Connect with us

Apa Kabar Lampung

Jalan Terjal Bupati Lampura Pinjam Uang ke Bank BJB

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Tekad Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara ‘ngutang uang’ Rp. 325 Miliar ke Bank Jawa Barat (BJB) kemungkinan tidak berjalan mulus.

Ketatnya aturan yang diberlakukan Pemerintah dalam melakukan pinjaman daerah, belum lagi adanya persetujuan DPRD melalui sidang paripurna bisa menjadi penyebab keinginan sang bupati menemui jalan yang cukup terjal.

Meski Bupati Agung Ilmu Mangkunegara sudah mengajukan usulan tentang pinjaman BJB ke DPRD Lampung Utara bulan yang lalu, tapi hingga kini pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif belum menemui titik terang. Bahkan, ‘para pembantu’ Bupati pun sempat melakukan keteledoran dalam usulan pinjaman itu, lantaran menggunakan acuan Peraturan Pemerintah (PP) yang lama yang nyatanya sudah tidak berlaku dan telah dicabut. Menyadari hal itu, pemerintah Lampung Utara pun secepatnya merevisi dengan acuan PP yang baru.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Lampung Utara, Sofyan, mengatakan, berkaitan dengan pembahasan pinjaman Rp. 325 Miliar, harus secara detail disusun dalam bentuk rencana penggunaan anggaran tersebut.

” Kita sepakati (Permintaan DPRD) rencana pinjaman harus secara detail. Kita harus sajikan dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dari masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang menggunakan pinjaman itu (Dinas PUPR, Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan),” katanya, kepada awak media, usai Rapat bersama dengan DPRD, Jum’at (5/7/2019) lulu.

” Artinya begini, ini (rencana penggunaan anggaran) sudah mulai disusun, apalagi kaitannya dengan infrastruktur, tentu kajiannnya secara tekhnis bisa dipertanggungjawabkan. Ini harus detail menggunakan konsultan perencanaan, ini sedang berproses/berjalan,” tambah Sofyan.

Dijelaskannya, Pemerintah dan DPRD akan menjadwalkan kembali pertemuan membahas secara detail rencana penggunaan anggaran Rp. 325 Miliar.

” Kita akan coba paparkan secara detail (rencana penggunaan anggaran). Pada saat itulah nanti akan dikaji. Kalau emang disepakati, diteruskan, atau masih ada pertimbangan-pertimbangan lain, ya kita lihatlah,” ucap Sofyan

Disinggung, soal waktu pembahasan yang tidak lama lagi akan memasuki pembahasan KUA-PPAS 2020? Menurut dia, Pemerintah sudah merumuskan soal pinjaman BJB, namun, pihaknya terkendala dengan tahapan-tahapan mekanisme yang musti diikuti dan dilalui.

” Tahapan-tahapan itu enggak mungkin kita lompati. Tapi nanti kita coba diskusikan dengan kawan-kawan DPRD, jika memang bisa percepatan tapi dengan hasil yang baik, bukan percepatan hanya formalitas antara pemerintah dan legislatif,” tukasnya.

Direncanakan, dana pinjaman ke BJB sebesar Rp. 325 Miliar diperuntukkan pembangunan Fly Over, Peningkatan sarana/prasarana RSUD Ryacudu dan renovasi pasar pagi dan pasar sentral.

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2018, Pemerintah Lampung Utara harus memenuhi prinsip taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dan kehati-hatian. Disitu juga ada beberapa jenis pinjaman yaitu pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Pinjaman jangka pendek hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Pinjaman jangka menengah, untuk membiayai kegiatan prasarana dan/atau sarana pelayanan publik di daerah yang tidak menghasilkan penerimaan daerah dan pengembalian harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan.

Sedangkan, pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai infrastruktur, kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana/sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan Daerah, dengan tujuan menghasilkan penerimaan langsung, menghasilkan penerimaan tidak langsung dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Dan, jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pemerintah Lampung Utara juga wajib memenuhi persyaratan lainnya, yakni jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 persen dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Juga memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah.

Bagaimana peluang Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara mendapatkan pinjaman kali ini? Lalu, seberapa parah kondisi keuangan daerah kita sebenarnya?.

Reporter : Alex BW
Editor : Red

Continue Reading
Click to comment

Tinggalkan Balasan

Apa Kabar Lampung

Memuaskan : Bupati Winarti Yang Terbaik

Redaksi LT

Published

on

Jakarta : Hari ini Sabtu, (20/07/2017) Bupati Tulangbawang Winarti mengikuti ujian kualifikasi rancangan usulan penelitian disertasi.

Dan Alhamdulilah bupati wanita pertama dui Tulangbawang ini mendapat nilai baik dan lulus dengan predikat sangat memuaskan.
Selanjutnya bupati cantuk yang terkenal ramah ini akan mengikuti tahapan berikutnya yaitu meraih gelar Doktor Pemerintahan dari IPDN.

Usai mengikuti ujian, Bupati Winarti mengatakan judul disertasi yang ia ambil yaitu tentang “Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Implementasi Kebijakan Bergerak Melayani Warga di Kabupaten Tulangbawang (Kajian Inovasi Pelayanan Publik)”.

“Alhamdulilah saya baru saja ujian dan saya sih berharap bisa lebih cepat menyelesaikan pendidikan program Doktoral dan bisa memberikan ilmu yang saya dapat untu Tulangbawang”. Ujar Winarti sambil meneteskan airmata.

Berikut Daftar Nama Dosen penguji Disertasi Program Doktoral Bupati Winarti : Dosen Promotor, Prof. DR. Murtir Jeddawi, SH S. Sos, M. Si dan, Co. Promotor Dr. Sampara Lukman, MA, serta Dr. Agus Fathoni, M. Si, dan sebagai Dosen Penguji, Prof. Dr. Khasan Effendy, M. Pd dan Prof. Dr. Ngadisah, Ma.
Humas Tuba

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Kementerian PUPR Restui Pembangunan Overpass STA 65 Lambu Kibang

Redaksi LT

Published

on

Setelah melalui sejumlah tahapan, akhirnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengaturan Jalan Tol (BPJT) mengakomodir usulan masyarakat yang diketahui Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba) untuk dibangun jalan pertanian warga yaitu Overpass STA 65 dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) STA 64 Lambu Kibang di ruas Terbangi Besar-Kayu Agung.

Hal ini berdasarkan surat Notulen Hasil Rapat BPJT yang diterima oleh Edi Setiawan, Perwakilan Masyarakat Tiyuh Kibang Trijaya Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tubaba nomor UM.01.02-PT/262.1 tertanggal 16 Juli 2019 yang melibatkan 11 unsur terkait dalam pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Edi Setiawan mengatakan, dalam surat Notulen Kementerian PUPR melalui BPJT tertuju kepada 11 pihak terkait Sehubungan dengan surat Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tel nomor UM.01.02-P/251 tanggal 11 Juli 2019 perihal Undangan Rapat, telah dilaksan rapat pembehasan usulan Overpass dan Jembatan Peryeberangan Orang (JPO) pada ruas Jalan Tal Terbanggi Besar- Pematang Panggang – Kayu Agung.

Surat Notulen Hasil Rapat BPJT yang ditembuskan kepada Kepala BPJT dan Direktur Jalan Bebas Hambatan dan Perkotaan Dirjen Bina Marga tersebut, jelas Edi bahwa, rapat dilakukan pada hari Senin, 15 Juli 2019 13.30 WIB Selesai Tempat Ruang Rapat BPJT Gedung Bina Marga Lantai 2 Kepala Bidang Teknik Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol Pembahasan Usulan Overpass dan JPO pada ruas Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang- Kayu Agung.

“Disini tertuang, Telah dilaksanakan rapat pembahasan usulan Overpass dan JPO pada ruas Jalan Tol Terbanggi Besar -Pematang Panggang yang dipimpin oleh Anggota Badan Pengatur Jalan Tol unsur Profesi, yang dihadiri unsur Sekretariat BPJT, unsur Subdit Pelaksanaan dan Pengendalian Jalan Bebas Hambatan Kayu Agung Ditjen Bina Marga, PPK Pengadaan Jalan Tol Terbanggi Besar Pematang Panggang, unsur Badan Usana Jalan Tol PT Hutama Karya (PT HK), PT Jasamarga Japek Selatan (PT JJS), Kontraktor Pelaksana, dan Konsultan Perencana,”urai Edi Setiawan membacakan isi surat tersebut dikediamannya,, Sabtu (20/7/2019).

Edi menuturkan, hasil rapat yang digelar di tingkat pusat itu memutuskan. Usulan Penambahan crossing road berupa Overpass pada STA 65+750 dan JPO pada STA 64+200 Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang.

