Connect with us

Apa Kabar Lampung

DPRD Lamteng Desak Polisi Usut Kasus Bentrok

Redaksi LT

Published

on

LAMPUNGTENGAH : Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) mendesak aparat Kepolisian Resor Lamteng segera mengusut tuntas otak pelaku kerusuhan di Kecamatan Bumiratu Nuban pada, Jum’at lalu.

Wakil Ketua DPRD Lamteng, Raden Zugiri menilai kasus main hakim sendiri yang merujuk pada pembakaran rumah dan penembakan terhadap warga yang diduga dilakukan organisasi Pambers perlu diusut Polisi.

“Saya minta kepolisian mengusut tuntas kasus ini dan memberi efek jera kepada pelaku. Siapapun di Indonesia, kita memang tidak bisa main hakim sendiri,” ujarnya, Senin (18/3/2019).

Ia menyebut, ketidakpuasan kelompok yang diduga melakukan penyerangan mestinya harus melalui proses yang prosedural.

“Mereka itu tidak puas kan ada prosesi banding kalau banding juga tidak puas kan ada kasasinya. Saya juga tidak sepakat ada kelompok-kelompok tertentu yang menamakan masyarakat udah anarkis itu sudah tidak pas lagi, inikan ada provokatornya jadi oleh sebab itu himbauan saya selaku wakil ketua DPRD lamteng supaya aparat penegak hukum dapat menertibkan,” paparnya.

Menurutnya, bila kelompok tersebut dinilai dapat mengganggu kondusifitas antar masyarakat harus cepat ditindak tegas.

“Melihat legal atau tidak, mengganggu atau tidak, kalau mengganggu ketentraman kebhenikaan kita, kesatuan kita, harus di tindak tegas. Kita ini penduduk asli cukup welcom loh dengan mereka, tidak saling mengganggu kita sudah sepakat NKRI Harga mati,” bebernya.

Dirinya berharap agar kejadian tersebut tidak kembali terjadi di Bumi Lampung.

“Hal ini tidak boleh terjadi lagi. Tentu harus ada pihak-pihak yang mengawal kelanjutan, terutama untuk keluarga almarhum, baik dari Dinas Sosial maupun dari pemerintah daerah lampung tengah,” kata Zugiri.

Hal yang sama juga disampaikan bupati setempat. Di sela paripurna DPRD Lamteng dirinya menyebut bahwa pembubaran kelompok masyarakat bukan merupakan kewenangannya.

“Untuk proses pembubaran panbest bukan kewenangan saya, tapi untuk proses hukum saya serahkan ke pihak yang berwajib,” ujar Loekman.

Reporter : Can
Editor : Red

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Apa Kabar Lampung

Fantastis, Bupati Lampura Berencana Pinjam Uang Rp. 325 Milyar

Redaksi LT

Published

on

Lmapung Utara : Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara berencana akan mengajukan pinjaman kembali kepada Bank BJB atau yang dahulu dikenal Bank Jabar Banten sebesar Rp 325 Miliar.

Rencananya, pinjaman dana yang sangat fantastis ini, diperuntukkan pembangunan sarana dan prasarana di bidang infrastruktur (Dinas PUPR), Kesehatan, dan Perdagangan.

Diketahui, Lampung Utara pernah mengajukan pinjaman ke Bank BJB tahun lalu sekitar 220 miliar namun yang terealisasi 110 miliar dan telah dilunasi di tahun 2019 ini.

Lalu, apakah pinjaman dana yang kedua kalinya ini bakal berjalan mulus? Pasalnya, ‎pinjaman itu harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Lembaga Legislatif.

DPRD Lampung Utara pun menggelar pertemuan dengan ‘para pembantu’ Bupati Agung Ilmu Mangkunegara guna membahas tujuan berikut kegunaan pinjaman 325 M, di gedung DPRD Lampung Utara, Kamis ‎(13/6/2019) kemarin.

Dari pantauan, pertemuan cukup berlangsung alot dengan berbagai argumentasi. Diperkirakan, pertemuan berlangsung sejak pukul 13.00 Wib sampai pukul 16.30 Wib. Hingga 3,5 jam lamanya, tidak ada kesepakatan apapun yang terjadi antara Eksekutif dan Legislatif perihal pinjaman ke Bank BJB.

