Connect with us

Apa Kabar Lampung

Bupati Pesibar Sampaikan Pandangan Fraksi Raperda

Published

on

Pesisir Barat : Bupati Pesisir Barat ( Pesibar) Agus Istiqlal menghadiri acara rapat paripurna penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi – fraksi terhadap ranperda usul kepala daerah, di Gedung Dharma Wanita, pada Kamis (04/07/2019).

Dalam sambutannya Bupati Pesibar menyampaikan ucapan terima kasih dan memberikan apresiasi atas masukan dan saran yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD demi perbaikan rancangan peraturan daerah kabupaten Pesibar.

Selanjutnya, DR.Drs.H.Agus Istiqlal,SH.,MH Menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi dari partai demokrasi indonesia perjuangan (PDIP) mengenai ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Pesibar nomor 8 tahun 2018 tentang pendirian badan usaha milik daerah kabupaten Pesibar PT. krui sukses mandiri.

terkait hal tersebut dapat dijelaskan secara spesifik jenis-jenis usaha yang menjadi modul aktif dan target capaian di dalam naskah akademis pembentukan badan usaha milik daerah kabupaten Pesibar yang dituangkan dalam pasal 7 ayat 1 peraturan daerah nomor 8 tahun 2018 tentang pendirian badan usaha milik daerah (BUMD) kabupaten Pesibar PT. krui sukses mandiri (perseroda) yang berbunyi kegiatan usaha perseroan meliputi :

A. perdagangan dan jasa umum;
B. pariwisata;
C. layanan air bersih dan air minum;
D. jasa keuangan;
E. agri bisnis;
F. perikanan dan kelautan;
G. kehutanan dan perkebunan;
H. pertambangan dan energi;
I. properti dan infrastruktur.
kemudian Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada fraksi dari partai demokrasi indonesia perjuangan (PDIP) atas dukungan terhadap 6 (enam) ranperda usul kepala daerah.

Selanjutnya Bupati menjawab pertanyaan atas tanggapan dari fraksi partai demokrat terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten Pesibar mengenai

1. ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Pesibar nomor 9 tahun 2018 tentang penyertaan modal pemerintah kabupaten Pesibar ke dalam modal saham PT. krui sukses mandiri (perseroda), hal ini perlu saya sampaikan bahwa perubahan modal sebesar 150 milyar rupiah adalah mayoritas dalam bentuk aset milik pemerintah kabupaten Pesibar antara lain kawasan usaha agri bisnis terpadu (kuat), labuhan jukung, tambak, pasar, dan lain-lain. jadi perubahan dasar dimaksud bukan hanya dalam bentuk uang tunai, melainkan mengacu pada peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD. perubahan modal dasar dimaksud sama sekali tidak membebankan APBD dan tidak mempengaruhi pembangunan.

2. penyelenggaraan pendidikan di kabupaten Pesibar pada semua jenjang, saat ini sudah sesuai dengan panduan kurikulum yang terncantum dalam permendikbud nomor 67 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sd/mi bahwa maksimal jam pelajaran untuk pendidikan agama adalah 4 jam untuk kurikulum 2013 yang telah mengalami peningkatan dibandingkan pada kurikulum 2006 yang menetapkan maksimal 3 jam pelajaran. kemudian mengenai penambahan muatan lokal yang diperlukan, kami akan berkonsultasi dan berkoordinasi sengan pihak-pihak terkait untuk menyusun muatan lokal sesuai dengan budaya, kearifan lokal, dan keperluan masyarakat Pesibar.

