Connect with us

Apa Kabar Lampung

Dinas PPPA Lampung Perkuat Implementasi Perlindungan Anak Dengan Gerakan PATBM

Redaksi LT

Published

on

BANDAR LAMPUNG : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Lampung terus melakukan penguatan implementasi perlindungan anak melalui Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Hal itu dibuktikan dengan digelarnya Rapat Penguatan Implementasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Provinsi Lampung tahun 2019, yang dilaksanakan di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Senin (8/4/2019). Rapat dibuka langsung oleh Kepala Dinas PPPA Dra. Bayana, M.Si.

“Anak adalah masa depan bangsa ini, oleh sebab itu baik buruknya nasib anak kita tanamkan dalam pikiran dan hati kita adalah tergantung bagaimana kita menangani persoalan-persoalan anak,” ujar Bayana, saat membuka Rapat tersebut.

Rapat penguatan Implementasi PATBM ini membahas peningkatan kualitas atau implementasi kebijakkan dalam melaksanakan berbagai program yang mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak seperti pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak (KLA), Sekolah Ramah Anak (SRA), Puskesmas Ramah Anak, pembentukan forum anak daerah, dan lain-lain. Semua program tersebut diratifikasi di seluruh kabupaten/kota se-Indonesia.

Melalui PATBM, menurut Bayana, masyarakat diharapkan mampu mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungannya sendiri.

Pengertian dari PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

Bayana menyampaikan bahwa Pemerintah harus bermanfaat bagi anak-anak yang ada di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. “Kalau kita orang yang berompeten untuk membantu dan melindungi anak. Saya katakan bahwa urusan infrastruktur penting tapi urusan pembangunan kualitas anak jauh lebih penting, karena tentu menyangkut kualitas identitas suatu bangsa, Identitas suatu daerah. Tugas kita sebagai Pemerintah adalah menjamin kehidupan anak, apakah anak tersebut sehat, apakah anak tersebut berpendidikan, dan apakah pemenuhan hak anak tersebut sudah terpenuhi semua,” jelasnya.

Menurut Bayana, persoalan anak tidak hanya masalah kekerasan, tapi juga urusan pendidikan. Saat ini, anak yang tidak sekolah disalurkan lewat program wajib belajar 12 tahun. “Oleh sebab itu tugas kami sebagai pemerintah adalah membimbing anak. Ambillah langkah-langkah strategis, apabila kita tidak bisa menjangkau, pasang mata telinga yang ada di desa melalui satgas atau fasilitator yang ada di desa. Mari kita jadikan kesempatan rakor hari ini untuk meningkatkan kinerja kita, melalui jabatan yang kita emban betul-betul bermanfaat bagi hampir 2 juta anak di Provinsi ini,” ujar Bayana.

Kadis PPPA ini menggarisbawahi bahwa persoalan perlindungan anak jangkauannya begitu luas. Hal yang terbaik adalah membangun kerja sama. Penguatan implementasi dilakukan setelah lembaga sudah terbentuk. PATBM ini merupakan mitra kerja yang penting bagi PP & PA guna membentuk satgas yang ada di desa-desa. Sehingga tidak ada yang tidak mungkin sepanjang baik pemerintah maupun stakeholder terkait memang mau tau dan mau bekerja.

“Harapan saya akhir tahun 2019 semua sudah bicara PATBM. Persoalan anak tidak bisa selesai karena Dinas, paling tidak kita sudah berupaya, pasang mata dan telinga untuk mengetahui seluk beluk persoalan anak yang ada di desa kabupaten/kota. Target kita 2020 semua kabupaten/kota mampu mewujudkan Kota Layak Anak, Sekolah
Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak. Dan keberadaan kita betul-betul bermanfaat bagi anak dan juga bagi pemerintah,” harap Bayana.

Sementara itu, Ketua Pelaksana acara Tuti, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas tentang sejauh mana Implementasi PATBM di Provinsi Lampung. Tujuannya agar tercipta persamaan persepsi dan komitmen untuk bersama-sama terlibat dalam Gerakan PATBM. (Humas Prov Lampung)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Silahkan Tinggalkna Pesan Anda

Apa Kabar Lampung

Bimtek Ratusan Kades di Lampura Terus Menuai Sorotan

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Perjalanan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) ratusan Kepala Desa di Lampung Utara ke Bali beberapa waktu lalu terus menuai kritikan. Bahkan, DPC Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Lampung Utara meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kegiatan bimbingan teknis dari para kepala desa dan ‎aparatur di bawahnya. Pospera merupakan satu-satunya organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang pelindungnya presiden (Jokowi).

” Kami minta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas permasalahan bimtek ‎ke Bali dan sebagainya,” Ucap Sekretaris Pospera Lampung Utara, Yoki Agung Malian, disela-sela aksi unjuk rasa di kantor Inspektorat Lampura, Kamis (5/12/2019).

Yoki menuding bahwa kegiatan bimtek yang menelan dana fantastis hingga miliaran rupiah ini disinyalir tidak sesuai aturan dan hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi. Ditinjau dari sisi etika pun, kegiatan ini sangat tidak elok. Kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh para aparatur desa bersumber dari anggaran dana desa tahun 2019.

” Kegiatan ini dilaksanakan saat Lampura dalam krisis keuangan dan tidak mendapat restu dari Plt. Bupati Budi Utomo. Bahkan, ada kades yang bawa anak dan istri dalam kegiatan itu,” ketusya.

