Connect with us

Apa Kabar Lampung

Jalan Terjal Bupati Lampura Pinjam Uang ke Bank BJB

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Tekad Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara ‘ngutang uang’ Rp. 325 Miliar ke Bank Jawa Barat (BJB) kemungkinan tidak berjalan mulus.

Ketatnya aturan yang diberlakukan Pemerintah dalam melakukan pinjaman daerah, belum lagi adanya persetujuan DPRD melalui sidang paripurna bisa menjadi penyebab keinginan sang bupati menemui jalan yang cukup terjal.

Meski Bupati Agung Ilmu Mangkunegara sudah mengajukan usulan tentang pinjaman BJB ke DPRD Lampung Utara bulan yang lalu, tapi hingga kini pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif belum menemui titik terang. Bahkan, ‘para pembantu’ Bupati pun sempat melakukan keteledoran dalam usulan pinjaman itu, lantaran menggunakan acuan Peraturan Pemerintah (PP) yang lama yang nyatanya sudah tidak berlaku dan telah dicabut. Menyadari hal itu, pemerintah Lampung Utara pun secepatnya merevisi dengan acuan PP yang baru.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Lampung Utara, Sofyan, mengatakan, berkaitan dengan pembahasan pinjaman Rp. 325 Miliar, harus secara detail disusun dalam bentuk rencana penggunaan anggaran tersebut.

” Kita sepakati (Permintaan DPRD) rencana pinjaman harus secara detail. Kita harus sajikan dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dari masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang menggunakan pinjaman itu (Dinas PUPR, Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan),” katanya, kepada awak media, usai Rapat bersama dengan DPRD, Jum’at (5/7/2019) lulu.

” Artinya begini, ini (rencana penggunaan anggaran) sudah mulai disusun, apalagi kaitannya dengan infrastruktur, tentu kajiannnya secara tekhnis bisa dipertanggungjawabkan. Ini harus detail menggunakan konsultan perencanaan, ini sedang berproses/berjalan,” tambah Sofyan.

Dijelaskannya, Pemerintah dan DPRD akan menjadwalkan kembali pertemuan membahas secara detail rencana penggunaan anggaran Rp. 325 Miliar.

” Kita akan coba paparkan secara detail (rencana penggunaan anggaran). Pada saat itulah nanti akan dikaji. Kalau emang disepakati, diteruskan, atau masih ada pertimbangan-pertimbangan lain, ya kita lihatlah,” ucap Sofyan

Disinggung, soal waktu pembahasan yang tidak lama lagi akan memasuki pembahasan KUA-PPAS 2020? Menurut dia, Pemerintah sudah merumuskan soal pinjaman BJB, namun, pihaknya terkendala dengan tahapan-tahapan mekanisme yang musti diikuti dan dilalui.

” Tahapan-tahapan itu enggak mungkin kita lompati. Tapi nanti kita coba diskusikan dengan kawan-kawan DPRD, jika memang bisa percepatan tapi dengan hasil yang baik, bukan percepatan hanya formalitas antara pemerintah dan legislatif,” tukasnya.

Direncanakan, dana pinjaman ke BJB sebesar Rp. 325 Miliar diperuntukkan pembangunan Fly Over, Peningkatan sarana/prasarana RSUD Ryacudu dan renovasi pasar pagi dan pasar sentral.

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2018, Pemerintah Lampung Utara harus memenuhi prinsip taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dan kehati-hatian. Disitu juga ada beberapa jenis pinjaman yaitu pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Pinjaman jangka pendek hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Pinjaman jangka menengah, untuk membiayai kegiatan prasarana dan/atau sarana pelayanan publik di daerah yang tidak menghasilkan penerimaan daerah dan pengembalian harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan.

Sedangkan, pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai infrastruktur, kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana/sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan Daerah, dengan tujuan menghasilkan penerimaan langsung, menghasilkan penerimaan tidak langsung dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Dan, jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pemerintah Lampung Utara juga wajib memenuhi persyaratan lainnya, yakni jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 persen dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Juga memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah.

Bagaimana peluang Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara mendapatkan pinjaman kali ini? Lalu, seberapa parah kondisi keuangan daerah kita sebenarnya?.

Reporter : Alex BW
Editor : Red

Apa Kabar Lampung

Desa Smart Village Di Lampung Timur Masuk Nominasi 10 Desa Terbaik KIP Tingkat Nasional

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampung : Salah satu Desa Smart Village Provinsi Lampung yaitu Desa Tegal Yoso, Kabupaten Lampung Timur masuk ke dalam nominasi 10 Desa Terbaik Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Nasional.

Hal tersebut terungkap dalam Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional 2021 yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat dengan mengusung tema “Keterbukaan Informasi Publik untuk Mewujudkan Indonesia Damai dan Berkeadilan”. Acara peringatan yang digelar secara daring pada Selasa (04/05) tersebut diikuti oleh Komisi Informasi dan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia.

