Connect with us

Advetorial

DPRD Gelar Paripurna LKPJ Bupati Lampung Tengah

Redaksi LT

Published

on

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) menggelar rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Lamteng Tahun Anggaran 2018.

Rapat Paripurna yang digelar digedung dewan setempat, Kamis (02/05/2019) ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Lamteng, Riagus Ria, dan dihadiri para Anggota serta Sekertaris DPRD Lamteng, Syamsi Roli.

Paripurna juga turut dihadiri, Bupati Lamteng, Hi. Loekman Djoyosoemarto, Sekretaris Daerah (Sekda) Adi Erlansyah, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Jajaran Forkopimda Lamteng.

Dalam sambutannya, Bupati Loekman menyampaikan beberapa rekomendasi LKPj Bupati Lamteng Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar ditingkatkan secara optimal, hal ini telah menjadi komitmen kami bahwa PAD dari tahun ke tahun harus diupayakan meningkat sesuai dengan perkembangan potensi yang ada.

Terkait saran untuk melakukan sosialisasi dan penyusunan data base, secara umum telah kami laksanakan, sesuai dengan objek PAD yang ada. Namun demikian dalam penentuan besaran tarif objek pajak dan Retribusi, kami senantiasa mempertimbangkan kondisi perekonomian dan kemampuan masyarakat sehingga tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi.

Terkait dengan penyusunan perencanaan dan penganggaran agar disusun lebih cermat, hal ini telah kami laksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang ada.

Terkait dengan pemerataan tenaga pengajar, hal ini telah kami lakukan namun demikian belum dapat kami lakukan secara proposional mengingat keterbatasan jumlah tenaga pengajar yang ada.

Hal ini akan menjadi perhatian kami dan akan terus kami upayakan untuk penataan dan pemerataan tenaga pengajar di setiap wilayah.

Terkait dengan adanya pungutan liar di sekolah, perlu kami jelaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak pernah merekomendasikan atau mengizinkan pungutan dalam bentuk dan alasan apapun untuk biaya pendidikan kepada wali murid. Berkenaan dengan masih adanya pungutan, hal ini akan menjadi perhatian kami dan akan kami tindak lanjuti sesuai ketentuan peraturan perundangan yang ada.

Terkait dengan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNKB), kami menyadari baru beberapa sekolah yang melaksanakan UNBK karena keterbatasan sarana dan prasarana penunjang, tidak hanya komputer tetapi juga akses internetnya harus mendukung Namun demikian kami sangat mengapresiasi masukan/ saran yang telah disampaikan dan akan kami jadikan bahan evaluasi untuk penyusunan program/ kegiatan ditahun-tahun mendatang.

Terkait dengan rekomendasi agar dilakukan sosialisasi dan pembinaan pola hidup sehat dan pembentukan tim pembinaan pola hidup lingkungan bersih dan sehat, telah kami lakukan, namun demikian kami menyadari bahwa upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan pola hidup lingkungan bersih dan sehat perlu waktu dan kerja keras karena hal ini menyangkut perubahan prilaku dan kebiasaan hidup masyarakat.

Terkait dengan saran untuk melakukan sosialisasi kepada ibu hamil dan ibu menyusui, hal ini perlu kami sampaikan bahwa kegiatan tersebut telah kami lakukan secara rutin melalui posyandu-posyandu yang ada, serta telah kami lakukan pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, guna penanggulangan dan pencegahan stunting, dan ini akan terus kami laksanakan sehingga kedepannya Kabupaten Lampung Tengah bebas kasus stunting.
Terkait dengan keterbatasan jumlah tenaga dokter hewan dan petugas penyuluh lapangan, hal ini akan menjadi perhatian kami dan kami upayakan untuk menambah jumlah tenaga dokte hewan dan petugas tenaga penyuluh lapangan (PPL).

Terkait dengan kelompok peternakan dan perkebunan hal in telah kami lakukan, namun kami menyadarai upaya tersebu belum dapat kami lakukan secara optimal, mengingat keterbatasan tenaga penyuluh dan banyaknya jumlah kelompok yang ada di Kabupaten Lampung Tengah.

