Connect with us

Apa Kabar Lampung

Hadapi HKG PKK Ke – 47 di Sumatera Barat, Ibu Yustin Minta Para Kader Pahami Sistem Informasi dan Manajemen PKK

Redaksi LT

Published

on

BANDAR LAMPUNG : Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Ibu Yustin Ridho Ficardo meminta TP PKK Lampung mempersiapkan diri menghadapi Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat, pada Juli 2019 mendatang. Salah satunya dengan memahami Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) PKK.

“Tahun ini merupakan peringatan HKG PKK ke – 47 yang secara nasional akan dipusatkan di Sumatera Barat pada bulan Juli 2019. Dalam forum tersebut akan diisi dengan berbagai lomba yang menunjukkan kinerja TP PKK di setiap daerah. TP PKK Provinsi Lampung telah mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan peringatan tersebut,” ujar Yustin, dalam Rapat Konsultasi PKK Provinsi Lampung Tahun 2019, yang dilaksanakan di Gedung Pusiban, Kantor Guberur Lampung, Kamis, (4/4/2019).

Untuk terlaksananya kegiatan ini tentunya diperlukan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dengan harapan adanya, perhatian dan tindaklanjut dari pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota mampu merumuskan program strategis dan inovatif untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

“Ada lagi beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, persetujuan dan dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, di antaranya Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) PKK,” ujar Yustin.

Selain itu, lanjut Yustin, harus juga dipahami Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan PKK dan Draft Permendagri tentang Pelaksanaan Perpres No 99/2017 tentang gerakan PKK.

“Tujuan gerakan PKK, adalah memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang sehat, sejahtera lahir dan batin. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam pelaksanaannya, perlu adanya dukungan/ dan peningkatan koordinasi dengan Pembina Tim Penggerak PKK di semua jenjang dan dengan lembaga Iain,” ujar Yustin.

Dalam rapat itu, Yustin berharap PKK mampu menjadi mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang sehingga terlaksananya program PKK.

Terkait Hari Kesatuan Gerak PKK, menurut Yustin, merupakan momen yang berkaitan dengan dimulainya gerakan PKK secara nasional, termasuk Rakernas 2020. Dalam Kegiatan PKK 2019 ini tema yang diusung adalah “Konsolidasi Gerakan PKK Menyongsong Rakernas Tahun 2020”.

“Tema tersebut dimaksudkan bahwa pada tahun 2020 mendatang, insya Allah, akan diselenggarakan Rapat Kerja Nasional IX PKK, yang merupakan wahana lima tahunan TP PKK secara nasional untuk menetapkan secara garis besar program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh TP PKK mulai dari tingkat Pusat hingga ke tingkat desa/kelurahan, program-program yang sinergis dalam mendukung program pemerintah yang dilaksanakan melalui lembaga/ kementerian,’ ujar Yustin.

Yustin mengharapkan melalui gerakan PKK , sebagai gerakan masyarakat, tumbuh dari bawah dan pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat dalam menyejahterakan keluarga, yang telah mendapatkan pengakuan dari masyarakat secara nasional maupun internasional.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat menyambut baik diselenggarakannya Rapat Konsultasi tersebut sebagai upaya strategis untuk menyamakan persepsi dan komitmen agar terarah serta terkoordinasi dengan baik.

Dengan demikian Program Kerja PKK ke depan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas dan mampu memberikan andil yang lebih besar dalam Pembangunan Provinsi Lampung.

“Sesuai tema yang diangkat, yaitu Konsolidasi Gerakan PKK menyongsong Rekernas 2020. Pemprov berharap dapat menjadi pedoman bagi seluruh peserta dalam merumuskan program selama setahun ke depan, dengan menekankan 3 hal strategis untuk menjadi fokus pembangunan yaitu Revolusi Mental, Peningkatan Kualitas SDM di keluarga, dan konsep keluarga sejahtera membawa masyarakat sejahtera,” ujar Taufik. (Humas Prov Lampung)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Silahkan Tinggalkna Pesan Anda

Apa Kabar Lampung

Bimtek Ratusan Kades di Lampura Terus Menuai Sorotan

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Perjalanan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) ratusan Kepala Desa di Lampung Utara ke Bali beberapa waktu lalu terus menuai kritikan. Bahkan, DPC Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Lampung Utara meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kegiatan bimbingan teknis dari para kepala desa dan ‎aparatur di bawahnya. Pospera merupakan satu-satunya organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang pelindungnya presiden (Jokowi).

” Kami minta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas permasalahan bimtek ‎ke Bali dan sebagainya,” Ucap Sekretaris Pospera Lampung Utara, Yoki Agung Malian, disela-sela aksi unjuk rasa di kantor Inspektorat Lampura, Kamis (5/12/2019).

Yoki menuding bahwa kegiatan bimtek yang menelan dana fantastis hingga miliaran rupiah ini disinyalir tidak sesuai aturan dan hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi. Ditinjau dari sisi etika pun, kegiatan ini sangat tidak elok. Kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh para aparatur desa bersumber dari anggaran dana desa tahun 2019.

” Kegiatan ini dilaksanakan saat Lampura dalam krisis keuangan dan tidak mendapat restu dari Plt. Bupati Budi Utomo. Bahkan, ada kades yang bawa anak dan istri dalam kegiatan itu,” ketusya.

