Connect with us

Advetorial

Upacara Peringatan Hut Kabupaten Tulangbawang Barat Ke 10 Berlangsung Hikmat

Redaksi LT

Published

on

Tulangbawang Barat : Pemerintah kabupaten Tulangbawang Barat menggelar Upacara dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-10. Acara tersebut berlangsung di halaman Pemkab setempat. (4/4/2019).

Dalam sambutannya Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tulangbawang barat Yantoni menuturkan,” Sejarah pemekaran Kabupaten Tulang Bawang berawal dari luasnya wilayah kabupaten Tulang Bawang yang mencakup 6.851,32 km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 berjumlah 860.854 jiwa, terdiri atas 28 kecamatan, hal tersebut memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka memperpendek rentang kendali pemerintahan, mempercepat proses pembangunan dan pelayanan masyarakat, melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan agar eks Wilayah Kecamatan Panaragan ditingkatkan menjadi Kabupaten Daerah Otonom, diaktualisasikan dalam Sidang Paripurna II DPRD Kabupaten Tulang Bawang tahun 2003.

Melalui rangkaian rapat baik yang dilaksanakan di Kantor Camat Tulang Bawang Tengah, Balai Kampung Panaragan, dan kediaman para tokoh masyarakat, maka Tim Formatur melalui Surat Keputusan Nomor 001/TF-P4KP/08/2005 tanggal 08 Agustus 2005 membentuk Panitia Petaksana Persiapan Pemekaran Kabupaten eks Kecamatan Panaragan (P4KP) yang diketui oleh Hi. M. Sholeh Sulaiman.

Pada tanggal 20 Agustus 2005 Bertempat di Balai Kampung Panaragan Jaya dilaksanakan Deklarasi Persiapan Pemekaran Kabupaten eks Kecamatan Panaragan. Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2005 rapat Panitia Pelaksana Persiapan Pemekaran Kabupaten eks Kecamatan Panaragan (P4KP) memutuskan nama Kabupaten yang akan dibentuk yaitu Kabupaten Tulangbawang Barat.Panitia Pelaksana Pemekaran Kabupaten Tulang Bawang Barat (P4KTB).

Melalui surat P4KTB Nomor : 100/02/P4KTB/2005 tanggal 09 September 2005, disampaikan usulan Pemekaran/Pembentukan Kabupaten Tulangbawang Barat kepada Bupati Tulang Bawang dengan tembusan Menteri dalam Negeri, DPR RI,DPD RI,Gubemur Lampung dan DPRD Provinsi Lampung.”kata nya

“Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 33 Tahun 2007 tanggal 26 September 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Tulangbawang Barat.Surat Bupati Tulang Bawang Nomor 130118/l.01ltb12008 tanggal 12 Februari prihal Dukungan Dana Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah.

Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/115/B.lI/HKI2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Persetujuan Pembentukan dan Pemberian Dana Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulangbawang Barat, dan Surat Pernyataan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 160/379I13.01I2008 tanggal 9 April 2008 tentang Persetujuan Dukungan Dana dan Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pilkada di Kabupaten Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat.” Terusnya

Pada tanggal 03 April 2009 Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia meresmikan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Jakarta, sekaligus melantik Pejabat Bupati Tulangbawang Barat yang Pertama Hi. Syaifullah Sesunan, SH, MM.selanjutnya Gubernur Lampung atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 19 Oktober 2009 melantik Hi. Bachtiar Basri, SH, MM menjadi Pejabat Bupati Tulangbawang Barat menggantikan Hi. Syaifunah Sesunan, SH, MM.” Ungkapnya

“Kepemimpinan Kabupaten Tulangbawang Barat dilanjutkan oleh Ir. Hanan A.Rozak, MS.yang dilantik Oleh Gubernur Lampung di Panaragan Jaya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-18-530 tahun 2011 tanggal 08 Juli 2011.” Pada tanggal 28 September 2012 menjadi tonggak Sejarah Kepemimpinan Kabupaten Tulangbawang Barat dengan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah secara langsung menghasilkan pemenang PILKADA yaitu pasangan Hi.BACHTlAR BASRI. SH. MM dengan UMAR AHMAD, SP.sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tulangbawang Barat Periode tahun 2011-2016 Yang dilantik oleh Gubernur Lampung atas nama Menteri Dalam Negeri melalui Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 14 November 2011.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.18-1699 Tahun 2014, pada tanggal 23 Juni 2014 Gubernur Lampung atas nama Presiden Republik indonesia melantik UMAR AHMAD, SP .” Bupati Tulangbawang Barat Sisa Masa Jabatan Tahun 2011 2016, dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik indonesia Nomor : 132.183315 Tahun 2014 pada tanggal 18 Agustus 2014 Gubernur Lampung atas nama Presiden Republik Indonesia melantik FAUZI HASAN, SE, MM.menjadi Wakil Bupati Tulang Barat Sisa Masa Jabatan Tahun 2011 -2016.