Terkait dengan saran untuk meningkatkan kualitas infrastuktur jalan, hal ini kami sangat sependapat dan akan kami upayakan melalui peningkatkan pengawasan, agar jalan dan jembatan yang dibangun kualitasnya baik. Tekait dengan penanganan jalan agar diutamakan pada ruas jalan yang rusak parah, hal ini kami sangat sependapat dan Pemerintah Daerah akan memprioritaskan pada ruas jalan yang mengalami kerusakan parah dan ruas jalan Kabupaten yang menjadi akses utama masyarakat. Terkait koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi, hal ini telah kami lakukan secara terus menerus dengan pendekatan baik secara formal maupun non formal.

Terkait dengan saran penertiban penguna jalan yang melanggar tonase, hal ini telah kami lakukan pemasangan rambu batas maksimal tonase, namun demikian masih banyak pengguna jalan yang melanggar hal ini tentunya menjadi perhatian kami dan akan kami koordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk! melakukan tindakan penertiban.

Terkait kerjasama dengan pengembang pasar daerah Jaya Plaza, telah kami lakukan evaluasi secara berkala dan telah kami lakukan teguran untuk mempercepat pembangunan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam MOU.(ADV). Can

Advetorial

Delapan Rekomendasi Pansus DPRD Lampura Untuk Budi Utomo

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Panitia Khusus DPRD Lampung Utara akhirnya memberikan delapan rekomendasi kepada Plt. Bupati Budi Utomo atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Lampung Utara tahun anggaran 2019.

Hal ini terungkap dalam sidang Paripurna DPRD tentang LKPJ Bupati Lampung Utara Tahun Anggaran 2019, Rabu (29/4/2020) yang dipimpin langsung Ketua DPRD, Romli, dan tiga pimpinan DPRD lainnya, yang dihadiri 23 anggota legislatif beserta jajaran pemerintahan yang dikomandoi Plt. Bupati Lampung Utara, Budi Utomo.

Sekretaris dan Juru Bicara Pansus LKPJ Bupati tahun 2019, Marlena, mengatakan berdasarkan hasil rapat Pansus LKPJ dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), ada delapan (8) poin penting yang direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah Lampung Utara.

Delapan poin catatan dan masukan yang direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah itu diantaranya :

1. Meminta Pemerintah Daerah segera mengatasi permasalahan data penerima bantuan sosial dan meningkatkan kinerja operator di setiap daerah.

2. Pemerintah Daerah dapat segera mengatasi masalah parkir dan tenaga BLUD di RSUD HM Ryacudu Kotabumi.

3. Pemerintah Daerah dapat memperhatikan masalah pemetaan dan pemerataan tenaga Pengajar (Guru dan Kepala Sekolah) sesuai SK Menteri nomor 5 Tahun 2011 berdasarkan Sistem Zonasi.

4. Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan dapat meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di Puskesmas se-Kabupaten Lampung Utara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

5 dalam menyusun anggaran, hendaknya Pemerintah Daerah dapat membuat skala prioritas program dan kegiatan, sehingga berdampak pada penyerapan anggaran yang baik di setiap OPD.

6. Pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah yang tepat dalam meningkatkan PAD.

7. Hal-hal yang menjadi rekomendasi di LKPJ tahun anggaran 2018 yang belum ditindak-lanjuti oleh Pemerintah Daerah, agar segera diselesaikan khususnya persoalan di dinas PUPR.

8. DPRD mendukung penuh Pemerintah Daerah Lampung Utara dalam menanggapi Covid-19 segera terstruktur, dan terukur. Dan DPRD juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Polres, Dandim beserta jajarannya dalam membantu Pemerintah menangani Covid-19.

Plt. Bupati Lampung Utara, Budi Utomo menyambut baik atas catatan-catatan Pansus LKPJ Bupati tahun 2019 yang direkomendasikan kepada pemerintah. Ia mengatakan bahwa pemberian catatan ini merupakan wujud sinergitas dan harmonisasi yang terjalin antara eksekutif dan legislatif.

” Kita (Pemerintah) siap menindaklanjuti catatan – catatan itu (8 poin) semaksimal mungkin,” katanya.

Lalu, untuk penyelesaian hutang proyek tahun 2017 dan 2018 yang termasuk dalam catatan LKPj 2018, menurut Budi, FHO dan PHO yang 2017 sudah dibayarkan.