Hadir dalam pertemuan itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Lampung Utara, Sofyan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Desyadi, dan jajaran Pemerintahan lainnya. Lalu, dari kalangan Legislatif yang hadir di antaranya Wakil Ketua II DPRD Lampung Utara Herwan Mega, serta sejumlah anggota DPRD diantaranya, Wansori, Romli, Emil Kartika Chandra, dan Madri Daud.

Kalangan Legislatif di Lampung Utara pun nampaknya tidak mau gegabah dalam perihal pinjaman untuk kali yang kedua ini. Karena, mereka melihat pengalaman pinjaman tahun lalu, dimana ajuan mencapai 200 an miliar tapi yang terealisasi hanya 110 miliar. Bahkan, ada yang tidak tahu soal pinjaman waktu itu.

” Kita tidak mau gegabah (pinjaman ke BJB). Belajar dari pengalaman beberapa tahun lalu, pinjaman 200 an miliar tapi cuma 110 miliar, mohon maaf (kami) anggota pun tidak tahu,” ungkap Politisi Partai Demokrat, Herwan Mega, yang didapuk menjadi pimpinan pertemuan saat itu.

Lalu, terkait hasil pertemuan perdana Eksekutif dan Legislatif soal pinjaman kedua di Bank BJB? Ia menjelaskan, bahwasannya ada tiga agenda Pemerintahan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara yang diploting menggunakan dana pinjaman 325 Miliar. Yakni, pembangunan Fly Over (Dinas PUPR), perluasan RSUD Ryacudu (Kesehatan) dan merombak Pasar Central (Perdagangan).

” Ini (tiga agenda pinjaman) akan dilaporkan ke Ketua DPRD dan pimpinan yang lain. Setelah itu, apa yang akan diambil (diputuskan),” kata Herwan Mega yang kembali lolos menjadi anggota legislatif 2019-2024 dengan Partai pemenang pemilu 2019 di Lampung Utara (Partai Demokrat).

” Saya hanya mengingatkan, pinjaman ini (325 miliar) wajib mendapat persetujuan DPRD, sesuai PP 56 tahun 2018. Jadi jangan sampai masuk ke lobang yang sama seperti di tahun yang lalu, makanya soal pinjaman ini kita bahas bersama,” imbuhnya.

Secara garis besar, menurut Herwan, melihat kronologis tahun 2018, tentu menjadi perhatian khusus dari kalangan anggota dewan. ” Kawan-kawan menyarankan agar persoalan di 2018 diselesaikan dahulu (baru membahas soal pinjaman). Bahkan, dari PKB langsung menolak soal pinjaman itu,” ujarnya.

Sementara, Pj. Sekretaris Daerah Lampung Utara, Sofyan, mengatakan, bahwa pertemuan yang dilakukan kali ini untuk menj‎elaskan kepada pihak legislatif seputar rencana pinjaman dana ke Bank BJB, iberikut tujuan dan kegunaannya. Jika disetujui dan terealisasi nantinya, ratusan Miliar dana itu akan dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana di bidang infrastruktur, kesehatan, dan perdagangan.

” Tahun 2020, kami ingin lebih fokus dalam pembangunan infrastruktur, pengembangan RS berikut alat kesehatannya, serta perbaikan pasar,” katanya.

Diterangkan Sofyan, rencana percepatan pembangunan yang pemerintah lakukan ini, tidak akan bisa berjalan manakala pihak legislatif tidak menyetujui rencana tersebut. Berdasarkan ketentuan, rencana pinjaman itu baru dapat dilakukan jika kalangan legislatif memberikan persetujuan.

” Sebagai tahap awal, rencana ini sudah kami sampaikan ke DPRD, dan masih akan ada pembahasan lebih detil terkait tujuan dan kegunaan dana pinjaman itu,” tukasnya.

Reporter : Alex
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Resmi Jadi Wagub Chusnunia Serahkan Petikan SK ke Ketua DPRD Lampung Timur

Redaksi LT

Published

on

BANDAR LAMPUNG : Pasca pelantikannya menjadi Wakil Gubernur Lampung, periode 2019 – 2024 dan berakhirnya Jabatan sebagai Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim menyerahkan salinan Petikan Keputusan Presiden No 49/P Tahun 2019, kepada Ketua DPRD Lampung Timur Ali Johan dan unsur pimpinan DPRD lainnya, di Rumah Dinas Wakil Gubernur Lampung, Jumat (14/6/19).

