Connect with us

Apa Kabar Lampung

Bupati Pesibar Sampaikan Pandangan Fraksi Raperda

Published

on

Pesisir Barat : Bupati Pesisir Barat ( Pesibar) Agus Istiqlal menghadiri acara rapat paripurna penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi – fraksi terhadap ranperda usul kepala daerah, di Gedung Dharma Wanita, pada Kamis (04/07/2019).

Dalam sambutannya Bupati Pesibar menyampaikan ucapan terima kasih dan memberikan apresiasi atas masukan dan saran yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD demi perbaikan rancangan peraturan daerah kabupaten Pesibar.

Selanjutnya, DR.Drs.H.Agus Istiqlal,SH.,MH Menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan fraksi dari partai demokrasi indonesia perjuangan (PDIP) mengenai ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Pesibar nomor 8 tahun 2018 tentang pendirian badan usaha milik daerah kabupaten Pesibar PT. krui sukses mandiri.

terkait hal tersebut dapat dijelaskan secara spesifik jenis-jenis usaha yang menjadi modul aktif dan target capaian di dalam naskah akademis pembentukan badan usaha milik daerah kabupaten Pesibar yang dituangkan dalam pasal 7 ayat 1 peraturan daerah nomor 8 tahun 2018 tentang pendirian badan usaha milik daerah (BUMD) kabupaten Pesibar PT. krui sukses mandiri (perseroda) yang berbunyi kegiatan usaha perseroan meliputi :

A. perdagangan dan jasa umum;
B. pariwisata;
C. layanan air bersih dan air minum;
D. jasa keuangan;
E. agri bisnis;
F. perikanan dan kelautan;
G. kehutanan dan perkebunan;
H. pertambangan dan energi;
I. properti dan infrastruktur.
kemudian Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada fraksi dari partai demokrasi indonesia perjuangan (PDIP) atas dukungan terhadap 6 (enam) ranperda usul kepala daerah.

Selanjutnya Bupati menjawab pertanyaan atas tanggapan dari fraksi partai demokrat terhadap rancangan peraturan daerah kabupaten Pesibar mengenai

1. ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Pesibar nomor 9 tahun 2018 tentang penyertaan modal pemerintah kabupaten Pesibar ke dalam modal saham PT. krui sukses mandiri (perseroda), hal ini perlu saya sampaikan bahwa perubahan modal sebesar 150 milyar rupiah adalah mayoritas dalam bentuk aset milik pemerintah kabupaten Pesibar antara lain kawasan usaha agri bisnis terpadu (kuat), labuhan jukung, tambak, pasar, dan lain-lain. jadi perubahan dasar dimaksud bukan hanya dalam bentuk uang tunai, melainkan mengacu pada peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD. perubahan modal dasar dimaksud sama sekali tidak membebankan APBD dan tidak mempengaruhi pembangunan.

2. penyelenggaraan pendidikan di kabupaten Pesibar pada semua jenjang, saat ini sudah sesuai dengan panduan kurikulum yang terncantum dalam permendikbud nomor 67 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sd/mi bahwa maksimal jam pelajaran untuk pendidikan agama adalah 4 jam untuk kurikulum 2013 yang telah mengalami peningkatan dibandingkan pada kurikulum 2006 yang menetapkan maksimal 3 jam pelajaran. kemudian mengenai penambahan muatan lokal yang diperlukan, kami akan berkonsultasi dan berkoordinasi sengan pihak-pihak terkait untuk menyusun muatan lokal sesuai dengan budaya, kearifan lokal, dan keperluan masyarakat Pesibar.

3. terimakasih atas tanggapan fraksi demokrat mengenai ranperda tentang penyelenggaraan pelayanan publik dan ranperda tentang penyelenggaran konsultasi publik, kami sependapat bahwa pelayanan publik merupakan ujung tombak untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. kita semua berharap ranperda tersebut kelak menjadi payung hukum yang digunakan sebagai landasan interaksi dua arah antara masyarakat dan pemerintah. Dengan harapan kedepannya, eksekutif dan legislatif dapat bersama-sama mengawasi dalam pelaksanaan pelayanan publik dimaksud sehingga kedepan tercipta pelayanan publik yang lebih baik lagi “harapnya”

kemudian Bupati juga mengucapkan terimakasih atas apresiasi dari fraksi gerindra dan pks mengenai ranperda tentang penyelenggaraan konsultasi publik. kamipun sependapat dengan tanggapan dengan fraksi gerindra dan pks karena konsultasi publik merupakan bentuk pelibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan atau kebijakan, tentunya merupakan suatu keharusan didalam suatu negara demokrasi. hak masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan (baik secara aktif maupun pasif) merupakan salah satu hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi.

Kemudian dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan dalam semua tingkatan/hirarkinya. undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatur hal ini dengan dua nomenklatur yang berbeda namun dengan tujuan dan esensi yang sama yakni penyebarluasan dan partisipasi masyarakat” jelas bupati”.

Kemudian diucapkan terimakasih juga atas tanggapan fraksi gerindra danpks mengenai ranperda tentang :

1. perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dimana ranperda dimaksud bertujuan untuk perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, tentunya perda ini diharapkan mampu memberikan perlindungan terhadap kepemilikan lahan pertanian pangan bagi petani sehingga petani dapat mendapatkan ketenangan dan kenyamanan dalam bertani.

2. mengenai ranperda tentang penyelenggaraan pelayan publik, kami juga sependapat dengan hal tersebut sebab semakin baik pelayanan kepada masyarakat menunjukkan semakin baik dan kredibel pemerintahan tersebut.

3. mengenai ranperda perubahan atas peraturan daerah kabupaten pesisir barat nomor 8 tahun 2018 tentang pendirian badan usaha milik daerah kabupaten Pesibar PT. krui sukses mandiri (perseroda) dan ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Pesibar nomor 9 tahun 2018 tentang penyertaan modal pemerintah kabupaten pesisir barat ke dalam modal saham PT. krui sukses mandiri (perseroda).

Badan usaha milik daerah (bumd), merupakan salah satu dari sumber pendapatan asli daerah sudah saatnya dipikirkan sebagai suatu bagian yang mempunyai peran dan fungsi yang signifikan kontribusinya dalam menyumbang pendapatan daerah. bumd inilah yang nantinya merupakan salah satu profit centre bagi pemerintah daerah dan keberadaannya sebagai jantung bagi penggerak kegiatan disegala sektor yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga apa yang menjadi cita-cita dan tujuan dari semua aspek pembangunan tentunya mempunyai tujuan agar terciptanya masyarakat yang sejahtera i.

Masih kata Bupati terkait pencantuman pasal mengenai adanya perhatian yang sama terhadap semua lembaga pendidikan baik sekolah yang dikelola oleh dinas pendidikan atau madrasah yang leading sektornya adalah kementrian agama, swasta maupun milik negara, dapat dijelaskan bahwa sebagaimana amanat undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah terdapat pembagian urusan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga telah jelas pembagian kewenangan untuk mengurusi / mengelola antara sekolah dan madrasah, pendidikan formal, non formal dan informal, reguler. Dalam hal ini kewenangan pemerintah kabupaten dalam bidang pendidikan tersebut meliputi:
1. paud (pendidikan anak usia dini);
2. dikmas (pendidikan masyarakat) atau pnfi (pendidkan non formal dan informal);
3. dikdas (pendidikan dasar) meliputi jenjang sd dan smp.
Kemudian, adapun prioritas pemerintah dalam pengelolaan pendidikan diutamakan untuk memaksimalkan sekolah negeri, karena sesuai dengan program wajib belajar sembilan tahun, mewajibkan pendidikan dasar (sd & smp berstatus negeri) untuk tidak memungut biaya pendidikan (gratis) kepada peserta didik, sehingga sd /smp negeri tersebut hanya mengandalkan bantuan dana dari pemerintah. berbeda dengan sekolah (swasta) yang masih diperbolehkan untuk menghimpun biaya pendidikan dari peserta didiknya dalam hal ini orang tua /wali murid.”jelasnya”

menanggapi pandangan umum dari fraksi pesisir barat bersatu mengenai ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten pesisir barat nomor 9 tahun 2018 tentang penyertaan modal pemerintah kabupaten pesisir barat ke dalam modal saham PT. krui sukses mandiri (perseroda), mengenai perubahan besaran penyertaan modal dari pemerintah daerah terhadap bumd pt. krui sukses mandir (persoda), sudah dijelaskan diawal bahwa perubahan modal dasar dimaksud sama sekali tidak membebankan apbd dan tidak mempengaruhi pembangunan.

