Connect with us

Apa Kabar Lampung

Dewan Pesibar Kunker Ke Tiga Kantor Kementrian

Published

on

Pesisir Barat : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) melalui Komisi I, II, dan III, menggelar kunjungan kerja (kunker) ke tiga kementrian sekaligus.

Masing-masing komisi, mulai dari Komisi I menggelar kunker ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB) untuk membahas pelaksanaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), yang disambut langsung oleh Kasubbag Persuratan Kemen PAN RB, Gunawan, A.Md.

Dalam kunker itu, Komisi I memfokuskan pembahasan terkait mekanisme penerimaan P3K di Pesibar, mengingat Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pesibar terlambat dalam menerima surat terkait penerimaan P3K dari Kementrian.

Menurut Ketua Komisi I, Elizawati bahwa sejak Tahun 2004 Kategori 2 (K2) yang masuk dalam tenaga honorer Pesibar, statusnya masih masuk dalam database kabupaten induk yakni Lampung Barat (Lambar). Kondisi tersebut berdampak terhadap Pesibar tidak bisa melakukan penerimaan P3K Tahun 2019. “Bukan berarti kondisi itu tanpa ada solusi, misalnya database dimaksud segera dipindahkan dalam database Pesibar,” ungkap Eliza.

Pihaknya juga menyinggung ihwal gaji yang dibebankan ke APBD Pesibar. Sebagai DOB, kondisi itu juga diyakini memberatkan Pesibar yang baru merintis pembangunan daerah.

“Pemkab Pesibar seperti nya belum mampu untuk menanggung beban gaji itu, karena akan cukup memberatkan APBD,” tambah anggota Komisi I, Ali Yudiem.

Meski begitu, Komisi I juga mengapresiasi keseriusan Pemkab Pesibar dalam upaya penerimaan P3K, yang harus diberikan solusi terbaik dari pemerintah.

Selanjutnya Komisi II melaksanakan Kunker ke Kementrian Koperasi dan UKM dalam rangka konsultasi dan sharing mengenai dana bantuan dan hibah bidang koperasi dan UKM yang disambut oleh jajaran asisten deputi dan staf deputi.

Sementara Komisi III melaksanakan kunker ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam rangka konsultasi tentang penyaluran dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) di Pesibar. Rombongan Komisi II disambut langsung oleh Nani Sukriswandari dan Wahyudi dari Dirjen Pembinaan SMP.

Dalam penjelasannya Dirjen Pembangunan SMP memaparkan bahwa dana BOS terbagi menjadi tiga dan disalurkan empat bulan sekali oleh pusat ke provinsi yang langsung diteruskan ke sekolah penerima bantuan.

Laporan penggunaan dana BOS harus dilaporkan di dua kementrian yakni Kemendikbud dan Kementrian Keuangan (Kemenkeu), yang jika tidak sama bisa berdampak terhadap terlambatnya proses pencairan dana BOS. Saat ini Kemendikbud tidak lagi melaksanakan pencetakan buku untuk dibagikan disetiap sekolah, dan keberadaan dana BOS dimaksudkan untuk mempermudah kebutuhan para pelajar. Dana BOS sendiri melibatkan tiga kementrian sekaligus yakni Kemenkeu sebagai pemasok dana, Kemendikbud sebagai pemberi panduan penggunaan dana BOS, dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pembuat aturan dalam penggunaan dana BOS.

Perlu diketahui beberapa item yang bisa digunakan untuk dana BOS yaitu perpustakaan, penerimaan siswa baru, extra kurikuler, seluruh ujian, ujian profesi guru, pembelian alat pelajar. Selain itu honorer guru, dan pembangunan sekolah, serta untuk sarana dan prasarana dan termasuk pembuatan toilet.

Fungsi DPRD yang salahsatunya tugas pengawasan untuk mengawasi penyaluran dana BOS, jika menemukan temuan dalam penyalurannya bisa langsung dilaporkan ke pihak yang menangani.

