Connect with us

Apa Kabar Lampung

DPRD Kota Metro Gelar Rapat Paripurna

Published

on

METRO   :  DPRD Kota Metro mengelar Rapat Paripurna yang membahas tentang Pandangan umum fraksi-fraksi atas penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2018 dan jawaban Walikota Metro atas pandangan umum fraksi fraksi, di Lantai 2 DPRD Kota Metro, Kamis (11/04).

Walikota Metro Achmad Pairin, dalam menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi mengatakan, kegiatan ini untuk evaluasi dan masukan pembangunan pada tahun-tahun ke depannya. Sehingga kerjasama antara Pemerintah Kota Metro dan DPRD, tak lain adalah untuk mewujudkan Kota Metro menjadi lebih maju dan masyarakat yang sejahtera.

Untuk menjawab pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pairin mengatakan  terkait 2 idikator yang belum mencapai target, salah satunya masih kurangnya jumlah guru yang mengikuti pendidikan Kompetensi Kewenangan Tambahan (KKT) bagi Guru Pembimbing Khusus (GPK).

“Maka  Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas GBK dengan mengadakan pelatihan dan Workshop secara rutin, dengan melibatkan narasumber dari Universitas Lampung,” ujarnya.

Terkait dengan pelayanan kesehatan, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 UPTD RSUD A Yani Metro, memiliki tambahan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Selain itu telah meningkatkan status Puskesmas rawat inap Sumbersari Bantul menjadi RS tipe D, meningkatkan SDM tenaga kesehatan dan mengusulkan penambahan anggaran Kesehatan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan.

Kemudian untuk menjawab Fraksi Partai Amanat Nasional mengatakan, saat ini jumlah guru berdasarkan data telah memadai, hanya saja perlu adanya upaya untuk melakukan pemerataan guru yang berkualitas ke seluruh sekolah di Kota Metro.

“Apalagi saat ini sistem zonasi telah diberlakukan, kuantitas dan kualitas guru harus merata di seluruh sekolah tanpa adanya perbedaan. Sehingga kualitas pendidikan akan terus meningkat secara merata tidak hanya pada sekolah tertentu,” ungkapnya.

Sementara terkait dengan anggaran kesehatan, kami senantiasa berupaya untuk mempertahankan alokasi anggaran kesehatan minimal 10% dari APBD, bahkan pada tahun anggaran 2018 alokasi anggaran kesehatan sudah mencapai 23% dari APBD. Alokasi anggaran tersebut salah satunya diprioritaskan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pada setiap Puskesmas, dalam rangka pemenuhan standar pelayanan kesehatan.

Di bidang infrastruktur untuk drainase pada tahun 2018, sudah ditindaklanjuti melalui program kegiatan OPD, baik dari Dinas PU, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta program Gerbang Bumi Say Wawai. Jawaban ini sekaligus menjawab penyampaian dari Fraksi PAN dan Fraksi PDIP.

Sedangkan mengenai ketersediaan pupuk saat ini telah menggunakan billing system, di mana petani memperoleh pupuk sesuai Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Untuk mengatasi permasalahan kekurangannya modal petani, Dinas Ketahanan Pangan telah merevitalisasi 18 Gapoktan menerima dana pengembangan usaha agribisnis pedesaan PUAP sebesar 100 juta sehingga kelompok tani dapat memperoleh pupuk melalui billing system.

Lanjutnya menyikapi masukan dari PAN terkait TPK Karangrejo, Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya melakukan revitalisasi TPK Karangrejo, dengan kegiatan pemanfaatan gas metan serta dilakukan perbaikan landasan cuci truk pembuangan sampah.

“Disamping itu, kami telah mengusulkan melalui anggaran APBN untuk pembuatan TPS 3R, guna memilah sampah organik dan non organik untuk menjadi kompos sehingga hanya sisa sampah yang dibuang ke TPA Karangrejo,” kata Pairin.

Kemudian untuk menanggapi Fraksi Partai Golkar, yang menyinggung mengenai fiskal terhadap pemerintah pusat, Walikota Metro akan mengupayakan pengembangan ekonomi kemasyarakatan, dengan menjalin kerjasama dengan swalayan yang ada di Kota Metro. Jawaban ini sekaligus menjawab catatan dari Fraksi PDIP dan Fraksi Demokrat.

Kemudian untuk menjawab atas pandangan Fraksi Partai Gerindra, terkait bidang kesehatan pelayanan BPJS menjadi pusat perhatian, diharapkan dengan ini layanan bagi peserta akan meningkat. Sedangkan Terkait dengan pembangunan flying fox akan dilanjutkan pada tahun 2019 untuk Menindaklanjuti pekerjaan yang belum terselesaikan di tahun 2018.

“Terkait daerah belum mampu memberikan hadiah atau bonus bagi semua atlet yang berprestasi. Namun saat ini, Pemkot telah memberikan bonus atau hadiah kepada atlet yang memenangkan kejuaraan yang digelar dengan melibatkan Pemerintah Daerah seperti Pemprov dan kompetensi olahraga-olahraga Walikota Cup. Hal ini kami berikan berupa uang penghargaan juga diberikan berupa piagam dan medali. Jawabanan ini sekaligus untuk Fraksi Demokrat,” ungkap Pairin.

Sementara untuk lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) kami senantiasa dengan cepat merespon atas Laporan masyarakat apabila ada penerangan jalan umum yang mati atau rusak. Laporan masyarakat ini akan ditindaklanjuti melalui command center yang diteruskan ke dinas Perumahan dan kawasan permukiman.

Kemudian untuk meanggapi Fraksi PDI Perjuangan, yang membahas mengenai Ujian Nasional berbasis computer, diseluruh SMP dan SD Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan pemantauan dan persiapan sarana dan prasarana, untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan ujian berbasis computer, seperti komputer dan jaringannya, serta penyediaan genset di setiap sekolah pada saat ujian dilaksanakan.

“Terkait dengan pengisian jabatan eselon 2 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro melalui lelang terbuka, yang didahului dengan bekerjasama dengan Mabes Polri. Kami sependapat dengan fraksi PDIP, semoga dengan sistem seleksi ini penjabat terpilih akan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan,” kata Pairin.

Untuk menjawab Fraksi Partai Demokrat terkait Terkait mengenai permasalahan Rumah Tidak Layak Huni dengan fasilitas MCK yang tidak layak, telah dilakukan beberapa koordinasi melalui program bedah rumah atau Rehab rumah tidak layak huni (RTLH) yang telah dilaksanakan oleh dinas sosial dan dinas Perumahan dan kawasan permukiman.

“Demikianlah jawaban-jawaban yang dapat kami berikan atas pandangan umum fraksi-fraksi. Kami sampaikan permintaan maaf kepada masyarakat, jika terdapat kekurangan itu untuk menjadikan bagi kami semua untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kerja,” tutup Pairin.

Reporter     : Zuli

Editor         : Red

Apa Kabar Lampung

Desa Smart Village Di Lampung Timur Masuk Nominasi 10 Desa Terbaik KIP Tingkat Nasional

Published

on

Bandar Lampung : Salah satu Desa Smart Village Provinsi Lampung yaitu Desa Tegal Yoso, Kabupaten Lampung Timur masuk ke dalam nominasi 10 Desa Terbaik Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional.

Hal tersebut terungkap dalam Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional 2021 yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat dengan mengusung tema “Keterbukaan Informasi Publik untuk Mewujudkan Indonesia Damai dan Berkeadilan”. Acara peringatan yang digelar secara daring pada Selasa (04/05) tersebut diikuti oleh Komisi Informasi dan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia.

Adapun penilaian dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat, Ombudsman, dan Kementerian Desa PDTT, yang selanjutnya akan dilakukan penilaian kembali untuk memilih Juara Nasional pada bulan September 2021.

Program Smart Village Provinsi Lampung adalah program desa cerdas berbasis digital melalui gerakan kesadaran sosial masyarakat di desa dan melibatkan seluruh stakeholder dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang terintegrasi dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Program smart village bertujuan mendorong dan juga mewujudkan optimalisasi potensi desa di Provinsi Lampung agar menjadi salah satu kekuatan sosial ekonomi di Indonesia. Program Smart Village merupakan perwujudan atas janji kerja nomor 30 dari 33 janji kerja Gubernur Lampung.

