Connect with us

Advetorial

Upacara Peringatan Hut Kabupaten Tulangbawang Barat Ke 10 Berlangsung Hikmat

Redaksi LT

Published

on

Tulangbawang Barat : Pemerintah kabupaten Tulangbawang Barat menggelar Upacara dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-10. Acara tersebut berlangsung di halaman Pemkab setempat. (4/4/2019).

Dalam sambutannya Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tulangbawang barat Yantoni menuturkan,” Sejarah pemekaran Kabupaten Tulang Bawang berawal dari luasnya wilayah kabupaten Tulang Bawang yang mencakup 6.851,32 km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 berjumlah 860.854 jiwa, terdiri atas 28 kecamatan, hal tersebut memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rangka memperpendek rentang kendali pemerintahan, mempercepat proses pembangunan dan pelayanan masyarakat, melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan agar eks Wilayah Kecamatan Panaragan ditingkatkan menjadi Kabupaten Daerah Otonom, diaktualisasikan dalam Sidang Paripurna II DPRD Kabupaten Tulang Bawang tahun 2003.

Melalui rangkaian rapat baik yang dilaksanakan di Kantor Camat Tulang Bawang Tengah, Balai Kampung Panaragan, dan kediaman para tokoh masyarakat, maka Tim Formatur melalui Surat Keputusan Nomor 001/TF-P4KP/08/2005 tanggal 08 Agustus 2005 membentuk Panitia Petaksana Persiapan Pemekaran Kabupaten eks Kecamatan Panaragan (P4KP) yang diketui oleh Hi. M. Sholeh Sulaiman.

Pada tanggal 20 Agustus 2005 Bertempat di Balai Kampung Panaragan Jaya dilaksanakan Deklarasi Persiapan Pemekaran Kabupaten eks Kecamatan Panaragan. Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2005 rapat Panitia Pelaksana Persiapan Pemekaran Kabupaten eks Kecamatan Panaragan (P4KP) memutuskan nama Kabupaten yang akan dibentuk yaitu Kabupaten Tulangbawang Barat.Panitia Pelaksana Pemekaran Kabupaten Tulang Bawang Barat (P4KTB).

Melalui surat P4KTB Nomor : 100/02/P4KTB/2005 tanggal 09 September 2005, disampaikan usulan Pemekaran/Pembentukan Kabupaten Tulangbawang Barat kepada Bupati Tulang Bawang dengan tembusan Menteri dalam Negeri, DPR RI,DPD RI,Gubemur Lampung dan DPRD Provinsi Lampung.”kata nya

“Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 33 Tahun 2007 tanggal 26 September 2007 tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten Tulangbawang Barat.Surat Bupati Tulang Bawang Nomor 130118/l.01ltb12008 tanggal 12 Februari prihal Dukungan Dana Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah.

Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/115/B.lI/HKI2008 tanggal 25 Maret 2008 tentang Persetujuan Pembentukan dan Pemberian Dana Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulangbawang Barat, dan Surat Pernyataan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 160/379I13.01I2008 tanggal 9 April 2008 tentang Persetujuan Dukungan Dana dan Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pilkada di Kabupaten Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat.” Terusnya

Pada tanggal 03 April 2009 Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia meresmikan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Jakarta, sekaligus melantik Pejabat Bupati Tulangbawang Barat yang Pertama Hi. Syaifullah Sesunan, SH, MM.selanjutnya Gubernur Lampung atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 19 Oktober 2009 melantik Hi. Bachtiar Basri, SH, MM menjadi Pejabat Bupati Tulangbawang Barat menggantikan Hi. Syaifunah Sesunan, SH, MM.” Ungkapnya

“Kepemimpinan Kabupaten Tulangbawang Barat dilanjutkan oleh Ir. Hanan A.Rozak, MS.yang dilantik Oleh Gubernur Lampung di Panaragan Jaya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-18-530 tahun 2011 tanggal 08 Juli 2011.” Pada tanggal 28 September 2012 menjadi tonggak Sejarah Kepemimpinan Kabupaten Tulangbawang Barat dengan dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah secara langsung menghasilkan pemenang PILKADA yaitu pasangan Hi.BACHTlAR BASRI. SH. MM dengan UMAR AHMAD, SP.sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tulangbawang Barat Periode tahun 2011-2016 Yang dilantik oleh Gubernur Lampung atas nama Menteri Dalam Negeri melalui Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 14 November 2011.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.18-1699 Tahun 2014, pada tanggal 23 Juni 2014 Gubernur Lampung atas nama Presiden Republik indonesia melantik UMAR AHMAD, SP .” Bupati Tulangbawang Barat Sisa Masa Jabatan Tahun 2011 2016, dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik indonesia Nomor : 132.183315 Tahun 2014 pada tanggal 18 Agustus 2014 Gubernur Lampung atas nama Presiden Republik Indonesia melantik FAUZI HASAN, SE, MM.menjadi Wakil Bupati Tulang Barat Sisa Masa Jabatan Tahun 2011 -2016.