” Kemudian, Usulan penambahan bangunan pedintasan berupa Overpass dan JPO tersebut, pelaksanaan pembangunannya dlaksanakan oleh PT Jasamarga Japek Selatan (PT JJS) sebagai dukungan pemerintah pada pembangunan jalan tol Terbanggi Besar Pematang Panggang – Kayu Agung dengan Badan Usaha Jalan Tol PT Hutama Karya (PT HK),”jelasnya.

“Bangunan perlintasan dimaksud adalah guna mengakomodasi jalan akses perkebunan yang telah dilalui oleh trase jalan tol.
Dimana sesuai dokumen Rencara Teknik Akhir (RTA) akan akses perkebunan dimaksud belum diakomodir melalui suatu bangunan perlintasan.

Pergerakan warga melintas jalan tol pada lokasi dimaksud saat ini dihubungkan melalu jalan pendekat berupa jalan samping (frontage) yang selanjutnya terhubung melalu Underpass pada STA 62+050 dan STA 67+135,”sambung Edi.

Dimana, lanjut dia, apabia dibangun jalan samping (frontage) akan diperlukan konstruksi jalan sepanjang 4 km untuk mencapai lokasi yang sama serta akan menyulitkan bagi warga yang akan melintas.

“Untuk itu warga masyarakat mengajukan usulan pembangunan bangunan perintasan berupa overpass dan JPO pada lokasi tersebut,”cetusnya.

Edi juga membacakan kesimpulannya, yaitu sesuai dengan hasil evaluasi dan pembahasan adalah yang pertama, Pembangunan konstruksi bangunan perlintasan berupa Overpass dan JPO dimaksud secara prinsip memang diperlukan sehingga direkomendasikan untuk dapat cilaksanakan konstruksinya di lapangan.

“Kemudian, Pelaksanaan kanstruksi dan kebutuhan lahan untuk konstruksi oprit overpass akan diusulkan untuk menjadi bagian dalam lingkup investasi pengusahaan jalan tol oleh PT Hutama Karya selaku Badan Usaha Jalan Tol, sehingga diharapkan dapat tetap mengikuti mempercepat seluruh ketentuan dan peraturan yang berlaku,”urainya.

Edi berharap agar perusahaan kontraktor maupun pihak terkait dapat segera merealisasikan keputusan Kementerian PUPR melalui BPJT tersebut.

” Agar para petani dapat mengeluarkan hasil bumi yang mereka hasilkan dengan maksimal dan tanpa ada halangan,”harapnya.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Arinal : HUT RI Tahun Ini Harus Meriah

Redaksi LT

Published

on

BANDARLAMPUNG : Gubernur Arinal Djunaidi minta peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-74 lebih meriah dan berkesan bagi seluruh elemen masyarakat.

Semua satuan kerja diharapkan bertanggung jawab penuh demi kelancaran dan kesuksesan peringatan hari besar kenegaraan tahun ini.

Demikian disampaikan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto saat memimpin rapat persiapan HUT RI di Ruang Abung, Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Jum’at (19/07/2019).

Dikatakannya, Pemerintah
Provinsi Lampung siap sukseskan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-74 dengan berbagai kegiatan.

“Untuk itu diminta agar pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tertib, lancar dan terkoordinasi.

Terutama dalam berbagai kegiatan yang memeriahkan HUT RI seperti, donor darah, bakti sosial, kegiatan olahraga dan perlombaan tradisional serta ditutup dengan pesta rakyat,” kata Fahrizal.

Selain dilaksanakan kegiatan Rapat Paripurna mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI, Apel Kehormatan dan Renungan Suci, serta penyampaian remisi dari Menteri Hukum dan HAM.

Pemerintah Provinsi Lampung juga diminta dapat menyelaraskan dengan agenda kenegaraan pemerintah pusat, seperti Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan dan Pengibaran Bendera Merah Putih di Lapangan Korpri Kantor Gubernur pada 17 Agustus 2019.

Pemerintah Provinsi Lampung juga meminta kesiapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyiapkan siswa-siswi paduan suara yang terpilih untuk menyanyikan lagu-lagu perjuanagan yang mampu membuat semangat serta ada penampilan pembacaan puisi.

Serta dari jajaran Korem 043 Garuda Hitam Lampung yang menjadi koordinator pelaksanaan pengibaran bendera. (Humas Pemprov)

Continue Reading

Trending

%d blogger menyukai ini: