Connect with us

Apa Kabar Lampung

272 CPNS Ikuti Pelatihan Dasar, Akar Wibowo : Ini Diklat Tercepat Sepanjang Sejarah di Lamsel

Avatar

Published

on

Lampung Selatan – Sebanyak 272 orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) golongan III dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mengikuti kegiatan Pelatihan Dasar, di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Senin (8/4/2019).

Acara yang dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Ir. Fredy SM, MM dihadiri Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung H. Kherlani, SE, MM serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Lampung Selatan.

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Pemkab Lampung Selatan, Akar Wibowo menjelaskan, Pelatihan Dasar CPNS golongan III tersebut diikuti oleh 272 peserta yang berasal dari formasi umum tahun 2018 dari 345 orang CPNS, dan terbagi dalam 7 angkatan.

Adapun kata Akar, penyelenggaraan Pelatihan Dasar itu bekerjasama dengan BPSDM Provinsi Lampung melalui pola kemiteraan yang akan berlangsung mulai hari Senin (8/4/2019) untuk gelombang I sampai dengan 24 Juni 2019, dan diikuti oleh angkatan 1 dan angkatan 2.

“Ini (Pelatihan Dasar) atau Diklat Prajabatan tercepat sepanjang sejarah di Lampung Selatan. Baru seminggu kerja sudah ikut Diklat, biasanya kerja setahun dulu baru ikut pelatihan,” ungkap Akar saat menyampaikan laporan dalam pembukaan kegiatan itu.

Akar melanjutkan, untuk gelombang kedua, yang diikuti angkatan 3 dan 4 dimulai pada tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan 30 Agustus 2019. Kemudian dilanjutkan gelombang III untuk angkatan 5 dan 6 pada tanggal 18 Juli sampai 21 September 2019.

Dan terakhir, akan disusul untuk gelombang IV diikuti oleh angkatan 7 yang dimulai pada tanggal 24 September 2019 sampai dengan 28 November 2019.

“Tujuan kegiatan ini adalah untuk membentuk CPNS yang memiliki pengetahuan dan wawasan sebagai pelayan masyarakat yang baik, dengan sasaran terwujudnya CPNS yang dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” tuturnya.

Sementara, Fredy yang membuka kegiatan itu mengimbau seluruh CPNS dapat mengikuti Pelatihan Dasar tersebut dengan penuh kesungguhan hati, sehingga dapat menjalankan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara professional, menjunjung tinggi standar etika, dan selalu berinovasi untuk peningkatan mutu pelaksanaan tugasnya.

“Kegiatan ini merupakan salah satu upaya proses peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), agar mampu menghasilkan kinerja yang optimal melalui transfer pengetahuan sikap dan keterampilan agar memenuhi syarat dan cakap dalam melaksanakan bidang pekerjaannya,” ujarnya.

Selain itu kata Fredy, dengan mengikuti Pelatihan Dasar itu, setelah menjadi PNS, kedepan para CPNS yang baru diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang berprilaku jujur, amanah, bekerja untuk kepentingan negara dan masyarakat.

“Jadi manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, sebab saudara-saudara adalah orang-orang terpilih dari sekian juta orang saat proses seleksi CPNS beberapa waktu lalu. Karena pelatihan ini juga salah satu upaya merubah mindset dan pembinaan perilaku sebagai seorang PNS sebagai pelayanan masyarakat dan abdi negara,” kata Fredy.

Sementara, pantauan tim ini, pembukaan Pelatihan Dasar itu ditandai dengan pengalungan tanda peserta oleh Sekretaris Daerah Lampung Selatan Fredy SM kepada 2 orang CPNS didampingi Kepala BPSDM Provinsi Lampung Kherlani. (Eko/Kmf)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Silahkan Tinggalkna Pesan Anda

Apa Kabar Lampung

Bimtek Ratusan Kades di Lampura Terus Menuai Sorotan

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Perjalanan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) ratusan Kepala Desa di Lampung Utara ke Bali beberapa waktu lalu terus menuai kritikan. Bahkan, DPC Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Lampung Utara meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kegiatan bimbingan teknis dari para kepala desa dan ‎aparatur di bawahnya. Pospera merupakan satu-satunya organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang pelindungnya presiden (Jokowi).

” Kami minta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas permasalahan bimtek ‎ke Bali dan sebagainya,” Ucap Sekretaris Pospera Lampung Utara, Yoki Agung Malian, disela-sela aksi unjuk rasa di kantor Inspektorat Lampura, Kamis (5/12/2019).

Yoki menuding bahwa kegiatan bimtek yang menelan dana fantastis hingga miliaran rupiah ini disinyalir tidak sesuai aturan dan hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi. Ditinjau dari sisi etika pun, kegiatan ini sangat tidak elok. Kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh para aparatur desa bersumber dari anggaran dana desa tahun 2019.

” Kegiatan ini dilaksanakan saat Lampura dalam krisis keuangan dan tidak mendapat restu dari Plt. Bupati Budi Utomo. Bahkan, ada kades yang bawa anak dan istri dalam kegiatan itu,” ketusya.