Pada saat menjelang pelaksanaan Pemilukada tahun 2017, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan SK Nomor ; 131.18-10115 Tahun 2016. mengangkat Drs. ADEHAM, MPd menjadi Penjabat Bupati Tulangbawang Barat yang dilantik oleh Gubernur Lampung atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 14 November 2016.

Selanjutnya tanggal 15 Februari 2017 menjadi tonggak Sejarah Kepemimpinan Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan terpilihnya pasangan UMAR AHMAD, SP dengan FAUZI HASAN, S.E., M.M sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tulangbawang Barat Periode tahun 2017-2022 pada Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang kedua kalinya dan dilantik oleh Gubernur Lampung atas nama Menteri Dalam Negeri pada tanggal 22 Mei 2017.(ADVETORIAL) Jhonsi

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Advetorial

DPRD Gelar Paripurna Hut Ke 10 Tulangbawang Barat

Redaksi LT

Published

on

Tulangbawang Barat : Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Menggelar Rapat paripurna dalam rangka HUT yang ke 10 tahun 2019.

Hadir paripurna tersebut.Staf Ahli Gubernur lampung bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Theresia Sormin, Bupati tubaba Hi.Umar Ahmad.SP, Wakil Bupati Fauzi Hasan, SE, MM, Sekda Herwan Sahri SH.,M,AP jajaran anggota DPRD Tubaba, anggota Forkopimda, Sekdakab Herwan Sahri, SH, M.AP, TP-PKK Tubaba, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat.

Dalam sambutan ketua DPRD Tulang bawang barat Busroni, SH mengucapkan selamat ulang tahun yang ke 10 tahun 2019,Semoga di genap 10 tahun berdirinya kabupaten tulang bawang barat bisa menjadi motivasi untuk terus menghasilkan karya-karya nyata yang dapat menjadikan Kabupaten Tubaba lebih baik lagi ke depan nya.

“saya dan jajaran DPRD kabupaten tulang bawang barat merasa bangga, walaupun masih berusia 10 tahun namun Kabupaten Tubaba mampu menghasilkan prestasi di segala bidang,saya yakin berkat kerja keras kita bersama kabupaten tubaba bisa menjadi lebih baik lagi kedepannya”kata nya

Busroni juga berharap, kepada seluruh elemen masyarakat tubaba, peringatan hari jadi kabupaten yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada 3 April tahun 2009 itu, dapat meningkatkan rasa cinta demi kemajuan dan kelancaran setiap program pembangunan yang telah dicanangkan, dan meningkatkan kerja nyata dalam menciptakan kesejahteraan di kabupaten ini.

Di tempat yang sama Bupati Tubaba Hi. Umar Ahmad, SP Mengatakan atas nama Pemerintah Daerah kabupaten setempat mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran anggota DPRD tubaba,yang telah sepenuh mendukung dan mendorong pembangunan, begitu juga dengan Para Pejuang, Perintis, dan Pendiri Kabupaten Tubaba, yang telah memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian kemajuan pembangunan hingga seperti saat ini.

“Saya juga mengajak semua pihak untuk terus bekerja menyumbangkan kemampuan yang dimiliki dalam membangun daerah, agar cita-cita mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera sehingga semua bisa tercapai”pungkas nya. (ADVETORIAL). Jonsi

Continue Reading

Advetorial

Dewan Minta Pemkab Cek Kelengkapan Perusahaan di Lampung Tengah

Redaksi LT

Published

on

Lampung Tengah : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Tengah mendukung langkah pemerintah daerah mengecek kelengkapan perusahaan di Lamteng.

Pasalnya, di lapangan banyak ditemukan perusahaan yang terindikasi tidak memikiki badah hukum yang lengka.

“Kita sangat mendukung. Apalagi untuk meningkatkan PAD. Kalau bicara PAD untuk kesejahteraan masyarakat Lamteng,” kata anggota DPRD Lamteng Jahri Effendi, Jumat (5/4/2019).

Jahri Effendi menyatakan, pihaknya juga sudah turun lapangan ke beberapa perusahaan. “Kita sudah turun ke beberapa perusahaan. Banyak temuan di lapangan. Kayak izin mendirikan bangunan (IMB) yang bermasalah dan lainnya,” kata dia.

