Connect with us

Apa Kabar Lampung

Bupati Pesibar Serahkan 668 Rumah Swadaya Pemkab Setempat

Redaksi LT

Published

on

Pesisir Barat : Bupati Pesisir Barat DR.Drs.H. Agus Istiqlal SH.,MH serahkan 668 Bantuan Rumah Swadaya Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 di Gedung Wanita, pada Selasa(03/04/2019).

Dalam laporan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Ir.Arman Ahyuni menyampaikan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat guna meningkatkan kualitas rumah layak huni agar dapat meringankan beban masyarakat dalam meningkatkan kualitas rumah dan diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat mengurangi jumlah rumah tidak layak huni secara bertahap. “Harapnya”

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan bahwa, bantuan rumah swadaya untuk kabupaten pesisir barat pada tahun 2019 yang diberikan oleh pemerintah melalui kementrian pu-pr, yang dianggarkan melalui dana alokasi khusus (dak) Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Barat pada Tahun anggaran 2019.

Berjumlah 668 (enam ratus enam puluh delapan) kepala keluarga penerima bantuan,diharapkan dengan adanya bantuan ditersebut dapat meringankan beban bagi keluarga penerima bantuan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup bagi keluarganya .

Untuk itu perlu saya sampaikan bahwa ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian bagi penerima bantuan diantaranya:
1. bantuan rumah swadaya ini merupakan salah satu program unggulan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan khususnya bidang perumahan.
2. pelaksanaan bantuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada.
3. bantuan ini adalah bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat.
4. bantuan ini harus mencerminkan budaya gotong royong khusus nya sesama penerima bantuan dan masyarakat pada umumnya.
5. bantuan ini bersifat stimulan atau bantuan ini berharap bagi sipenerima untuk dapat membangun rumah yang layak bagi keluarganya.”pungkasnya”

Masih lanjut agus, saya tekankan kembali kepada seluruh perangkat daerah untuk memperhatikan hal hal sebagai :

pertama, dalam penyusunan program kegiatan yang termuat dalam renca kerja perangkat daerah tahun 2020, harus berdasarkan pada filosofi “money follow program anggaran mengikuti program”. semua kegiatan yang direncanakan harus berdasarkan pada program yang telah ditetapkan dalam rpjmd dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam renstra perangkat daerah dengan tetap memperhatikan pada kewenangan daerah (urusan pemerintah daerah);

kedua, dalam penyusunan suatu kegiatan harus jelas output (hasil) dan outcome (manfaat) dari kegiatan tersebut. indikator yang ingin dicapai harus dapat diukur dalam pencapaiannya sehingga keberhasilan perangkat daerah dapat terukur sehingga dapat di evaluasi;

ketiga, dalam perumusan kegiatan harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah, selanjutnya kegiatan tersebut harus mampu untuk dilaksanakan, dengan capaian yang telah ditetapkan dan dengan anggaran kegiatan yang harus terserap dengan maksimal;

keempat, agar memperhatikan sinergitas program dan kegiatan baik di dalam perangkat daerah maupun antar perangkat daerah, provinsi lampung dan pemerintah pusat kelima, kepada perangkat daerah agar aktif untuk mencari sumber pendanaan dari non apbd kabupaten, baik melalui apbd provinsi maupun APBD.

kemudian saya berharap kiranya kita semua pada tahun ini, harus mampu merumuskan beberapa kebijakan dan program strategis untuk memacu percepatan pencapaian target pembangunan demi “terwujudnya pesisir barat barat yang madani, mandiri dan sejahtera”.

Hadir pada acara tersebut Pejabat Pembuat Komitmen BSPS rumah swadaya Provinsi Lampung Muhammad Syahwidin Ridho,ST, Kaur Teknik Rumah Swadaya Provinsi Lampung Oktaria Vidia vida,ST.,WT, Kepala BNI Cabang Krui, Kepala BRI Cabang Krui, Kepala Organisasi Perangakat Daerah, Unsur Forkopimda, Camat, Peratin dan seluruh penerima bantuan.

Reporter : Indra
Editor : Red

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Silahkan Tinggalkna Pesan Anda

Apa Kabar Lampung

Bimtek Ratusan Kades di Lampura Terus Menuai Sorotan

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Perjalanan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) ratusan Kepala Desa di Lampung Utara ke Bali beberapa waktu lalu terus menuai kritikan. Bahkan, DPC Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Lampung Utara meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kegiatan bimbingan teknis dari para kepala desa dan ‎aparatur di bawahnya. Pospera merupakan satu-satunya organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang pelindungnya presiden (Jokowi).

” Kami minta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas permasalahan bimtek ‎ke Bali dan sebagainya,” Ucap Sekretaris Pospera Lampung Utara, Yoki Agung Malian, disela-sela aksi unjuk rasa di kantor Inspektorat Lampura, Kamis (5/12/2019).

Yoki menuding bahwa kegiatan bimtek yang menelan dana fantastis hingga miliaran rupiah ini disinyalir tidak sesuai aturan dan hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi. Ditinjau dari sisi etika pun, kegiatan ini sangat tidak elok. Kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh para aparatur desa bersumber dari anggaran dana desa tahun 2019.

” Kegiatan ini dilaksanakan saat Lampura dalam krisis keuangan dan tidak mendapat restu dari Plt. Bupati Budi Utomo. Bahkan, ada kades yang bawa anak dan istri dalam kegiatan itu,” ketusya.

