Connect with us

Apa Kabar Lampung

Ridho Ficardo Resmikan Bandara Gatot Subroto Way Kanan

Redaksi LT

Published

on

WAY KANAN : Upaya Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo melanjutkan perjuangan agar Pangkalan Udara (Lanud) TNI Angkatan Darat Gatot Soebroto Way Kanan sebagai Bandara Penerbangan Sipil akhirnya terwujud.

Pada Sabtu (6/4/2019), Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa, Gubernur Ridho dan Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya meresmikan pemanfaatan Pangkalan Udara tersebut sebagai penerbangan sipil, di Kecamatan Way Tuba.

Perjuangan ini buah dari upaya Gubernur Ridho yang terus menerus meyakinkan Pemerintah Pusat. Upaya menjadikan Bandara ini menjadi penerbangan sipil sejak tahun 2006 silam. Dan baru 2019 ini (menanti selama 13 tahun) di era kepemimpinan Gubernur Ridho hal itu terwujud.

Gubernur Ridho mengatakan terimakasih atas dukungan Pemerintah Pusat melalui Menteri Perhubungan dan Kasad karena telah berkenan melakukan peresmian Lanud TNI Angkatan Darat Gatot Soebroto Way Kanan sebagai Bandara Penerbangan Sipil.

“Terimakasih juga kepada Bapak Presiden atas berkenan beliau karena hari ini Menteri Perhubungan dan Kasad berada di tengah kita untuk meresmikan Lanud TNI Angkatan Darat Gatot Soebroto Way Kanan ini menjadi Bandara Penerbangan Sipil,” ujar Ridho.

Ridho mengatakan peresmian ini adalah atas persetujuan Kasad dan pro aktif Bupati Way Kanan untuk menjadikan Lanud TNI Angkatan Darat Gatot Soebroto Way Kanan sebagai Bandara Penerbangan Sipil.

“Gubernur Lampung mewakili masyarakat Lampung menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Kasad karena kemurahan hati beliau begitu cepat rasanya proses ini kita lakukan, karena ketika rapat bersama Kasad dan Bupati Way Kanan yang secara proaktif, sehingga ternyata hanya butuh waktu tidak sampai 30 menit, dan berbicara beberapa hal prinsip, disetujuilah Lanud TNI Angkatan Darat Gatot Soebroto Way Kanan sebagai Bandara Penerbangan Sipil,” katanya.

Ridho menyampaikan upaya menjadikan Bandara ini menjadi penerbangan sipil lewat perjalanan panjang. “Sejak 2006 dari Gubernur ke Gubernur, Menteri ke Menteri dan Kasad ke Kasad mungkin rezekinya di masa kita,” ujar Ridho.

Ridho menyebutkan bandara ini akan memudahkan konektivitas antar daerah dan efisiensi waktu tidak hanya Provinsi Lampung tetapi juga Provinsi Sumatera Selatan. Di antarnya yakni Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Barat, OKU Timur, OKU Selatan dan OKU Induk.

“Harapan kita ini bisa dimanfaatkan oleh Kabupaten Way Kanan dan sekitarnya. Wilayah diperbatasan Lampung dan Sumatera Selatan ini biasanya melakukan penerbangan melalui Bandar Radin Inten II, tetapi dengan adanya Bandara Penerbangan Sipil di Gatot Soebroto ini sangat memudahkan. Ini dampaknya luar biasa untuk masyarakat Lampung dan sekitar sepanjang untuk kebaikan masyarakat,” ujarnya.

Sebagai Kepala Daerah Provinsi Lampung, Gubernur Ridho menyampaikan dengan adanya peresmian Bandara tersebut, memberikan dampak pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Lampung.

“Gubernur sebagai kepala daerah tugasnya hanya menyampaikan apa saja kebutuhan rakyat dan kewenangan ada di Pemerintah Pusat. Untuk kesejahteraan masyarakat, kami tidak bisa sendiri, peran serta Pemerintah Pusat begitu penting,” katanya.

Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan Gubernur Ridho merupakan sosok “Marketing” yang piawai mengajukan permintaan demi mensejahterakan masyarakat Lampung.

“Gubernur Ridho ini seperti sosok marketing, seperti kemarin saja pak Persiden menelpon saya untuk menjadikan Bandara Radin Inten II sebagai Bandara Internasional. Lampung mendapat suatu kebesaran dengan pembangunan itu semua untuk masyarakat Indonesia,” ujar Menhub Budi.