Diketahui, tidak hanya kegiatan bimtek ‎yang dilaksanakan oleh para kepala desa di Bali, Sekretaris Desa pun melakukan perjalanan Bimtek di Yogyakarta. Sejumlah pihak pun mulai menyoroti kegiatan ini.

Kalangan Legislatif turut ikut mempersoalkan perjalanan Bimtek para Kepala Desa dan jajarannya. Direncanakan, DPRD Lampung Utara melalui Komisi I akan memanggil pihak penyelenggara usai memanggil Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia dan Dinas Pemberdayaan Manusia dan Desa.

Reporter : Alex BW
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Genjot PAD, Pemkab Lampura Pasang Tapping BOX

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Upaya Pemerintah Lampung Utara menggenjot pendapatan daerah di tahun 2020 terus dilakukan.

Untuk itu, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Lampung Utara melakukan terobosan dalam mengoptimalisasi penerimaan pajak Hotel dan Restoran/rumah makan, menggunakan alat perekam transaksi (tapping box) dibeberapa titik di wilayahnya.

Saat launching pemasangan tapping box di rumah makan Taruko 1 Kotabumi, Kelapa Tujuh, Rabu (4/12/2019), Plt. Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, mengungkapkan bahwa tapping box akan membantu para pelaku usaha dalam melaksanakan pencatatan keuangan serta monitoring.

“ Tentu ini tidak memberatkan para pengusaha, karena pajak ditanggung konsumen. Hal ini sebagai wujud transparansi pengelolaan pajak daerah kita. Dan Masyarakat dapat mengontrol sendiri pembayaran pajaknya,” ucapnya singkat.

Reporter : Alex BW
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Eksekusi Lahan Warga, Nanang : Penyelesaian Harus Berpihak Pada Rakyat

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto menemui warga Dusun 6A dan 6B Desa Sidodadi Asri, Kecamatan Jati Agung, Selasa (3/12/2019).
Pertemuan yang berlangsung di Pasar Margo Rukun, Desa Sidodadi Asri itu, terkait percepatan penyelesaian sengketa lahan antara warga Dusun 6A dan 6B dengan pihak PTPN 7.
Dalam kesempatan itu, Nanang turut didampingi Kapolres Lampung Selatan AKBP Edi Purnomo, SH, S.IK, MM, dan Dandim 0421 Lampung Selatan Letkol Kav. Oktovianus Robinson Bessie.
Kepala Desa Sidodadi Asri, Didi Marhadi melaporkan, masalah sengketa lahan bermula adanya surat dari pengadilan yang akan mengeksekusi lahan di Dusun 6A dan 6B. Dimana kata dia, di dua dusun dengan luasan sekitar 435 hektar itu tedapat 450 KK yang telah tinggal selama puluhan tahun.
“Mewakili warga kami menolak eksekusi yang akan dilakukan pengadilan, bahkan warga akan berunjuk rasa di pengadilan. Untuk itu kami laporkan masalah ini ke Pak Bupati supaya warga bisa dimediasi dengan pihak PTPN,” ujar Didi Marhadi dihadapan Plt Bupati, Nanang Ermanto.
Menanggapi hal itu, Plt Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto berjanji akan menyelesaikan sengketa lahan dengan secepatnya. Namun demikian, dia meminta masyarakat bisa bersabar dan tidak melakukan hal-hal anarkis yang justru akan merugikan masyarakat itu sendiri.
“Pesan saya bapak ibu bersabar, jangan anarkis dan berkehendak sendiri-sendiri. Gak usah demo-demo, lebih baik berdoa minta kepada Allah, nanti biar kita carikan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini,” tegas Nanang meyakini puluhan warga Dusun 6A dan 6B.
Nanang juga menyatakan telah memerintahkan jajarannya agar mengundang PTPN 7 untuk duduk bersama mencari solusi terbaik, sehingga masalah tersebut bisa secepatnya terselesaikan.
“Besok (rabu, red) kita panggil PTPN untuk berdialog. Meskipun putusan pengadilan sudah inkrah, tapi kita selaku pemerintah daerah akan mencari solusi terbaik untuk masyarakat. Saya ini gak mau melihat ada masyarakat saya yang susah,” tandasnya.
Sementara, Kapolres Lampung Selatan, AKBP Edi Purnomo juga meminta warga Dusun 6A dan 6B bisa menjaga situasi dan kondisi yang kondusif.
“Kami dari pihak keamanan tentunya akan menjaga situasi tetap kondusif. Masyarakat juga harus menghadapi permasalahan ini dengan kepala dingin. Pak Kades didata betul warganya, jangan sampai ada penyusup yang justru menjadi provokator dalam masalah ini,” tegas Edi Purnomo.
Senada disampaikan Kapolres. Dandim 0421 Lampung Selatan Letkol Kav. Oktovianus Robinson Bessie juga meminta masyarakat bisa menahan diri dan menjaga suasana yang kondusif selama proses mediasi.
“Jangan sampai niat baik Pemkab Lampung Selatan ini ditunggangi pihak-pihak yang tidak bertangungjawab. Karena upaya Pak Plt Bupati ini luar bisa, tolong didukung dan jangan sampai melakukan hal-hal yang anarkis,” tukasnya. (Eko/Kmf)

Continue Reading

Trending