Connect with us

Apa Kabar Lampung

Jalan Terjal Bupati Lampura Pinjam Uang ke Bank BJB

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Tekad Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara ‘ngutang uang’ Rp. 325 Miliar ke Bank Jawa Barat (BJB) kemungkinan tidak berjalan mulus.

Ketatnya aturan yang diberlakukan Pemerintah dalam melakukan pinjaman daerah, belum lagi adanya persetujuan DPRD melalui sidang paripurna bisa menjadi penyebab keinginan sang bupati menemui jalan yang cukup terjal.

Meski Bupati Agung Ilmu Mangkunegara sudah mengajukan usulan tentang pinjaman BJB ke DPRD Lampung Utara bulan yang lalu, tapi hingga kini pembahasan antara Eksekutif dan Legislatif belum menemui titik terang. Bahkan, ‘para pembantu’ Bupati pun sempat melakukan keteledoran dalam usulan pinjaman itu, lantaran menggunakan acuan Peraturan Pemerintah (PP) yang lama yang nyatanya sudah tidak berlaku dan telah dicabut. Menyadari hal itu, pemerintah Lampung Utara pun secepatnya merevisi dengan acuan PP yang baru.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Lampung Utara, Sofyan, mengatakan, berkaitan dengan pembahasan pinjaman Rp. 325 Miliar, harus secara detail disusun dalam bentuk rencana penggunaan anggaran tersebut.

” Kita sepakati (Permintaan DPRD) rencana pinjaman harus secara detail. Kita harus sajikan dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dari masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang menggunakan pinjaman itu (Dinas PUPR, Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan),” katanya, kepada awak media, usai Rapat bersama dengan DPRD, Jum’at (5/7/2019) lulu.

” Artinya begini, ini (rencana penggunaan anggaran) sudah mulai disusun, apalagi kaitannya dengan infrastruktur, tentu kajiannnya secara tekhnis bisa dipertanggungjawabkan. Ini harus detail menggunakan konsultan perencanaan, ini sedang berproses/berjalan,” tambah Sofyan.

Dijelaskannya, Pemerintah dan DPRD akan menjadwalkan kembali pertemuan membahas secara detail rencana penggunaan anggaran Rp. 325 Miliar.

” Kita akan coba paparkan secara detail (rencana penggunaan anggaran). Pada saat itulah nanti akan dikaji. Kalau emang disepakati, diteruskan, atau masih ada pertimbangan-pertimbangan lain, ya kita lihatlah,” ucap Sofyan

Disinggung, soal waktu pembahasan yang tidak lama lagi akan memasuki pembahasan KUA-PPAS 2020? Menurut dia, Pemerintah sudah merumuskan soal pinjaman BJB, namun, pihaknya terkendala dengan tahapan-tahapan mekanisme yang musti diikuti dan dilalui.

” Tahapan-tahapan itu enggak mungkin kita lompati. Tapi nanti kita coba diskusikan dengan kawan-kawan DPRD, jika memang bisa percepatan tapi dengan hasil yang baik, bukan percepatan hanya formalitas antara pemerintah dan legislatif,” tukasnya.

Direncanakan, dana pinjaman ke BJB sebesar Rp. 325 Miliar diperuntukkan pembangunan Fly Over, Peningkatan sarana/prasarana RSUD Ryacudu dan renovasi pasar pagi dan pasar sentral.

Sesuai Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2018, Pemerintah Lampung Utara harus memenuhi prinsip taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dan kehati-hatian. Disitu juga ada beberapa jenis pinjaman yaitu pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Pinjaman jangka pendek hanya untuk menutup kekurangan arus kas. Pinjaman jangka menengah, untuk membiayai kegiatan prasarana dan/atau sarana pelayanan publik di daerah yang tidak menghasilkan penerimaan daerah dan pengembalian harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah di daerah yang bersangkutan.

Sedangkan, pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai infrastruktur, kegiatan investasi berupa kegiatan pembangunan prasarana/sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan pemerintahan Daerah, dengan tujuan menghasilkan penerimaan langsung, menghasilkan penerimaan tidak langsung dan memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Dan, jangka waktu pengembalian pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya, yang seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pemerintah Lampung Utara juga wajib memenuhi persyaratan lainnya, yakni jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75 persen dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Juga memenuhi ketentuan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah.

Bagaimana peluang Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara mendapatkan pinjaman kali ini? Lalu, seberapa parah kondisi keuangan daerah kita sebenarnya?.

Reporter : Alex BW
Editor : Red

Apa Kabar Lampung

Hadiri FGD, Ketua Komisi IV DPRD Lamsel : Harus Mampu Minimalisir Kasus PPA

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, LTD – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan (Lamsel) menghadiri seremonial acara Focus Group Discussion (FGD) yang digagas pemerintah setempat.

Kegiatan berlangsung di Aula Sebuku rumah dinas Bupati Lampung Selatan, Jum’at (17/5/2024), mengusung tema mitigasi maraknya kasus perlindungan anak dan perempuan (PPA) serta penandatanganan pembaharuan kesepakatan bersama tentang penyelenggaraan orgen tunggal.

Secara resmi kegiatan melibatkan beberapa stake holder itu, dibuka oleh Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto, dihadiri Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin, Dandim 0421/LS Letkol Inf. Esnan Haryadi, serta penggiat hiburan orgen tunggal.

Dikesempatan pada acara tersebut, Saiful Azumar mewakili pimpinan DPRD Lampung Selatan mengatakan, dengan adanya FGD bukan sekedar seremonial melainkan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam hal pengurangan dan penanggulangan resiko kasus PPA.

“Kami juga berharap agar dinas PPA Lampung Selatan dapat mengedukasi, juga membentuk kesadaran, serta kesiapsiagaan dari masyarakat dan stakeholder Lampung Selatan untuk meminimalisir kasus sebaik mungkin,”pungkasnya. (Rls)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Konten Ummu Hani Terkesan Menyudutkan dan Bermuatan Politik, Ini Kata Ketua GML

Avatar

Published

on

LAMPUNG SELATAN, LTD – Konten kreator Ummu Hani asal Lampung sering membuat video maupun foto tentang beberapa ruas jalan rusak di wilayah Lampung Selatan mendapat sorotan organisasi masyarakat (ormas).

Seperti baru – baru ini Ummu sempat membuat unggahan video dan foto tentang jalan rusak yang ada di Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Bintang di media sosial.

Menariknya Ummu ini, selalu melakukan pembuatan video di wilayah Kecamatan Tanjung Bintang,Tanjung Sari, Merbau Mataram saja, serta dalam videonya itu selalu bahasanya pihak pemerintah daerah yang salah, bahkan Bupati Lampung Selatan sempat di sebut dalam unggahan nya di dalam video content creatornya tersebut.

Hal ini membuat sejumlah element masyarakat dan ormas yang ada di Lamsel ikut angkat bicara Kamis 16/5/2024.

Seperti di sampaikan Rizal, ketua Gema Masyarakat Lampung (GML), yang mengharapkan Ummu sebagai konten kreator dalam menyampaikan pesan pada medsosnya untuk tetap gunakan bahasa yang tidak menjelekkan atau menyudutkan pihak tertentu.

“Alangkah baiknya penyampaian kritik dan saran itu kita sampaikan dengan cara yang santun dan simpatik, bahkan dengan cara seperti itu akan lebih baik hasilnya, orang yang melihatnya akan lebih banyak,” kata Rizal.

Selanjutnya Rizal mengatakan,bahwa pemerintah daerah itu juga perlu kritik, tapi kritik yang membangun, kritik yang dapat memajukan Lamsel.

Dilain sisi, berdasarkan cek dan ricek sejumlah media menemui beberapa warga sekitar pembuatan konten tersebut.

Di saat content creator tersebut membuat video sempat ditegur warga bersama aparat desa setempat, agar berhenti dalam membuat video sambil dalam kubangan. Bahkan warga sudah meminta untuk menghapus videonya.

“Namun apa jawaban Ummu selaku pembuat video ?. Kalau ini cuma untuk asik-asikan saja,” ujar warga setempat mewanti agar namanya tidak di publis.

Selain itu, warga sekitaran jalan rusak tersebut juga, mendapat informasi jalan tersebut sudah di anggarkan pemerintah daerah untuk di perbaiki. (Rls)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Dirpamintel Ditjenpas Kunjungi Kanwil Kemenkumham Lampung, Ini Arahannya

Redaksi LT

Published

on

LAMPUNG – Direktur Pengamanan dan Intelijen Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Kombes, Pol. Teguh Yuswardhie kunjungi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kamis, (16/5/2024).

Kunjungan Dirpamintel Ditjenpas langsung disambut Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung; Dr. Sorta Delima Lumban Tobing, dan Kepala Divisi Pemasyarakatan; Kusnali di Ruang Akuntabilitas Kanwil Kemenkumham Lampung.

Kakanwil Kemenkumham Lampung Sorta dalam sambutannya, mengucapkan selamat untuk Bapak Teguh sebagai Dirpamintel yang baru

“Terimakasih atas kesediannaya untuk memberikan penguatan dari kunjungannya, terlebih lagi Kanwil Kemenkumham Lampung merupakan Kanwil pertama yang dikunjungi setelah dilantik, “kata Sorta kepada wartawan, Kamis (16/5/2024).

Seperti diketahui, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna H. Laoly melantik Dirpamintel Ditjenpas Kombes Pol. Teguh Yuswardhie, Rabu (8/5). Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
Dalam kesempatan ini dalam arahannya, Teguh menjelaskan mengenai tugas dan fungsi Ditjenpas terkhusus Tusi dari Ditpamintel yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

Selain itu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamanan, pengamatan, dan intelijen sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan dan yang sesuai dengan Permenkumham Nomor 28 Tahun 2023 tentang Orta Kemenkumham. Tidak lupa Teguh juga berpesan kepada para Ka. UPT.

“Sebagai pejabat atau Kepala kita harus bersyukur dengan nikmat yang di berikan dan itu harus di jaga. Dan sebagai pemimpin kita harus bisa menjadi contoh yang positif baik dalam semua hal, harus tegas namun terukur arief dan bijaksana, setiap kendala kita jadikan peluang, kuasai lingkungan dengan metode analisa SWOT, jangan egois dan harus bisa berkolaborasi diinternal maupun eksternal dan yang utama sebagai Pemimpin harus mau berkorban untuk institusi kita,” pesan Teguh.

Pemberian penguatan ini merupakan upaya Direktorat Pamintel Ditjenpas untuk memastikan bahwa setiap jajaran Pemasyarakatan khususnya di Kanwil Kemenkumham Lampung siap menjalankan tugasnya dengan baik.

“ Kita harapkan upaya pengamanan dan pengelolaan Pemasyarakatan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung dapat terus ditingkatkan sesuai dengan standar dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,” pungkasnya

Continue Reading

Trending