Connect with us

Apa Kabar Lampung

Tim International Coconut Community dan Delegasi Papua Nugini Sambangi Lampung Selatan

Avatar

Published

on

Lampung Selatan – Tim International Coconut Community (ICC) dan Delegasi Papua Nugini mengungjungi Kabupaten Lampung Selatan, Senin (8/4/2019).

Kedatangan rombongan yang dipimpin langsung Uron N. Salum selaku Direktur Eksekutif ICC bersama Kris Magaya sebagai Ketua Delegasi Papua Nugini diterima oleh Staf Ahli Bupati Lampung Selatan Bidang Ekonomi Pembangunan Syahlani, di Aula Krakatau, kantor bupati setempat.

Turut hadir juga sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang membidangi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pangan, perindustrian, usaha kecil menengah, dan pariwisata.

Adapun kunjungan Tim ICC dan Delegasi Pemerintah Papua Nugini tersebut dalam rangka peningkatan pemahaman dan kapasitas pegawai pemerintah di negara anggota ICC dalam pengolahan produk-produk turunan kelapa, khususnya yang ada di Lampung Selatan.

Selain itu, kedatangan Tim ICC itu juga untuk memberikan dukungan, mempromosikan, mengoordinasikan dan menyelaraskan semua kegiatan industri kelapa yang menopang kehidupan petani kecil serta mereka yang terlibat dalam produksi, pengolahan dan pemasaran produk kelapa.

Sementara, dalam kata sambutannya, Syahlani memaparkan gambaran umum Kabupaten Lampung Selatan. Dimana katanya, kabupaten yang terdiri dari 17 kecamatan dengan 256 desa dan4 kelurahan  itu memiliki jumlah penduduk sebanyak1.261.393 jiwa.

Lebih lanjut Syahlani mengungkapkan, komoditas perkebunan yang dapat dikembangkan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan adalah kelapa dalam, kelapa sawit, kakao, karet, cengkeh, tembakau dan kelapa puan (kopyor) yang merupakan komoditas populer di Kabupaten Lampung Selatan.

“Kabupaten Lampung Selatan juga merupakan penghasil kelapa terbesar di Provinsi Lampung dengan produksi sebanyak 126.618 ton per tahun,” ungkap Syahlani yang menyampaikan sambutan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto.

Syahlani juga mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Lampung Selatan senantiasa menyelenggarakan peringatan Hari Perkelapaan Dunia atau yang dikenal dengan World Coconut Day.

Hal itu menurutnya, sebagai bentuk komitmen pemerintah bersama-sama dengan masyarakat baik pelaku utama atau petani, pengrajin, bersama lapisan masyarakat lainnya untuk membangun kembali komoditas kejayaan Lampung Selatan yaitu kelapa sebagai pohon kehidupan (the tree of life).

“Bagi sebagian masyarakat Lampung Selatan, kelapa masih menjadi komoditas andalan sebagai sumber pendapatan baik dalam bentuk segar maupun olahan dan turunannya. Dengan luas kebun kelapa seluas 23.133 Hektar dan potensi produksi kopra mencapai 126.618 ton pertahun, Lampung Selatan menjadi pemasok kelapa segar untuk Bandar Lampung dan Pulau Jawa serta industri pengolahan kelapa,” kata Syahlani.

Syahlani menambahkan, selain pekebun yang menghasilkan komoditas kelapa segar, di Kabupaten Lampung Selatan juga terdapat sejumlah pelaku utama yang memperoleh pendapatan sebagai pengrajin gula kelapa, nata de coco, pengrajin batok kelapa dan penangkar benih kelapa.

“Pengolahan turunan kelapa di Lampung Selatan dilakukan oleh perorangan, kelompok maupun perusahaan. Diantaranya di Kecamatan Kalianda, Palas, Candipuro, Sidomulyo, dan Natar. Dan hampir disemua kecamatan memiliki industri pengolahan turunan kelapa,” pungkasnya.

Dari informasi yang dihimpun, Tim ICC dan Delegasi Papua Nugini itu akan melakukan kunjungan lapangan ke sejumlah perkebunan kelapa yang dikelola masyarakat. Rencananya tim tersebut akan berada di Kabupaten Lampung Selatan hingga Jumat (12/4/2019) mendatang. (kmf/eko)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Silahkan Tinggalkna Pesan Anda

Apa Kabar Lampung

Bimtek Ratusan Kades di Lampura Terus Menuai Sorotan

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Perjalanan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) ratusan Kepala Desa di Lampung Utara ke Bali beberapa waktu lalu terus menuai kritikan. Bahkan, DPC Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Lampung Utara meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kegiatan bimbingan teknis dari para kepala desa dan ‎aparatur di bawahnya. Pospera merupakan satu-satunya organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang pelindungnya presiden (Jokowi).

” Kami minta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas permasalahan bimtek ‎ke Bali dan sebagainya,” Ucap Sekretaris Pospera Lampung Utara, Yoki Agung Malian, disela-sela aksi unjuk rasa di kantor Inspektorat Lampura, Kamis (5/12/2019).

Yoki menuding bahwa kegiatan bimtek yang menelan dana fantastis hingga miliaran rupiah ini disinyalir tidak sesuai aturan dan hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi. Ditinjau dari sisi etika pun, kegiatan ini sangat tidak elok. Kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh para aparatur desa bersumber dari anggaran dana desa tahun 2019.

” Kegiatan ini dilaksanakan saat Lampura dalam krisis keuangan dan tidak mendapat restu dari Plt. Bupati Budi Utomo. Bahkan, ada kades yang bawa anak dan istri dalam kegiatan itu,” ketusya.

Diketahui, tidak hanya kegiatan bimtek ‎yang dilaksanakan oleh para kepala desa di Bali, Sekretaris Desa pun melakukan perjalanan Bimtek di Yogyakarta. Sejumlah pihak pun mulai menyoroti kegiatan ini.

Kalangan Legislatif turut ikut mempersoalkan perjalanan Bimtek para Kepala Desa dan jajarannya. Direncanakan, DPRD Lampung Utara melalui Komisi I akan memanggil pihak penyelenggara usai memanggil Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia dan Dinas Pemberdayaan Manusia dan Desa.

Reporter : Alex BW
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Genjot PAD, Pemkab Lampura Pasang Tapping BOX

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Upaya Pemerintah Lampung Utara menggenjot pendapatan daerah di tahun 2020 terus dilakukan.

Untuk itu, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Lampung Utara melakukan terobosan dalam mengoptimalisasi penerimaan pajak Hotel dan Restoran/rumah makan, menggunakan alat perekam transaksi (tapping box) dibeberapa titik di wilayahnya.

Saat launching pemasangan tapping box di rumah makan Taruko 1 Kotabumi, Kelapa Tujuh, Rabu (4/12/2019), Plt. Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, mengungkapkan bahwa tapping box akan membantu para pelaku usaha dalam melaksanakan pencatatan keuangan serta monitoring.

“ Tentu ini tidak memberatkan para pengusaha, karena pajak ditanggung konsumen. Hal ini sebagai wujud transparansi pengelolaan pajak daerah kita. Dan Masyarakat dapat mengontrol sendiri pembayaran pajaknya,” ucapnya singkat.

Reporter : Alex BW
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Eksekusi Lahan Warga, Nanang : Penyelesaian Harus Berpihak Pada Rakyat

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto menemui warga Dusun 6A dan 6B Desa Sidodadi Asri, Kecamatan Jati Agung, Selasa (3/12/2019).
Pertemuan yang berlangsung di Pasar Margo Rukun, Desa Sidodadi Asri itu, terkait percepatan penyelesaian sengketa lahan antara warga Dusun 6A dan 6B dengan pihak PTPN 7.
Dalam kesempatan itu, Nanang turut didampingi Kapolres Lampung Selatan AKBP Edi Purnomo, SH, S.IK, MM, dan Dandim 0421 Lampung Selatan Letkol Kav. Oktovianus Robinson Bessie.
Kepala Desa Sidodadi Asri, Didi Marhadi melaporkan, masalah sengketa lahan bermula adanya surat dari pengadilan yang akan mengeksekusi lahan di Dusun 6A dan 6B. Dimana kata dia, di dua dusun dengan luasan sekitar 435 hektar itu tedapat 450 KK yang telah tinggal selama puluhan tahun.
“Mewakili warga kami menolak eksekusi yang akan dilakukan pengadilan, bahkan warga akan berunjuk rasa di pengadilan. Untuk itu kami laporkan masalah ini ke Pak Bupati supaya warga bisa dimediasi dengan pihak PTPN,” ujar Didi Marhadi dihadapan Plt Bupati, Nanang Ermanto.
Menanggapi hal itu, Plt Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto berjanji akan menyelesaikan sengketa lahan dengan secepatnya. Namun demikian, dia meminta masyarakat bisa bersabar dan tidak melakukan hal-hal anarkis yang justru akan merugikan masyarakat itu sendiri.
“Pesan saya bapak ibu bersabar, jangan anarkis dan berkehendak sendiri-sendiri. Gak usah demo-demo, lebih baik berdoa minta kepada Allah, nanti biar kita carikan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini,” tegas Nanang meyakini puluhan warga Dusun 6A dan 6B.
Nanang juga menyatakan telah memerintahkan jajarannya agar mengundang PTPN 7 untuk duduk bersama mencari solusi terbaik, sehingga masalah tersebut bisa secepatnya terselesaikan.
“Besok (rabu, red) kita panggil PTPN untuk berdialog. Meskipun putusan pengadilan sudah inkrah, tapi kita selaku pemerintah daerah akan mencari solusi terbaik untuk masyarakat. Saya ini gak mau melihat ada masyarakat saya yang susah,” tandasnya.
Sementara, Kapolres Lampung Selatan, AKBP Edi Purnomo juga meminta warga Dusun 6A dan 6B bisa menjaga situasi dan kondisi yang kondusif.
“Kami dari pihak keamanan tentunya akan menjaga situasi tetap kondusif. Masyarakat juga harus menghadapi permasalahan ini dengan kepala dingin. Pak Kades didata betul warganya, jangan sampai ada penyusup yang justru menjadi provokator dalam masalah ini,” tegas Edi Purnomo.
Senada disampaikan Kapolres. Dandim 0421 Lampung Selatan Letkol Kav. Oktovianus Robinson Bessie juga meminta masyarakat bisa menahan diri dan menjaga suasana yang kondusif selama proses mediasi.
“Jangan sampai niat baik Pemkab Lampung Selatan ini ditunggangi pihak-pihak yang tidak bertangungjawab. Karena upaya Pak Plt Bupati ini luar bisa, tolong didukung dan jangan sampai melakukan hal-hal yang anarkis,” tukasnya. (Eko/Kmf)

Continue Reading

Trending