” ‎Sembilan puluh lima persen (95%) hutang proyek 2017 telah dibayarkan, sedangkan hutang proyek 2018 masih menunggu persidangan,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu juga, Nurdin Habim, anggota DPRD dari fraksi Partai Gerindra memberikan interupsinya dengan menegur Pemerintah Daerah Lampung Utara soal salinan APBD yang dari tahun ke tahun, DPRD Lampung Utara tak pernah menerimanya. Dia menginginkan agar Pemerintah memberikan buku APBD tersebut sebagai sumber informasi bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawasan.

” Karena kami pernah nanya kebagian hukum, mana buku APBD tahun sekian -tahun sekian, kan tidak ada. Artinya ini merupakan sebuah keteledoran kita semua. Kami (DPRD) sebenarnya malu, karena kami enggak pernah pegang kitab (buku APBD) itu,” keluh Nurdin.

Bak gayung bersambut, Budi pun nampak tak mau bertele-tele dalam menyikapi keinginan DPRD Lampung Utara dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, salah satunya fungsi pengawasan.

” Pak Sekda dan Panitia Anggaran, Bappeda, Asisten, saya berharap untuk APBD tahun 2020, inikan yang sedang kita jalani, sedang kita lakukan, agar pengawasan secara umum bisa dilakukan kawan-kawan di legislatif,” pesan Budi kepada jajarannya.

” Kiranya buku tersebut (buku APBD) yang sudah dievaluasi oleh provinsi melalui tim evaluasi provinsi, ini dapat juga disampaikan kepada DPRD Lampung Utara, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” katanya lagi dengan nada tegas.(ADVETORIAL/ALEX.BW)

Continue Reading

Advetorial

Pesan Khusus Budi Utomo Menghadapi Corona

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Ada pesan khusus yang disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, kepada masyarakatnya dalam menghadapi wabah covid-19.

Pesan ini disampaikannya saat menggelar videoconference dari rumah Dinas Wakil Bupati Lampung Utara kepada awak media yang berada di Media Center Posko Gugus Tugas, terkait dua warganya yang terinfeksi virus Covid-19, Kamis (9/4/2020) malam.

Budi Utomo yang juga Ketua Gugus Tugas Covid-19 Lampung Utara, berpesan agar masyarakat Lampung Utara lebih meningkatkan kepedulian antar sesama dan tidak mengucilkan individu atau keluarga terdampak.

” Janganlah kita langsung bereaksi dengan mengucilkan keluarga maupun individu terdampak Covid-19. Jangan panik, tetap tenang, mari bersama-sama memberikan dukungan baik moril maupun materil,” ucapnya.

Budi juga mengimbau agar masyarakatnya dengan kesadaran dari diri sendiri berjuang melawan wabah covid-19.

Berikut himbauan Plt. Bupati Lampung Utara, Budi Utomo kepada masyarakatnya :

– Dapat menahan diri dari bepergian ke luar rumah kecuali ada kepentingan yang mendesak.

– Mempertahankan jarak aman dengan para anggota keluarga di tempat tinggal saat ini, dalam bersosialisasi dengan tetangga setidaknya 1 meter.

– Senantiasa mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan hand sanitizer bila tidak tersedia air dan sabun.

– Menerapkan etika batuk, bersin dan menguap, yaitu menutup mulut dan hidung menggunakan masker, atau bagian dalam lengan dan membuang ludah di tempat tertutup.

– Meningkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, memperbanyak minum air putih dan olah raga secara individu.

– Mengenakan masker bila terpaksa harus keluar rumah.

– Meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT dengan memperbanyak ibadah di rumah saja.

Pemerintah Lampung Utara menyiapkan anggaran sebesar lebih 32,2 Miliar untuk penanganan Covid-19. Pemerintah juga telah menunjuk RSUD Ryacudu dan 27 puskesmas untuk rujukan dalam menangani virus korona. Ruang isolasi untuk Pasien Dalam Pengawasan (PDP) berada di dua tempat yakni Gedung Islami Center dan RSUD Ryacudu.