Pada acara peringatan tersebut, dilakukan juga Penandatanganan MoU/Kesepakatan Bersama dan Diskusi Daring untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan informasi publik di desa dengan narasumber Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
Kementerian Desa PDTT, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa PDTT, dan Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga mandiri yang mengawal keterbukaan informasi publik di Indonesia berupaya mendorong terpenuhinya kebutuhan informasi publik di seluruh lapisan masyarakat termasuk di desa. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk mewujudkan kondisi desa yang aman, sehingga dapat memastikan pemerintah desa dapat bekerja secara adil dan efektif guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendorong peran aktif masyarakat desa untuk mendapatkan hak atas informasi publik. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Budi Utomo pertama kalinya gelar Rakor di GOR Sukung-Kotabumi

Published

on

By

Lampung Utara : Untuk pertama kalinya, Bupati Lampung Utara, Budi Utomo memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus, Sekretaris Daerah, seluruh Camat di GOR Sukung Kotabumi, Selasa (04/04/2021).

Biasanya, Rakor digelar di aula kantor pemerintahan Lampung Utara, namun kali ini begitu berbeda lantaran masih dalam pandemi covid-19. Rakor digelar dalam rangka peningkatan upaya pencegahan penyebaran Covid-19, khususnya selama masa Ramdhan dan Idhul Fitri 1442 H.

Bupati Budi menekankan agat membentuk dan mengaktifkan Posko PPKM mulai dari tingkat Kecamatan, Desa sampai tingkat RT. Mengingat, Lampung masuk dalam Provinsi peringkat kedua tingkat kematiannya akibat Covid -19 di Indonesia.

“ Yang belum memiliki posko PPKM untuk segera membentuknya. Bagi yang sudah tidak aktif agar segera mengaktifkan kembali Posko tersebut. Saya minta untuk dipantau dan diawasi setiap pendatang yang berasal dari luar daerah untuk melakukan isolasi mandiri terlebih dahulu. Tegakan protokol kesehatan di tempat-tempat keramaian khusunya di pasar tradisional,” katanya.

Bupati Budi menambahkan, dalam mengedukasi masyaraat untuk menegakan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 agar melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, para ulama, pemuka agama, penceramah, hingga pengurus Masjid. Sebab, kegiatan sosialisasi masyarakat harus dibatasi dengan 5M.

“ Kemudian diintruksikan kepada seluruh Camat untuk melaporkan setiap hari jumlah orang yang terkonfirmasi ke Posko Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Lampung Utara atau ke BPBD serta Dinas Kesehatan,” Ucap dia.

Pada kesempatan itu, Bupati Budi juga menegaskan bahwa Pemerintah tidak melarang Sholat Tarawih dan Sholat Idhul Fitri 1442 H. Hanya saja disarankan agar sebaiknya Sholat dilaksanakan di rumah.

“ Kita tidak melarang sholatnya, tapi kita melarang berkumpulnya atau berjamaahnya. Sholat Ied tetap dilaksanakan, tetapi pelaksanaanya di rumah saja,” Tandasnya.

Kepala Kemenag Lampung Utara, Totong Sunardi, mengatakan, Menteri Agama sudah mengeluarkan Surat Edaran No. 3 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idhul Fitri 1442 H. Dimana Surat Edaran tersebut menganjurkan untuk menjalankan ibadah di rumah guna menghindari kerumunan.

“ Keselematan jiwa utama dari sunah-sunah yang lain. Penyelamatan jiwa-jiwa manusia wajib adanya. Bahwa sholatnya tidak dilarang, tapi yang dilarang itu kerumunanya. Saya menghimbau juga kepada seuruh kepala kua, penyuluh, dan penghulu, bahwa tata cara beribadah selama ramdhan harus tetap mengikuti protokol kesehatan,” Jelasnya.

Jika kemudian ada permintaan menjadi khatib dan Imam Sholat berjamaah, terus Totong, pihaknya menegaskan melarang untuk ibadah sholat Ied berjamaah tahun ini.

“ Namun untuk permintaan khutbah bagi yang ingin sholat di rumah, kami minta Kepaa KUA untuk menyiapkan tema khutbah yang menyejukan dan bukan yg memprovokasi. Karena itu saya intrukaikn sekali lagi bahwa eduakasikan kepada Da’i dan Takmir masjid untuk menjadi contoh penegakan Prokes dan mengajak seluruh masyarakat untuk ibadah di rumah,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Utara, Lekok, khusus kepada Camat mengikustrasikan bahwa Lampung Utara diserang pasukan musuh dari darat, laut, udara. Untuk itulah perlu sinergisitas semua elemen dalam menjaga agar tidak ada musuh yang masuk.

