Connect with us

Apa Kabar Lampung

Dinas PPPA Lampung Perkuat Implementasi Perlindungan Anak Dengan Gerakan PATBM

Redaksi LT

Published

on

BANDAR LAMPUNG : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung terus melakukan penguatan implementasi perlindungan anak melalui Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Hal itu dibuktikan dengan digelarnya Rapat Penguatan Implementasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Provinsi Lampung tahun 2019, yang dilaksanakan di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Senin (8/4/2019). Rapat dibuka langsung oleh Kepala Dinas PPPA Dra. Bayana, M.Si.

“Anak adalah masa depan bangsa ini, oleh sebab itu baik buruknya nasib anak kita tanamkan dalam pikiran dan hati kita adalah tergantung bagaimana kita menangani persoalan-persoalan anak,” ujar Bayana, saat membuka Rapat tersebut.

Rapat penguatan Implementasi PATBM ini membahas peningkatan kualitas atau implementasi kebijakkan dalam melaksanakan berbagai program yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak seperti pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak (KLA), Sekolah Ramah Anak (SRA), Puskesmas Ramah Anak, pembentukan forum anak daerah, dan lain-lain. Semua program tersebut diratifikasi di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.

Melalui PATBM, menurut Bayana, masyarakat diharapkan mampu mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungannya sendiri.

Pengertian dari PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

Bayana menyampaikan bahwa Pemerintah harus bermanfaat bagi anak-anak yang ada di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. “Kalau kita orang yang berompeten untuk membantu dan melindungi anak. Saya katakan bahwa urusan infrastruktur penting tapi urusan pembangunan kualitas anak jauh lebih penting, karena tentu menyangkut kualitas identitas suatu bangsa, Identitas suatu daerah. Tugas kita sebagai Pemerintah adalah menjamin kehidupan anak, apakah anak tersebut sehat, apakah anak tersebut berpendidikan, dan apakah pemenuhan hak anak tersebut sudah terpenuhi semua,” jelasnya.

Menurut Bayana, persoalan anak tidak hanya masalah kekerasan, tapi juga urusan pendidikan. Saat ini, anak yang tidak sekolah disalurkan lewat program wajib belajar 12 tahun. “Oleh sebab itu tugas kami sebagai pemerintah adalah membimbing anak. Ambillah langkah-langkah strategis, apabila kita tidak bisa menjangkau, pasang mata telinga yang ada di desa melalui satgas atau fasilitator yang ada di desa. Mari kita jadikan kesempatan rakor hari ini untuk meningkatkan kinerja kita, melalui jabatan yang kita emban betul-betul bermanfaat bagi hampir 2 juta anak di Provinsi ini,” ujar Bayana.

Kadis PPPA ini menggarisbawahi bahwa persoalan perlindungan anak jangkauannya begitu luas. Hal yang terbaik adalah membangun kerja sama. Penguatan implementasi dilakukan setelah lembaga sudah terbentuk. PATBM ini merupakan mitra kerja yang penting bagi PP & PA guna membentuk satgas yang ada di desa-desa. Sehingga tidak ada yang tidak mungkin sepanjang baik pemerintah maupun stakeholder terkait memang mau tau dan mau bekerja.

“Harapan saya akhir tahun 2019 semua sudah bicara PATBM. Persoalan anak tidak bisa selesai karena Dinas, paling tidak kita sudah berupaya, pasang mata dan telinga untuk mengetahui seluk beluk persoalan anak yang ada di desa kabupaten/kota. Target kita 2020 semua kabupaten/kota mampu mewujudkan Kota Layak Anak, Sekolah
Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak. Dan keberadaan kita betul-betul bermanfaat bagi anak dan juga bagi pemerintah,” harap Bayana.

Sementara itu, Ketua Pelaksana acara Tuti, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas tentang sejauh mana Implementasi PATBM di Provinsi Lampung. Tujuannya agar tercipta persamaan persepsi dan komitmen untuk bersama-sama terlibat dalam Gerakan PATBM. (Humas Prov Lampung)

Apa Kabar Lampung

Akrab, Nanang Ermanto Halal Bihalal Marga Legun Kebandaran Way Urang

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday – Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto didampingi Sekrataris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Thamrin, menghadiri acara silaturahmi dan halalbihalal Marga Legun Kebandaran Way Urang Kalianda, Rabu (10/4/2024).
Bertempat di Lamban Balak Marga Legun, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, halalbihalal dihadiri Pangikhan Sangun Khatu Ya Bandakh II dan putrinya Ruby Chairani Syiffadia yang juga anggota DPR RI terpilih Dapil Lampung 1.

Adapun halalbihalal tersebut bertujuan untuk menjalin silaturahmi dengan saling memaafkan baik antar jajaran pemerintah daerah maupun para tokoh adat Marga Legun.
Bupati Nanang mengatakan, bulan Syawal yang disemarakkan kegiatan halalbihalal merupakan momentum pengingat dan penebus rasa kekhawatiran apabila memiliki kesalahan terhadap orang lain.
“Setelah sebulan menjalani puasa, kita tiba dihari kemenganan Idulfitri dengan silaturahmi dan halalbihalal ini. Harapannya kita dapat kembali suci dan fitri,” ucap Nanang.