Budi yang datang menggunakan pesawat Maskapai Citilink dari Bandara Halim Perdanakusuma ini mengatakan penerbangan yang dilakukannya itu merupakan penerbangan komersil yang pertama di Lanud TNI Angkatan Darat Gatot Soebroto Way Kanan.

“Ini merupakan penerbangan komersil yang pertama. Jarang ada tempat penerbangan belum selesai tetapi penerbangan komersil sudah ada, ini berkat kekompakkan kita semua.

Pak Presiden juga memerintahkan saya tahun anggaran berikutnya landasan disini diperpanjang menjadi 2.400 meter,” katanya.

Budi menyebutkan bahwa dalam satu bulan ke depan, Lanud TNI Angkatan Darat Gatot Soebroto Way Kanan akan serasa seperti berada di Bandara Radin Inten II.

“Apa yang dilakukan hari ini, akan diselesaikan dalam satu bulan ini, seolah sama dengan Bandara Internasional Radin Inten II. Saya bangga dengan Lampung karena semua tokohnya memberikan dorongan. Apa yang kita lakukan ini semoga bermanfaat untuk seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia,” ujarnya.

Dilain pihak, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.Qodratul Ikhwan mengatakan kendepan bandara ini akan dipersiapkan armada angkutan terusan.

“Kita berencana untuk menyiapkan armada angkutan terusan. Saya baru minta persetujuan pak Gubernur dan secara prinsip beliau setuju. Nanti kita bekerjasama dengan pihak BUMN ataupun BUMD untuk pengoperasian bus itu disini.

Masyarakat yang naik maupun turun disini butuh angkutan, itu yang akan menjadi pekerjaan rumah kita dan insyallah dalam waktu secepatnya akan kita selesaikan,” katanya.

Qodratul juga meminta Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk segera mungkin menyiapkan fasilitas penginapan untuk menunjang sarana dan prasana Lanud TNI Angkatan Darat Gatot Soebroto Way Kanan.

“Diharapkan juga Pemerintah Kabupaten Way Kanan melalui BUMD nya menyediakan fasilitas penginapan seperti hotel karena akan sangat dibutuhkan untuk menunjang Bandara ini,” ujarnya.

Sebelum acara peresemian (6/4/2019), Pemerintah Pusat telah mengesahkan Lanud TNI Angkatan Darat Gatot Soebroto Way Kanan sebagai Bandara yang melayani Penerbangan Sipil dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur Lampung, Menteri Perhubungan RI, Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan Bupati Way Kanan di Ballroom Hotel Fairmont, Jakarta, pada tanggal 28 Maret 2019 yang lalu. (Humas Prov Lampung)

Apa Kabar Lampung

Desa Smart Village Di Lampung Timur Masuk Nominasi 10 Desa Terbaik KIP Tingkat Nasional

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampung : Salah satu Desa Smart Village Provinsi Lampung yaitu Desa Tegal Yoso, Kabupaten Lampung Timur masuk ke dalam nominasi 10 Desa Terbaik Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional.

Hal tersebut terungkap dalam Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional 2021 yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat dengan mengusung tema “Keterbukaan Informasi Publik untuk Mewujudkan Indonesia Damai dan Berkeadilan”. Acara peringatan yang digelar secara daring pada Selasa (04/05) tersebut diikuti oleh Komisi Informasi dan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia.

Adapun penilaian dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat, Ombudsman, dan Kementerian Desa PDTT, yang selanjutnya akan dilakukan penilaian kembali untuk memilih Juara Nasional pada bulan September 2021.

Program Smart Village Provinsi Lampung adalah program desa cerdas berbasis digital melalui gerakan kesadaran sosial masyarakat di desa dan melibatkan seluruh stakeholder dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang terintegrasi dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Program smart village bertujuan mendorong dan juga mewujudkan optimalisasi potensi desa di Provinsi Lampung agar menjadi salah satu kekuatan sosial ekonomi di Indonesia. Program Smart Village merupakan perwujudan atas janji kerja nomor 30 dari 33 janji kerja Gubernur Lampung.

