Connect with us

Apa Kabar Lampung

Bupati Pesibar Pimpin Rapat Forum Group Discussion

Redaksi LT

Published

on

Pesisir Barat : Bupati Pesisir Barat DR.Drs.H.Agus Istiqlal.SH.,MH menghadiri sekaligus memimpin Rapat Forum Group Discussion (FGD) tentang Motif Khas Daerah di gedung Dharma Wanita, pada Kamis (04/04/2019).

Dalam laporan Pj.Sekda Ir.N.Lingga Kusima,MP. menyampaikan Maksud dan tujuan diselenggarakannya acara Focus Grouf Disscusion (FGD) tentang penetapan motif khas daerah bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Barat berencana akan mengangkat warisan buadaya Pesisir Barat dengan menetapkan salah satu dari bermacam tekat tersebut akan dijadikan motif tapis khas daerah Pesisir Barat nantinya motif tersebut akan menjadi salah satu jati diri atau identitasmaupun ciri has Kabupaten Pesisir Barat.

Selanjutnya, Bupati menyampaikan pada sambutannya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada para sai batin marga dan para pengrajin tapis yang telah berkenan hadir pada acara forum group discussion (fgd) tentang Motif Khas Daerah.

Masuh kata agus tiqlal sebagaimana kita ketahui bahwa, kabupaten pesisir barat adalah salah satu kabupaten di provinsi lampung yang banyak memiliki warisan budaya salah satunya budaya tapis. tapis merupakan hasil tenun benang kapas dengan motif benang perak atau benang emas yang menjadi ciri khas budaya suku lampung, tapis pesisir barat yang kita miliki mempunyai beragam karakteristik dengan desain yang menarik serta nilai seni yang sangat tinggi, dikarenakan metode pengerjaan dan teknik menyulam dengan tingkat kerumitan yang sangat tinggi antara mengaitkan benang emas dengan benang penyawat sehingga membentuk pola dalam motif kain tapis yang telah diukir oleh para pengrajin sesuai motif yang diinginkan,” tuturnya.

Selanjutnya, tapis yang selama ini sudah menjadi ciri khas masyarakat lampung pada umumnya dan kabupaten pesisir barat pada khususnya adalah sebagai bagian dari warisan budaya yang telah turun temurun sehingga dipandang perlu untuk dilegalitaskan sebagai identitas budaya lampung original dan memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dalam segala bentuk dengan modifikasi yang menarik sehingga bisa diterima oleh masyarakat luas dalam pemasarannya, tentunya dengan hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kabupaten pesisir barat.

Agus tiqlal juga mengatakan tapis yang dihasilkan oleh masyarakat pengrajin kabupaten pesisir barat memiliki ciri khas tersendiri karena tekhnik penyulamannya yang sulit dan membutuhkan proses waktu pengerjaannya yang relatif lama. dengan tekhnik seperti ini disebut “tekat” oleh para pengrajin.
Kemudian, untuk kita ketahui bersama bahwa dalam pembuatan tapis pesisir barat mempunyai lima jenis “tekat” dalam penyulaman tapis tersebut yaitu: tekat sporadis, tekat biku – biku, tekat mata petek, tekat sayak gelamai dan tekat awan berjumpa,” jelasnya.

oleh karena itu melalui acara focus group disscusion (FGD) ini, pemerintah kabupaten pesisir barat bermaksud untuk menetapkan hak paten atas motif daerah dalam 5 (lima) jenis tekat tersebut, sebagai identitas kabupaten yang nantinya akan di implementasikan dalam bentuk ornamen bangunan, pakaian dan lain sebagainya.
motif tapis daerah pesisir barat ini akan diberi nama “tekat” dan insya allah pemerintah kabupaten pesisir barat akan melouncingkannya, bersamaan dengan pembukaan pameran pembangunan krui fair 2019, sekaligus dalam rangka ulang tahun kabupaten pesisir barat yang ke-VI (enam) nanti.

Kemudian, hal yang paling utama dalam melestarikan seni budaya tapis yang menjadikan para pengrajin tapis makin mencintai profesinya, yaitu dengan memberikan penghargaan berupa perlindungan hak bagi para pengrajin tapis untuk hasil karya intelektualnya. perlindungan hak karya tapis diberikan melalui undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penggunaan maupun pemanfaatan budaya tapis tradisional dimaksud,” pungkasnya.

Turut hadir acara tersebut Ketua TP.PKK Kabupaten Hj.Septi Istiqlal, Anggota DPRD Martin Sopyan, Para OPD, Para sai Batin Marga, Dewan Kesenian Provinsi Lampung, Tokoh Masyarakat dan para pengrajin tapis

Reporter : Indra
Editor : Red

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Silahkan Tinggalkna Pesan Anda

Apa Kabar Lampung

Bimtek Ratusan Kades di Lampura Terus Menuai Sorotan

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Perjalanan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) ratusan Kepala Desa di Lampung Utara ke Bali beberapa waktu lalu terus menuai kritikan. Bahkan, DPC Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Lampung Utara meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kegiatan bimbingan teknis dari para kepala desa dan ‎aparatur di bawahnya. Pospera merupakan satu-satunya organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang pelindungnya presiden (Jokowi).

” Kami minta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas permasalahan bimtek ‎ke Bali dan sebagainya,” Ucap Sekretaris Pospera Lampung Utara, Yoki Agung Malian, disela-sela aksi unjuk rasa di kantor Inspektorat Lampura, Kamis (5/12/2019).

Yoki menuding bahwa kegiatan bimtek yang menelan dana fantastis hingga miliaran rupiah ini disinyalir tidak sesuai aturan dan hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi. Ditinjau dari sisi etika pun, kegiatan ini sangat tidak elok. Kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh para aparatur desa bersumber dari anggaran dana desa tahun 2019.