Untuk itulah, Sekda Lekok meminta segera fungsikan posko-posko penanganan Covid-19 dan para Camat diminta memastikan bahwa Posko itu berfungsi dengan baik. Bagi para pendatang langsung diidentifikasi dan dilakukan tes. Apabila terkonfirmasi Covid-19 langsung dilakukan isolasi, karena pasukan musuh yang dilawan ini tidak terlihat.

“ Jadi, kalau masih ada camat yg bermain-main dengan penanganan Covid-19 karena tidak melaksanakan patroli, tidak juga sosialisasikan Prokes, serta tidak memberikan pemahamanan ke masyarakat, nanti akan kita laporkan kepada pak Bupati agar nanti kita berikan ‘mainan’. Kita ditugaskan negara dan ini menjadi tanggungjawab kita,” tukasnya.

(Diskominfo Lampura)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Menyambut Idul Fitri CV ATA Bersama Warga Bersihkan Jalan

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Selain sebagai pengaman garis pantai dengan mengendalikan abrasi yang menggerus garis pantai, breakwater juga dibangun untuk memecah ombak/gelombang dengan memecah gelombang dan menyerap sebagian energi gelombang.
Selain itu, breakwater juga berfungsi untuk menenangkan gelombang di pelabuhan, sehingga kapal dapat merapat di pelabuhan dengan lebih mudah dan cepat.
Pemecah gelombang harus didesain sedemikian rupa sehingga arus laut tidak menyebabkan pendangkalan karena pasir yang ikut dalam arus mengendap di kolam pelabuhan. Bila hal ini terjadi maka pelabuhan perlu dikeruk secara reguler.
Salah satu dampak lingkungan yang timbul pada pengerjaan pengaman pantai atau pemecah gelombang (breakwater) di sepanjang garis pantai di Desa Rajabasa, Kecamatan Rajabasa yakni peningkatan partikel debu. Sumber dampak itu berasal dari hilir mudik angkutan bahan baku ataupun material. Pembangunan breakwater itu sendiri dikerjakan oleh CV. Anugerah Tiara Abadi (ATA).
Guna meminimalisir peningkatan partikel debu dan tanah yang menempel di jalan akibat hilir mudik kendaraan drum truck yang mengangkut material tanah untuk pembangunan breakwater tepatnya di dusun Ujau, Kelompok Masyarakat (Pokmas) Desa Rajabasa dibantu CV ATA dengan sigap membersihkan jalan lingkungan, Selasa (04/05/2021).
Menurut penanggungjawab lokasi galian tanah Mardian, pembersihan dilakukan pada jam-jam istirahat dan untuk menyambut hari raya idul fitri serta guna mencegah debu yang berterbangan.
“Pembersihan ini setiap hari kami lakukan pada jam-jam istirahat, fungsi nya guna mencegah debu yang bertebangan, dan ini juga di lakukan agar masyarakat sekitar tidak terganggu apalagi mau memasuki hari raya idul fitri serta mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan,” tutupnya
Mardian menambahkan, sebelum melakukan pengambilan tanah yang di lakukan oleh CV ATA, pihaknya selalu koordinasi baik dengan aparat desa rajabasa atau masyarakat setempat.
Disisi lain, pembangunan breakwater juga menimbulkan dampak dampak terhadap peluang kerja dan berusaha serta pendapatan masyarakat. Banyak warga di sekitar lokasi pengerjaan breakwater yang mendapatkan lapangan pekerjaan.
Hal ini diakui oleh Batin Rahman selaku Humas Pokmas di Dusun Ujau. Menurut Batin Rahmat, dengan adanya pembangunan breakwater ini warganya mayoritas mendapatkan lapangan kerja, pasalnya pada sepuluh hari sekali masyarakat desa setempat bergilir untuk bekerja.
“Ya alhamdulillah dengan adanya pekerjaan pembangunan pengaman pantai ini khususnya masyarakat Desa Rajabasa mendapatkan lapangan pekerjaan,” ungkapnya. (Rls)

Continue Reading

Trending