Selanjutnya mengenai studi kelayakan bisnis dapat kami jelaskan bahwa studi kelayakan bisnis pada bumd telah disesuaikan dengan analisis kebutuhan daerah, penyusunan kelayakan usaha bumd dan naskah akademis pembentukan bumd, sehingga tidak akan mengganggu usaha-usaha mikro masyarakt lainnya.

Kemudian mengenai sinkronisasi diantara bumdes potensial yang ada di pekon-pekon, dengan bumd milik pemerintah kabupaten pesisir barat, baik dalam hal pemasarannya maupun dalam hal peningkatan kapasitas. kami akan berupaya agar terjalin kerjasama antara pt. krui sukses mandiri dengan bumpekon yang potensial dan produktif” tutupnya”

Turut hadir Wakil Ketua I DPRD, Wakil Ketua Il DPRD, Pj. Sekda Ir.N.Lingga Kusuma.MP, Pabung, 17 Anggota DPRD dan seluruh Kepala OPD.

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Apa Kabar Lampung

Jelang Nataru, Kejari Lampura Jebloskan Pejabat PUPR dan Kontraktor Ke Rutan

Published

on

By

Lampung Utara : Menjelqng Natal dan Tahun Baru (Nataru), Kejaksaan Negeri Lampung Utara menetapkan dua orang tersangka atas dugaan korupsi dalam proyek peningkatan jalan Kalibalangan – Cabang Empat Dinas PUPR Lampung Utara Tahun 2019 senilai Rp. 3.995.547.000,-.

Kedua tersangka itu, berinisial Y merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan proyek tersebut dan AA selaku penyedia atau kontraktor. Keduanya langsung dilakukan penahanan dan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Kotabumi.

” Tim penyidik Kejaksaan, berdasarkan dua alat bukti permulaan yang cukup telah menetapkan dua orang tersangka dengan inisial Y selaku PPK dan inisial AA selaku penyedia atau kontraktor,” Ucap Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri Lampung Utara, I Kadek Dwi Ariatmaja, Selasa (21/12/2021) malam.

” Mereka berdua dikenakan pasal dengan sangkaan primair Pasal 2 subsidair pasal 3 UU no. 31 th 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua tersangka akan dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan di rutan kotabumi,” Imbuhnya.

Menurut I kadek, penyidikan dugaan korupsi proyek peningkatan jalan Kalibalangan – Cabang Empat telah berjalan sejak bulan maret 2021. Tim penyidik telah memintai keterangan dari 16 orang saksi mulai dari PA, PPK, PPTK. Pemeriksaan juga, terus dia, dilakukan terhadap tim teknis lainnya yang terlibat secara langsung dalam pengadaan tersebut termasuk juga dari Ahli Teknis dan auditor indenpent.

” Tim penyidik menemukan penyimpangan dalam pekerjaan peningkatan jalan kali balangan – cabang empat tersebut. Berdasarkan penghitungan oleh auditor independent kerugian keuangan negara dari proyek itu sebesar Rp. 794.368.321,-,” Katanya.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Pemkab Lamsel Gerak Cepat Atasi Banjir

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Pemerintah Daerah Lampung Selatan terus bekerja tanpa henti, apalagi dimusim penghujan seperti sekarang ini. Pemkab Lamsel sedang melakukan langkah-langkah lebih lanjut untuk mengatasi dampak banjir.
Hari ini, Jumat (17/12/2021), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lamsel sudah menerjunkan Tim Reaksi Cepat (TRC) disejumlah wilayah yang terkena bencana. Seperti di Kecamatan Ketibung, TRC dengan menerjunkan alat berat mengeruk saluran air yang membelah Desa Rangai Tritunggal. Tim juga menangani warga yang terutama lansia yang rumahnya terdampak banjir.
Sejumlah Tenaga Kesehatan (Nakes), memeriksa kondisi warga satu persatu, untuk memastikan tak ada dampak lanjutan pasca banjir kemarin, Kamis (16/12/2021).
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Lamsel Dulkahar menjelaskan pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak Dinas PU untuk menurunkan alat berat. Hal itu untuk mengurai banjir agar cepat surut. Saat ini, alat berat sedang beroperasi di lokasi banjir yang berada di Desa Rangai Tritunggal Kecamatan Katibung.
Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Lampung Selatan, yang berada di wilayah setiap tahun mengalami banjir untuk dapat waspada dan tetap tenang. Sebab pada bulan Desember cuaca dengan intensitas hujan yang tinggi. “Tentunya kita tetap mengantisipasinya dan waspada selain itu juga harap tetap tenang,” tambahnya.
Kadis Kominfo Lampung Selatan, M. Sefri Masdian memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tetap hadir melayani masyarakat. Apalagi dimusim pancaroba seperti sekarang ini.
“Pemerintah Daerah tetap hadir, wajib melayani masyarakatnya. Kita lihat saja, di Katibung dan Kecamatan lain yang terkena banjir, Pemkab Lamsel tetap melayani warganya. Tidak betul kalau dikatakan Pemkab berleha-leha dan pergi menghabisi anggaran melupakan warganya. Bapak Bupati Nanang Ermanto tetap bekerja dan melayani rakyatnya,” ungkap Sefri Masdian.
Ibu-ibu warga Rangai Tritunggal mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Pemkab Lamsel. Seperti terlihat dalam video yang didapat dari Diskominfo Lamsel.
“Kami warga Rangai Tritunggal mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan BPBD Lampung Selatan, TRC, Dinas Kesehatan, Damkar, TNI-Polri yang telah merespon laporan kami, semoga BPBD Lampung Selatan semakin jaya,” pungkasnya. (ril/eko)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Wabup Pandu Kesuma Hadiri Wisuda Ke Lima STAI YASBA Kalianda

