Connect with us

Apa Kabar Lampung

Fantastis, Bupati Lampura Berencana Pinjam Uang Rp. 325 Milyar

Redaksi LT

Published

on

Lmapung Utara : Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara berencana akan mengajukan pinjaman kembali kepada Bank BJB atau yang dahulu dikenal Bank Jabar Banten sebesar Rp 325 Miliar.

Rencananya, pinjaman dana yang sangat fantastis ini, diperuntukkan pembangunan sarana dan prasarana di bidang infrastruktur (Dinas PUPR), Kesehatan, dan Perdagangan.

Diketahui, Lampung Utara pernah mengajukan pinjaman ke Bank BJB tahun lalu sekitar 220 miliar namun yang terealisasi 110 miliar dan telah dilunasi di tahun 2019 ini.

Lalu, apakah pinjaman dana yang kedua kalinya ini bakal berjalan mulus? Pasalnya, ‎pinjaman itu harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Lembaga Legislatif.

DPRD Lampung Utara pun menggelar pertemuan dengan ‘para pembantu’ Bupati Agung Ilmu Mangkunegara guna membahas tujuan berikut kegunaan pinjaman 325 M, di gedung DPRD Lampung Utara, Kamis ‎(13/6/2019) kemarin.

Dari pantauan, pertemuan cukup berlangsung alot dengan berbagai argumentasi. Diperkirakan, pertemuan berlangsung sejak pukul 13.00 Wib sampai pukul 16.30 Wib. Hingga 3,5 jam lamanya, tidak ada kesepakatan apapun yang terjadi antara Eksekutif dan Legislatif perihal pinjaman ke Bank BJB.

Hadir dalam pertemuan itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Lampung Utara, Sofyan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, Desyadi, dan jajaran Pemerintahan lainnya. Lalu, dari kalangan Legislatif yang hadir di antaranya Wakil Ketua II DPRD Lampung Utara Herwan Mega, serta sejumlah anggota DPRD diantaranya, Wansori, Romli, Emil Kartika Chandra, dan Madri Daud.

Kalangan Legislatif di Lampung Utara pun nampaknya tidak mau gegabah dalam perihal pinjaman untuk kali yang kedua ini. Karena, mereka melihat pengalaman pinjaman tahun lalu, dimana ajuan mencapai 200 an miliar tapi yang terealisasi hanya 110 miliar. Bahkan, ada yang tidak tahu soal pinjaman waktu itu.

” Kita tidak mau gegabah (pinjaman ke BJB). Belajar dari pengalaman beberapa tahun lalu, pinjaman 200 an miliar tapi cuma 110 miliar, mohon maaf (kami) anggota pun tidak tahu,” ungkap Politisi Partai Demokrat, Herwan Mega, yang didapuk menjadi pimpinan pertemuan saat itu.

Lalu, terkait hasil pertemuan perdana Eksekutif dan Legislatif soal pinjaman kedua di Bank BJB? Ia menjelaskan, bahwasannya ada tiga agenda Pemerintahan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara yang diploting menggunakan dana pinjaman 325 Miliar. Yakni, pembangunan Fly Over (Dinas PUPR), perluasan RSUD Ryacudu (Kesehatan) dan merombak Pasar Central (Perdagangan).

” Ini (tiga agenda pinjaman) akan dilaporkan ke Ketua DPRD dan pimpinan yang lain. Setelah itu, apa yang akan diambil (diputuskan),” kata Herwan Mega yang kembali lolos menjadi anggota legislatif 2019-2024 dengan Partai pemenang pemilu 2019 di Lampung Utara (Partai Demokrat).

” Saya hanya mengingatkan, pinjaman ini (325 miliar) wajib mendapat persetujuan DPRD, sesuai PP 56 tahun 2018. Jadi jangan sampai masuk ke lobang yang sama seperti di tahun yang lalu, makanya soal pinjaman ini kita bahas bersama,” imbuhnya.

Secara garis besar, menurut Herwan, melihat kronologis tahun 2018, tentu menjadi perhatian khusus dari kalangan anggota dewan. ” Kawan-kawan menyarankan agar persoalan di 2018 diselesaikan dahulu (baru membahas soal pinjaman). Bahkan, dari PKB langsung menolak soal pinjaman itu,” ujarnya.

Sementara, Pj. Sekretaris Daerah Lampung Utara, Sofyan, mengatakan, bahwa pertemuan yang dilakukan kali ini untuk menj‎elaskan kepada pihak legislatif seputar rencana pinjaman dana ke Bank BJB, iberikut tujuan dan kegunaannya. Jika disetujui dan terealisasi nantinya, ratusan Miliar dana itu akan dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana di bidang infrastruktur, kesehatan, dan perdagangan.

” Tahun 2020, kami ingin lebih fokus dalam pembangunan infrastruktur, pengembangan RS berikut alat kesehatannya, serta perbaikan pasar,” katanya.

Diterangkan Sofyan, rencana percepatan pembangunan yang pemerintah lakukan ini, tidak akan bisa berjalan manakala pihak legislatif tidak menyetujui rencana tersebut. Berdasarkan ketentuan, rencana pinjaman itu baru dapat dilakukan jika kalangan legislatif memberikan persetujuan.

” Sebagai tahap awal, rencana ini sudah kami sampaikan ke DPRD, dan masih akan ada pembahasan lebih detil terkait tujuan dan kegunaan dana pinjaman itu,” tukasnya.

Reporter : Alex
Editor : Red

Apa Kabar Lampung

DPRD Pesibar Hadiri Rakor Penanganan Covid-19 Di Kecamatan Way Krui

Redaksi LT

Published

on

Pesisir Barat : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pesisir Barat (DPRD Pesibar) menghadiri rapat koordinasi penanganan Covid-19 di Kecamatan Way Krui, pada Jumat (29/5). Rakor tersebut untuk menyikapi tentang tes Swab kepada beberapa warga yang sehari sebelumnya telah dilakukan.

