Connect with us

Apa Kabar Lampung

Ketua PKB Lampura : Pinjam Uang Ke Bank Itu Sama Saja Pemborosan

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lampung utara, Tabrani Rajab, angkat bicara terkait rencana pemerintahan Agung Ilmu Mangkunegara meminjam dana hingga 325 Miliyar ke Bank BJB.

Ia meminta pemerintah meninjau ulang rencana tersebut, karena semuanya harus dikaji secara maslahah, mudarat dan manfaatnya, sebab nantinya yang akan terbebani masyarakat Lampung Utara.

” PKB tegas meminta untuk ditinjau ulang rencana pinjaman ke Bank BJB. Kita sebagai Partai, punya kewajiban mengingatkan Pemerintah Daerah. Nanti, akan kita rapatkan dengan Fraksi PKB yang ada di DPRD Lampung Utara untuk membedah atau mengkaji ulang keinginan Pemerintah itu. Jangan sembronolah kita mau ngambil hutang, karena kita punya keyakinan (hutang ini) akan membebani masyarakat Lampung Utara,” kata Tabrani, ketika ditemui dikediamannya, di Perumahan Kota Alam Permai, Kotabumi, Selasa (18/6/2019).

Tabrani menilai, solusi mengatasi kekurangan anggaran di Lampung Utara ini, tidak musti selalu mengambil hutang. Anggota DPRD Lampung Utara terpilih ini (periode 2019-2024) menawarkan solusi ke Pemerintahan Agung Ilmu Mangkunegara agar melakukan efisiensi penghematan anggaran pada pos-pos yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.

” Pemborosan anggaran, tolonglah dikurangi. Efisiensi anggaran, itu cara untuk mengatasinya, dengan memberikan program-program yang skala prioritas,” ujarnya.

Tabrani juga menyinggung tujuan dan kegunaan pinjaman dana sebesar 325 Miliyar yang diperuntukkan Pembangunan Fly Over, Peningkatan RSUD Ryacudu, dan Perbaikan Pasar Central serta Pasar Pagi.

” Kalau Fly Over, sejauh mana kegunaan Fly Over itu. Tingkat kemacetannya, volume kendaraannya berapa besar, coba cek persentasenya di Dinas Perhubungan. Terus peningkatan RSUD Ryacudu, apa tipe RS kita tipe A? yang perlu peningkatan sarana dan prasarananya. Sejauh mana sih pelayanan terhadap pasien atau masyarakat, nah lebih baik meningkatkan SDMnya,” kata Tabrani..

Kemudian, perbaikan pasar central dan pasar pagi, yang menurutnya, itu merupakan pasar rakyat, tinggal pengefektifannya saja pasar-pasar tradisional di Lampung Utara.

” Sekarang ini banyak program-program pasar rakyat dari Kemendes, Kemendag dan sebagainya, untuk memberdayakan pembangunan pasar-pasar. Jemput bolalah pemerintah daerah ke pusat, nah inikan solusi, bukan hanya sekedar menjemput hutang. Kalau programnya untuk mengentaskan kemiskinan, PKB tentu mendukung penuh, its okelah, ” ucap Tabrani.

Reporter : Alex BW
Editor : Red

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Silahkan Tinggalkna Pesan Anda

Apa Kabar Lampung

Inspektorat Lampung Utara siap perkarakan ‘oknum-oknum’ Dana Desa

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Inspektorat Lampung Utara terus memperketat pengawasan Dana Desa di 232 desa se Lampung Utara. Pengawasan ini melibatkan tim auditor Inspektorat Lampung Utara yang disebar diseluruh desa. Bahkan, Inspektorat pun tak mau main-main dalam pengawasan ini.

” Ya saat ini (pengawasan yang dilakukan) tim kami (tim auditor Dana Desa) tengah bekerja. Insyaallah, dipertengahan bulan Februari mendatang, hasil pengawasan (pemeriksaaan) tim auditor di Desa-Desa sudah rampung dan dapat diketahui hasilnya,” kata Inspektur Inspektorat Lampung Utara, Man Kodri, Senin (27/1/2019).