” Kegiatan ini dilaksanakan saat Lampura dalam krisis keuangan dan tidak mendapat restu dari Plt. Bupati Budi Utomo. Bahkan, ada kades yang bawa anak dan istri dalam kegiatan itu,” ketusya.

Diketahui, tidak hanya kegiatan bimtek ‎yang dilaksanakan oleh para kepala desa di Bali, Sekretaris Desa pun melakukan perjalanan Bimtek di Yogyakarta. Sejumlah pihak pun mulai menyoroti kegiatan ini.

Kalangan Legislatif turut ikut mempersoalkan perjalanan Bimtek para Kepala Desa dan jajarannya. Direncanakan, DPRD Lampung Utara melalui Komisi I akan memanggil pihak penyelenggara usai memanggil Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia dan Dinas Pemberdayaan Manusia dan Desa.

Reporter : Alex BW
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Genjot PAD, Pemkab Lampura Pasang Tapping BOX

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Upaya Pemerintah Lampung Utara menggenjot pendapatan daerah di tahun 2020 terus dilakukan.

Untuk itu, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Lampung Utara melakukan terobosan dalam mengoptimalisasi penerimaan pajak Hotel dan Restoran/rumah makan, menggunakan alat perekam transaksi (tapping box) dibeberapa titik di wilayahnya.

Saat launching pemasangan tapping box di rumah makan Taruko 1 Kotabumi, Kelapa Tujuh, Rabu (4/12/2019), Plt. Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, mengungkapkan bahwa tapping box akan membantu para pelaku usaha dalam melaksanakan pencatatan keuangan serta monitoring.

“ Tentu ini tidak memberatkan para pengusaha, karena pajak ditanggung konsumen. Hal ini sebagai wujud transparansi pengelolaan pajak daerah kita. Dan Masyarakat dapat mengontrol sendiri pembayaran pajaknya,” ucapnya singkat.

Reporter : Alex BW
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Eksekusi Lahan Warga, Nanang : Penyelesaian Harus Berpihak Pada Rakyat

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto menemui warga Dusun 6A dan 6B Desa Sidodadi Asri, Kecamatan Jati Agung, Selasa (3/12/2019).
Pertemuan yang berlangsung di Pasar Margo Rukun, Desa Sidodadi Asri itu, terkait percepatan penyelesaian sengketa lahan antara warga Dusun 6A dan 6B dengan pihak PTPN 7.
Dalam kesempatan itu, Nanang turut didampingi Kapolres Lampung Selatan AKBP Edi Purnomo, SH, S.IK, MM, dan Dandim 0421 Lampung Selatan Letkol Kav. Oktovianus Robinson Bessie.
Kepala Desa Sidodadi Asri, Didi Marhadi melaporkan, masalah sengketa lahan bermula adanya surat dari pengadilan yang akan mengeksekusi lahan di Dusun 6A dan 6B. Dimana kata dia, di dua dusun dengan luasan sekitar 435 hektar itu tedapat 450 KK yang telah tinggal selama puluhan tahun.
“Mewakili warga kami menolak eksekusi yang akan dilakukan pengadilan, bahkan warga akan berunjuk rasa di pengadilan. Untuk itu kami laporkan masalah ini ke Pak Bupati supaya warga bisa dimediasi dengan pihak PTPN,” ujar Didi Marhadi dihadapan Plt Bupati, Nanang Ermanto.
Menanggapi hal itu, Plt Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto berjanji akan menyelesaikan sengketa lahan dengan secepatnya. Namun demikian, dia meminta masyarakat bisa bersabar dan tidak melakukan hal-hal anarkis yang justru akan merugikan masyarakat itu sendiri.
“Pesan saya bapak ibu bersabar, jangan anarkis dan berkehendak sendiri-sendiri. Gak usah demo-demo, lebih baik berdoa minta kepada Allah, nanti biar kita carikan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini,” tegas Nanang meyakini puluhan warga Dusun 6A dan 6B.
Nanang juga menyatakan telah memerintahkan jajarannya agar mengundang PTPN 7 untuk duduk bersama mencari solusi terbaik, sehingga masalah tersebut bisa secepatnya terselesaikan.
“Besok (rabu, red) kita panggil PTPN untuk berdialog. Meskipun putusan pengadilan sudah inkrah, tapi kita selaku pemerintah daerah akan mencari solusi terbaik untuk masyarakat. Saya ini gak mau melihat ada masyarakat saya yang susah,” tandasnya.
Sementara, Kapolres Lampung Selatan, AKBP Edi Purnomo juga meminta warga Dusun 6A dan 6B bisa menjaga situasi dan kondisi yang kondusif.
“Kami dari pihak keamanan tentunya akan menjaga situasi tetap kondusif. Masyarakat juga harus menghadapi permasalahan ini dengan kepala dingin. Pak Kades didata betul warganya, jangan sampai ada penyusup yang justru menjadi provokator dalam masalah ini,” tegas Edi Purnomo.
Senada disampaikan Kapolres. Dandim 0421 Lampung Selatan Letkol Kav. Oktovianus Robinson Bessie juga meminta masyarakat bisa menahan diri dan menjaga suasana yang kondusif selama proses mediasi.
“Jangan sampai niat baik Pemkab Lampung Selatan ini ditunggangi pihak-pihak yang tidak bertangungjawab. Karena upaya Pak Plt Bupati ini luar bisa, tolong didukung dan jangan sampai melakukan hal-hal yang anarkis,” tukasnya. (Eko/Kmf)

Continue Reading

Trending