Connect with us

Apa Kabar Lampung

Rakor Pencegahan Korupsi, Winarti Janji Perbaiki Pelayanan

Redaksi LT

Published

on

Tulangbawang : Rapat koordinasikan dan supervisi rencana aksi Program Pemberantasan Korupsi terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Tulangbawang digelar, Kamis (04/07/2019).

Pada acara yang dilaksanakan di ruang Rupatama Lantai II Kantor Bupati Tulangbawang ini, diikuti peserta seluruh OPD dengan Kasubbag bipran serta para Ka OPD Kabupaten Mesuji dibawah pimpinan sekretaris Daerah Mesuji Indra Kesuma Wijaya.

Bupati Tulang Bawang dalam sambutannya mengatakan sangat bersyukur atas terselenggaranya acara ini, bisa bekerja langsung dalam supervisi tim Korsupgah KPK, karena dalam berbuat baik belum semua menyukainya, kita butuh bantuan untuk terus berdiri tengak mengemban amanah dalam melayani warga.

“Sejak awal kami berusaha untuk memperbaiki sistem pelayanan untuk rakyat, salah satunya dengan berdiri dan telah soft openingnya MPP (Mall Pelayanan Publik), kami berusaha setransparan mungkin pelayanan untuk pelayanan masyarakat, juga pelaksanaannya,” ujar Bunda Winarti dalam memulai sambutannya.

“Pada seluruh Pegawai yang hadir, dengarkan, jangan diskusi sendiri, manfaatkan kesempatan untuk bertanya hal-hal detail tentang korupsi, manfaatkan kesempatan besar ini,” pesan Pangeran Suri panggilan adat Bupati Winarti.

Sebelumnya dengan bangga Bupati Tulangbawang Hj. Winarti SE MH menerima tim Kasatgas Korwil 3 Korsupgah KPK Dian Patria, Koordinator Korsupgah Wil. Lampung Uding J, Anggota Korwil3 Korsupgah Nindyah S, Anggota Korwil3 Korsupgah Rikhi S.

“Sistem harus bagus, lalu praktek pelaksanaannya harus sama, jangan sistem bagus, pelaksanaannya masih, ada uang ketok palu ada uang fee proyek, ini semua harus singkron,” tutur Korsupgah KPK Dian Patria.

“Selalu berkoordinasi dengan kami, apa kendala pelaksanaan program dan hambatan, kami siap menjembatani apa kendala Pemda dengan pihak lain,” tutur Dian Patria.

Dalam penyampaian selanjutnya, tim Korsupgah KPK bertugas membantu Pemda dalam hal mulai dari perencanaan program pelaksanaan dan hal-hal yang menyertainya, karena korupsi saat ini dalam uu no 31 Th 1999 ko uu no. 20 Th 2001 terdapat 30 jenis korupsi yang terklarifikasi dalam 7 kelompok, yaitu suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang serta konflik kepentingan dalam pengadaan.

Reporter : Arek
Editor : Red

Apa Kabar Lampung

Anggota DPRD Provinsi Lampung Pemprov Minta Pemprov Segera Perbiki Jalan Way Tuba – Bahuga Yang Rusak Parah

Redaksi LT

Published

on

Way Tuba — Sudah sekian tahun jalan Provinsi yang melalui Kecamatan Way Tuba – Bumi Agung – Buay Bahuga dan Bahuga mengalami rusak parah sehingga masyrakat yanf melalui jalan ini menjerit .

Lubang yang mengangan besar ditambah dengan aliran air hujan membuat jalan berkubang , sehingga supir harus hati-hati melewati ruas jalan lintas Provinsi yang ini.

Perjalan yang hanya puluhan kilometer ini bisa di tempuh sampai berjam-jam lama nya karena harus menghindar lobang yang hampir rata di jalan provinsi ruas Way Tuba – Bahuga.

Pengakuan Fitria salah satu mahasiswa STIT Al Hikmah yang ada di Pisang Baru Kecamatan Bumi Agung yang sehari-hari melintas ruas jalan provinsi ini mengalami kesulitan karena banyaknya jalan berlubang .

” saya bersama rekan-rekan yang kuliah di STIT Al.Hikmah Pisang Baru mengaku sangat kesulitan untuk lewat karena jalan yang berlubang.” Ujarnya.

Seharus perjalan hanya 20 menit dari Way Tuba ke kampus menakai motor , saat ini kami menghabiskan waktu sampai 50 menit .” Pungkas Fitria.

Hal serupa dialami oleh Bambang warga Nuar Maju untuk perjalanan keluar dari kampungnya menuju jalan Lintas Sumatera Way Tubamembutuhkan waktu sampai sejam perjalan memakai kendaraan roda empat.

” kita harus ektra hati- hati jalan melewati ruas jalan provinsi ini karena banyak nya lubang , apa lagi dimusin penghujan seperti ini, sehingga kendaraan kami enggak cepat rusak karena masuk lobang .” Pungkasnya.

Sementara itu Anggota DPRD Provinsi Lampung Sahdana meminta agar Dinas PU Provinsi Lampung agar segera menperbaiki jalan ruas provinsi ini yang berlubang sepanjang jalannya.

” keluhan masyrakat sudah banyak kesaya supaya jalan Provinsi Way Tuba – Bahuga segera di perbaiki.” Ujar Sahdana.