Ditegaskan Man Kodri, jika hasil dalam pengawasan tim auditor, ditemukan adanya Dana Desa yang dikerjakan tidak sesuai, maka dengan tupoksI Inspektorat, mengeluarkan rekomendasi pengembalian uang bagi pembangunan yang tidak sesuai atau dapat juga berupa perbaikan pembangunan fisik.

” Tapi, saya ingatkan sekali lagi, kalau…. Masih Ada…… oknum-oknum yang membandel… yang mengindahkan rekomendasi, Inspektorat tidak berkompromi dan akan merekomendasikan temuan itu ke penegak hukum (Polisi dan Kejaksaan), ingat itu,” kata dia.

Bahkan, terus dia, dari laporan sementara tim auditor kepadanya, ada beberapa desa yang mengerjakan pembangunan fisik Dana Desa yang tidak sesuai.

” Ada laporan seperti itu (pekerjaan fisik yang tidak sesuai). Nanti, akan kami keluarkan rekomendasi terkait temuan – temuan itu,” ucap Man Kodri.

” Para aparatur desa diberikan waktu selama enam puluh hari untuk menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat, terhitung sejak rekomendasi dikeluarkan. ‎Jika lewat batas waktu masih tidak diindahkan, temuan itu akan diteruskan kepada penegak hukum. Jadi, kita tidak mau main-main,” imbuhnya.

Reporter : Alex BW
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

HEALTH OF TOURISM, Ini Pesan Reihana Untuk Pesibar

Redaksi LT

Published

on

Pesisir Barat : Dinkes Pesibar melakukan koordinasi, terkait hibah aset Provinsi Lampung kepada Pemkab Pesibar, baik berupa bangunan dan peralatan Rumah Sakit dan Puskesmas yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, dalam rangka tertib administrasi, Jum’at (24/01) di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, ujar Kadiskes Pesibar, Tedi Zadmiko.

Dalam kunjungan ke Dinas Kesehatan Provinsi Lampung tersebut, Kadis Kesehatan Pesisir Barat Tedi Zadmiko didampingi oleh direktur Rumah Sakit KH M Thohir, dr Eva Hadaniah beserta staf. 

Kunjungan diterima langsung oleh Kadis Kesehatan Provinsi Lampung, Reihana, yang dan para staf di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Kadis Kesehatan Provinsi Lampung mengatakan, bahwa koordinasi, konsolidasi, konsultasi dan kerjasama yang baik sangat diperlukan, dalam rangka mewujudkan generasi yang unggul, Lampung Sehat dan Berjaya.

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung akan mendukung seoptimal mungkin apa saja yang dibutuhkan Kabupaten Pesisir Barat, dan mempersilahkan umtuk mengajukan pengajuan hal – hal yang dibutuhkan Dinas Kesehatan Pesisir Barat, ujar Reihana.

Dinas Kesehatan Provinsi Lampung juga akan mengakomodir ataupun yang akan menjadi perencanaan pada penganggaran selanjutnya, tambah Reihana.

Reihana berpesan, sebagai daerah wisata yang menjadi destinasi wisata domestik maupun internasional serta telah menjadi tuan rumah pada event surfing internasional, hendaknya Pemkab Pesibar dapat mengembangkan Health of tourism. 

Pemkab Pesibar hendaknya juga membentuk Puskesmas pariwisata, RS pariwisata yang nantinya mampu memberikan pelayanan secara profesional dan handal kepada para wisatawan baik lokal maupun mancanegara, ujar Reihana.

Untuk itu perlu disiapkan sumberdayanya, baik SDM, peralatan, infrastruktur dan lain sebagainya sebagai pendukung. Terkait aset-aset yang selama ini sudah diberikan, baik itu bangunan, alat kesehatan, bahan habis pakai, obat, vaksin dan sebagainya.

Kadis Kesehatan Provinsi Lampung berpesan agar semua tersebut dapat dilakukan pendataan dan inventarisir, kemudian digunakan, dimanfaatkan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.

Sebelum mengakhiri kunjungannya, Kadis Kesehatan Pesisir Barat, Tedi Zadmiko juga mengundang Kadis Kesehatan Provinsi Lampung untuk hadir dalam rangka peresmian RS KH M Thohir pada tanggal 29 Januari 2020 ini, ujar Tedi Zadmiko. 