Pada acara peringatan tersebut, dilakukan juga Penandatanganan MoU/Kesepakatan Bersama dan Diskusi Daring untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan informasi publik di desa dengan narasumber Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
Kementerian Desa PDTT, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa PDTT, dan Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga mandiri yang mengawal keterbukaan informasi publik di Indonesia berupaya mendorong terpenuhinya kebutuhan informasi publik di seluruh lapisan masyarakat termasuk di desa. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk mewujudkan kondisi desa yang aman, sehingga dapat memastikan pemerintah desa dapat bekerja secara adil dan efektif guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendorong peran aktif masyarakat desa untuk mendapatkan hak atas informasi publik. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Budi Utomo pertama kalinya gelar Rakor di GOR Sukung-Kotabumi

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Untuk pertama kalinya, Bupati Lampung Utara, Budi Utomo memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus, Sekretaris Daerah, seluruh Camat di GOR Sukung Kotabumi, Selasa (04/04/2021).

Biasanya, Rakor digelar di aula kantor pemerintahan Lampung Utara, namun kali ini begitu berbeda lantaran masih dalam pandemi covid-19. Rakor digelar dalam rangka peningkatan upaya pencegahan penyebaran Covid-19, khususnya selama masa Ramdhan dan Idhul Fitri 1442 H.

Bupati Budi menekankan agat membentuk dan mengaktifkan Posko PPKM mulai dari tingkat Kecamatan, Desa sampai tingkat RT. Mengingat, Lampung masuk dalam Provinsi peringkat kedua tingkat kematiannya akibat Covid -19 di Indonesia.

“ Yang belum memiliki posko PPKM untuk segera membentuknya. Bagi yang sudah tidak aktif agar segera mengaktifkan kembali Posko tersebut. Saya minta untuk dipantau dan diawasi setiap pendatang yang berasal dari luar daerah untuk melakukan isolasi mandiri terlebih dahulu. Tegakan protokol kesehatan di tempat-tempat keramaian khusunya di pasar tradisional,” katanya.

Bupati Budi menambahkan, dalam mengedukasi masyaraat untuk menegakan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 agar melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, para ulama, pemuka agama, penceramah, hingga pengurus Masjid. Sebab, kegiatan sosialisasi masyarakat harus dibatasi dengan 5M.

“ Kemudian diintruksikan kepada seluruh Camat untuk melaporkan setiap hari jumlah orang yang terkonfirmasi ke Posko Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Lampung Utara atau ke BPBD serta Dinas Kesehatan,” Ucap dia.

Pada kesempatan itu, Bupati Budi juga menegaskan bahwa Pemerintah tidak melarang Sholat Tarawih dan Sholat Idhul Fitri 1442 H. Hanya saja disarankan agar sebaiknya Sholat dilaksanakan di rumah.

“ Kita tidak melarang sholatnya, tapi kita melarang berkumpulnya atau berjamaahnya. Sholat Ied tetap dilaksanakan, tetapi pelaksanaanya di rumah saja,” Tandasnya.

Kepala Kemenag Lampung Utara, Totong Sunardi, mengatakan, Menteri Agama sudah mengeluarkan Surat Edaran No. 3 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idhul Fitri 1442 H. Dimana Surat Edaran tersebut menganjurkan untuk menjalankan ibadah di rumah guna menghindari kerumunan.

“ Keselematan jiwa utama dari sunah-sunah yang lain. Penyelamatan jiwa-jiwa manusia wajib adanya. Bahwa sholatnya tidak dilarang, tapi yang dilarang itu kerumunanya. Saya menghimbau juga kepada seuruh kepala kua, penyuluh, dan penghulu, bahwa tata cara beribadah selama ramdhan harus tetap mengikuti protokol kesehatan,” Jelasnya.

Jika kemudian ada permintaan menjadi khatib dan Imam Sholat berjamaah, terus Totong, pihaknya menegaskan melarang untuk ibadah sholat Ied berjamaah tahun ini.

“ Namun untuk permintaan khutbah bagi yang ingin sholat di rumah, kami minta Kepaa KUA untuk menyiapkan tema khutbah yang menyejukan dan bukan yg memprovokasi. Karena itu saya intrukaikn sekali lagi bahwa eduakasikan kepada Da’i dan Takmir masjid untuk menjadi contoh penegakan Prokes dan mengajak seluruh masyarakat untuk ibadah di rumah,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Utara, Lekok, khusus kepada Camat mengikustrasikan bahwa Lampung Utara diserang pasukan musuh dari darat, laut, udara. Untuk itulah perlu sinergisitas semua elemen dalam menjaga agar tidak ada musuh yang masuk.