Pada prinsipnya dana BOS tetap masuk dalam APBD yang ada di Disdikbud, karenanya eksekutif dan legislatif diminta untuk mengawasi pengaluran dana tersebut. Besaran dana BOS untuk anak SD sebesar Rp800 ribu persiswa setiap tahunnya dan SMP sebesar Rp1 juta persiswa setiap tahun yang secara keseluruhan dibagikan per triwulan.

Reporter : Indra
Editor : Red

Apa Kabar Lampung

DPRD Sahkan Tatib Pilwabup Lampura, Budi Tunggu Usulan Parpol Pengusung

Published

on

By

Lampung Utara : Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPRD tentang Pemilihan Wakil Bupati Lampung Utara yang telah dinanti-nanti banyak pihak akhirnya resmi disahkan.

Ketua DPRD Lampung Utara, Romli memimpin langsung jalannya sidang paripurna internal tersebut dengan dihadiri 34 anggota DPRD.

” Hari ini Peraturan Tata Tertib Pilwabup sudah disahkan. Selanjutnya, pimpinan DPRD dan fraksi-fraksi masih akan membahas langkah-langkah lainnya usai disahkannya tatib ini,” Ucapnya, Rabu (22/9/2021).

Pembahasan lainnya ini, menurut Romli, agar langkah yang diambil dalam prosesi pemilihan Wakil Bupati Lampura sisa masa jabatan periode 2019-2024 benar – benar sesuai aturan. Nantinya, mereka akan membahas apakah panitia pemilihan wakil bupati akan dibentuk sebelum atau setelah adanya dua nama bakal calon wakil bupati. Kedua pilihan tersebut merupakan pilihan yang memerlukan pembahasan yang matang sebelum diputuskan.

” Setiap kebijakan yang diambil harus sesuai aturan. Jadi, kami harus benar-benar cermat dan telitilah. Ini kan (pemilihan Wakil Bupati Lampura) hajat besar kita semua,” Ujarnya.

Sementara, Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, ketika menyikapi telah disahkan tatib DPRD tentang pemilihan Wakil Bupati Lampung Utara, mengatakan, dirinya akan segera menyampaikan dua nama bakal calon wakil bupati pada lembaga legislatif setelah usulan dua nama itu diterimanya dari empat partai politik pengusungnya (Partai Nasdem, Gerindra, PKS dan PAN).

” Bupati hanya bersifat meneruskan usulan yang masuk, sedangkan yang menggodok dua nama itu ranahnya partai politik. Saya sudah berkomunikasi dengan partai politik. Tinggal menerima usulan saja dari mereka,” Tukasnya.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Wabup Tuba Barat Buka Pemanduan Bakat Olahraga (Talent Scouting)

Published

on

Tulang Bawang Barat : Wakil Bupati kabupaten TubabaFauzi Hasan SE.MM.membuka Pemanduan Bakat Olahraga (Talent Scouting)

Kegiatan tersebut di laksanakan pada tanggal 21 dan 22 September 2021, di GOR ZA Pagar Alam, Tiyuh Kagungan Ratu Kecamatan Tulang bawang Udik (TBU). di hadiri Dr.Matsuri M.Pd selaku Instruktur Pusat,Kadis Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Ketua KONI Tulang Bawang Barat, Kapolres Tulang Bawang Barat, serta Pejabat Administratur.

Wakil Bupati Fauzi Hasan mengatakan.Presiden Joko Widodo telah mencanangkan Desain Besar Olahraga Nasional dengan meminta untuk melakukan review total terhadap ekosistem pembinaan prestasi olahraga, penggunaan big data, dan menjadikan sport science sebagai unsur utama di dalam pembinaan olahraga nasional.

“Sejumlah pihak berkepentingan telah di libatkan dalam penyusunan Desain Besar, dengan menargetkan agar atlet-atlet Indonesia pada tahun 2032 mendatang dapat mampu untuk bersaing dengan atlet-atlet negara lain dalam penyelenggaraan olimpiade dan paralimpiade di tahun 2032.” Kata nya

Fauzi Hasan menjelaskan.saat ini Indonesia tengah mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Olimpiade 2032 mendatang.