Pada saat menjelang pelaksanaan Pemilukada tahun 2017, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan SK Nomor ; 131.18-10115 Tahun 2016. mengangkat Drs. ADEHAM, MPd menjadi Penjabat Bupati Tulangbawang Barat yang dilantik oleh Gubernur Lampung atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 14 November 2016.

Selanjutnya tanggal 15 Februari 2017 menjadi tonggak Sejarah Kepemimpinan Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan terpilihnya pasangan UMAR AHMAD, SP dengan FAUZI HASAN, S.E., M.M sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tulangbawang Barat Periode tahun 2017-2022 pada Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang kedua kalinya dan dilantik oleh Gubernur Lampung atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 22 Mei 2017.(ADVETORIAL) Jhonsi

Advetorial

Pembagian BLT DD Tahap ll Kampung Bumi Sari Mulai Di Salurkan Ke Warga

Redaksi LT

Published

on

TULANG BAWANG : Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kampung Bumi Sari Di laksanakan di Balai Kampung Bumi Sari Kecamatan Rawa Pitu Minggu 28/06/2020

Pembagian tersebut di hadiri oleh Bapak Sekcam, Bhabinkamtibmas, Babinsa, BPK dan para tokoh lain nya. Pembagian tersebut berjalan lancar Aman dan Kondusif.

Jumlah penerima bantuan tersebut sebanyak 73 KK, yang sudah di data melalui RT dan RK Dan di ketahui oleh BPK. Pendataan tersebut melalui seleksi siapa siapa saja yang wajib menerima bantuan tersebut. Guna mengurangi beban masyarakat yang terdampak Covid 19.

Dan kedepan nya masih ada lagi satu kali jumlah 600rb, Setelah ada keputusan resmi dari pemerintah Daerah dan Pusat akan ada 3 bulan sampai September dengan jumlah yang tidak sama. Dengan 3bulan awal yaitu 300 perbulan. Ujar Bapak Andi Hajar Pranoto selaku Kepala Desa Bumi Sari

Harapan dari Bapak Andi selaku Kepala Kampung Bumi Sari, Bagi warga penerima bantuan tersebut dapat di gunakan sebagai mesti nya untuk keperluan keluwarga. Jangan sampai di pergunakan untuk hal hal yang tidak penting.

Warga yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai BLT DD tersebut sangat senang, Dan mengucapkan terimakasih Kepada Pemerintah. Yang menyalurkan Bantuan tersebut melalui Dana Desa (DD) Karna dari bantuan tersebut dapat meringankan beban kami yang saat ini terdampak Covid 19. Ujar salah satu warga. (ADV/Agus)

Continue Reading

Advetorial

Arinal Djunaidi : Kinerja Pansus DPRD Lampung OKE

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampung : Paripurna Pembicaraan Tingkat II Laporan Panitia Khusus LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Bandarlampung berlangsung lancar, Rabu (5/6/2020).

Dalalm paripurna tesebut, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengapresiasi kinerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lampung yang telah mencermati dan menelaah, serta memberikan rekomendasi LKPJ Kepala Daerah Akhir TA 2019.

Orang nomor satu di Lampung itu mengaku akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut sebagai pertimbangan penyusunan program Eksekutif dan Legislatif.

Gubernur juga menuturkan bahwa rekomendasi DPRD merupakan catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi/konkuren, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. (ADV).

Continue Reading

Advetorial

DPRD Lampung : OTDA Harus Dampingi TIM Pemekaran 3 Kabupaten

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampung : DPRD Lampung mengimbau Pemerintahan dan Otonomi Daerah (OTDA) Provinsi Lampung mendampingi panitia pemekaran Kabupaten Sungkai Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Seputih Timur dan Kabupaten persiapan Lampung Seputih Barat.

“Panitia pemekaran dan penyuluhan hukum secara terpadu pada masyarakat dengan melibatkan aparat hukum terkait yaitu kepolisian dan kejaksaan, ” ujar juru bicara Pansus DPRD Lampung, Siti Rahma, Jumat (5/6/2020).

Menurutnya, produk hukum yang sudah ada seperti pemberian bantuan hukum bagi masyarakat agar peraturan daerah yang telah disahkan sesuai, dengan segera ditindaklanjuti dengan peraturan pembangunan terkait dengan adanya tupoksi.

“Sehingga ke depannya tiga kabupaten pemekaran tersebut dapat terwujud, ” ungkapnya.

Namun, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Lampung, Nirlan belum bisa memastikan hal itu.

Pihaknya perlu ada pembicaraan dengan DPRD Lampung.

“Terkait pemekaran tiga kabupaten tersebut tidak masalah.
Hanya saja masih terhenti pembahasannya di pusat sejak 2016 lalu,” ujarnya.
Nirlan menegaskan pada intinya semua tergantung pusat. Pemprov Lampung hanya memfasilitasi saja.

“Memang benar ada tiga kabupaten yang sudah masuk pembahasan di pusat. Sementara Kabupaten Natar Agung belum, karena sampai saat ini belum ada pembahasan di DPRD dan pemerintah daerah,” tutur dia. (ADV).

Continue Reading

Trending