Lebih lanjut Anggota DPRD Provinsi Lampung ini menambahkan ” kasihan aktivitas warga terganggu dan banyak kendaraan masyrakat yang rusak di akibatkan jalan yang berlubang ini.” Ujarnya.

Sahdana mengharapkan kepada Bapak Gubernur melalui Kadis PU Provinsi Lampung agar segerakan perbaikan ruas jalan provinsi agar jalan ini tidak lebih parah lagi kondisinya nanti.(

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Wakil Walikota Qomaru Hadiri Lauching Aplikasi SIM Nasional Presisi

Zuli Ardiansyah

Published

on

METRO : Wakil Walikota Metro Qomaru Zaman dan Kapolres Metro Retno Prihawati mengikuti Launching Aplikasi SIM Nasional Presisi (SINAR) secara virtual, di Aula Polres setempat, Selasa (13/04/2021).

Polri launchingkan Aplikasi SIM Nasional Presisi (SINAR) untuk memudahkan pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di manapun berada. Aplikasi ini dikhususkan untuk pembuatan dan perpanjangan SIM secara online.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo, menyampaikan bahwa aplikasi Sinar ini berlaku serentak secara Nasional. Aplikasi tersebut juga nantinya bisa diunduh secara langsung oleh para pengguna smartphone di Play Store (Android) maupun App Store (iOS).

“Tak hanya itu, masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas ujian teori, pemeriksaan psikologi melalui aplikasi E-PPsi. Dan layanan pemeriksaan kesehatan melalui E-Rikkes, hingga melakukan perpanjangan SIM A dan SIM C lewat aplikasi Sinar,” ujar Listyo.

Lanjutnya, Listyo mngatakan dengan aplikasi tersebut, kepengurusan akan di lakukan secara online, dan pemohon tidak perlu hadir ke Satpas.

“Tapi khusus untuk pembuatan SIM baru pemohon tetap harus datang ke Satpas untuk melakukan ujian praktik, khusus perpanjangan SIM A (mobil) dan SIM C (motor) akan di lakukan secara online, pemohon tidak perlu hadir ke Satpas,” terangnya.

Selain itu, Kapolri Listyo menekankan akan tujuan pe-launchingan aplikasi SINAR untuk mempermudah pelayanan masyarakat dimana saja dan kapan saja, masyarakat akan dapat mudah terlayani. Untuk pengiriman dokumen kepada masyarakat akan dikirim secara langsung oleh jasa pos indonesia.

“Terkait dengan pelayanan Polri kepada masyarakat, akan berkurang interaksi dengan masyarakat. Sehingga dengan me-launchingkan aplikasi SINAR ini, kita bisa mengurangi kebiasaan penyalahgunaan wewenang para petugas di lapangan,” tutupnya.(Zuli)

Berikut langkah pembuatan SIM baru via aplikasi Sinar:

Download aplikasi

Registrasi (NIK)

Face recognition

Pilih jenis SIM

Pembayaran PNBP SIM baru

Ujian teori online yang didahului simulasi contoh soal

Lulus dan mendapat QR Code

Pilih Satpas

Pilih jadwal ujian praktik.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Komisi V DPRD Lampung Minta Pelaku Rudapaksa Anak Dikebiri

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampug : Sekretaris Komisi V DPRD Lampung Rahmat Mirzani meminta kepada Aparatur Penegak Hukum untuk mengebiri pelaku rudapaksa anak di bawah umur. Hal ini disampaikannya usai mengetahui aksi rudapaksa seorang paman di Lampung Tengah terhadap keponakannya sejak tahun 2009 atau selama 12 tahun. Aksi rudapaksa itu dilakukan di kediaman korban berinisial F.

“Pelakunya harus dikebiri walau pun orang terdekat, sebab masa depan anak akan rusak bahkan mengalami trauma berat,” kata dia usai Sosialiasi PIP dan Wawasan Kebangsaan, di Sukarame, Senin (12/4/2021).

Menurutnya dengan diberikan sanksi tersebut bisa memberikan efek jera kepada pelaku. Sebab hukuman ini bisa memberikan peringatan kepada para pedofilia.

“Suntik kebiri ini bisa menjadi peringatan bagi orang-orang yang mau melakukan hal seperti ini,” pungkasnya.

Mantan Ketum Badan Pengurus Daerah HIPMI Lampung ini pun menjelaskan selain memberikan peringatan terhadap pelaku seksual terhadap anak. Hukuman ini efektif menekan predator anak.
“Salah satu program pemerintah, program negara ini melindungi anak-anak kecil, perlindungan ini untuk anak dan wanita. Jadi selaras dengan hukumannya,” tutur dia.

Mirza, menambahkan, kekerasan terhadap anak memang sangat tinggi di provinsi Lampung. Untuk menanggulangi hal ini Komisi V DPRD Lampung akan membuat Hearing RDP bersama KPAI.
“Insya Allah, saya akan membicarakan hal ini ke komisi V DPRD Lampung,” tutupnya.

Di tempat yang berbeda, Wakil Ketua Komisi I DPRD Lampung, Mardani Umar, menegaskan aksi rudapaksa yang telah dilakukan oleh pelaku sudah tidak berperikemanusiaan.

Sebab rudapaksa ini sudah dilakukan tahun 2009 silam. “Kalau saya beranggapan jangan sampai damai, ini tidak berperikemanusiaan tidak boleh berdamai apalagi ini sudah ditangani pihak kepolisian,” tegasnya

Continue Reading

Trending