3. terimakasih atas tanggapan fraksi demokrat mengenai ranperda tentang penyelenggaraan pelayanan publik dan ranperda tentang penyelenggaran konsultasi publik, kami sependapat bahwa pelayanan publik merupakan ujung tombak untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. kita semua berharap ranperda tersebut kelak menjadi payung hukum yang digunakan sebagai landasan interaksi dua arah antara masyarakat dan pemerintah. Dengan harapan kedepannya, eksekutif dan legislatif dapat bersama-sama mengawasi dalam pelaksanaan pelayanan publik dimaksud sehingga kedepan tercipta pelayanan publik yang lebih baik lagi “harapnya”

kemudian Bupati juga mengucapkan terimakasih atas apresiasi dari fraksi gerindra dan pks mengenai ranperda tentang penyelenggaraan konsultasi publik. kamipun sependapat dengan tanggapan dengan fraksi gerindra dan pks karena konsultasi publik merupakan bentuk pelibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan atau kebijakan, tentunya merupakan suatu keharusan didalam suatu negara demokrasi. hak masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan (baik secara aktif maupun pasif) merupakan salah satu hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi.

Kemudian dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan dalam semua tingkatan/hirarkinya. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatur hal ini dengan dua nomenklatur yang berbeda namun dengan tujuan dan esensi yang sama yakni penyebarluasan dan partisipasi masyarakat” jelas bupati”.

Kemudian diucapkan terimakasih juga atas tanggapan fraksi gerindra danpks mengenai ranperda tentang :

1. perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dimana ranperda dimaksud bertujuan untuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, tentunya perda ini diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap kepemilikan lahan pertanian pangan bagi petani sehingga petani dapat mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam bertani.

2. mengenai ranperda tentang penyelenggaraan pelayan publik, kami juga sependapat dengan hal tersebut sebab semakin baik pelayanan kepada masyarakat menunjukkan semakin baik dan kredibel pemerintahan tersebut.

3. mengenai ranperda perubahan atas peraturan daerah kabupaten pesisir barat nomor 8 tahun 2018 tentang pendirian badan usaha milik daerah kabupaten Pesibar PT. krui sukses mandiri (perseroda) dan ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Pesibar nomor 9 tahun 2018 tentang penyertaan modal pemerintah kabupaten pesisir barat ke dalam modal saham PT. krui sukses mandiri (perseroda).

Badan usaha milik daerah (bumd), merupakan salah satu dari sumber pendapatan asli daerah sudah saatnya dipikirkan sebagai suatu bagian yang mempunyai peran dan fungsi yang signifikan kontribusinya dalam menyumbang pendapatan daerah. bumd inilah yang nantinya merupakan salah satu profit centre bagi pemerintah daerah dan keberadaannya sebagai jantung bagi penggerak kegiatan disegala sektor yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga apa yang menjadi cita-cita dan tujuan dari semua aspek pembangunan tentunya mempunyai tujuan agar terciptanya masyarakat yang sejahtera i.

Masih kata Bupati terkait pencantuman pasal mengenai adanya perhatian yang sama terhadap semua lembaga pendidikan baik sekolah yang dikelola oleh dinas pendidikan atau madrasah yang leading sektornya adalah kementrian agama, swasta maupun milik negara, dapat dijelaskan bahwa sebagaimana amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah terdapat pembagian urusan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga telah jelas pembagian kewenangan untuk mengurusi / mengelola antara sekolah dan madrasah, pendidikan formal, non formal dan informal, reguler. Dalam hal ini kewenangan pemerintah kabupaten dalam bidang pendidikan tersebut meliputi:
1. paud (pendidikan anak usia dini);
2. dikmas (pendidikan masyarakat) atau pnfi (pendidkan non formal dan informal);
3. dikdas (pendidikan dasar) meliputi jenjang sd dan smp.
Kemudian, adapun prioritas pemerintah dalam pengelolaan pendidikan diutamakan untuk memaksimalkan sekolah negeri, karena sesuai dengan program wajib belajar sembilan tahun, mewajibkan pendidikan dasar (sd & smp berstatus negeri) untuk tidak memungut biaya pendidikan (gratis) kepada peserta didik, sehingga sd /smp negeri tersebut hanya mengandalkan bantuan dana dari pemerintah. berbeda dengan sekolah (swasta) yang masih diperbolehkan untuk menghimpun biaya pendidikan dari peserta didiknya dalam hal ini orang tua /wali murid.”jelasnya”

menanggapi pandangan umum dari fraksi pesisir barat bersatu mengenai ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten pesisir barat nomor 9 tahun 2018 tentang penyertaan modal pemerintah kabupaten pesisir barat ke dalam modal saham PT. krui sukses mandiri (perseroda), mengenai perubahan besaran penyertaan modal dari pemerintah daerah terhadap bumd pt. krui sukses mandir (persoda), sudah dijelaskan diawal bahwa perubahan modal dasar dimaksud sama sekali tidak membebankan apbd dan tidak mempengaruhi pembangunan.