“Maka dari itu, Kabupaten Tulang bawang Barat menyatakan siap mendukung dan mengirimkan atlet terbaik nya dalam agenda besar tersebut. Desain Besar ini akan kita dorong karena ini adalah perencanaan tentang prestasi olahraga nasional jangka panjang. Tidak ada prestasi yang kita dapatkan by accident, prestasi harus kita dapatkan by design.” Ujarnya.

Di tempat yang sama,Ketua Pelaksana Kepala Disporapar Tubaba Mansyur Yusuf mengatakan,Tes pemanduan bakat atau talent scouting yang di laksanakan di Kabupaten Tubaba ini di ikuti sebanyak 400 peserta.

“Mulai dari usia 12-14 tahun dari siswa-siswi tingkat SMP atau sederajat dengan penerapan Protokol Kesehatan yang ketat,dalam 1 hari masing-masing 4 sesi”.kata nya

dalam kesmpatan tersebut.Dr.Matsuri M.Pd, selaku Instruktur Pusat, Kemenpora dari Asisten Deputi Pembibitan dan Iptek Olahraga, dan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mengatakan.di gelar nya talent scouting di kabupaten Tubaba dalam rangka pencarian bakat terhadap peserta.

“Jika di dapat peserta memiliki bakat dan memenuhi syarat sebagai atlet, maka selanjut nya akan di lakukan pembinaan secara berkelanjutan untuk di jadikan atlet berprestasi kedepan nya.”tutup nya.(jonsi putra)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Dijemput Paksa, Tersangka Kades Beringin Lampura, Dijebloskan Ke Tahanan

Published

on

By

Lampung Utara : Kerja keras penyidik Kejaksaan Negeri Lampung Utara dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi di Desa Beringin, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara, tak sia-sia. Hari ini, Kejaksaan resmi menetapkan Kepala Desa Beringin (non aktif), Sawaludin,TS sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi Dana Desa Program Pembangunan TA 2018-2019 senilai Rp. 105.819.286,-.

Meski, penyidik sempat sedikit dibuat repot oleh ulah sang kades lantaran tidak mengindahkan panggilan alias mangkir dari panggilan penyidik sebagai saksi sebanyak tiga kali atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

” Penyidik menetapkan SAWALUDIN TS sebagai tersangka berdasarkan surat Nomor : 3950/L.8.13/Fd.1/09/2021 Tanggal 21 September 2021. Dan kemudian, yang bersangkutan langsung dilakukan penahanan dan dititipkan di Rumah tahanan Kelas IIB Kotabumi,” Ucap Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lampung Utara, I Kadek Dwi Ariatmaja, Selasa (21/9/2021) petang.

” Penahanan tersangka Sawaludin, TS dilakukan selama 20 hari kedepan sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan 10 Oktober 2021,” Imbuhnya.

I Kadek lalu menerangkan, bahwa tersangka Sawaludin, TS akan dikenakan pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut mantan Kasi Pidum Kejari Tanggamus ini, sebelum Kepala Desa Beringin (non aktif), Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara ditetapkan tersangka oleh penyidik. Tim penyidik telah melakukan upaya penjemputan paksa terhadap Sawaludin di Desa Beringin Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara, pada hari selasa tanggal 21 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib.

” Upaya jemput paksa oleh tim penyidik terhadap Sawaludin, karena yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan sebagai saksi tanpa alasan yang jelas sebanyak tiga kali,” Jelas I Kadek.

” Usai pengamanan terhadap Sawaludin oleh tim penyidik Kejaksaan yang dibantu Tim Buser Polres Lampung Utara, penyidik langsung melakukan pemeriksaan intensif. Akhirnya, petang tadi, penyidik menetapkan Kepala Desa Beringin, Sawaludin, TS sebagai tersangka,” Tambahnya lagi.

Continue Reading

Trending