Tradisi halalbihalal, yang biasanya menjadi kegiatan tahunan, juga menjadi wadah untuk memperkuat habluminannas, dimana setiap individu diingatkan akan kewajiban saling membantu dan memaafkan.
“Melalui halalbihalal, kita tidak hanya mempererat tali silaturahmi, tetapi juga meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta melakukan muhasabah diri untuk meminimalisir kesalahan,” ujar Nanang. (Kmf/rls)
Continue Reading

Apa Kabar Lampung

THR ANS dan THLS Pemkab Lamsel Cair Hari Ini

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) atau honorer cair hari ini, Rabu (27/3/2024).
Hal itu ditandai penyerahan THR secara simbolis oleh Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto kepada perwakilan ASN dan THLS di Aula Rajabasa, kantor bupati setempat.
Nanang menyampaikan, pemberian THR Idulfitri 1445 Hijriah bagi ASN merupakan amanat yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

Aparatur negara tersebut antara lain, pegawai negeri sipil (PNS) dan calon PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri dan pejabat negara. Namun, tidak untuk tenaga honorer.
“Pemberian tunjangan keagamaan untuk THLS (honorer) merupakan kebijakan dari Pemkab Lampung Selatan dengan melihat kemampuan keuangan daerah,” kata Nanang Ermanto.
Oleh karena itu, Nanang berpesan kepada seluruh pegawai, agar THR Idulfitri 1445 Hijriah dapat dipergunakan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan.
“Ini kewajiban pemerintah daerah yang diharapkan seluruh pegawai. Maka, pemerintah itu harus siap. Alhamdulillah, kita bisa menjalankan amanat Undang-Undang,” ujar Nanang.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan, Wahidin Amin menyampaikan, bahwa THR Idulfitri 1445 Hijriah bagi ASN dan THLS di 53 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sedang dalam proses pencairan.
Wahidin Amin menyebut, besaran THR (Gaji 14) yang diterima oleh ASN sesuai dengan gaji yang diterima pada bulan Maret 2024. Sedangkan, THR untuk THLS sebesar Rp500.000.
“Semua (proses) sudah diserahkan kepada pihak Bank Lampung. Seluruh ASN dan THLS tinggal menunggu payroll,” ujar Wahidin Amin. (Kmf/ko)
Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Pilkada 2024 : Mengacu Aturan MK Nanang Ermanto Berpeluang Bisa Nyalon

Avatar

Published

on

Bandar Lampung, Lampung Today – Tafsir terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XXI/2023 terhadap uji materi Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) makin terang benderang.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Lampung, DR. Yusdianto, SH, MH, menyatakan, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto masih berpeluang kembali maju pada Pilkada 2024.
“Dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 itu disebutkan bahwa satu periode kepala daerah terjadi jika masa jabatan definitifnya melebihi setengah masa jabatan definitif,” kata Yusdianto saat diwawancarai di Lantai 2 Fakultas Hukum Unila, Selasa (26/03/2024).
Sebelumnya ramai menjadi perdebatan, bahwa Nanang Ermanto tidak dapat maju pada Pilkada 2024 sebab dianggap telah dua periode menjabat sebagai Bupati Lampung Selatan.
Menurut Yusdianto, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor : 22/PUU-VII/2009, dalam amar putusannya khususnya pada poin keempat diterangkan; Masa Jabatan Yang Dihitung Satu Periode Adalah Masa Jabatan Yang Telah Menjalani Setengah Masa Jabatan Atau Lebih Dari Setengah Masa Jabatan.
“Kemudian dikuatkan juga oleh putusan MKRI Nomor 67/PUU-XVIII/2020. Artinya, yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah masa jabatan atau lebih,” terang Yusdianto.
Sedangkan Bupati Nanang Ermanto memang secara sah telah dilantik sebagai bupati sebanyak dua kali. Namun usia masa jabatan Nanang Ermanto sebagai Bupati Lampung Selatan definitif hasil Pilkada 2016-2021, tidak sampai setengah masa jabatan kepala daerah.
“Karena Nanang Ermanto sendiri dilantik sebagai Bupati Lampung Selatan definitif oleh Gubernur Lampung, pada 12 Mei 2020. Berarti hanya terhitung selama 9-10 bulan saja,” kata Yusdianto.
Lebih lanjut dia menyampaikan, Nanang Ermanto juga pernah duduk sebagai wakil bupati, dan ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) bupati sekitar 1 tahun 8 bulan, sejak menerima SK pada 3 Agustus 2018.
“Namun jabatan sebagai Plt tidak terhitung masuk hitungan periode, SK mandat diluar konstitusi. Sehingga tidak ada alasan lagi bupati Nanang Ermanto tidak bias mencalonkan diri kembali,” tegas Yusdianto.
Menurutnya hal tersebut sudah cukup menjawab perdebatan pada masyarakat soal isu terkait Nanang Ermanto tidak dapat maju pada Pilkada Lampung Selatan 2024.
“Beliau masih punya hak konstitusi untuk mencalonkan diri dan dicalonkan kembali menjadi Bupati Lampung Selatan pada Pilkada 2024 nanti,” katanya.
Yusdianto menambahkan, Regulasi Pemilihan Umum Kepala Daerah kewenangannya ada pada pemerintah.
“Kita mohon juga kepada KPU untuk cermat dan bijak menanggapi perdebatan ini. Karena KPU juga tidak punya hak dan kepentingan, mereka hanya melaksanakan saja,” ujar Yusdianto.
Diketahui fenomena perdebatan ini tak hanya terjadi di Kabupaten Lampung Selatan tetapi juga terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap bupati Umar Ahmad, dan sejumlah daerah lainnya di Indonesia. (Rls/ko)
Continue Reading

Trending