Mengingat telah beroperasinya RS. KH M Thohir pada 1 Januari 2020 yang lalu, tutup Tedi Zadmiko.

Reporter : Indra
Ediotr : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

PPPA Lampung Selatan Komitmen Wujudkan KLA

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday – Kabupaten Layak Anak (KLA) di Lampung Selatan (Lamsel) sepertinya bakal kembali ‘digeber’ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) setempat.
Mulai tahun ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu bakal meluncurkan sejumlah program dalam mendukung percepatan KLA. Diantaranya, pembuatan Puskesmas ramah anak, tempat ibadah ramah anak dan zona aman sekolah.
Selain itu, OPD ini juga bakal melakukan sosialisasi mengenai ancaman pidana kekerasan anak, melalu penempelan stiker di setiap rumah di Kabupaten Lamsel.
“Melalui tim gugus tugas, kita juga koordinasikan dengan sejumlah OPD di Pemkab Lamsel. Agar, program yang dibuat juga mendukung percepatan KLA. Minimal, ada 26 OPD yang harus terlibat. Sementara ini, baru terpenuhi setengahnya,” ujar Kepala Dinas PPPA, Anasrullah, S. Sos kepada sejumlah wartawan di aula OPD setempat, sinag tadi (24/1/2020).
Dikatakan Anas, melalui perwujudan KLA ini, diharapkan agar terus menekan angka kekerasan terhadap anak yang terjadi di Lamsel. Diketahui, pada tahun 2018 terdapat 39 kasus kekerasan. Kemudian di tahun 2019, terdapat 38 kasus. Terjadi penurunan 1 kasus.
“Untuk itu, kita buat beberapa program untuk meminimalisir kasus-kasus anak. Kita juga akan membentuk program PATBM untuk pemenuhan kebutuhan anak dan perempuan. Forum anak, juga akan dibentuk disetiap desa. Sebagai pelopor dan pelapor untuk mengaspirasi kebutuhan anak. Seperti pada momen musrembang, nantinya forum itu akan dilibatkan,” imbuhnya.
Terpisah, Toni Fisher selaku Fasilitator KLA dan PATBM Provinsi Lampung menambahkan, sejak tahun 2014 lalu, Lamsel telah menjadi KLA. Tahun 2015 kabupaten ini juga telah meraih predikat dengan great pratama.
“Sementara, ada 3 kluster predikat KLA. Yaitu Pratama, Nindiya dan Utama. Untuk Lamsel, sudah tiga kali meraih predikat Pratama,” kata Toni.
Toni menambahkan, program terbaik untuk mewujudkan percepatan KLA hingga pada kluster predikat utama yakni Pemenuhan hak anak, Pengasuhan alternatif, Hak kesehatan anak, Hak anak bidang pendidikan dan Penanganan kasus.
Sementara, sebagai indikatornya ada 9 poin. Yaitu tersedianya regulasi Perda KLA, persentase anggaran yang dialokasikan untuk mendukung percepatan KLA, SDM yang terlatih tentang konvensi hak anak, melibatkan forum anak, kemitraan antar OPD, keterlibatan lembaga masyarakat, kemitraan dalam dunia usaha, kemitraan dengan media dan inovasi dalam KLA.
“Tentunya semua itu perlu didorong dengan komitmen dari Kepala Daerah. Otomatis, jika Bupati langsung yang push program disetiap OPD untuk dapat mendukung percepatan KLA, maka pasti predikat Utama bisa kita raih,” lanjutnya seraya berharap.
Sebagai pilot projek, di Lamsel akan membentuk pesantren ramah anak. Yakni di
Pondok pesantren Nurrul Islam, yang berada di Desa Sukaraja, Kecamatan Rajabasa.
Selain itu, KLA juga akan merambah ke 830 sekolah di Lamsel untuk merealisasikan sekolah ramah anak. Baik PAUD, TK ataupun SD.
Untuk diketahui, KLA diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Anak. Kewajiban dalam melindungi diatur pasal 22 dan hukumannya diatur pasal 23. (Eko)

Continue Reading

Trending