Diketahui, tidak hanya kegiatan bimtek ‎yang dilaksanakan oleh para kepala desa di Bali, Sekretaris Desa pun melakukan perjalanan Bimtek di Yogyakarta. Sejumlah pihak pun mulai menyoroti kegiatan ini.

Kalangan Legislatif turut ikut mempersoalkan perjalanan Bimtek para Kepala Desa dan jajarannya. Direncanakan, DPRD Lampung Utara melalui Komisi I akan memanggil pihak penyelenggara usai memanggil Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia dan Dinas Pemberdayaan Manusia dan Desa.

Reporter : Alex BW
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Genjot PAD, Pemkab Lampura Pasang Tapping BOX

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Upaya Pemerintah Lampung Utara menggenjot pendapatan daerah di tahun 2020 terus dilakukan.

Untuk itu, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Lampung Utara melakukan terobosan dalam mengoptimalisasi penerimaan pajak Hotel dan Restoran/rumah makan, menggunakan alat perekam transaksi (tapping box) dibeberapa titik di wilayahnya.

Saat launching pemasangan tapping box di rumah makan Taruko 1 Kotabumi, Kelapa Tujuh, Rabu (4/12/2019), Plt. Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, mengungkapkan bahwa tapping box akan membantu para pelaku usaha dalam melaksanakan pencatatan keuangan serta monitoring.

“ Tentu ini tidak memberatkan para pengusaha, karena pajak ditanggung konsumen. Hal ini sebagai wujud transparansi pengelolaan pajak daerah kita. Dan Masyarakat dapat mengontrol sendiri pembayaran pajaknya,” ucapnya singkat.

Reporter : Alex BW
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Eksekusi Lahan Warga, Nanang : Penyelesaian Harus Berpihak Pada Rakyat

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto menemui warga Dusun 6A dan 6B Desa Sidodadi Asri, Kecamatan Jati Agung, Selasa (3/12/2019).
Pertemuan yang berlangsung di Pasar Margo Rukun, Desa Sidodadi Asri itu, terkait percepatan penyelesaian sengketa lahan antara warga Dusun 6A dan 6B dengan pihak PTPN 7.
Dalam kesempatan itu, Nanang turut didampingi Kapolres Lampung Selatan AKBP Edi Purnomo, SH, S.IK, MM, dan Dandim 0421 Lampung Selatan Letkol Kav. Oktovianus Robinson Bessie.
Kepala Desa Sidodadi Asri, Didi Marhadi melaporkan, masalah sengketa lahan bermula adanya surat dari pengadilan yang akan mengeksekusi lahan di Dusun 6A dan 6B. Dimana kata dia, di dua dusun dengan luasan sekitar 435 hektar itu tedapat 450 KK yang telah tinggal selama puluhan tahun.
“Mewakili warga kami menolak eksekusi yang akan dilakukan pengadilan, bahkan warga akan berunjuk rasa di pengadilan. Untuk itu kami laporkan masalah ini ke Pak Bupati supaya warga bisa dimediasi dengan pihak PTPN,” ujar Didi Marhadi dihadapan Plt Bupati, Nanang Ermanto.
Menanggapi hal itu, Plt Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto berjanji akan menyelesaikan sengketa lahan dengan secepatnya. Namun demikian, dia meminta masyarakat bisa bersabar dan tidak melakukan hal-hal anarkis yang justru akan merugikan masyarakat itu sendiri.
“Pesan saya bapak ibu bersabar, jangan anarkis dan berkehendak sendiri-sendiri. Gak usah demo-demo, lebih baik berdoa minta kepada Allah, nanti biar kita carikan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini,” tegas Nanang meyakini puluhan warga Dusun 6A dan 6B.
Nanang juga menyatakan telah memerintahkan jajarannya agar mengundang PTPN 7 untuk duduk bersama mencari solusi terbaik, sehingga masalah tersebut bisa secepatnya terselesaikan.
“Besok (rabu, red) kita panggil PTPN untuk berdialog. Meskipun putusan pengadilan sudah inkrah, tapi kita selaku pemerintah daerah akan mencari solusi terbaik untuk masyarakat. Saya ini gak mau melihat ada masyarakat saya yang susah,” tandasnya.
Sementara, Kapolres Lampung Selatan, AKBP Edi Purnomo juga meminta warga Dusun 6A dan 6B bisa menjaga situasi dan kondisi yang kondusif.
“Kami dari pihak keamanan tentunya akan menjaga situasi tetap kondusif. Masyarakat juga harus menghadapi permasalahan ini dengan kepala dingin. Pak Kades didata betul warganya, jangan sampai ada penyusup yang justru menjadi provokator dalam masalah ini,” tegas Edi Purnomo.
Senada disampaikan Kapolres. Dandim 0421 Lampung Selatan Letkol Kav. Oktovianus Robinson Bessie juga meminta masyarakat bisa menahan diri dan menjaga suasana yang kondusif selama proses mediasi.
“Jangan sampai niat baik Pemkab Lampung Selatan ini ditunggangi pihak-pihak yang tidak bertangungjawab. Karena upaya Pak Plt Bupati ini luar bisa, tolong didukung dan jangan sampai melakukan hal-hal yang anarkis,” tukasnya. (Eko/Kmf)

Continue Reading

Trending