Connect with us

Apa Kabar Lampung

Ridho Ficardo Resmikan Bandara Gatot Subroto Way Kanan

Redaksi LT

Published

on

WAY KANAN : Upaya Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo melanjutkan perjuangan agar Pangkalan Udara (Lanud) TNI Angkatan Darat Gatot Soebroto Way Kanan sebagai Bandara Penerbangan Sipil akhirnya terwujud.

Pada Sabtu (6/4/2019), Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa, Gubernur Ridho dan Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya meresmikan pemanfaatan Pangkalan Udara tersebut sebagai penerbangan sipil, di Kecamatan Way Tuba.

Perjuangan ini buah dari upaya Gubernur Ridho yang terus menerus meyakinkan Pemerintah Pusat. Upaya menjadikan Bandara ini menjadi penerbangan sipil sejak tahun 2006 silam. Dan baru 2019 ini (menanti selama 13 tahun) di era kepemimpinan Gubernur Ridho hal itu terwujud.

Gubernur Ridho mengatakan terimakasih atas dukungan Pemerintah Pusat melalui Menteri Perhubungan dan Kasad karena telah berkenan melakukan peresmian Lanud TNI Angkatan Darat Gatot Soebroto Way Kanan sebagai Bandara Penerbangan Sipil.

“Terimakasih juga kepada Bapak Presiden atas berkenan beliau karena hari ini Menteri Perhubungan dan Kasad berada di tengah kita untuk meresmikan Lanud TNI Angkatan Darat Gatot Soebroto Way Kanan ini menjadi Bandara Penerbangan Sipil,” ujar Ridho.

Ridho mengatakan peresmian ini adalah atas persetujuan Kasad dan pro aktif Bupati Way Kanan untuk menjadikan Lanud TNI Angkatan Darat Gatot Soebroto Way Kanan sebagai Bandara Penerbangan Sipil.

“Gubernur Lampung mewakili masyarakat Lampung menyampaikan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Kasad karena kemurahan hati beliau begitu cepat rasanya proses ini kita lakukan, karena ketika rapat bersama Kasad dan Bupati Way Kanan yang secara proaktif, sehingga ternyata hanya butuh waktu tidak sampai 30 menit, dan berbicara beberapa hal prinsip, disetujuilah Lanud TNI Angkatan Darat Gatot Soebroto Way Kanan sebagai Bandara Penerbangan Sipil,” katanya.

Ridho menyampaikan upaya menjadikan Bandara ini menjadi penerbangan sipil lewat perjalanan panjang. “Sejak 2006 dari Gubernur ke Gubernur, Menteri ke Menteri dan Kasad ke Kasad mungkin rezekinya di masa kita,” ujar Ridho.

Ridho menyebutkan bandara ini akan memudahkan konektivitas antar daerah dan efisiensi waktu tidak hanya Provinsi Lampung tetapi juga Provinsi Sumatera Selatan. Di antarnya yakni Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Barat, OKU Timur, OKU Selatan dan OKU Induk.

“Harapan kita ini bisa dimanfaatkan oleh Kabupaten Way Kanan dan sekitarnya. Wilayah diperbatasan Lampung dan Sumatera Selatan ini biasanya melakukan penerbangan melalui Bandar Radin Inten II, tetapi dengan adanya Bandara Penerbangan Sipil di Gatot Soebroto ini sangat memudahkan. Ini dampaknya luar biasa untuk masyarakat Lampung dan sekitar sepanjang untuk kebaikan masyarakat,” ujarnya.

Sebagai Kepala Daerah Provinsi Lampung, Gubernur Ridho menyampaikan dengan adanya peresmian Bandara tersebut, memberikan dampak pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Lampung.

“Gubernur sebagai kepala daerah tugasnya hanya menyampaikan apa saja kebutuhan rakyat dan kewenangan ada di Pemerintah Pusat. Untuk kesejahteraan masyarakat, kami tidak bisa sendiri, peran serta Pemerintah Pusat begitu penting,” katanya.

Sementara itu, Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan Gubernur Ridho merupakan sosok “Marketing” yang piawai mengajukan permintaan demi mensejahterakan masyarakat Lampung.

“Gubernur Ridho ini seperti sosok marketing, seperti kemarin saja pak Persiden menelpon saya untuk menjadikan Bandara Radin Inten II sebagai Bandara Internasional. Lampung mendapat suatu kebesaran dengan pembangunan itu semua untuk masyarakat Indonesia,” ujar Menhub Budi.

Budi yang datang menggunakan pesawat Maskapai Citilink dari Bandara Halim Perdanakusuma ini mengatakan penerbangan yang dilakukannya itu merupakan penerbangan komersil yang pertama di Lanud TNI Angkatan Darat Gatot Soebroto Way Kanan.