Adapun penilaian dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat, Ombudsman, dan Kementerian Desa PDTT, yang selanjutnya akan dilakukan penilaian kembali untuk memilih Juara Nasional pada bulan September 2021.

Program Smart Village Provinsi Lampung adalah program desa cerdas berbasis digital melalui gerakan kesadaran sosial masyarakat di desa dan melibatkan seluruh stakeholder dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang terintegrasi dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Program smart village bertujuan mendorong dan juga mewujudkan optimalisasi potensi desa di Provinsi Lampung agar menjadi salah satu kekuatan sosial ekonomi di Indonesia. Program Smart Village merupakan perwujudan atas janji kerja nomor 30 dari 33 janji kerja Gubernur Lampung.

Pada acara peringatan tersebut, dilakukan juga Penandatanganan MoU/Kesepakatan Bersama dan Diskusi Daring untuk mendukung terpenuhinya kebutuhan informasi publik di desa dengan narasumber Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
Kementerian Desa PDTT, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kementerian Desa PDTT, dan Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Komisi Informasi Pusat sebagai lembaga mandiri yang mengawal keterbukaan informasi publik di Indonesia berupaya mendorong terpenuhinya kebutuhan informasi publik di seluruh lapisan masyarakat termasuk di desa. Hal ini sejalan dengan tujuan untuk mewujudkan kondisi desa yang aman, sehingga dapat memastikan pemerintah desa dapat bekerja secara adil dan efektif guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mendorong peran aktif masyarakat desa untuk mendapatkan hak atas informasi publik. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Budi Utomo pertama kalinya gelar Rakor di GOR Sukung-Kotabumi

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Untuk pertama kalinya, Bupati Lampung Utara, Budi Utomo memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus, Sekretaris Daerah, seluruh Camat di GOR Sukung Kotabumi, Selasa (04/04/2021).

Biasanya, Rakor digelar di aula kantor pemerintahan Lampung Utara, namun kali ini begitu berbeda lantaran masih dalam pandemi covid-19. Rakor digelar dalam rangka peningkatan upaya pencegahan penyebaran Covid-19, khususnya selama masa Ramdhan dan Idhul Fitri 1442 H.

Bupati Budi menekankan agat membentuk dan mengaktifkan Posko PPKM mulai dari tingkat Kecamatan, Desa sampai tingkat RT. Mengingat, Lampung masuk dalam Provinsi peringkat kedua tingkat kematiannya akibat Covid -19 di Indonesia.

“ Yang belum memiliki posko PPKM untuk segera membentuknya. Bagi yang sudah tidak aktif agar segera mengaktifkan kembali Posko tersebut. Saya minta untuk dipantau dan diawasi setiap pendatang yang berasal dari luar daerah untuk melakukan isolasi mandiri terlebih dahulu. Tegakan protokol kesehatan di tempat-tempat keramaian khusunya di pasar tradisional,” katanya.

Bupati Budi menambahkan, dalam mengedukasi masyaraat untuk menegakan protokol kesehatan (Prokes) Covid-19 agar melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, para ulama, pemuka agama, penceramah, hingga pengurus Masjid. Sebab, kegiatan sosialisasi masyarakat harus dibatasi dengan 5M.

“ Kemudian diintruksikan kepada seluruh Camat untuk melaporkan setiap hari jumlah orang yang terkonfirmasi ke Posko Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Lampung Utara atau ke BPBD serta Dinas Kesehatan,” Ucap dia.

Pada kesempatan itu, Bupati Budi juga menegaskan bahwa Pemerintah tidak melarang Sholat Tarawih dan Sholat Idhul Fitri 1442 H. Hanya saja disarankan agar sebaiknya Sholat dilaksanakan di rumah.

“ Kita tidak melarang sholatnya, tapi kita melarang berkumpulnya atau berjamaahnya. Sholat Ied tetap dilaksanakan, tetapi pelaksanaanya di rumah saja,” Tandasnya.

Kepala Kemenag Lampung Utara, Totong Sunardi, mengatakan, Menteri Agama sudah mengeluarkan Surat Edaran No. 3 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idhul Fitri 1442 H. Dimana Surat Edaran tersebut menganjurkan untuk menjalankan ibadah di rumah guna menghindari kerumunan.

“ Keselematan jiwa utama dari sunah-sunah yang lain. Penyelamatan jiwa-jiwa manusia wajib adanya. Bahwa sholatnya tidak dilarang, tapi yang dilarang itu kerumunanya. Saya menghimbau juga kepada seuruh kepala kua, penyuluh, dan penghulu, bahwa tata cara beribadah selama ramdhan harus tetap mengikuti protokol kesehatan,” Jelasnya.