Keppres tersebut tentang Pengesahan dan Pemberhentian dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2014-2019 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan 2019-2024.

Untuk selanjutnya, proses kepemimpinan di Lampung Timur akan melalui mekanisme dan berbagai tahapan di DPRD Lampung Timur, sesuai aturan yang berlaku.

Seperti diketahui, Wakil Gubernur Chusnunia Chalim bersama pasangannya Gubernur Lampung Arinal Djunaidi merupakan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada Pilgub 2018 di Lampung.

Pilgub yang digelar pada 27 Juni 2018 itu memenangkan Paslon Arinal-Chusnunia dengan perolehan suara 37,78 persen mengalahkan tiga paslon lainnya.

Kemudian pasangan tersebut dilantik dan diambil sumpah jabatan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo yang diselenggarakan di Istana Negara pada Hari Rabu (12/06/19) lalu.

Setelah pelantikan, pasangan Arinal-Nunik pun disambut dengan suka cita oleh ribuan masyarakat Lampung dan seluruh unsur Forkopimda, tokoh adat dan tokoh masyarakat Lampung di Mahan Agung. (Humas Prov Lampung)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Jelang Pilkades Serentak, Pemkab Lamsel Akan Gelar Deklarasi Damai

Avatar

Published

on

Lampung Selatan – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak gelombang III tahun 2019, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan akan menggelar Deklarasi Damai, pada Rabu 19 Juni 2019 di Lapangan Korpri Lampung Selatan.

Hal itu terungkap dalam rapat persiapan Deklarasi Damai Pilkades serentak gelombang III tahun 2019, yang berlangsung di Ruang Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Lampung Selatan, Jumat (14/6/2019).

Hadir dalam rapat persiapan tersebut, unsur dari Polres Lampung Selatan, Kodim 0421 Lampung Selatan, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Inspektorat, Sat Pol PP, Pendidikan, PMD, Kominfo, Bagian Hukum, dan Bagian Otda Lampung Selatan.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemkab Lampung Selatan, Supriyanto yang memimpin rapat tersebut mengatakan, dilaksanakannya deklarasi damai tersebut bertujuan, agar Pilkades serentak di Kabupaten Lampung Selatan dapat berjalan dengan aman, damai, dan kondusif.

“Deklarasi ini kita laksanakan agar proses pemilihan Kepala Desa serentak nanti dapat berjalan dengan baik, demokratis, sesuai dengan keinginan masyarakat dan aturan yang ada,” ujar Supriyanto dalam arahannya.

Selain itu kata Supriyanto, deklarasi damai itu juga bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada semua pihak terkait, terutama kepada calon Kepala Desa agar dapat menjadi kontestan yang baik dan mentaati aturan dalam setiap proses tahapan Pilkades mendatang.

“Deklarsai ini juga untuk mengingatkan Panitia Pilkades serentak untuk menjadi penyelenggara yang baik dan tetap netral. Disamping itu juga, agar seluruh Unsur Pimpinan Kecamatan dan Penjabat Kepala Desa dapat memahami tugasnya masing-masing,” katanya.

Selain itu, Supriyanto juga mengimbau kepada para calon Kepala Desa dapat menjadi suri tauladan bagi masyarakatnya, serta dapat menciptakan suasana yang kondusif di wilayahnya.

“Kami berpesan kepada seluruh calon Kepala Desa, agar dapat menjadi kontestan yang baik. Ikutilah proses tahapan Pilkades dengan baik, berusaha dengan cara yang baik dan benar. Dan apapun hasilnya nanti harus dapat menerima dengan lapang dada,” imbuh Suprinyanto.

Sementara, pelaksanaan Pilkades serentak gelombang III tahun 2019 di Kabupaten Lampung Selatan akan dilaksanakan pada hari Rabu, 26 Juni 2019 secara serentak di 131 desa, dan diikuti sebanyak 435 calon Kepala Desa dari 17 kecamatan se-Lampung Selatan. (kmf/eko)

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: