Connect with us

Apa Kabar Lampung

Cegah Korupsi, Pemkab Mesuji Terapkan SIPPKD

Redaksi LT

Published

on

MESUJI : Pemerintah Kabupaten Mesuji akan menerapkan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD). Hal ini dimulai dengan dilaksanakannya sosialisasi aplikasi SIPPKD kepada Anggota DPRD dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji.

Acara ini digelar pada hari rabu (10/4) bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Mesuji di Komplek Perkantoran Pemkab Mesuji, Desa Wiralaga Mulya, Kecamatan Mesuji. Acara dibuka oleh Pj.Sekda Mesuji, Drs.Indra Kusuma Wijaya, M.M. mewakili Plt. Bupati Mesuji, turut hadir mewakili Gubernur Lampung, Kepala Badan Keuangan Daerah Propinsi Lampung, Drs.Minhairin, dan sebagai Narasumber menghadirkan Rio Pranata dari Medan Sumatera Utara, sebagai Pengembang dan Tenaga Ahli Aplikasi SIPPKD.

Dalam sambutannya, Plt. Bupati Saply TH yang dibacakan oleh Pj Sekda Mesuji Drs.Indra Kusuma mengatakan bahwa Pemkab Mesuji memiliki komitmen untuk menciptakaan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang yang lebih baik untuk mencegah korupsi dan kebocoran anggaran serta meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Mesuji. Karena itu, pihaknya menerapkan SIPPKD yang merupakan penyempurnaan dari sistem-sistem sebelumnya. Penerapan SIPPKD ini juga sebagai salah satu upaya mewujudkan misi ke lima Kabupaten Mesuji yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien.

Aplikasi SIPPKD ini juga direkomendasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diterapkan di Pemda melalui kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (korsupgah). Penggunaan aplikasi SIPPKD ini sebelumnya telah di launching di Propinsi Lampung pada 5 Maret 2019 yang ketika itu dihadiri langsung oleh pimpinan KPK Agus Rahardjo. Agus Rahardjo ketika itu mengatakan berdasarkan prediksi banyak lembaga. Indonesia akan menjadi negara Maju, SIPPKD adalah salah satu sistem untuk mewujudkan negara maju. Penggunaan SIPPKD ini adalah salah satu
cara mewujudkan sistem yang baik dan
transparan.

“Kalau itu bisa terwujud maka
kita akan menyaksikan Indonesia menjadi negara yang maju,”Sebut Agus.

Sementara itu, Kepala Bakuda Propinsi, Minhairin mengatakan bahwa Pemprov Lampung punya niat agar uang rakyat yang begitu besar dalam APBD itu untuk kesejahteraan dan pembangunan. “Ini adalah langkah awal untuk menciptakan pemerintahan yang baik,”ucapnya.

Dia juga berharap dengan adanya SIPPKD dapat meminimalisir terjadinya kebocoran anggaran dan pendapatan yang bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Plt. Kepala Bappeda Kab. Mesuji, Irhandi Juanesvant, S.Hut menenambahkan, bahwa Aplikasi SIPPKD ini Mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran di daerah. Sebagaimana pihak KPK menyarankan semua daerah membangun aplikasi SIPPKD, karena salah satu area lahan korupsi di lingkup pemerintahan bisa terjadi dalam perencanaan dan penganggaran.

“Maka dari itu bagaimana upaya kita semua daerah menggunakan sistem aplikasi ini, agar pengguna anggaran APBD benar-benar digunakan tepat sasaran,” kata Anes, sapaan akrabnya.

Dia melanjutkan, bahwa saat ini Pemkab Mesuji selain sudah mensosialisasikan penggunaan SIPPKD, juga tengah menyiapkan perangkat pendukung, seperti server, jaringan, operator dan pendukung lainnya. “Targetnya SIPPKD sudah bisa diterapkan sepenuhnya dalam penyusunan APBD Mesuji Tahun Anggaran 2020 nanti,”tandasnya.

Reporter : Erwan EP
Editor : Red

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Apa Kabar Lampung

DPRD Pesibar Hadiri Rakor Penanganan Covid-19 Di Kecamatan Way Krui

Redaksi LT

Published

on

Pesisir Barat : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Barat (DPRD Pesibar) menghadiri rapat koordinasi penanganan Covid-19 di Kecamatan Way Krui, pada Jumat (29/5). Rakor tersebut untuk menyikapi tentang tes Swab kepada beberapa warga yang sehari sebelumnya telah dilakukan.

Hadir Pada Acara Rapat Koordinasi, Ketua DPRD Nazrul Arif, Anggota DPRD Rohan Efendi , Aris Ikhwanda, Kabag Umum Sekretariat DPRD Armen Patria, Polsek Pesisir Tengah, Koramil, BPBD, Dinsos, Dinkes dan Puskesmas.

Sekretaris Kecamatan Way Krui, Rully Hanafi, mengatakan acara itu digelar sebagai tindaklanjut dari hasil rapat gugus tugas Covid-19 tingkat Kecamatan.

Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa lebih sadar dalam menjalanan protokoler kesehatan di wilayah Kecamatan, yang membawahi 10 Pekon (Desa) tersebut. Hal tersebut juga dilakukan  untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, ujarnya.

Kunjungan Ketua DPRD dan rombongan dalam hal menindaklanjuti penanganan Covid-19, karena ada salah seorang warga telah dinyatakan covid-19 dengan status Orang Tanpa Gejala (OTG), jelasnya.

Reporter : Indra
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

DPPPA Pesisir Barat Lakukan Pendataan Untuk Dukung Program P3KSS

Redaksi LT

Published

on

Pesisir Barat : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat (DPPPA) terus mendorong dan mendukung program terpadu Pemerintah dalam rangka melakukan pembinaan terhadap Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS).

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA), Nurkemala di ruang kerjanya, Rabu (27/05/2020).

Nurkemala mengatakan bahwa program Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) ini merupakan salah satu program untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dengan mengembangkan sumber daya manusia, Sumber daya alam dan lingkungan.

Saat ini kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat, melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan sedang melakukan pendataan pada para perempuan yang berstatus sebagai Kepala Rumah Tangga Perempuan, jelas Nurkemala. 

Pendataan pada para perempuan yang berstatus sebagai Kepala Rumah Tangga Perempuan tersebut akan dilakukan secara bertahap dan baru dimulai pada tahun 2020 ini, tambahnya. 

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bambang Sugiman mengatakan bahwa, dari sebelas Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat ini, baru enam Kecamatan yang telah dilakukan pendataan. 

Sedangkan untuk pendataan Kepala Rumah Tangga Perempuan di lima Kecamatan lainnya, rencananya akan dilakukan di tahun depan, 2021, jelasnya. 

Adapun enam Kecamatan yang telah dilakukan pendataan yaitu, di Kecamatan Pesisir Tengah terdapat sebanyak 376 orang Kepala Rumah Tangga Perempuan, Kecamatan Krui Selatan sebanyak 305 orang, Kecamatan Pesisir Selatan sebanyak 621 orang, Kecamatan Ngambur sebanyak 395 orang, Kecamatan Ngaras sebanyak 151 orang dan di Kecamatan Bangkunat sebanyak 419 orang. 

Jadi total sementara yang telah dilakukan pendataan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan, ada sebanyak 2.267 orang Kepala Rumah Tangga Perempuan, jelas Bambang.

Proses pendataan Kepala Rumah Tangga Perempuan ini dilakukan dengan berkoordinasi langsung dengan para Peratin (Kepala Desa) dan melibatkan para pemangku (Kepala Dusun) di masing – masing Pekon (Desa), jelas Bambang.

Pendataan tersebut nantinya akan dijadikan sebagai basis data di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) untuk pembinaan kepada Para Kepala Rumah Tangga Perempuan yang ada di Kabupaten ini, tambahnya.

Untuk para Kepala Rumah Tangga Perempuan ini nantinya akan dilakukan pembinaan, seperti pengembangan kawasan usaha rumahan atau usaha keluarga dan akan dilakukan secara berkesinambungan, tegas Bambang. 

Hal tersebut untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat, sosial ekonomi, sejahtera dan bahagia di tingkat Pekon (Desa), dengan perempuan sebagai penggeraknya, jelas Bambang.

Dengan harapan nantinya program terpadu (P3KSS) ini dapat dijadikan sebagai momentum untuk memperhatikan peranan Kepala Rumah Tangga Perempuan dalam membantu ekonomi keluarga di Kabupaten Pesisir Barat ini, tutupnya. 

Reporter : Indra
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Usai Libur Lebaran ‘tercepat’, Budi Utomo Gelar Rapat Perdana

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Mengawali hari pertama kerja usai Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, mengenakan setelan lengkap Aparatur Sipil Negara (ASN) berwarna coklat muda, melakukan rapat koordinasi bersama jajarannya, diruang rapat wakil bupati, Selasa (26/5/2020).

Budi memimpin langsung rapat tersebut usai libur lebaran yang bisa dibilang libur paling cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Terlihat, dalam rapat yang dipimpin orang nomor satu di Lampung Utara untuk saat ini, Penjabat Sekretaris Daerah, Sopyan, Kepala Inspektorat Lampung Utara, Man Kodri, Plt. Kepala Kesbangpol, Fadli dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Abdurrahman.

Belum diketahui pasti, apa saja yang sebenarnya dibahas dalam rapat tersebut.

Yang jelas saat ini Lampung Utara sedang menghadapi berbagai persoalan, mulai dari soal Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang terus menuai kritik, sampai masalah keuangan negara di Lampung Utara. Dan tentunya, yang sama-sama dirasakan baik dari kalangan menengah keatas, menengah dan menengah kebawah saat ini yakni Wabah Virus COVID-19.

Continue Reading

Trending