“Ini merupakan penerbangan komersil yang pertama. Jarang ada tempat penerbangan belum selesai tetapi penerbangan komersil sudah ada, ini berkat kekompakkan kita semua.

Pak Presiden juga memerintahkan saya tahun anggaran berikutnya landasan disini diperpanjang menjadi 2.400 meter,” katanya.

Budi menyebutkan bahwa dalam satu bulan ke depan, Lanud TNI Angkatan Darat Gatot Soebroto Way Kanan akan serasa seperti berada di Bandara Radin Inten II.

“Apa yang dilakukan hari ini, akan diselesaikan dalam satu bulan ini, seolah sama dengan Bandara Internasional Radin Inten II. Saya bangga dengan Lampung karena semua tokohnya memberikan dorongan. Apa yang kita lakukan ini semoga bermanfaat untuk seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia,” ujarnya.

Dilain pihak, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.Qodratul Ikhwan mengatakan kendepan bandara ini akan dipersiapkan armada angkutan terusan.

“Kita berencana untuk menyiapkan armada angkutan terusan. Saya baru minta persetujuan pak Gubernur dan secara prinsip beliau setuju. Nanti kita bekerjasama dengan pihak BUMN ataupun BUMD untuk pengoperasian bus itu disini.

Masyarakat yang naik maupun turun disini butuh angkutan, itu yang akan menjadi pekerjaan rumah kita dan insyallah dalam waktu secepatnya akan kita selesaikan,” katanya.

Qodratul juga meminta Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk segera mungkin menyiapkan fasilitas penginapan untuk menunjang sarana dan prasana Lanud TNI Angkatan Darat Gatot Soebroto Way Kanan.

“Diharapkan juga Pemerintah Kabupaten Way Kanan melalui BUMD nya menyediakan fasilitas penginapan seperti hotel karena akan sangat dibutuhkan untuk menunjang Bandara ini,” ujarnya.

Sebelum acara peresemian (6/4/2019), Pemerintah Pusat telah mengesahkan Lanud TNI Angkatan Darat Gatot Soebroto Way Kanan sebagai Bandara yang melayani Penerbangan Sipil dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur Lampung, Menteri Perhubungan RI, Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan Bupati Way Kanan di Ballroom Hotel Fairmont, Jakarta, pada tanggal 28 Maret 2019 yang lalu. (Humas Prov Lampung)

Apa Kabar Lampung

Walikota Bandar Lampung Hadiri Acara Istighosah dan Doa Bersama di Aula Gedung Semergow

Redaksi LT

Published

on

BANDAR LAMPUNG—Forum Komunikasi Daerah (Forkopimda) dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di Bandar Lampung melaksanakan istighosah dan Do’a bersama dalam rangka memperingati Isra Mi’raj 1445 H dan Pemilu Damai tahun 2024, di gedung Semergow Kota Bandar Lampung, pada Sabtu (10/02/2024).

Hadir diantaranya,Wakil WaliKota Bandar Lampung,Sekda Kota Bandar Lampung, Dandim 0410/KBL Letkol Arh. Tan Kurniawan, S.A.P., M.I,Pol. Kapolresta Bandar Lampung, Kepala Kemenag Bandar Lampung, Ketua MUI Bandar Lampung, Ketua FKUB Kota Bandar Lampun, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat se-kota Bandar Lampung serta organisasi kemahasiswaan (Cipayung Plus).

Untuk diketahui, kegiatan tersebut ditandai dengan melakukan Deklarasi Pemilu Damai oleh Mahasiswa yang tergabung Kelompok Cipayung Plus ( KAMMI, HMI, PMII, PMKRI, LMND, GMNI, KMHDI, IMM, GMKI ) sebagai wujud komitmen bersama dalam menciptakan Pemilu Damai Tahun 2024.

Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana dalam sambutannya mengatakan Pemerintah Kota Bandar Lampung hingga saat ini terus berupaya untuk meningkatkan dan menciptakan kehidupan beragama yang baik di Kota bandar Lampung.

Menurut Bunda Eva, berbagai program telah dilakukan diantaranya pemberian bantuan insentif guru ngaji dan marbot, pelaksanaan program umroh, pemberian bantuan rehab masjid dan mushola serta pemberian bantuan kepada 73 pondok pesantren di Kota Bandar Lampung.

