Connect with us

Apa Kabar Lampung

Gubernur Ridho Peroleh Penghargaan dari LEPRID dan Kapolda Lampung

Redaksi LT

Published

on

BANDAR LAMPUNG : Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meraih penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia (LEPRID) dan Kapolda Lampung atas komitmennya mewujudkan Pemilu lancar di Provinsi Lampung.

Gubernur Ridho juga dinilai berhasil menciptakan suasana kondusif selama Pemilu 2019 dengan komitmennya memperjuangkan demokrasi yang aman, damai, dan sejuk.

Penghargaan disampaikan dalam acara Konsolidasi Provinsi Lampung bertemakan “Bersama Mewujudkan Komitmen Menuju Pemilu 2019 yang Aman, Damai, dan Sejuk”, di Gedung Mahligai Agung Pasca Sarjana UBL, Bandarlampung, Jum’at (3/5/2019).

Dalam acara tersebut, Penghargaan juga diberikan kepada Forkopimda Provinsi Lampung dan Ketua KPUD Lampung serta Ketua Bawaslu Lampung.

Selain itu, juga terdapat penyerahan piagam penghargaan kepada pejuang demokrasi yaitu KPPS dan Linmas yang telah gugur mengorbankan jiwanya dalam memperjuangkan demokrasi, penyerahan penghargaan bagi pejuang demokrasi (TNI) yang dengan raganya telah memperjuangkan demokrasi, penyerahan bagi pejuang demokrasi (Tokoh adat, tokoh masyarakat, Rektor Perguruan Tinggi, Pemimpin Redaksi Media) yang dengan pemikirannya telah berjuang untuk demokrasi.

Gubernur Ridho mengucapkan terimakasih kepada segenap pihak yang telah turut menjaga dan mengawal pelaksanaan Pemilu 2019, sehingga pelaksanaan Pemilu dapat berjalan aman, damai dan sejuk.

“Bukan hanya Pemilu yang aman, damai, dan sejuk semata, tetapi esensi penyelenggaraan Pemilu harus Luber (Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) dan Jurdil (Jujur dan Adil),” ujar Ridho.

Terkait kelancaraan Pemilu 2019, Gubernur Ridho menuturkan terdapat peran dari para pahlawan demokrasi, terutama yang secara sukarelawan dengan kesadarannya turut membantu pelaksanaan Pemilu.

Hal ini berarti semangat patriotisme berbangsa bernegara di Provinsi Lampung sudah paripurna. “Alhamdulillah tadi terdapat pemberian penghargaan bagi pahlawan demokrasi terutama bagi para sukarelawan yang begitu tidak disangka dan diduga dalam pelaksanaanya mengorbankan nyawa, raga, dan lainnya.

Tentunya sekian banyak penghargaan yang telah diberikan harus mampu menjadi motivasi kita dalam menjaga kelancaran Pemilu. Bukan hanya aman, damai, dan sejuk semata, tetapi esensi penyelenggaraannya harus juber dan jurdil,” ujar Gubernur Ridho.

Gubernur Ridho juga meminta semua pihak tetap waspada dan menjaga kualitas Pemilu yang telah terlaksana hingga saat ini. “Untuk memperoleh legitimasi atas pemilihan dan tidak banyak rakyat yang protes, semua bergantung dalam menjaga kemurnian dan memperkecil residu dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, kita harus tetap waspada hingga situasi kedepan, sehingga esensi penyelenggaraan kontestasi ini dapat bermanfaat untuk kemajuan NKRI,” ujar Ridho.

Dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan rasa bela sungkawa kepada keluarga dan pahlawan demokrasi, terutama para sukarelawan yang telah gugur dalam membantu meuwujudkan Pemilu 2019.

Sementara itu, perwakilan tokoh adat dan masyarakat Lampung Sultan Sekala Brak yang Dipertuan Ke-23, Pangeran Edward Syah Pernong menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak terkait yang telah bersama turut mensukseskan Pemilu 2019.

“Konsolidasi ini dilaksanakan karena pelaksanaan Pemilu 2019 telah berjalan aman, damai dan sejuk. Hal ini tak lepas dari peran dan kerja keras kita bersama dalam mensukseskan Pemilu 2019,” ujar Edward Syah Pernong.

Pelaksanaan Pemilu 2019 yang aman, damai dan sejuk, jelas Edward Syah Pernong, juga tak lepas dari peran sosok Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo yang telah mengajak segenap stakeholder dan elemen masyarakat Lampung untuk turut mensukseskan Pemilu 2019.

“Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo telah berhasil mengajak segenap stakeholder dan elemen masyarakat untuk dapat bersama-sama mewujudkan Pemilu 2019 yang aman, damai, dan sejuk,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Pangdam II/Sriwijaya, Mayor Jenderal TNI Irwan menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 di Provinsi Lampung merupakan yang paling kondusif. “Pelaksanaan Pemilu di Lampung merupakan yang paling kondusif karena tingkat pelanggarannya yang sangat minimal.