Diketahui, tidak hanya kegiatan bimtek ‎yang dilaksanakan oleh para kepala desa di Bali, Sekretaris Desa pun melakukan perjalanan Bimtek di Yogyakarta. Sejumlah pihak pun mulai menyoroti kegiatan ini.

Kalangan Legislatif turut ikut mempersoalkan perjalanan Bimtek para Kepala Desa dan jajarannya. Direncanakan, DPRD Lampung Utara melalui Komisi I akan memanggil pihak penyelenggara usai memanggil Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia dan Dinas Pemberdayaan Manusia dan Desa.

Reporter : Alex BW
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Genjot PAD, Pemkab Lampura Pasang Tapping BOX

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Upaya Pemerintah Lampung Utara menggenjot pendapatan daerah di tahun 2020 terus dilakukan.

Untuk itu, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Lampung Utara melakukan terobosan dalam mengoptimalisasi penerimaan pajak Hotel dan Restoran/rumah makan, menggunakan alat perekam transaksi (tapping box) dibeberapa titik di wilayahnya.

Saat launching pemasangan tapping box di rumah makan Taruko 1 Kotabumi, Kelapa Tujuh, Rabu (4/12/2019), Plt. Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, mengungkapkan bahwa tapping box akan membantu para pelaku usaha dalam melaksanakan pencatatan keuangan serta monitoring.

“ Tentu ini tidak memberatkan para pengusaha, karena pajak ditanggung konsumen. Hal ini sebagai wujud transparansi pengelolaan pajak daerah kita. Dan Masyarakat dapat mengontrol sendiri pembayaran pajaknya,” ucapnya singkat.

Reporter : Alex BW
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Eksekusi Lahan Warga, Nanang : Penyelesaian Harus Berpihak Pada Rakyat

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto menemui warga Dusun 6A dan 6B Desa Sidodadi Asri, Kecamatan Jati Agung, Selasa (3/12/2019).
Pertemuan yang berlangsung di Pasar Margo Rukun, Desa Sidodadi Asri itu, terkait percepatan penyelesaian sengketa lahan antara warga Dusun 6A dan 6B dengan pihak PTPN 7.
Dalam kesempatan itu, Nanang turut didampingi Kapolres Lampung Selatan AKBP Edi Purnomo, SH, S.IK, MM, dan Dandim 0421 Lampung Selatan Letkol Kav. Oktovianus Robinson Bessie.
Kepala Desa Sidodadi Asri, Didi Marhadi melaporkan, masalah sengketa lahan bermula adanya surat dari pengadilan yang akan mengeksekusi lahan di Dusun 6A dan 6B. Dimana kata dia, di dua dusun dengan luasan sekitar 435 hektar itu tedapat 450 KK yang telah tinggal selama puluhan tahun.
“Mewakili warga kami menolak eksekusi yang akan dilakukan pengadilan, bahkan warga akan berunjuk rasa di pengadilan. Untuk itu kami laporkan masalah ini ke Pak Bupati supaya warga bisa dimediasi dengan pihak PTPN,” ujar Didi Marhadi dihadapan Plt Bupati, Nanang Ermanto.
Menanggapi hal itu, Plt Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto berjanji akan menyelesaikan sengketa lahan dengan secepatnya. Namun demikian, dia meminta masyarakat bisa bersabar dan tidak melakukan hal-hal anarkis yang justru akan merugikan masyarakat itu sendiri.
“Pesan saya bapak ibu bersabar, jangan anarkis dan berkehendak sendiri-sendiri. Gak usah demo-demo, lebih baik berdoa minta kepada Allah, nanti biar kita carikan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini,” tegas Nanang meyakini puluhan warga Dusun 6A dan 6B.
Nanang juga menyatakan telah memerintahkan jajarannya agar mengundang PTPN 7 untuk duduk bersama mencari solusi terbaik, sehingga masalah tersebut bisa secepatnya terselesaikan.
“Besok (rabu, red) kita panggil PTPN untuk berdialog. Meskipun putusan pengadilan sudah inkrah, tapi kita selaku pemerintah daerah akan mencari solusi terbaik untuk masyarakat. Saya ini gak mau melihat ada masyarakat saya yang susah,” tandasnya.
Sementara, Kapolres Lampung Selatan, AKBP Edi Purnomo juga meminta warga Dusun 6A dan 6B bisa menjaga situasi dan kondisi yang kondusif.
“Kami dari pihak keamanan tentunya akan menjaga situasi tetap kondusif. Masyarakat juga harus menghadapi permasalahan ini dengan kepala dingin. Pak Kades didata betul warganya, jangan sampai ada penyusup yang justru menjadi provokator dalam masalah ini,” tegas Edi Purnomo.
Senada disampaikan Kapolres. Dandim 0421 Lampung Selatan Letkol Kav. Oktovianus Robinson Bessie juga meminta masyarakat bisa menahan diri dan menjaga suasana yang kondusif selama proses mediasi.
“Jangan sampai niat baik Pemkab Lampung Selatan ini ditunggangi pihak-pihak yang tidak bertangungjawab. Karena upaya Pak Plt Bupati ini luar bisa, tolong didukung dan jangan sampai melakukan hal-hal yang anarkis,” tukasnya. (Eko/Kmf)

Continue Reading

Trending