Connect with us

Apa Kabar Lampung

Cegah Korupsi, Pemkab Mesuji Terapkan SIPPKD

Redaksi LT

Published

on

MESUJI : Pemerintah Kabupaten Mesuji akan menerapkan Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD). Hal ini dimulai dengan dilaksanakannya sosialisasi aplikasi SIPPKD kepada Anggota DPRD dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Mesuji.

Acara ini digelar pada hari rabu (10/4) bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Mesuji di Komplek Perkantoran Pemkab Mesuji, Desa Wiralaga Mulya, Kecamatan Mesuji. Acara dibuka oleh Pj.Sekda Mesuji, Drs.Indra Kusuma Wijaya, M.M. mewakili Plt. Bupati Mesuji, turut hadir mewakili Gubernur Lampung, Kepala Badan Keuangan Daerah Propinsi Lampung, Drs.Minhairin, dan sebagai Narasumber menghadirkan Rio Pranata dari Medan Sumatera Utara, sebagai Pengembang dan Tenaga Ahli Aplikasi SIPPKD.

Dalam sambutannya, Plt. Bupati Saply TH yang dibacakan oleh Pj Sekda Mesuji Drs.Indra Kusuma mengatakan bahwa Pemkab Mesuji memiliki komitmen untuk menciptakaan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang yang lebih baik untuk mencegah korupsi dan kebocoran anggaran serta meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Mesuji. Karena itu, pihaknya menerapkan SIPPKD yang merupakan penyempurnaan dari sistem-sistem sebelumnya. Penerapan SIPPKD ini juga sebagai salah satu upaya mewujudkan misi ke lima Kabupaten Mesuji yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien.

Aplikasi SIPPKD ini juga direkomendasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diterapkan di Pemda melalui kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (korsupgah). Penggunaan aplikasi SIPPKD ini sebelumnya telah di launching di Propinsi Lampung pada 5 Maret 2019 yang ketika itu dihadiri langsung oleh pimpinan KPK Agus Rahardjo. Agus Rahardjo ketika itu mengatakan berdasarkan prediksi banyak lembaga. Indonesia akan menjadi negara Maju, SIPPKD adalah salah satu sistem untuk mewujudkan negara maju. Penggunaan SIPPKD ini adalah salah satu
cara mewujudkan sistem yang baik dan
transparan.

“Kalau itu bisa terwujud maka
kita akan menyaksikan Indonesia menjadi negara yang maju,”Sebut Agus.

Sementara itu, Kepala Bakuda Propinsi, Minhairin mengatakan bahwa Pemprov Lampung punya niat agar uang rakyat yang begitu besar dalam APBD itu untuk kesejahteraan dan pembangunan. “Ini adalah langkah awal untuk menciptakan pemerintahan yang baik,”ucapnya.

Dia juga berharap dengan adanya SIPPKD dapat meminimalisir terjadinya kebocoran anggaran dan pendapatan yang bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Plt. Kepala Bappeda Kab. Mesuji, Irhandi Juanesvant, S.Hut menenambahkan, bahwa Aplikasi SIPPKD ini Mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran di daerah. Sebagaimana pihak KPK menyarankan semua daerah membangun aplikasi SIPPKD, karena salah satu area lahan korupsi di lingkup pemerintahan bisa terjadi dalam perencanaan dan penganggaran.

“Maka dari itu bagaimana upaya kita semua daerah menggunakan sistem aplikasi ini, agar pengguna anggaran APBD benar-benar digunakan tepat sasaran,” kata Anes, sapaan akrabnya.

Dia melanjutkan, bahwa saat ini Pemkab Mesuji selain sudah mensosialisasikan penggunaan SIPPKD, juga tengah menyiapkan perangkat pendukung, seperti server, jaringan, operator dan pendukung lainnya. “Targetnya SIPPKD sudah bisa diterapkan sepenuhnya dalam penyusunan APBD Mesuji Tahun Anggaran 2020 nanti,”tandasnya.

Reporter : Erwan EP
Editor : Red

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Apa Kabar Lampung

Merasa Dirugikan Oleh Putusan Bawaslu, Agus Siap Laporkan Bawaslu ke DKPP

Redaksi LT

Published

on

Lampung Timur : Berkaitan dengan hasil sidang pemberkasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Timur yang di putuskan belum lama ini, salah satu Anggota DPRD setempat siap menggugat Bawaslu ke Dewan Kehormatan Penyenggara Pemilu (DKPP).

Demikian ditegaskan Agus, Selasa siang (25/06/19), salah satu pihak terkait yang menjadi obyek putusan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) menganulir calon legislatif dari Partai Gerindra atas nama Agus Daerah Pemilihan 4 nomor urut 4.

Menurutnya, hingga putusan sidang pada Bawaslu, dirinya sebagai pihak terkait belum pernah menerima pemberitahuan, baik surat ataupun lisan, Bawaslu bahkan KPU sebagai terlapor tidak juga menyampaikan informasi perihal proses laporan dari pihak Partai Gerindra tersebut.

“Saya sampai hari ini belum menerima surat atau pemberitahuan perihal putusan Bawaslu yang konon katanya menganulir pencalonan saya, dan jika itu benar maka saya akan lapor ke DKPP,”jelasnya.

Di sisi lain, Amir Faisol salah satu pelapor dalam perkara tersebut, mengaku perihal laporan pada Bawaslu adalah dugaan pelanggaran Administrasi oleh KPU Lamtim selaku penyelenggara pemilu, dan bukan melaporkan caleg.

“Memang kalau administrasi Agus pada KPU itu bukan saya yang melaporkanya, tetapi persoalanya sama, yaitu proses dugaan pelanggaran Administrasi oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilu, dan yang kami laporkan itu penyelenggara pemilu (KPU Red), bukan caleg sebagai peserta pemilu,” ujar Amir Faisol.

Karenanya, tambah Amir, KPU sebagai penyelenggara yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran administrasi terhadap berkas beberapa Bakal Calon (Balon) yang ditetapkan menjadi Calon legislatif.

“Jadi menurut saya, untuk menghadirkan atau pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait (Caleg Red) itu merupakan kewenangan KPU, bukan Bawaslu, karena kami melaporkan KPU, bukan caleg,”kata Amir

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Gubernur Arinal Bahas Jalur Short Cut Kereta Api Bandar Lampung – Bakauheni

Redaksi LT

Published

on

JAKARTA : Gubernur Lampung Arinal Djunaidi membahas pengembangan moda transportasi darat, laut dan udara di Provinsi Lampung dengan Menteri Perhubungan (Menhub) RI Budi Karya Sumadi, di Kantor Kementerian Perhubungan RI, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

Menurut Gubernur Arinal, melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Fahrizal Darminto, untuk transportasi darat, salah satunya dibahas pembangunan jalur shortcut kereta api batu bara jalur Sabah Balau – Pelabuhan Panjang.

Dengan jalur shortcut ini, nantinya kereta api batu bara tidak lagi melewati jalur dalam kota.
“Dengan adanya kereta api shortcut, jadi tidak akan lewati Kota Bandar Lampung lagi,” kata Fahrizal.

Fahrizal menjelaskan, ke depannya target angkutan batu bara bisa mencapai 30 juta ton/tahun. “Untuk tahap awal, sedang disusun perencanaan untuk pembebasan lahan,” ujarnya.

Fahrizal menyebutkan bahwa Menhub mendorong dibangun trase kereta api sampai ke Pelabuhan Bakauheni
“Nantinya jangka panjangnya jalur ini sampai ke Pelabuhan Bakauheni dan digunakan sebagai kereta umum. Ini akan menjadi jalur kereta api Sumatera nantinya,” katanya

Untuk pengembangan infrastruktur darat lainnya adalah Terminal Rajabasa, yang akan dikembangkan sekelas dengan Bandara.
“Jadi nantinya Terminal Rajabasa itu sekelas terminal di bandara, kira-kira begitu,” kata Fahrizal.

Gubernur Arinal dan Menhub juga membahas pengembangan moda transportasi laut dengan mengembangkan Pelabuhan Panjang.

Pengembangan Pelabuhan ini nantinya akan menjadi pelabuhan world class dan sebagai jalur pertumbuhan perekonomian Lampung.
“Sehingga pelabuhan kita lebih banyak berperan untuk ekspor dan impor,” kata Fahrizal

Sedangkan sebagai bentuk keseriusan pengembangan moda transportasi udara Gubernur Arinal membicarakan pengembangan Bandara Radin Inten II yang sebelumnya dikelola oleh Kementrian Perhubungan kini dialihkan kepada Angkasa Pura II.

“Menhub juga mendorong untuk pengembangan Bandara dengan melibatkan Angkasa Pura II untuk mengelola itu,” ujar Fahrizal.

Fahrizal menuturkan bahwa Gubernur Arinal meyakini konsistensinya memperbaiki infrastuktur transportasi tersebut untuk mewujudkan konektivitas dan mendorong perkembangan perekonomian Lampung yang pesat.(Humas Prov)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Kepala BPKAD Lampura : Gaji CPNS Segera Cair

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Desyadi, memastikan pembayaran gaji Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diangkat melalui jalur tes terbuka beberapa waktu lalu.

” Kita siap bayar Gaji bulan April mereka (CPNS). Tentu, mereka harus melampirkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SMPT) sesuai peraturan yang ada,” ungkapnya, usai pertemuan bersama dengan perwakilan CPNS di kantor BKPSDM Lampung Utara, Selasa (25/6/2019).

Ia menjelaskan, belum dibayarkannya gaji CPNS ini, karena Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) CPNS belum diserahkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

” Data SPMT itu yang jadi acuan pembayaran, sesuai aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) nomor : K 28-30/V 235-6/06 perihal penetapan Surat Keputusan pengangkatan CPNS dari tenaga hononer yang mendahului penetapan NIP CPNS tertanggal 2 Agustus 2010, gaji akan dibayarkan jika CPNS telah melaksanakan tugas sesuai SPMT,” ucap Desyadi.

Namun, terus dia, CPNS juga harus memahami, meski telah mengantongi SPMT, dan dibayarkan di bulan berjalan SPMT itu dibuat pada tangg‎al 1.

” Di luar tanggal itu, gaji mereka akan dibayarkan pada bulan berikutnya. SPMT yang dibuat di luar tanggal 1 tidak dapat dibayarkan di bulan berjalan, tapi dibayarkan pada bulan berikutnya,” Kata pria berkacamata ini.

‎Desyadi lalu menyarankan kepada para CPNS untuk segera mengumpulkan SPMT. Agar, pihaknya dapat segera memilah mana saja CPNS yang memenuhi persyaratan untuk menerima gaji susulan tersebut.

” Setelah SPMT itu kami terima dan dinyatakan sesuai aturan, kami akan segera salurkan gaji mereka,” tukasnya

Reporter : Alex
Editor : Red

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: