Connect with us

Apa Kabar Lampung

Bupati Pesibar Hadiri Lomba Pelon dan Bumdes Tingkat Provinsi

Redaksi LT

Published

on

Pesisir Barat : Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal menghadiri Penilaian lomba pekon dan penilaian BUMDES tingkat provinsi lampung, dipekon Suka Negara kecamatan pesisir tengah, pada Selasa (23/04/2019).

Dalam Sambutan Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal mengatakan bahwa dengan dipilihnya pekon suka negara kecamatan pesisir tengah untuk mewakili kabupaten pesisir barat pada acara lomba pekon tingkat provinsi lampung tahun 2019 bukan tanpa alasan atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban.

Akan tetapi pekon suka negara merupakan salah satu pekon yang masuk kategori pekon berkembang, dengan luas wilayah 440 ha2 dan jumlah penduduk 1.005 jiwa, 254 kk, mempunyai 4 dusun (pemangku) dengan 5 anggota lhp, dan dihuni oleh penduduk dari beberapa suku, yaitu lampung, jawa dan sunda.

kemudian, berdasarkan hasil survey data lapangan yang dilakukan oleh tim penilai tingkat kabupaten, telah sesuai dengan indikator penilaian lomba desa baik dari bidang pemerintahan, bidang kewilayahan dan bidang kemasyarakatan, bahwa pekon suka negara memang layak untuk diusulkan mengikuti lomba pekon tingkat provinsi,” jelas Agus Istiqlal.

Masih kata bupati, pemerintah kabupaten pesisir barat sudah berusaha untuk memajukan pekon dengan memberikan perhatian dan komitmen yang tinggi ke seluruh pekon, antara lain dengan memberikan bimbingan teknis, melakukan pembinaan-pembinaan, baik terhadap kelembagaan pekon maupun yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi masyarakat, sesuai dengan visi terwujudnya masyarakat yang madani, mandiri dan sejahtera di kabupaten pesisir barat.

Selanjutnya selain lomba pekon pada tahun ini, juga dilaksanakan penilaian terhadap badan usaha milik desa (BUMDES) atau badan usaha milik pekon (Bum Pekon) yang saat ini diwakili oleh Bumpekon mandiri jejama di pekon mandiri sejati kecamatan krui selatan, yang memiliki 2 (dua) unit usaha, yaitu unit usaha rest area (pariwisata), dan usaha penunjang lainnya adalah penggalian pasir dan pembuatan batako, perdagangan sarana dan hasil pertanian, serta industri kecil dan kerajinan rakyat.

kedua unit usaha tersebut baru berjalan setahun terakhir dan pada saat ini diikut sertakan dalam penilaian Bumdes tingkat provinsi, dengan tujuan sebagai ajang evaluasi tingkat provinsi, juga agar pihak pengelola khususnya dan pemerintah kabupaten pesisir barat umumnya memahami seperti apa idealnya sebuah bumdes disebut maju, sehingga dapat menjadi modal pemerintah kabupaten dalam memberikan pembinaan selanjutnya,”jelasnya.

Selanjutnya sambutan gubernur lampung yang diwakili oleh kepala Dinas PMD Drs.Yuda Setiawan,MM selaku ketua tim Penilai menyampaikan Terimakasih kepeda peratin suka negara beserta perangkatnya atas terlaksananya penilaian lomba pekon tingkat provinsi lampung.semoga pekon suka negara ini kedepan dapat mengelola bumdes destinasi desa wisata.

Turut Hadir Kepala OPD, Pabung, peratin Suka Negara, pengurus PKK kabupaten, PPk kecamatan dan seluruh masyarakat setempat.

Reporter : Indra
Editor : Red

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Silahkan Tinggalkna Pesan Anda

Apa Kabar Lampung

Bimtek Ratusan Kades di Lampura Terus Menuai Sorotan

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Perjalanan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) ratusan Kepala Desa di Lampung Utara ke Bali beberapa waktu lalu terus menuai kritikan. Bahkan, DPC Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Lampung Utara meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kegiatan bimbingan teknis dari para kepala desa dan ‎aparatur di bawahnya. Pospera merupakan satu-satunya organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang pelindungnya presiden (Jokowi).

” Kami minta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas permasalahan bimtek ‎ke Bali dan sebagainya,” Ucap Sekretaris Pospera Lampung Utara, Yoki Agung Malian, disela-sela aksi unjuk rasa di kantor Inspektorat Lampura, Kamis (5/12/2019).

Yoki menuding bahwa kegiatan bimtek yang menelan dana fantastis hingga miliaran rupiah ini disinyalir tidak sesuai aturan dan hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi. Ditinjau dari sisi etika pun, kegiatan ini sangat tidak elok. Kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh para aparatur desa bersumber dari anggaran dana desa tahun 2019.

” Kegiatan ini dilaksanakan saat Lampura dalam krisis keuangan dan tidak mendapat restu dari Plt. Bupati Budi Utomo. Bahkan, ada kades yang bawa anak dan istri dalam kegiatan itu,” ketusya.