Jika kemudian ada permintaan menjadi khatib dan Imam Sholat berjamaah, terus Totong, pihaknya menegaskan melarang untuk ibadah sholat Ied berjamaah tahun ini.

“ Namun untuk permintaan khutbah bagi yang ingin sholat di rumah, kami minta Kepaa KUA untuk menyiapkan tema khutbah yang menyejukan dan bukan yg memprovokasi. Karena itu saya intrukaikn sekali lagi bahwa eduakasikan kepada Da’i dan Takmir masjid untuk menjadi contoh penegakan Prokes dan mengajak seluruh masyarakat untuk ibadah di rumah,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Utara, Lekok, khusus kepada Camat mengikustrasikan bahwa Lampung Utara diserang pasukan musuh dari darat, laut, udara. Untuk itulah perlu sinergisitas semua elemen dalam menjaga agar tidak ada musuh yang masuk.

Untuk itulah, Sekda Lekok meminta segera fungsikan posko-posko penanganan Covid-19 dan para Camat diminta memastikan bahwa Posko itu berfungsi dengan baik. Bagi para pendatang langsung diidentifikasi dan dilakukan tes. Apabila terkonfirmasi Covid-19 langsung dilakukan isolasi, karena pasukan musuh yang dilawan ini tidak terlihat.

“ Jadi, kalau masih ada camat yg bermain-main dengan penanganan Covid-19 karena tidak melaksanakan patroli, tidak juga sosialisasikan Prokes, serta tidak memberikan pemahamanan ke masyarakat, nanti akan kita laporkan kepada pak Bupati agar nanti kita berikan ‘mainan’. Kita ditugaskan negara dan ini menjadi tanggungjawab kita,” tukasnya.

(Diskominfo Lampura)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Menyambut Idul Fitri CV ATA Bersama Warga Bersihkan Jalan

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Selain sebagai pengaman garis pantai dengan mengendalikan abrasi yang menggerus garis pantai, breakwater juga dibangun untuk memecah ombak/gelombang dengan memecah gelombang dan menyerap sebagian energi gelombang.
Selain itu, breakwater juga berfungsi untuk menenangkan gelombang di pelabuhan, sehingga kapal dapat merapat di pelabuhan dengan lebih mudah dan cepat.
Pemecah gelombang harus didesain sedemikian rupa sehingga arus laut tidak menyebabkan pendangkalan karena pasir yang ikut dalam arus mengendap di kolam pelabuhan. Bila hal ini terjadi maka pelabuhan perlu dikeruk secara reguler.
Salah satu dampak lingkungan yang timbul pada pengerjaan pengaman pantai atau pemecah gelombang (breakwater) di sepanjang garis pantai di Desa Rajabasa, Kecamatan Rajabasa yakni peningkatan partikel debu. Sumber dampak itu berasal dari hilir mudik angkutan bahan baku ataupun material. Pembangunan breakwater itu sendiri dikerjakan oleh CV. Anugerah Tiara Abadi (ATA).
Guna meminimalisir peningkatan partikel debu dan tanah yang menempel di jalan akibat hilir mudik kendaraan drum truck yang mengangkut material tanah untuk pembangunan breakwater tepatnya di dusun Ujau, Kelompok Masyarakat (Pokmas) Desa Rajabasa dibantu CV ATA dengan sigap membersihkan jalan lingkungan, Selasa (04/05/2021).
Menurut penanggungjawab lokasi galian tanah Mardian, pembersihan dilakukan pada jam-jam istirahat dan untuk menyambut hari raya idul fitri serta guna mencegah debu yang berterbangan.
“Pembersihan ini setiap hari kami lakukan pada jam-jam istirahat, fungsi nya guna mencegah debu yang bertebangan, dan ini juga di lakukan agar masyarakat sekitar tidak terganggu apalagi mau memasuki hari raya idul fitri serta mencegah terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan,” tutupnya
Mardian menambahkan, sebelum melakukan pengambilan tanah yang di lakukan oleh CV ATA, pihaknya selalu koordinasi baik dengan aparat desa rajabasa atau masyarakat setempat.
Disisi lain, pembangunan breakwater juga menimbulkan dampak dampak terhadap peluang kerja dan berusaha serta pendapatan masyarakat. Banyak warga di sekitar lokasi pengerjaan breakwater yang mendapatkan lapangan pekerjaan.
Hal ini diakui oleh Batin Rahman selaku Humas Pokmas di Dusun Ujau. Menurut Batin Rahmat, dengan adanya pembangunan breakwater ini warganya mayoritas mendapatkan lapangan kerja, pasalnya pada sepuluh hari sekali masyarakat desa setempat bergilir untuk bekerja.
“Ya alhamdulillah dengan adanya pekerjaan pembangunan pengaman pantai ini khususnya masyarakat Desa Rajabasa mendapatkan lapangan pekerjaan,” ungkapnya. (Rls)

Continue Reading

Trending