Pemerintah beserta unsur lainnya yang tergabung dalam Gugus Tugas Covid-19 di Lampung Utara terus berjibaku dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Untuk memudahkan koordinasi dan akses informasi, Posko terpadu percepatan penanganan covid-19 yang dipusatkan di Gedung Korpri Lampung Utara telah difungsikan. Posko yang buka 24 jam itu melibatkan sejumlah personel Dinas Kesehatan, Satpol-PP, BPBD, dan TNI-Polri. Disiagakan pula ambulans dan mobil patroli.

” Posko ini nantinya dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya mengenai informasi covid-19. Juga untuk memudahkan koordinasi antar instansi yang masuk gugus tugas percepatan penanggulangan covid-19,” kata Kepala Sekretariat Posko Terpadu Penanganan Covid-19 yang juga Plt Kadiskominfo Lampura, Sanny Lumi, belum lama ini.

Terkait informasi tentang penyebaran dan perkembangan virus corona, pihaknya saat ini menyampaikan informasinya melalui satu pintu. Tujuannya, untuk meminimalisir kabar bohong atau hoaks terkait wabah tersebut, cukup dengan mengklik website covid.lampungutarakab.go.id.

“ Untuk informasi satu pintu, silahkan klik saja covid.lampungutarakab.go.id. Kita menjaga, agar informasi tentang covid-19 tidak simpang siur atau hoax,” ujar Sanny.

Selain itu, pemerintah telah menyiapkan videoconference untuk menyikapi perkembangan covid-19 secara langsung. Hal ini menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Gubernur Lampung Nomor 045:/1118/07/2020 Tentang penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya pencegahan penyebaran Corona Virus disease (Covid-19).

” Videoconference ini tujuannya Untuk memantau sekaligus memberikan arahan, kepada semua tim satgas terkait perkembangan covid-19. Ini akan mempermudah dan mempercepat pengambilan keputusan,” ucap Sanny.

” Dengan penggunaan komunikasi visual (tatap muka) membuat komunikasi lebih mudah, seperti videoconference dengan Gubernur Lampung dan Sekda se Provinsi Lampung. Juga videoconference dengan 27 puskesmas di Lampung Utara,” imbuhnya. (ADV).

Continue Reading

Advetorial

Dampak Covid 19 : Pencapaian PAD Triwulan Awal Rp1.297 Triliun

Redaksi LT

Published

on

BANDARLAMPUNG : Virus corona yang sudah menyebar selain menelan korban jiwa, pertumbuhan ekonomi negara-negara Dunia salah satunya Indonesia ikut terdampak salah satunya Provinsi Lampung.

Komisi III DPRD Lampung menggelar rapat dengar pendapat (hearing) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) setempat, guna memastikan apakah benar penyebaran wabah virus corona ikut menyeret perekonomian.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampung, Noverisman Subing, membenarkan penyebaran wabah virus corona ikut menyeret perekonomian di Provinsi Lampung hingga mengalami penurunan.

“Ya, kami tadi rapat dengan Badan Pendapatan Daerah untuk mengetahui sejauh mana progres pencapaian PAD kita,” ujarnya usai hearing, Selasa (7/4/2020).

Buktinya, berdasarkan pendataan Bapenda Lampung pencapaian PAD di triwulan awal, hanya mampu bertengger diangka Rp1.297 Triliun. Sedangkan, seharusnya pencapaian PAD di triwulan awal mampu menembus 40 persen dari target yang telah ditetapkan.

“Normalnya, pencapaian PAD di triwulan awal itu 40 persen. Tadi kami sudah mendengar bagaimana sejauh ini pencapaian PAD, hasilnya mengalami penurunan,” terangnya.

Politisi senior PKB ini memperkirakan, pencapaian PAD Provinsi Lampung di triwulan awal mengalami penurunan, hanya diangka 15-20 persen, ini mengacu terhadap perolehan PAD di triwulan awal.

Kendati begitu pria akrab disapa Kanjeng ini berharap, agar wabah virus corona dapat segera berakhir, tujuannya agar semua aktifitas dan perekonomian dapat berjalan secara normal.

“Maka kita mengapresiasi sekali Pergub tentang penundaan pembayaran administrasi pajak kendaraan bermotor dan menghapuskan dendanya sampai akhir Mei. Akibat wabah Corona ini,” pungkasnya. (adv)

Continue Reading

Trending