Untuk itulah, Sekda Lekok meminta segera fungsikan posko-posko penanganan Covid-19 dan para Camat diminta memastikan bahwa Posko itu berfungsi dengan baik. Bagi para pendatang langsung diidentifikasi dan dilakukan tes. Apabila terkonfirmasi Covid-19 langsung dilakukan isolasi, karena pasukan musuh yang dilawan ini tidak terlihat.

“ Jadi, kalau masih ada camat yg bermain-main dengan penanganan Covid-19 karena tidak melaksanakan patroli, tidak juga sosialisasikan Prokes, serta tidak memberikan pemahamanan ke masyarakat, nanti akan kita laporkan kepada pak Bupati agar nanti kita berikan ‘mainan’. Kita ditugaskan negara dan ini menjadi tanggungjawab kita,” tukasnya.

(Diskominfo Lampura)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Menyambut Idul Fitri CV ATA Bersama Warga Bersihkan Jalan

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Selain sebagai pengaman garis pantai dengan mengendalikan abrasi yang menggerus garis pantai, breakwater juga dibangun untuk memecah ombak/gelombang dengan memecah gelombang dan menyerap sebagian energi gelombang.
Selain itu, breakwater juga berfungsi untuk menenangkan gelombang di pelabuhan, sehingga kapal dapat merapat di pelabuhan dengan lebih mudah dan cepat.
Pemecah gelombang harus didesain sedemikian rupa sehingga arus laut tidak menyebabkan pendangkalan karena pasir yang ikut dalam arus mengendap di kolam pelabuhan. Bila hal ini terjadi maka pelabuhan perlu dikeruk secara reguler.
Salah satu dampak lingkungan yang timbul pada pengerjaan pengaman pantai atau pemecah gelombang (breakwater) di sepanjang garis pantai di Desa Rajabasa, Kecamatan Rajabasa yakni peningkatan partikel debu. Sumber dampak itu berasal dari hilir mudik angkutan bahan baku ataupun material. Pembangunan breakwater itu sendiri dikerjakan oleh CV. Anugerah Tiara Abadi (ATA).
Guna meminimalisir peningkatan partikel debu dan tanah yang menempel di jalan akibat hilir mudik kendaraan drum truck yang mengangkut material tanah untuk pembangunan breakwater tepatnya di dusun Ujau, Kelompok Masyarakat (Pokmas) Desa Rajabasa dibantu CV ATA dengan sigap membersihkan jalan lingkungan, Selasa (04/05/2021).
Menurut penanggungjawab lokasi galian tanah Mardian, pembersihan dilakukan pada jam-jam istirahat dan untuk menyambut hari raya idul fitri serta guna mencegah debu yang berterbangan.
“Pembersihan ini setiap hari kami lakukan pada jam-jam istirahat, fungsi nya guna mencegah debu yang bertebangan, dan ini juga di lakukan agar masyarakat sekitar tidak terganggu apalagi mau memasuki hari raya idul fitri serta mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan,” tutupnya
Mardian menambahkan, sebelum melakukan pengambilan tanah yang di lakukan oleh CV ATA, pihaknya selalu koordinasi baik dengan aparat desa rajabasa atau masyarakat setempat.
Disisi lain, pembangunan breakwater juga menimbulkan dampak dampak terhadap peluang kerja dan berusaha serta pendapatan masyarakat. Banyak warga di sekitar lokasi pengerjaan breakwater yang mendapatkan lapangan pekerjaan.
Hal ini diakui oleh Batin Rahman selaku Humas Pokmas di Dusun Ujau. Menurut Batin Rahmat, dengan adanya pembangunan breakwater ini warganya mayoritas mendapatkan lapangan kerja, pasalnya pada sepuluh hari sekali masyarakat desa setempat bergilir untuk bekerja.
“Ya alhamdulillah dengan adanya pekerjaan pembangunan pengaman pantai ini khususnya masyarakat Desa Rajabasa mendapatkan lapangan pekerjaan,” ungkapnya. (Rls)

Continue Reading

Trending