Diketahui, tidak hanya kegiatan bimtek ‎yang dilaksanakan oleh para kepala desa di Bali, Sekretaris Desa pun melakukan perjalanan Bimtek di Yogyakarta. Sejumlah pihak pun mulai menyoroti kegiatan ini.

Kalangan Legislatif turut ikut mempersoalkan perjalanan Bimtek para Kepala Desa dan jajarannya. Direncanakan, DPRD Lampung Utara melalui Komisi I akan memanggil pihak penyelenggara usai memanggil Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia dan Dinas Pemberdayaan Manusia dan Desa.

Reporter : Alex BW
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Genjot PAD, Pemkab Lampura Pasang Tapping BOX

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Upaya Pemerintah Lampung Utara menggenjot pendapatan daerah di tahun 2020 terus dilakukan.

Untuk itu, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Lampung Utara melakukan terobosan dalam mengoptimalisasi penerimaan pajak Hotel dan Restoran/rumah makan, menggunakan alat perekam transaksi (tapping box) dibeberapa titik di wilayahnya.

Saat launching pemasangan tapping box di rumah makan Taruko 1 Kotabumi, Kelapa Tujuh, Rabu (4/12/2019), Plt. Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, mengungkapkan bahwa tapping box akan membantu para pelaku usaha dalam melaksanakan pencatatan keuangan serta monitoring.

“ Tentu ini tidak memberatkan para pengusaha, karena pajak ditanggung konsumen. Hal ini sebagai wujud transparansi pengelolaan pajak daerah kita. Dan Masyarakat dapat mengontrol sendiri pembayaran pajaknya,” ucapnya singkat.

Reporter : Alex BW
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Eksekusi Lahan Warga, Nanang : Penyelesaian Harus Berpihak Pada Rakyat

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto menemui warga Dusun 6A dan 6B Desa Sidodadi Asri, Kecamatan Jati Agung, Selasa (3/12/2019).
Pertemuan yang berlangsung di Pasar Margo Rukun, Desa Sidodadi Asri itu, terkait percepatan penyelesaian sengketa lahan antara warga Dusun 6A dan 6B dengan pihak PTPN 7.
Dalam kesempatan itu, Nanang turut didampingi Kapolres Lampung Selatan AKBP Edi Purnomo, SH, S.IK, MM, dan Dandim 0421 Lampung Selatan Letkol Kav. Oktovianus Robinson Bessie.
Kepala Desa Sidodadi Asri, Didi Marhadi melaporkan, masalah sengketa lahan bermula adanya surat dari pengadilan yang akan mengeksekusi lahan di Dusun 6A dan 6B. Dimana kata dia, di dua dusun dengan luasan sekitar 435 hektar itu tedapat 450 KK yang telah tinggal selama puluhan tahun.
“Mewakili warga kami menolak eksekusi yang akan dilakukan pengadilan, bahkan warga akan berunjuk rasa di pengadilan. Untuk itu kami laporkan masalah ini ke Pak Bupati supaya warga bisa dimediasi dengan pihak PTPN,” ujar Didi Marhadi dihadapan Plt Bupati, Nanang Ermanto.
Menanggapi hal itu, Plt Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto berjanji akan menyelesaikan sengketa lahan dengan secepatnya. Namun demikian, dia meminta masyarakat bisa bersabar dan tidak melakukan hal-hal anarkis yang justru akan merugikan masyarakat itu sendiri.
“Pesan saya bapak ibu bersabar, jangan anarkis dan berkehendak sendiri-sendiri. Gak usah demo-demo, lebih baik berdoa minta kepada Allah, nanti biar kita carikan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini,” tegas Nanang meyakini puluhan warga Dusun 6A dan 6B.
Nanang juga menyatakan telah memerintahkan jajarannya agar mengundang PTPN 7 untuk duduk bersama mencari solusi terbaik, sehingga masalah tersebut bisa secepatnya terselesaikan.
“Besok (rabu, red) kita panggil PTPN untuk berdialog. Meskipun putusan pengadilan sudah inkrah, tapi kita selaku pemerintah daerah akan mencari solusi terbaik untuk masyarakat. Saya ini gak mau melihat ada masyarakat saya yang susah,” tandasnya.
Sementara, Kapolres Lampung Selatan, AKBP Edi Purnomo juga meminta warga Dusun 6A dan 6B bisa menjaga situasi dan kondisi yang kondusif.
“Kami dari pihak keamanan tentunya akan menjaga situasi tetap kondusif. Masyarakat juga harus menghadapi permasalahan ini dengan kepala dingin. Pak Kades didata betul warganya, jangan sampai ada penyusup yang justru menjadi provokator dalam masalah ini,” tegas Edi Purnomo.
Senada disampaikan Kapolres. Dandim 0421 Lampung Selatan Letkol Kav. Oktovianus Robinson Bessie juga meminta masyarakat bisa menahan diri dan menjaga suasana yang kondusif selama proses mediasi.
“Jangan sampai niat baik Pemkab Lampung Selatan ini ditunggangi pihak-pihak yang tidak bertangungjawab. Karena upaya Pak Plt Bupati ini luar bisa, tolong didukung dan jangan sampai melakukan hal-hal yang anarkis,” tukasnya. (Eko/Kmf)

Continue Reading

Trending