Selanjutnya mengenai studi kelayakan bisnis dapat kami jelaskan bahwa studi kelayakan bisnis pada bumd telah disesuaikan dengan analisis kebutuhan daerah, penyusunan kelayakan usaha bumd dan naskah akademis pembentukan bumd, sehingga tidak akan mengganggu usaha-usaha mikro masyarakt lainnya.

Kemudian mengenai sinkronisasi diantara bumdes potensial yang ada di pekon-pekon, dengan bumd milik pemerintah kabupaten pesisir barat, baik dalam hal pemasarannya maupun dalam hal peningkatan kapasitas. kami akan berupaya agar terjalin kerjasama antara pt. krui sukses mandiri dengan bumpekon yang potensial dan produktif” tutupnya”

Turut hadir Wakil Ketua I DPRD, Wakil Ketua Il DPRD, Pj. Sekda Ir.N.Lingga Kusuma.MP, Pabung, 17 Anggota DPRD dan seluruh Kepala OPD.

Apa Kabar Lampung

Bentuk Perhatian, Hj. Winarni NE Besuk Warga Penderita Kelainan Kongenital

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Lampung Selatan Hj. Winarni Nanang Ermanto membesuk warganya yang menderita kelainan kongenital.
Adalah Nuriani (19), warga Dusun Palputih II, Desa Karang Anyar, Kecamatan Jati Agung ini mengalami kelainan bawaan atau kelainan kongenital dimana kondisinya tidak normal yang terjadi pada masa perkembangan janin.
Putri kedua dari pasangan Edi Santoso dan Evi Moko Dompit ini, mengalami kelainan kongenital yang memengaruhi fisik atau fungsi anggota tubuh persisnya pada tangan dan kakinya sehingga menimbulkan cacat lahir.
Saat ini, kondisi Nuraini hanya bisa tertidur di atas kasur dan hanya bisa mengandalkan ibu serta saudaranya untuk membantu segala kegiatannya sehari hari.
Sementara, orang tua Nuriani sehari-hari bekerja sebagai buruh tidak tetap. Oleh karena itu cukup sulit bagi keluarga Edi Santoso untuk mengupaykan kesembuhan anaknya.
Sementara itu, dalam kunjungannya, Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Selatan, Hj. Winarni nampak didampingi Kepala Dinas Kesehatan Joniansyah serta Kepala Desa Karang Anyar.
Dalam kunjungan itu, Winarni sangat prihatin dengan kondisi Nuruani. Istri Bupati Lampung Selatan ini juga memberikan bantuan untuk keluarga Nuriani.
“Saya minta Pemerintah Desa Karang Anyar untuk tanggap dan membantu mengupayakan pengobatan yang maksimal demi kesembuhan Nuriani,” ujar Winarni disela kunjunganya.
Beranjak dari rumah Nuriani, Ketua TP PKK yang sekaligus Duta Swasembada Giz Kabupaten Lampung selatan ini, juga menyambangi kediaman Wagiyem.
Mbah Wagiyem (75), begitu ia biasa disapa warga sekitar, adalah seorang janda jompo yang tinggal bersama anaknya disebuah rumah kecil di Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati agung.
Bekerja sebagai buruh harian lepas, membuat Mbah Wagiyem sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya. Terlebih anaknya, Poniri (44), menderita kelainan mental.
Selepas meninggalnya suami Mbah Wagiyem, ia hanya tinggal berdua dengan anaknya. Tak jarang mereka juga mendapatkan bantuan dari warga sekitar yang merasa kasihan kepada Wagiyem dan Poniri.
Dalam kunjungan ke rumah Wagiyem, Hj. Winarni juga memberikan bantuan kepada Mbah Wagiyem dan anaknya.
“Semoga Mbah Wagiyem selalu diberikan kesehatan. Saya juga mengimbau warga sekitar untuk terus dan tetap peduli dengan kondisi Mbah Wagiyem,” tandasnya. (Eko/kmf)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Nanang Ermanto Sambut Kunjugan Wisatawan Kegiatan Romantic Journey