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Wakil Bupati Lampung Selatan, Pandu Kesuma Dewangsa, S.IIP hadiri acara wisuda ke V sekolah tinggi agama islam (STAI) Yayasan Pembangunan (YASBA) Kalianda di Grand Elty Krakatoa Nirwana Resort, Rabu (15/12/2021).

Kegiatan yang dilakukan dengan penerapan prokes covid-19 tersebut berlangsung hikmat dan meriah dengan harapan tentunya mahasiswa yang telah diwisuda akan menjadi generasi masa depan yang berkualitas dalam mengisi pembangunan di lamsel sesuai dengan bidang keilmuannya.

Turut hadir, Dewan Penyantun Yayasan Pembangunan, Dr. H. Zulkifli Hasan, SE, MM , Ketua STAI Yasba Kalianda Drs. M. Yacub Yuhira, SH, MM.Pd , Kadis Pendidikan Lamsel Yespi Cory, SH , Para Dosen , Kabid Komunikasi Publik Diskominfo Lamsel Herry Wiono, SE, MM dan para Dosen dan Mahasiswa STAI Yasba Kalianda.

Wabup Pandu Kesuma menyampaikan dalam sambutannya, ucapan selamat dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh mahasiswa yang pada hari ini telah diwisuda.

“Ini yang ke lima kalinya selama STAI Yasba Kalianda telah mewisuda mahasiswanya, Tentunya capaian ini menjadi barometer keberhasilan kampus dalam mendidik mahasiswanya. Sekaligus mencerminkan keberhasilan dalam mengembangkan metode pendidikan yang menyeimbangkan antara agama, iptek dan keterampilan lainnya, yang akan bermanfaat bagi para lulusannya pada saat nanti memasuki dunia kerja,” Ucapnya.

“Saya berharap, adik-adik mahasiswa yang telah resmi menjadi sarjana, akan mampu berdikari, memiliki sumber daya manusia (SDM) yang baik sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, dengan demikian adik-adik sekalian telah ikut membantu pemerintah dalam mengentaskan pengangguran di negeri ini,” Terangnya.

Pada kesempatan yang sama Dewan Penyantun, Dr. H. Zulkifli Hasan, SE, MM menyampaikan keberhasilan kampus dalam mewisuda mahasiswanya tercermin ketika para mahasiswanya dapat meraih masa depan yang diinginkan.

“Selamat atas diwisudanya adik-adik semua pada hari ini. Semoga kelak adik-adik berhasil dan sukses. Saya berharap jangan jadikan momentum wisuda ini sebagai akhir dari perjuangan dalam menimba ilmu pengetahuan, teruslah belajar untuk menunjang karir adik-adik nanti ketika sudah bekerja,” Ucapnya.

“jadikanlah hal ini sebagai awal perjuangan untuk meraih masa depan yang cerah, sehingga adik-adik dapat meneruskan pembangunan dan bahkan menjadi seorang pemimpin bangsa di masa depan,” harapnya.

Selanjutnya pada kesempatan itu pula, Wabup Pandu Kesuma memberikan tali asih kepada mahasiswa berprestasi baik yang telah berhasil medapat IPK tertinggi Cum Laude / dengan pujian. (Eko/kmf)

 

 

 

 

Continue Reading

Trending