Diketahui, tidak hanya kegiatan bimtek ‎yang dilaksanakan oleh para kepala desa di Bali, Sekretaris Desa pun melakukan perjalanan Bimtek di Yogyakarta. Sejumlah pihak pun mulai menyoroti kegiatan ini.

Kalangan Legislatif turut ikut mempersoalkan perjalanan Bimtek para Kepala Desa dan jajarannya. Direncanakan, DPRD Lampung Utara melalui Komisi I akan memanggil pihak penyelenggara usai memanggil Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia dan Dinas Pemberdayaan Manusia dan Desa.

Reporter : Alex BW
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Genjot PAD, Pemkab Lampura Pasang Tapping BOX

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Upaya Pemerintah Lampung Utara menggenjot pendapatan daerah di tahun 2020 terus dilakukan.

Untuk itu, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Lampung Utara melakukan terobosan dalam mengoptimalisasi penerimaan pajak Hotel dan Restoran/rumah makan, menggunakan alat perekam transaksi (tapping box) dibeberapa titik di wilayahnya.

Saat launching pemasangan tapping box di rumah makan Taruko 1 Kotabumi, Kelapa Tujuh, Rabu (4/12/2019), Plt. Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, mengungkapkan bahwa tapping box akan membantu para pelaku usaha dalam melaksanakan pencatatan keuangan serta monitoring.

“ Tentu ini tidak memberatkan para pengusaha, karena pajak ditanggung konsumen. Hal ini sebagai wujud transparansi pengelolaan pajak daerah kita. Dan Masyarakat dapat mengontrol sendiri pembayaran pajaknya,” ucapnya singkat.

Reporter : Alex BW
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Eksekusi Lahan Warga, Nanang : Penyelesaian Harus Berpihak Pada Rakyat

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto menemui warga Dusun 6A dan 6B Desa Sidodadi Asri, Kecamatan Jati Agung, Selasa (3/12/2019).
Pertemuan yang berlangsung di Pasar Margo Rukun, Desa Sidodadi Asri itu, terkait percepatan penyelesaian sengketa lahan antara warga Dusun 6A dan 6B dengan pihak PTPN 7.
Dalam kesempatan itu, Nanang turut didampingi Kapolres Lampung Selatan AKBP Edi Purnomo, SH, S.IK, MM, dan Dandim 0421 Lampung Selatan Letkol Kav. Oktovianus Robinson Bessie.
Kepala Desa Sidodadi Asri, Didi Marhadi melaporkan, masalah sengketa lahan bermula adanya surat dari pengadilan yang akan mengeksekusi lahan di Dusun 6A dan 6B. Dimana kata dia, di dua dusun dengan luasan sekitar 435 hektar itu tedapat 450 KK yang telah tinggal selama puluhan tahun.
“Mewakili warga kami menolak eksekusi yang akan dilakukan pengadilan, bahkan warga akan berunjuk rasa di pengadilan. Untuk itu kami laporkan masalah ini ke Pak Bupati supaya warga bisa dimediasi dengan pihak PTPN,” ujar Didi Marhadi dihadapan Plt Bupati, Nanang Ermanto.
Menanggapi hal itu, Plt Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto berjanji akan menyelesaikan sengketa lahan dengan secepatnya. Namun demikian, dia meminta masyarakat bisa bersabar dan tidak melakukan hal-hal anarkis yang justru akan merugikan masyarakat itu sendiri.
“Pesan saya bapak ibu bersabar, jangan anarkis dan berkehendak sendiri-sendiri. Gak usah demo-demo, lebih baik berdoa minta kepada Allah, nanti biar kita carikan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini,” tegas Nanang meyakini puluhan warga Dusun 6A dan 6B.
Nanang juga menyatakan telah memerintahkan jajarannya agar mengundang PTPN 7 untuk duduk bersama mencari solusi terbaik, sehingga masalah tersebut bisa secepatnya terselesaikan.
“Besok (rabu, red) kita panggil PTPN untuk berdialog. Meskipun putusan pengadilan sudah inkrah, tapi kita selaku pemerintah daerah akan mencari solusi terbaik untuk masyarakat. Saya ini gak mau melihat ada masyarakat saya yang susah,” tandasnya.
Sementara, Kapolres Lampung Selatan, AKBP Edi Purnomo juga meminta warga Dusun 6A dan 6B bisa menjaga situasi dan kondisi yang kondusif.
“Kami dari pihak keamanan tentunya akan menjaga situasi tetap kondusif. Masyarakat juga harus menghadapi permasalahan ini dengan kepala dingin. Pak Kades didata betul warganya, jangan sampai ada penyusup yang justru menjadi provokator dalam masalah ini,” tegas Edi Purnomo.
Senada disampaikan Kapolres. Dandim 0421 Lampung Selatan Letkol Kav. Oktovianus Robinson Bessie juga meminta masyarakat bisa menahan diri dan menjaga suasana yang kondusif selama proses mediasi.
“Jangan sampai niat baik Pemkab Lampung Selatan ini ditunggangi pihak-pihak yang tidak bertangungjawab. Karena upaya Pak Plt Bupati ini luar bisa, tolong didukung dan jangan sampai melakukan hal-hal yang anarkis,” tukasnya. (Eko/Kmf)

Continue Reading

Trending