Published

on

Lampung Selatan, Lampung today : Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto didamping Ketua TP PKK Lampung Selatan, Hj. Winarni sambut kunjungan Wisata Romantic Journey yang dilakukan Para Wakil Kepala Daerah dari berbagai provinsi di indonesia, Sabtu (18/9/2021).
Adapun para wakil kepala daerah yang turut mengikuti kegiatan romantic journey antara lain, Hj. Iswanti, S.E., M.M., Wakil Bupati Seruyan-Kalimantan Tengah , Agustinus Utuwaly, S.Sos., Wakil Bupati Tanimbar-Maluku , Jimmy Andrea Lukita Sihombing, S.H., Wakil Bupati Dairi-Sumatera Utara, Ir. H. Hamdan, Wakil Bupati Penajam Passer Utara-Kalimantan Timur, Rasyid Assaf Dongaran, M.Si., Wakil Bupati Tapanuli Selatan-Sumatera Utara, Ilmiati Daud, S.E.,M.Si., Wakil Bupati Wakatobi-Sulawesi Tenggara dan H. Firdaus, S.K.M., Wakil Bupati Aceh Tengah-D.I. Aceh.
Kegiatan romantic journey tersebut bertujuan untuk mempromosikan potensi wisata, jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan di Kabupaten Lampung Selatan, yang berbasis wisata digital. Serta untuk menjadikan Lampung Selatan sebagai tujuan pembuatan open trip.
Dalam sambutannya Bupati Nanang Ermanto mengucapkan selamat datang kepada para peserta kegiatan romantic journey yang digelar oleh Pengurus dan anggota Indonesian Fighter Tourism Assosiation (IFTA) yang berkerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Lampung Selatan (Lamsel).
“Saya ucapkan selamat datang di kabupaten lampung selatan, semoga dengan hadirnya bapak dan ibu di lampung selatan dapat memberi kesan yang baik dimata bapak/ibu sekalian. Salah satu objek wisata dilampung selatan yang akan dikunjungi nanti yakni Pantai Minang Rua yang memiliki panorama yang indah dan berpasir putih,” Ucapnya.
“Selain itu dapat saya informasikan juga, bahwa kedepannya, Kabupaten Lampung Selatan tepatnya di Kecamatan Bakauheni akan dibangun Kawasan Industri Wisata Terpadu. Nantinya, di kawasan tersebut akan dibangun Taman Krakatau Park semacam kawasan Dunia Fantasi di Jakarta, yang rencana pembangunannya akan di mulai pada Tahun 2024 mendatang,” Tuturnya.
Selanjutnya pada acara tersebut, para tamu undangan yang mengikuti kegiatan Romantic Journey dipertunjukan dengan seni tari-tarian khas Lampung Selatan serta kegiatan fashion show yang memperkenalkan kain inuh dan kerajinan daerah lainnya.
Bupati Nanang Ermanto juga memberikan hadiah dan saling bertukar cendramata sebagai bentuk kenang-kenangan dari lamsel yang akan di bawa para wakil bupati ke daerahnya masing-masing.
Usai mengikuti kegiatan ceremonial, Bupati Nanang Ermanto mengajak para tamu mengujungi kebun edukasi Lamsel. Tak lupa Bupati Nanang Ermanto menceritakan gagasannya dalam membangun kebun edukasi untuk masyarakat, pada masa pandemi covid-19.
Tak lupa pula, Bupati Nanang Ermanto mengajak para tamu dan rombongannya untuk melihat-lihat Sentra Niaga UMKM kebun edukasi dan memperkenalkan hasil UMKM di wilayah Lamsel. (Eko/kmf)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Pemkab Lamsel Uji Coba PTM PAUD, SD, SMP

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan akan melakukan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP mulai 20 September 2021.
Sedangkan untuk tingkat SMA sederajat, pelaksanaan uji coba PTM juga akan dimulai pada Senin, 20 September 2021. Meskipun berada dibawah naungan provinsi, satuan pendidikan tingat SMA telah berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Lampung Selatan untuk melakukan uji coba PTM terbatas.
Sementara itu, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 800/2212/IV.02/2021 Tanggal 16 September 2021 telah ditetapkan Sekolah Pelaksana Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
Rinciannya, sebanyak 32 Sekolah Tingkat Pertama (SMP), 34 tingkat Sekolah Dasar (SD), dan 34 tingkat PAUD yang akan melaksanakan PTM terbatas dengan durasi jam belajar yang berbeda.
Untuk tingkat PAUD, durasi PTM berlangsung selama 2 jam pembelajaran tanpa istirahat. Tingkat SD dan SMP dalam kondisi khusus selama 3 jam pembelajaran tanpa istirahat.
Sedangkan untuk tingkat SMA, SMK, MA sederajat, PTM dilaksanakan selama 4 jam tanpa istirahat.
Sementara untuk tingkat MI, MTS maupun MA, belum terdata secara menyeluruh, karena sistem pelaporan harus terintegrasi ke pusat.
Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lampung Selatan, H. Ashari mengatakan, saat ini baru MA Wati Iya Islamiyah Kecamatan Candipuro dan MA Al Ikhlas Kecamatan Tanjung Bintang yang sudah siap dan terintegrasi ke pusat.
“Yang lain sedang dalam proses. Insya Allah senin sudah ada perubahan, baik tingkat MI, MTS, maupun MA,” ujar H. Ashari.
Disisi lain, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Tingkat SMA, Idhamsyah mengatakan, pihaknya telah siap melaksanakan uji coba PTM terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
“Kesiapan SMA Negeri untuk melaksanakan PTM terbatas sebanyak 56 sekolah. Dengan rincian 18 SMA Negeri dan 38 SMA Swasta,” kata Idhamsyah kepada Diskominfo Lamsel.
Dilain pihak, Ketua MKKS Tingkat SMK, Harminto juga menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan uji coba PTM terbatas.
“Untuk SMK, sebanyak 57 sekolah tingkat SMK sudah siap memulai PTM terbatas pada Senin lusa. Dengan rincian SMK Negeri sebanyak 13 sekolah dan SMK Swasta ada 44 sekolah,” katanya.
Sementara itu, untuk memastikan pelaksanaan uji coba PTM terbatas dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto telah membentuk tim untuk melakukan monitoring ke masing-masing sekolah pelaksana uji coba.
Hal itu tertuang dalam Surat Bupati Lampung Selatan Nomor : 40/STC-19/2021 tanggal 16 September 2021 tentang Pemantauan Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas yang ditujukan pada Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
Nantinya, tim tersebut akan bertugas melakukan edukasi kepada jajaran Satuan Pendidikan agar pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dapat dilakukan sesuai ketentuan dan dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.
“Kita memberlakukan PTM terbatas karena Lampung Selatan sudah memasuki zona kuning. Akan tetapi, kita tidak boleh lengah, tidak boleh eforia, pelaksanaan PTM terbatas harus tetap kita kontrol. Apakah benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,” tegas Nanang Ermanto.
Lebih lanjut Nanang mengatakan meskipun berada pada zona kuning, akan tetapi dalam setiap harinya masih ada masyarakat Lampung Selatan yang terkonfirmasi positif Covid-19.
Untuk itu, dirinya meminta kepada semua pihak terkait harus memastikan, apakah pelaksanaan uji coba PTM terbatas benar-benar telah menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
“Saya tidak ingin pelaksanaan PTM menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Maka saya perintahkan kepada seluruh Kepala OPD untuk memonitor secara langsung pelaksanaan PTM di tiap-tiap Kecamatan. Apakah benar-benar menerapkan protokol kesehatan atau tidak. Jika ada yang melanggar, kita hentikan,” tandasnya. (Eko/kmf)

Continue Reading

Trending