memajukan kepariwisataan di Indonesia umumnya dan Provinsi Lampung khususnya,” katanya. (Humas Prov Lampung)

Apa Kabar Lampung

Animo Masyarakat Lihat Lelang Barang Di Kejari Lampura

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Usai diumumkannya Lelang Barang Rampasan Negara Oleh Kejaksaan Negeri Lampung Utara di media massa, masyarakat mulai melirik barang-barang yang bakal dilelang.

Animo masyarakat yang begitu tinggi untuk sekedar melihat barang-barang yang akan dilelang, nampak terlihat di Halaman Kantor Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Jalan Alamsyah Ratu Prawira Negara No.13 Kelapa Tujuh.

Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Farid Rumdhana, SH.,MH., melalui kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Guntoro Janjang Saptodie, SH, MH, mengatakan, setelah diumumkan di media massa masyarakat mulai berdatangan ke Kantor Kejaksaan. Mereka secara langsung melihat kondisi fisik barang-barang yang akan dilelang.

” Ya, tadi juga kita menemani masyarakat yang ingin melihat kondisi fisik kendaraan yang akan kita lelang,” Ucapnya di Halaman Kantor Kejaksaan, Senin (27/11/2023).

Disampaikannya, untuk jumlah kendaraan yang akan dilelang berjumlah 25 unit dan dibuka pada Rabu 29 November 2023.

Berikut barang-barang yang akan dilelang : 1. satu Unit Kendaraan Roda Empat Merek Mitsubishi Tipe T120SS, dengan Nomor Polisi BE 9435 DQ, 2. 1 Unit Kendaraan Minibus Merk Isuzu Phanter warna hitam, Nomor Polisi BE 1098 RX, 3. 1 (satu) Unit Mobil Panther Warna Biru Metalik dengan Nomor Polisi BE 2153 JD.

1 (satu) Unit Daihatsu Grand Max Warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 8087 KX, 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda 70 Warna Merah. 1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo 1612 Warna Putih dengan Nomor Imei : 865228032845613.

1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Warna Hijau. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Sporty Warna Hijau dengan Nomor Polisi BE 2381 KE. 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda CB 150 R dengan Nomor Polisi BE 3934 IM.

1 (satu) Buah Helm Merek GM. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Trondol Warna Hitam, tanpa Nomor Polisi. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio sporty warna biru nopol BN 6478 ME. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Merah hitam nopol BE 6649 JU.

1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki merk Smash warna hitam nopol BE 3533 KV. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Merah. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam body trondol tanpa plat. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam list merah. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo trondol warna hitam.

1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam BE 8173 JV. 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna hitam No Pol. BE 6186 MW . 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Tanpa Nopol Nosin :JM81E1038999 Noka :MH1JM8110LK0386987 warna Biru Putih. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah Tahun 2011 Nopol B 3267 FER, 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha warna hitam kombinasi silver tanpa Plat Dan 1 (satu) lembar STNK Nomor Registrasi BE 3577 KS.

1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna merah BE 4317 JA. 1 (satu) Unit sepeda motor Supra Fit warna hitam dengan kondisi trondol. 1 (satu) Unit sepeda motor warna hitam (bodi trondol). 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa Nomor Polisi.

Untuk penawaran lelang diajukan melalui alamat domain www.lelang.go.id sejak tanggal pengumuman.

Scroll ke bawah lihat iklan lLelang Barang Rampasan Negara.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Mantan Kades Di Lampura Di Zalimi, Perjuangkan Keadilan dan Haknya

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Perjuangan untuk mendapatkan hak dan keadilan terus dilakukan Nandang Zaily, mantan Kepala Desa Sabuk Empat Kecamatan Abung Kunang, Kabupaten Lampung Utara.,

Nandang menjabat Kepala Desa Sabuk Empat sejak Tahun 2006 hingga menjelang akhir Tahun 2021. Kepercayaan tinggi masyarakat Desa Sabuk Empat terhadap Nandang menghantarkannya memimpin Desa Sabuk Empat selama 15 tahun. Hal ini tentu berkat tangan dinginnya serta jiwa sosial yang dimiliki Nandang. Dibawah kepemimpinannya, Desa Sabuk Empat meraih penghargaan Desa Sadar Hukum di Tahun 2018 dari Kemenkumham. Penghargaan diberikan atas pembinaan dan pengarahan Bupati Lampung Utara dan juga peran serta masyarakat desa dalam bentuk kesadaran dan kepedulian akan hukum dan menurunnya tingkat kriminalitas. Penghargaan tersebut diserahkan dalam Acara Penanda tanganan Nota Kesepahaman, Peresmian Desa Sadar Hukum dan Pengukuhan Duta HAM serta Pengarahan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Rabu, 12 September 2018.

Nandang Zaily pun dikenal ringan tangan terhadap warganya yang sedang mengalami kesulitan atau kesusahan serta membutuhkan pertolongan. Bahkan, dirinya rela merogoh kocek kantong sendiri untuk kemajuan desanya.

Namun, peristiwa yang tak disangka-sangka pun terjadi, usai Nandang meletakkan jabatan Kepala Desa jelang akhir tahun 2021. Dimana, Kepala Desa terpilih Desa Sabuk Empat, Anita tanpa sebab mengusir sang mantan Kepala Desa dari Desa yang telah membesarkannya.

Pengusiran dirinya dan keluarga tentu membuatnya tak habis pikir, apa yang menjadi alasan Kades Sabuk Empat melakukan hal tersebut.

” Pengusiran itu melalui Surat yang diteken Bu Kades Anita, Saya terima surat pengusiran itu yang diantar oleh anak gadis salah satu warga pada pagi hari. Apa saya dan keluarga lakukan perbuatan tercela, apa saya warga asing yang dideportasi,” Katanya sembari berkelakar.

Babak baru perseteruan Nandang dan Kades Sabuk Empat, Anita pun semakin terus berlanjut. Mantan Kepala Desa Sabuk Empat minta aset yang merupakan inisiatif dan kebijakan pribadi semasa dirinya menjabat dikembalikan. Aset- aset itu berupa, 1 unit running teks, 1 set kursi meubel, 1 buah kipas angin, 1 unit AC, 10 titik lampu jalan, 1 buah parabola, 1 unit wifi dan 2 batang pohon bonsai.

Permintaan itu telah disampaikan Nandang Zaily mantan Kepala Desa Sabuk Empat kepada aparatur pemerintah desa setempat yang saat ini dipimpin oleh Anita.

“Saya sudah minta dengan baik-baik, aset itu milik saya. Karena itu memakai uang pribadi saya belinya,” Ucap Nandang Zaily pada, Senin (27/11/2023).

Dijelaskan Nandang, permintaan aset yang telah diajukannya bertepuk sebelah tangan. Menurutnya, Kepala Desa Sabuk Empat, Anita meminta dirinya membuktikan jika itu memang miliknya.

“ Waktu itu, (Anita) minta dibuktikan kalau itu aset-aset milik pribadi saya, Kan bisa dilihat dalam APBDesnya, ada nggak aset-aset itu didalamnya. Kita lihat APBDesnya, kita buka bareng-bareng. Kalau enggak ada artinya itu sudah jelas bukan menggunakan anggaran dana milik desa,” Ketusnya.

Persoalan ini, menurut Nandang, pernah ditengahi oleh Camat Abung Kunang, Juni Riardi, bahkqn berita acara tentang aset yang merupakan inisiatif dan kebijakannya sudah dibuat.

” Namun, hingga saat ini Kepala Desa (Anita) itu masih menahan aset-aset miliknya. Saya sekarang ini, minta aset-aset itu dipulangkan. Waktu saya datang sendiri ke Kantor Desa untuk minta aset-aset tersebut, tapi sekarang saya minta aset-aset itu di pulangkan, dipulangkan titik,” Ucapnya dengan nada kesal.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

WA Kajari Lampura Di Hacker, Masyarakat Diharap Hati-Hati

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Mohamad Farid Rumdhana, SH.,MH., terkena hack setelah membuka pesan undangan berbentuk APK di ponsel miliknya.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Guntoro Janjang Saptodie, SH, MH, mewakili Farid Rumdhana, mengungkapkan, peristiwa itu diketahui Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lampung Utara Mohamad Farid Rumdana, SH, MH, pada, Jum’at 24 November 2023 sore. Saat itu membuka salah satu pesan di aplikasi WhatsApp (WA) dengan kode APK yang dilakukan oleh hacker.

” Selain data pribadi yang ada di aplikasi WhatsApp Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara yang hilang, juga turut hilang galeri poto-poto. Bahkan aplikasi WhatsAppnya tidak bisa diakses,” Ungkapnya, Senin (27/11/2023).

Sebagai langkah awal atas peristiwa itu, menurut Guntoro, pihaknya sudah melaporkan secara lisan dengan kepolisian dan memberitahukan melalui akun media sosial milik Kejaksaan Negeri Lampung Utara melalui akun Instagram dan melapor kepada unsur pimpinan di korps Adhyaksa.

Diterangkannya, upaya hukum itu dilakukan guna mengantisipasi jika aplikasi WhatsApp atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara itu dipergunakan oleh pelaku yang mengakibatkan kerugian baik atas nama pribadi dan institusinya.

” Kepada masyarakat agar berhati-hati jika menerima telepon atau chat WhatsApp yang mengatas namakan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara,” Kata Guntoro.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat dan jajaran Korps Adhyaksa di Lampung Utara ketika menerima undangan APK di aplikasi WhatsApp untuk menghiraukan undangan tersebut.

Peristiwa kena hacknya aplikasi WhatsApp Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Farid Rumdhana cukup mengejutkan. Karena, baru ini orang nomor satu di Korps Adhyaksa Lampung Utara dihack orang.

Diketahui, sejak menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Farid Rumdhana banyak melakukan terobosan-terobosan bahkan ketegasannya dalam penegakan hukum membuat banyak pihak ‘panas dingin’.

Lalu, dengan dihacknya aplikasi WhatsApp Kajari Lampura, apakah merupakan salah satu upaya perlawanan dari pihak-pihak yang tidak menyukai sepak terjang Farid Rumdhana dalam penegakan hukumApli?

Continue Reading

Trending