Dikesempatan itu, Eva juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Bandar Lampung. Ia berharap, sikap kebersamaan serta gotong royong komponen masyarakat bisa mewujudkan serta mensukseskan pelaksanaan Pemilu 2024 yang aman dan damai khususnya di Kota Bandar Lampung yang kita cintai bersama,”tutupnya.(zld)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Pemkab Lamsel MoU PKS Dengan PT. PLN

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampung today : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melakukan penandatanganan Momerandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT. PLN Persero Unit Induk Distribusi Lampung UP3 Tanjung Karang, Jum’at (26/01/2024).
Penandatangan MoU dan PKS yang berlangsung di ruang vicon rumah dinas bupati tersebut, membahas tentang Penyediaan Layanan Kelistrikan di Kabupaten Lampung Selatan.
Penandatanganan MoU dan PKS dilakukan antara Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Feri Bastian, Kepala Dinas Perhubungan Harizzon dengan Manager PT. PLN Persero Unit Induk Distribusi Lampung UP3 Tanjung Karang Donna Sinatra.

Penandatangan tersebut turut disaksikan Sekretaris Daerah Kabupaten, Thamrin beserta sejumlah pejabat utama dan Kepala Perangkat Daerah terkait dilingkup Pemkab setempat.
Pada kesempatan itu, Manager PT. PLN Persero Unit Induk Distribusi Lampung UP3 Tanjung Karang, Donna Sinatra menyampaikan, kesepakatan bersama ini merupakan sebagai landasan para pihak dalam melaksanakan kerjasama penyediaan layanan kelistrikan di Lampung Selatan.
“Dengan tujuan perjanjian kerjasama ini diantaranya untuk pengembangan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta mekanisme update data survei titik lampu PJU di Kabupaten Lampung Selatan,” kata Donna Sinatra.
Donna Sinatra mengatakan, perjanjian kerjasama ini juga sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik Pemerintah Daerah Lampung Selatan.
“Melalui kerjasama ini juga menjamin kelancaran penerimaan pendapatan asli daerah dan menjamin validasi keberadaan, kebenaran data dan dokumen penerimaan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik melalui sistem web service,” ujarnya.
Sementara, pada kesempatan itu Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto menekankan, kesepakatan bersama itu dijadikan pedoman kedua belah pihak untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama agar membantu pembangunan di Lampung Selatan.
“Intinya saya minta kesungguhan kedua belah pihak. Ada kerja sama yang baik antara PT. PLN dengan pemerintah daerah dan perangkat daerah untuk mewujudkan sinergi dan optimalisasi terhadap program penyelenggaraan pelayanan kelistrikan ini,” ucap Nanang.
Lebih lanjut, Bupati Nanang menambahkan Pemerintah Daerah sangat berkomitmen untuk mengatasi permasalahan di Lampung Selatan dengan lebih cepat melalui langkah, inovasi dan program yang tengah diterapkan.
“Peran aktif dari seluruh pihak sangat dibutuhkan dalam membantu membangun Lampung Selatan. Salah satunya seperti menjamin ketersediaan sumber daya listrik di Kabupaten Lampung Selatan,” pungkasnya. (Kmf/ko)
Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Kejari Lampura Sepakati MoU Bidang Datun Dengan Pemerintah

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Memasuki perjalanan di awal tahun 2024, Kejaksaan Negeri Lampung Utara sepakat kerja bareng dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam hal penanganan hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Penandatangan Nota Kesepakatan Bersama (MoU) antara Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Mohamad Farid Rumdana, SH.,MH, dengan Bupati Lampung Utara, Budi Utomo berlangsung di Aula Siger Kantor Pemerintah Kabupaten setempat, Kamis (25/1/2024).

Tampak hadir sejumlah pejabat Pemerintahan Lampung Utara menyaksikan penandatangan MoU, diantaranya para Asisten, staf ahli, Kepala Dinas/Badan, Kepala Bagian, para Camat serta jajaran pejabat struktural dan pejabat fungsional Kejaksaan Negeri Lampung Utara.

Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Mohamad Farid Rumdana, SH.,MH, mengatakan bahwasannya MoU ini bertujuan untuk penyelesaian permasalahan hukum yang terjadi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara baik litigasi maupun non litigasi.

” Kami (Kejaksaan) siap bersinergi dengan memberi pertimbangan, pendampingan dan bantuan hukum kepada Pemerintah di bidang perdata dan tata usaha negara (TUN) sesuai kesepakatan,” Katanya.

Dijelaskan Farid, dalam pelaksanaan MoU ini terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mendapat bantuan hukum dari Kejaksaan.

” OPD mengajujan permohonan bantuan hukum, nantinya Kejaksaan akan mengkaji apakah permohonan ini dapat ditindaklanjuti atau tidak,” Terangnya.

Sementara Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, memerintahkan kepada bawahannya untuk menindaklanjuti MoU yang terjalin dengan Kejaksaan Negeri Lampung Utara.

” Agar proses pembangunan yang ada di Lampung Utara dapat berjalan lebih baik dan tetap sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku,” Ucapnya.

Continue Reading

Trending