Oleh karenanya saya menyampaikan terimakasih kepada jajaran TNI/Polri, petugas KPU dan Bawaslu, terutama elemen masyarakat yang telah sangat luar biasa melaksanakan tugas pengamanan Pemilu 2019 sehingga dapat berjalan aman, damai dan sejuk,” ujar Pangdam.

Ia berharap komitmen dalam menjaga pasca pemilu 2019, dapat tetap berjalan aman, damai dan sejuk hingga pelaksanaan pelantikan nantinya. “Saya juga turut menyampaikan turut berduka cita dan menyampaikan ribuan terimakasih kepada KPPS dan Linmas yang menjadi korban meninggal dunia karena tugas yang sangat berat,” ungkapnya.

Kapolda Lampung, Purwadi Arianto, menjelaskan bahwa kegiatan Konsolidasi Provinsi Lampung ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan potensi dan kekuatan dalam menciptakan Lampung Aman dan Konusif Pasca Pemilu 2019.

“Kegiatan ini juga sebagai barometer yang menunjukkan bahwa soliditas dan keamanan Lampung dalam keadaan baik, Untuk itu saya sampaikan terimakasih kepada jajaran TNI/Polri, Petugas KPU dan Bawaslu, serta Tokoh masyarakat yang telah proaktif dan bekerjsama keras dalam mewujudkan Pemilu 2019 aman dan damai,” jelas Purwadi.

Kapolda mengatakan pelaksanaan Pemilu serentak 2019 di Provinsi Lampung telah berjalan aman, lancar dan kondusif. Meskipun terdapat kejadian kecil bersifat teknis seperti pencoblosan dan rekapitulasi.

Namun, semua itu dapat terselesaikan dengan baik dan damai. “Situasi ini bukanlah prestasi gemilang aparat pengak hukum, namun karena peran stakeholder terutama para tokoh elemen masyarakat Lampung sehingga pelaksanaan Pemilu berjalan dengan baik,” jelasnya.

Purwadi juga menjelaskan bahwa saat ini perhitungan masih terus berlanjut di tingkat Kabupaten/Kota, dan sebagian sudah dikirim ke KPU Provinsi Lampung. Tentunya berbagai gangguan akan tetap ada.

Oleh karenanya kita harus menjaga stabilitas dan kondusif pemilu 2019.
“Harapannya Stabilitas ini dapat dijaga dan diteruskan dalam mewujudkan masyarakat Lampung yang dinamis, aman, dan tentram,” harapnya. (Humas Prov Lampung)

Apa Kabar Lampung

Akrab, Nanang Ermanto Halal Bihalal Marga Legun Kebandaran Way Urang

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday – Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto didampingi Sekrataris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Thamrin, menghadiri acara silaturahmi dan halalbihalal Marga Legun Kebandaran Way Urang Kalianda, Rabu (10/4/2024).
Bertempat di Lamban Balak Marga Legun, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, halalbihalal dihadiri Pangikhan Sangun Khatu Ya Bandakh II dan putrinya Ruby Chairani Syiffadia yang juga anggota DPR RI terpilih Dapil Lampung 1.

Adapun halalbihalal tersebut bertujuan untuk menjalin silaturahmi dengan saling memaafkan baik antar jajaran pemerintah daerah maupun para tokoh adat Marga Legun.
Bupati Nanang mengatakan, bulan Syawal yang disemarakkan kegiatan halalbihalal merupakan momentum pengingat dan penebus rasa kekhawatiran apabila memiliki kesalahan terhadap orang lain.
“Setelah sebulan menjalani puasa, kita tiba dihari kemenganan Idulfitri dengan silaturahmi dan halalbihalal ini. Harapannya kita dapat kembali suci dan fitri,” ucap Nanang.

Tradisi halalbihalal, yang biasanya menjadi kegiatan tahunan, juga menjadi wadah untuk memperkuat habluminannas, dimana setiap individu diingatkan akan kewajiban saling membantu dan memaafkan.
“Melalui halalbihalal, kita tidak hanya mempererat tali silaturahmi, tetapi juga meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta melakukan muhasabah diri untuk meminimalisir kesalahan,” ujar Nanang. (Kmf/rls)
Continue Reading

Apa Kabar Lampung

THR ANS dan THLS Pemkab Lamsel Cair Hari Ini

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) atau honorer cair hari ini, Rabu (27/3/2024).
Hal itu ditandai penyerahan THR secara simbolis oleh Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto kepada perwakilan ASN dan THLS di Aula Rajabasa, kantor bupati setempat.
Nanang menyampaikan, pemberian THR Idulfitri 1445 Hijriah bagi ASN merupakan amanat yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

Aparatur negara tersebut antara lain, pegawai negeri sipil (PNS) dan calon PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri dan pejabat negara. Namun, tidak untuk tenaga honorer.
“Pemberian tunjangan keagamaan untuk THLS (honorer) merupakan kebijakan dari Pemkab Lampung Selatan dengan melihat kemampuan keuangan daerah,” kata Nanang Ermanto.
Oleh karena itu, Nanang berpesan kepada seluruh pegawai, agar THR Idulfitri 1445 Hijriah dapat dipergunakan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan.
“Ini kewajiban pemerintah daerah yang diharapkan seluruh pegawai. Maka, pemerintah itu harus siap. Alhamdulillah, kita bisa menjalankan amanat Undang-Undang,” ujar Nanang.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Selatan, Wahidin Amin menyampaikan, bahwa THR Idulfitri 1445 Hijriah bagi ASN dan THLS di 53 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sedang dalam proses pencairan.
Wahidin Amin menyebut, besaran THR (Gaji 14) yang diterima oleh ASN sesuai dengan gaji yang diterima pada bulan Maret 2024. Sedangkan, THR untuk THLS sebesar Rp500.000.
“Semua (proses) sudah diserahkan kepada pihak Bank Lampung. Seluruh ASN dan THLS tinggal menunggu payroll,” ujar Wahidin Amin. (Kmf/ko)
Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Pilkada 2024 : Mengacu Aturan MK Nanang Ermanto Berpeluang Bisa Nyalon

Avatar

Published

on

Bandar Lampung, Lampung Today – Tafsir terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PUU-XXI/2023 terhadap uji materi Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) makin terang benderang.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Lampung, DR. Yusdianto, SH, MH, menyatakan, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto masih berpeluang kembali maju pada Pilkada 2024.
“Dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 itu disebutkan bahwa satu periode kepala daerah terjadi jika masa jabatan definitifnya melebihi setengah masa jabatan definitif,” kata Yusdianto saat diwawancarai di Lantai 2 Fakultas Hukum Unila, Selasa (26/03/2024).
Sebelumnya ramai menjadi perdebatan, bahwa Nanang Ermanto tidak dapat maju pada Pilkada 2024 sebab dianggap telah dua periode menjabat sebagai Bupati Lampung Selatan.
Menurut Yusdianto, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor : 22/PUU-VII/2009, dalam amar putusannya khususnya pada poin keempat diterangkan; Masa Jabatan Yang Dihitung Satu Periode Adalah Masa Jabatan Yang Telah Menjalani Setengah Masa Jabatan Atau Lebih Dari Setengah Masa Jabatan.
“Kemudian dikuatkan juga oleh putusan MKRI Nomor 67/PUU-XVIII/2020. Artinya, yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah masa jabatan atau lebih,” terang Yusdianto.
Sedangkan Bupati Nanang Ermanto memang secara sah telah dilantik sebagai bupati sebanyak dua kali. Namun usia masa jabatan Nanang Ermanto sebagai Bupati Lampung Selatan definitif hasil Pilkada 2016-2021, tidak sampai setengah masa jabatan kepala daerah.
“Karena Nanang Ermanto sendiri dilantik sebagai Bupati Lampung Selatan definitif oleh Gubernur Lampung, pada 12 Mei 2020. Berarti hanya terhitung selama 9-10 bulan saja,” kata Yusdianto.
Lebih lanjut dia menyampaikan, Nanang Ermanto juga pernah duduk sebagai wakil bupati, dan ditunjuk sebagai Pelaksana tugas (Plt) bupati sekitar 1 tahun 8 bulan, sejak menerima SK pada 3 Agustus 2018.
“Namun jabatan sebagai Plt tidak terhitung masuk hitungan periode, SK mandat diluar konstitusi. Sehingga tidak ada alasan lagi bupati Nanang Ermanto tidak bias mencalonkan diri kembali,” tegas Yusdianto.
Menurutnya hal tersebut sudah cukup menjawab perdebatan pada masyarakat soal isu terkait Nanang Ermanto tidak dapat maju pada Pilkada Lampung Selatan 2024.
“Beliau masih punya hak konstitusi untuk mencalonkan diri dan dicalonkan kembali menjadi Bupati Lampung Selatan pada Pilkada 2024 nanti,” katanya.
Yusdianto menambahkan, Regulasi Pemilihan Umum Kepala Daerah kewenangannya ada pada pemerintah.
“Kita mohon juga kepada KPU untuk cermat dan bijak menanggapi perdebatan ini. Karena KPU juga tidak punya hak dan kepentingan, mereka hanya melaksanakan saja,” ujar Yusdianto.
Diketahui fenomena perdebatan ini tak hanya terjadi di Kabupaten Lampung Selatan tetapi juga terjadi di Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap bupati Umar Ahmad, dan sejumlah daerah lainnya di Indonesia. (Rls/ko)
Continue Reading

Trending