Hadir Pada Acara Rapat Koordinasi, Ketua DPRD Nazrul Arif, Anggota DPRD Rohan Efendi , Aris Ikhwanda, Kabag Umum Sekretariat DPRD Armen Patria, Polsek Pesisir Tengah, Koramil, BPBD, Dinsos, Dinkes dan Puskesmas.

Sekretaris Kecamatan Way Krui, Rully Hanafi, mengatakan acara itu digelar sebagai tindaklanjut dari hasil rapat gugus tugas Covid-19 tingkat Kecamatan.

Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa lebih sadar dalam menjalanan protokoler kesehatan di wilayah Kecamatan, yang membawahi 10 Pekon (Desa) tersebut. Hal tersebut juga dilakukan  untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, ujarnya.

Kunjungan Ketua DPRD dan rombongan dalam hal menindaklanjuti penanganan Covid-19, karena ada salah seorang warga telah dinyatakan covid-19 dengan status Orang Tanpa Gejala (OTG), jelasnya.

Reporter : Indra
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

DPPPA Pesisir Barat Lakukan Pendataan Untuk Dukung Program P3KSS

Redaksi LT

Published

on

Pesisir Barat : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat (DPPPA) terus mendorong dan mendukung program terpadu Pemerintah dalam rangka melakukan pembinaan terhadap Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS).

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA), Nurkemala di ruang kerjanya, Rabu (27/05/2020).

Nurkemala mengatakan bahwa program Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P3KSS) ini merupakan salah satu program untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan dengan mengembangkan sumber daya manusia, Sumber daya alam dan lingkungan.

Saat ini kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Barat, melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan sedang melakukan pendataan pada para perempuan yang berstatus sebagai Kepala Rumah Tangga Perempuan, jelas Nurkemala. 

Pendataan pada para perempuan yang berstatus sebagai Kepala Rumah Tangga Perempuan tersebut akan dilakukan secara bertahap dan baru dimulai pada tahun 2020 ini, tambahnya. 

Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bambang Sugiman mengatakan bahwa, dari sebelas Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat ini, baru enam Kecamatan yang telah dilakukan pendataan. 

Sedangkan untuk pendataan Kepala Rumah Tangga Perempuan di lima Kecamatan lainnya, rencananya akan dilakukan di tahun depan, 2021, jelasnya. 

Adapun enam Kecamatan yang telah dilakukan pendataan yaitu, di Kecamatan Pesisir Tengah terdapat sebanyak 376 orang Kepala Rumah Tangga Perempuan, Kecamatan Krui Selatan sebanyak 305 orang, Kecamatan Pesisir Selatan sebanyak 621 orang, Kecamatan Ngambur sebanyak 395 orang, Kecamatan Ngaras sebanyak 151 orang dan di Kecamatan Bangkunat sebanyak 419 orang. 

Jadi total sementara yang telah dilakukan pendataan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) melalui Bidang Pemberdayaan Perempuan, ada sebanyak 2.267 orang Kepala Rumah Tangga Perempuan, jelas Bambang.

Proses pendataan Kepala Rumah Tangga Perempuan ini dilakukan dengan berkoordinasi langsung dengan para Peratin (Kepala Desa) dan melibatkan para pemangku (Kepala Dusun) di masing – masing Pekon (Desa), jelas Bambang.

Pendataan tersebut nantinya akan dijadikan sebagai basis data di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) untuk pembinaan kepada Para Kepala Rumah Tangga Perempuan yang ada di Kabupaten ini, tambahnya.

Untuk para Kepala Rumah Tangga Perempuan ini nantinya akan dilakukan pembinaan, seperti pengembangan kawasan usaha rumahan atau usaha keluarga dan akan dilakukan secara berkesinambungan, tegas Bambang. 

Hal tersebut untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat, sosial ekonomi, sejahtera dan bahagia di tingkat Pekon (Desa), dengan perempuan sebagai penggeraknya, jelas Bambang.

Dengan harapan nantinya program terpadu (P3KSS) ini dapat dijadikan sebagai momentum untuk memperhatikan peranan Kepala Rumah Tangga Perempuan dalam membantu ekonomi keluarga di Kabupaten Pesisir Barat ini, tutupnya. 

Reporter : Indra
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Usai Libur Lebaran ‘tercepat’, Budi Utomo Gelar Rapat Perdana

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Mengawali hari pertama kerja usai Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, mengenakan setelan lengkap Aparatur Sipil Negara (ASN) berwarna coklat muda, melakukan rapat koordinasi bersama jajarannya, diruang rapat wakil bupati, Selasa (26/5/2020).

Budi memimpin langsung rapat tersebut usai libur lebaran yang bisa dibilang libur paling cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Terlihat, dalam rapat yang dipimpin orang nomor satu di Lampung Utara untuk saat ini, Penjabat Sekretaris Daerah, Sopyan, Kepala Inspektorat Lampung Utara, Man Kodri, Plt. Kepala Kesbangpol, Fadli dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Abdurrahman.

Belum diketahui pasti, apa saja yang sebenarnya dibahas dalam rapat tersebut.

Yang jelas saat ini Lampung Utara sedang menghadapi berbagai persoalan, mulai dari soal Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang terus menuai kritik, sampai masalah keuangan negara di Lampung Utara. Dan tentunya, yang sama-sama dirasakan baik dari kalangan menengah keatas, menengah dan menengah kebawah saat ini yakni Wabah Virus COVID-19.

Continue Reading

Trending