Menurutnya ada sekitar sembilan perusahaan yang dipanggil untuk hearing namun sudah dua kali mangkir. “Kita minta datang untuk membawa data-data. Dalam hal ini, upaya paksa belum bisa dilakukan karena takut mengganggu pemilu,” ungkapnya.

Sekadar diketahui, Tim Intesifikasi dan Ekstensifikasi PAD Lamteng akan mendatangi 31 perusahaan mulai 15 April 2019.

Hal ini menindaklanjuti Surat Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI No. B/1975/KSP.00/10-16/02/2019 tanggal 25 Februan 2019 tentang Monitoring dan Evaluasi Realisasi Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lamteng A. Helmi menyatakan tahap pertama tim yang diketuai Sekkab Adi Erlansyah akan turun ke 31 perusahaan. “Tahap pertama 31 perusahaan. Kunjungan mulai 15 April 2019,” katanya.

Helmi melanjutkan, tim akan mengecek dokumen perizinan perusahaan. “Perizinan perusahaan akan dicek. Di antaranya profil perusahaan, IPPT, izin lingkungan (UKL/UPL), SIUP, TDP, IMB, akta badan hukum, jumlah karyawan atau pekerja, dan jumlah sumur bor,” paparnya.

Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi dibentuk, kata Helmi, adalah upaya meningkatkan PAD Lamteng. “Ini upaya meningkatkan PAD Lamteng. Kita periksa kebenaran perizinannya, termasuk kewajiban perusahaan atau pelaku usaha. Jika perizinannya belum lengkap, harus dipenuhi. Bila ada perusahaan yang tak memenuhi kewajibannya akan dilaporkan ke Bapak Bupati,” ungkapnya.

Tim yang dilibatkan, kata Helmi, selain dari DPMPTS ada Disnaker, BPPRD, Disdagsar, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, DPRKP, dan PPNS. “Tim gabungan. Jika persyaratan tak dilengkapi harus dilengkapi. Jika ada yang melanggar harus diperbaiki. Jika tidak diindahkan, bisa direkomendasikan ditutup,” tegasnya.(adv) Candra

Continue Reading

Advetorial

DPRD Lampung Tengah Bentuk Pansus LKPJ 2018

Redaksi LT

Published

on

Lampung Tengah : Anggota DPRD Lampung Tengah akan membentuk panitia khusus (pansus) menindak lanjuti Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Lamteng TA 2018. DPRD menarget satu bulan ke depan akan ada rekomendasi ke Pemkab Lamteng.


Wakil Ketua II DPRD Lamteng Riagus Ria menyatakan pihak masih akan bekerja menyikapi LKPJ. TA 2018 yang disampaikan bupati. “Kita masih akan bekerja. Kita bentuk pansus untuk melihat LKPJ. TA 2018. Satu bulan ke depan akan ada rekomendasi dari DPRD,” katanya via telepon Rabu (3/4).

Perihal apa yang akan disikapi, Riagus menyatakan terkait pendapatan daerah yang tidak mencapai target. “Ya, kita lihat soal pendapatan daerah yang tak mencapai target. Terutama masalah transfer daerah dari pusat yang tidak tercapai,” ungkapnya

Sekadar diketahui, Pemkab Lamteng menargetkan pendapatan daerah 2018 sebesar Rp2.546.700.281.403 dan terealisasi Rp2.474.608.077.334 atau sebesar 97,17%. Ini berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj.) Bupati Lamteng TA 2018, Selasa (2/4).

Bupati Lamteng Loekman Djoyosoemarto dalam pemaparannya
Realisasi pendapatan daerah berasal dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. “PAD sebesar Rp165.411.403.889,54; dana perimbangan Rp1.808.254.062.561; dan
lain-lain pendapatan yang sah Rp496.571.666.757.06,” katanya dalam sidang paripurna DPRD Lamteng, Selasa (2/4).

Kemudian belanja daerah 2018, kata Loekman, ditargetkan Rp2.600.914.765.683 dan terealisasi Rp2.388.867.28l.594,57 atau sebesar 91,85%. “Realisasi belanja ini dipergunakan untuk belanja tidak langsung Rp1.469.643.931.275,86. Yakni untuk belanja gaji pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan pemprov dan desa, serta belanja tak terduga. Lalu belanja langsung Rp919.223.395.318,71 yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan bidang urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan penunjang,” ujarnya.

Selanjutnya pembiayaan daerah, kata Loekman sisa lebih pembiayaan anggaran daerah (Silpa) 2018 sebesar Rp139.955.235.020,15. “Silpa 2018 sebesar Rp139.955.235.020,15,” ungkapnya.(ADV) Candra

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: