Connect with us

Apa Kabar Lampung

Gubernur Ridho Sambut Baik KUR Peternakan

Redaksi LT

Published

on

BANDAR LAMPUNG : Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menyambut baik disalurkannya Kredit Usaha Rakyat (KUR) Peternakan Rakyat dan optimistis Provinsi Lampung akan menjadi Lumbung Pangan Nasional bahkan hingga tingkatan dunia.

Ungkapan Gubernur itu disampaikan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Lampung Taufik Hidayat pada saat memberi sambutan dalam acara Penyaluran KUR Peternakan Rakyat, di Kantor BRI Cabang Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah, Sabtu (9/2/2019).

“Dengan banyaknya potensi dan komoditas unggulan yang dimiliki Provinsi Lampung di bidang peternakan, kita mampu menjadi lumbung pangan nasional bahkan dunia,” ujar Taufik.

Taufik menjelaskan program penyaluran KUR bagi para peternak tersebut akan menopang keberhasilan peternak dalam mengembangkan usaha agribisnis peternakannya melalui penerimaan bantuan akses permodalan dan pembiayaan KUR peternakan rakyat.

“Saya yakin dan optimistis bahwa program ini akan sangat bermanfaat dan berhasil karena didukung semua stake holder peternakan, penyuluh, petugas lapangan dan Inseminator di seluruh kabupaten/kota, serta kalangan lembaga keuangan,” ujarnya.

Keberhasilan pengembangan usaha agribisnis peternakan ini, lanjut Taufik, dicirikan dengan peningkatan populasi ternak.

Taufik juga menjelaskan, saat ini Lampung memiliki potensi sumberdaya yang sangat besar untuk pengembangan ternak sapi, kambing, kerbau dan ayam. Sebab, Lampung memiliki sumberdaya pakan berlimpah serta peternak yang terampil yang didukung dengan beberapa perusahaan budidaya sapi yang sudah berkembang.

“Berdasarkan analisis teknis paling tidak Lampung mampu menampung ternak sapi sampai 3,4 juta ekor. Jumlah populasi sapi di Provinsi Lampung pada tahun 2017 sebanyak 665.244 ekor, dengan jumlah sapi betina sebanyak 317.272 ekor. Sehingga masih tersedia sumberdaya yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan populasi sapi di Lampung,” papar Taufik.

Sementara itu, Kemenko Perekonomian Republik Indonesia Darmin Nasution, yang diwakili Asisten Deputi Bidang Peternakan dan Perikanan Kemenko Perekonomian RI Jafi Alzagladi menjelaskan program KUR merupakan program yang diperuntukkan mengatasi kendala akses pembiayaan UMKM baik kepada Lembaga perbankan maupun Lembaga non perbankan.

“Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kapasitas daya saing usaha UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja,” jelasnya.

Menurut Jafi, total penyaluran KUR Peternakan Rakyat sebesar Rp 35,7 miliar yang diberikan kepada 1354 debitur. “Kabupaten Malang sebesar Rp 4,1 miliar kepada 30 debitur, Kabupaten Magelang sebesar Rp 4,5 miliar kepada 150 debitur, Kabupaten Garut sebesar Rp 13,86 miliar kepada 176 debitur, Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp 3,4 miliar kepada 120 debitur, Kabupaten Sumba Timur sebesar Rp 2,1 miliar kepada 13 debitur, dan Kabupaten Sinjai sebesar Rp 10,5 miliar kepada 94 debitur,” tuturnya.

Jafi juga berharap agar KUR dapat dipergunakan sebaik-baiknya oleh para peternak, Tidak lupa Jafi juga berikan apresiasi dan terimakasih kepada para pihak dari Kementerian/Lembaga Teknis, Pemerintah Daerah, seluruh Penyalur dan Penjamin KUR, serta seluruh stakeholder terkait yang telah berpartisipasi aktif dalam program KUR tersebut. (Humas Prov Lampung)

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Apa Kabar Lampung

Merasa Dirugikan Oleh Putusan Bawaslu, Agus Siap Laporkan Bawaslu ke DKPP

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Berkaitan dengan hasil sidang pemberkasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Timur yang di putuskan belum lama ini, salah satu Anggota DPRD setempat siap menggugat Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyenggara Pemilu (DKPP).

Demikian ditegaskan Agus, Selasa siang (25/06/19), salah satu pihak terkait yang menjadi obyek putusan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menganulir calon legislatif dari Partai Gerindra atas nama Agus Daerah Pemilihan 4 nomor urut 4.

Menurutnya, hingga putusan sidang pada Bawaslu, dirinya sebagai pihak terkait belum pernah menerima pemberitahuan, baik surat ataupun lisan, Bawaslu bahkan KPU sebagai terlapor tidak juga menyampaikan informasi perihal proses laporan dari pihak Partai Gerindra tersebut.

“Saya sampai hari ini belum menerima surat atau pemberitahuan perihal putusan Bawaslu yang konon katanya menganulir pencalonan saya, dan jika itu benar maka saya akan lapor ke DKPP,”jelasnya.

Di sisi lain, Amir Faisol salah satu pelapor dalam perkara tersebut, mengaku perihal laporan pada Bawaslu adalah dugaan pelanggaran Administrasi oleh KPU Lamtim selaku penyelenggara pemilu, dan bukan melaporkan caleg.

“Memang kalau administrasi Agus pada KPU itu bukan saya yang melaporkanya, tetapi persoalanya sama, yaitu proses dugaan pelanggaran Administrasi oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu, dan yang kami laporkan itu penyelenggara pemilu (KPU Red), bukan caleg sebagai peserta pemilu,” ujar Amir Faisol.

Karenanya, tambah Amir, KPU sebagai penyelenggara yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran administrasi terhadap berkas beberapa Bakal Calon (Balon) yang ditetapkan menjadi Calon legislatif.

“Jadi menurut saya, untuk menghadirkan atau pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait (Caleg Red) itu merupakan kewenangan KPU, bukan Bawaslu, karena kami melaporkan KPU, bukan caleg,”kata Amir

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Gubernur Arinal Bahas Jalur Short Cut Kereta Api Bandar Lampung – Bakauheni

Redaksi LT

Published

on

JAKARTA : Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membahas pengembangan moda transportasi darat, laut dan udara di Provinsi Lampung dengan Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi, di Kantor Kementerian Perhubungan RI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

Menurut Gubernur Arinal, melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Fahrizal Darminto, untuk transportasi darat, salah satunya dibahas pembangunan jalur shortcut kereta api batu bara jalur Sabah Balau – Pelabuhan Panjang.

Dengan jalur shortcut ini, nantinya kereta api batu bara tidak lagi melewati jalur dalam kota.
“Dengan adanya kereta api shortcut, jadi tidak akan lewati Kota Bandar Lampung lagi,” kata Fahrizal.

Fahrizal menjelaskan, ke depannya target angkutan batu bara bisa mencapai 30 juta ton/tahun. “Untuk tahap awal, sedang disusun perencanaan untuk pembebasan lahan,” ujarnya.

Fahrizal menyebutkan bahwa Menhub mendorong dibangun trase kereta api sampai ke Pelabuhan Bakauheni
“Nantinya jangka panjangnya jalur ini sampai ke Pelabuhan Bakauheni dan digunakan sebagai kereta umum. Ini akan menjadi jalur kereta api Sumatera nantinya,” katanya

Untuk pengembangan infrastruktur darat lainnya adalah Terminal Rajabasa, yang akan dikembangkan sekelas dengan Bandara.
“Jadi nantinya Terminal Rajabasa itu sekelas terminal di bandara, kira-kira begitu,” kata Fahrizal.

Gubernur Arinal dan Menhub juga membahas pengembangan moda transportasi laut dengan mengembangkan Pelabuhan Panjang.

Pengembangan Pelabuhan ini nantinya akan menjadi pelabuhan world class dan sebagai jalur pertumbuhan perekonomian Lampung.
“Sehingga pelabuhan kita lebih banyak berperan untuk ekspor dan impor,” kata Fahrizal

Sedangkan sebagai bentuk keseriusan pengembangan moda transportasi udara Gubernur Arinal membicarakan pengembangan Bandara Radin Inten II yang sebelumnya dikelola oleh Kementrian Perhubungan kini dialihkan kepada Angkasa Pura II.

“Menhub juga mendorong untuk pengembangan Bandara dengan melibatkan Angkasa Pura II untuk mengelola itu,” ujar Fahrizal.

Fahrizal menuturkan bahwa Gubernur Arinal meyakini konsistensinya memperbaiki infrastuktur transportasi tersebut untuk mewujudkan konektivitas dan mendorong perkembangan perekonomian Lampung yang pesat.(Humas Prov)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Kepala BPKAD Lampura : Gaji CPNS Segera Cair

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Desyadi, memastikan pembayaran gaji Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diangkat melalui jalur tes terbuka beberapa waktu lalu.

” Kita siap bayar Gaji bulan April mereka (CPNS). Tentu, mereka harus melampirkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SMPT) sesuai peraturan yang ada,” ungkapnya, usai pertemuan bersama dengan perwakilan CPNS di kantor BKPSDM Lampung Utara, Selasa (25/6/2019).

Ia menjelaskan, belum dibayarkannya gaji CPNS ini, karena Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) CPNS belum diserahkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

” Data SPMT itu yang jadi acuan pembayaran, sesuai aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor : K 28-30/V 235-6/06 perihal penetapan Surat Keputusan pengangkatan CPNS dari tenaga hononer yang mendahului penetapan NIP CPNS tertanggal 2 Agustus 2010, gaji akan dibayarkan jika CPNS telah melaksanakan tugas sesuai SPMT,” ucap Desyadi.

Namun, terus dia, CPNS juga harus memahami, meski telah mengantongi SPMT, dan dibayarkan di bulan berjalan SPMT itu dibuat pada tangg‎al 1.

” Di luar tanggal itu, gaji mereka akan dibayarkan pada bulan berikutnya. SPMT yang dibuat di luar tanggal 1 tidak dapat dibayarkan di bulan berjalan, tapi dibayarkan pada bulan berikutnya,” Kata pria berkacamata ini.

‎Desyadi lalu menyarankan kepada para CPNS untuk segera mengumpulkan SPMT. Agar, pihaknya dapat segera memilah mana saja CPNS yang memenuhi persyaratan untuk menerima gaji susulan tersebut.

” Setelah SPMT itu kami terima dan dinyatakan sesuai aturan, kami akan segera salurkan gaji mereka,” tukasnya

Reporter : Alex
Editor : Red

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: