Connect with us

Apa Kabar Lampung

Wakil Bupati Pesibar Hadiri Paripurna KUA-PPAS

Redaksi LT

Published

on

Pesisir Barat : Paripurna penyampaian nota pengantar kebijakan umum anggaran dan prioritas

dan plafon anggaran sementara,
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pesisir barat (Pesibar) tahun anggaran 2020, di Gedung Dharma Wanita, kecamatan Pesisir Tengah, (8/7).

Dalam Sambutannya Bupati pesisir barat Yang di sampaikan oleh Wakil Bupati menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota dewan yang terhormat yang telah bersama-sama dengan pemerintah daerah melaksanakan berbagai program pembangunan di kabupaten pesisir barat yang kita cintai secara baik, profesional dan akuntabel.

berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah melaksanakan bidang kewenangan berdasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan, serta pelaksanaan urusan penunjang dan pendukung pemerintahan daerah. penyelenggaraan urusan-urusan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan dari masing-masing perangkat daerah, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

selanjutnya, pada pasal 310 ayat (1) dijelaskan bahwa kepala daerah menyusun kebijakan umum anggaran (KUA) prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah (Rkpd) dan diajukan kepada dprd untuk dibahas bersama. pada pasal 310 ayat (2) kembali diatur bahwa kebijakan umum anggaran (KUA) prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang telah disepakati kepala daerah dan dprd akan menjadi dasar dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran perangkat daerah hingga nantinya menjadi dasar dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

kebijakan umum anggaran (KUA) prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) apbd tahun 2020 ini disusun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) kabupaten pesisir barat tahun 2005-2025, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten pesisir barat tahun 2016-2021. rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) kabupaten pesisir barat tahun 2020. serta dengan tetap memperhatikan dokumen rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2020 dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) provinsi lampung tahun 2020.
dokumen kebijakan umum anggaran (KUA) apbd tahun anggaran 2020 ini merupakan dokumen yang berisikan gambaran kondisi ekonomi makro daerah, asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaian asumsi dimaksud. kebijakan umum anggaran (KUA) apbd akan digunakan sebagai dasar penyusunan plafon anggaran sementara (PPAS) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2020.

berikutnya dokumen prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2020 sebagai tindak lanjut dari dokumen kebijakan umum anggaran (Kua) disusun dengan memperhatikan skala prioritas pembangunan daerah, prioritas program dan kegiatan masing-masing urusan pemerintahan daerah yang telah disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional. dalam dokumen ini juga tergambar capaian kinerja, sasaran dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan.”jelasnya”

rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) kabupaten pesisir barat tahun 2020 merupakan penjabaran tahun keempat rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten pesisir barat tahun 2016-2021, yaitu tahun perencanaan 2019 untuk penganggaran di tahun 2020.
sebagaimana kita pahami bersama, rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kabupaten pesisir barat tahun 2016-2021 menetapkan visi daerah “terwujudnya masyarakat pesisir barat yang madani, mandiri dan sejahtera”. sebagaimana usaha pemerintah daerah dalam percepatan pencapaian visi tersebut, dalam dokumen RKPD kabupaten pesisir barat tahun 2020 tema pembangunan yang ditetapkan adalah “peningkatan kualitas sumber daya manusia diiringi penguatan ekonomi kerakyatan untuk mengentaskan kemiskinan”.
tema ini dipilih dan ditetapkan selain untuk percepatan pencapaian visi daerah juga sebagai wujud sinkronisasi dan sinergitas antara pemerintah kabupaten pesisir barat dengan pemerintah provinsi lampung dan pemerintah pusat”papar Wakil Bupati”

berikutnya, diperlukan penegasan terhadap upaya-upaya umum yang akan dilaksanakan dan akan mendasari gerak langkah pemerintah kabupaten pesisir barat selama periode tahun anggaran 2020 mendatang.

Untuk itu ditetapkanlah 5 (lima) prioritas pembangunan kabupaten pesisir barat untuk tahun 2020, sebagai berikut:

1. pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan dengan berpijak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM);

2. meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah;

3. menjaga iklim investasi dengan penerapan reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik;

4. pembangunan infrastruktur daerah untuk peningkatan perekonomian masyarakat;

5. menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya alam demi keberlangsungan ekosistem lingkungan hidup dan mitigasi bencana.

adapun garis besar target makro dalam penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

1. target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 – 5,7%;

2. target inflasi sebesar 3,0 – 3,5%;

3. target tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,58 – 2%;

4. target kemiskinan sebesar 14,16 – 14,00%;

5. target rasio gini sebesar 0,29 – 0,30%;

6. target ipm sebesar 63,78 – 64,00%;

7. target pendapatan perkapita sebesar 21.350 (dalam miliar rupiah).

ketujuh target makro dan utama pembangunan daerah tahun 2020 mendatang, seyogyanya mampu dicapai dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja yang akan dilaksanakan oleh empat puluh dua (42) perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten pesisir barat.”jelasnya”

berikut ini akan saya sampaikan ringkasan proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang terangkum dalam nota pengantar kebijakan umum anggaran (KUA) prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

i. pendapatan daerah
pendapatan daerah dapat diproyeksikan mencapai 860 milyar 516 juta rupiah sekian atau naik 3,19% bila dibandingkan dengan pendapatan daerah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2019 sebesar 833 milyar 950 juta rupiah sekian.
peningkatan pendapatan daerah didapat dari asumsi peningkatan pendapatan asli daerah yang diproyeksikan sebesar 32 milyar 601 juta rupiah sekian atau naik 8,07% bila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 30 milyar 167 juta rupiah sekian.

berikutnya untuk dana perimbangan secara umum diproyeksikan akan mengalami peningkatan 5,13% dari tahun anggaran 2019 592 milyar 967 juta rupiah sekian menjadi 623 milyar 401 juta rupiah sekian.
selanjutnya untuk pos pendapatan lain-lain pendapatan yang sah diproyeksi akan mengalami penurunan minor sebanyak 2,99% dari sebelumnya 210 milyar 815 juta rupiah sekian menjadi sebesar 204 milyar 513 juta rupiah sekian.
ii. belanja daerah
belanja daerah pada kebijakan umum anggaran (kua) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (ppas) apbd tahun anggaran 2020 ini diproyeksikan sebesar 897 milyar 516 juta rupiah sekian atau meningkat 5,04% dibandingkan dengan belanja daerah pada apbd tahun anggaran 2019 sebesar 854 milyar 450 juta rupiah sekian.
proyeksi peningkatan belanja daerah berasal dari belanja tidak langsung yang meningkat 1,39% dari sebelumnya 427 milyar 109 juta rupiah sekian menjadi 433 milyar 064 juta rupiah sekian.

berikutnya untuk belanja langsung secara umum diproyeksikan akan mengalami peningkatan 8,68% dari sebelumnya 427 milyar 341 juta rupiah sekian menjadi 464 milyar 452 juta rupiah sekian.

iii. pembiayaan daerah
proyeksi penerimaan pembiayaan berasal dari silpa dari tahun sebelumnya sebesar 40 milyar rupiah dari sebelumnya pada apbd tahun anggaran 2019 sebesar 25 milyar rupiah atau naik 60%.
proyeksi pengeluaran pembiayaan dipergunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah untuk bumd pt. krui sukses mandiri yang dianggarkan sebesar 3 milyar rupiah dari sebelumnya pada tahun anggaran 2019 sebesar 4 milyar 500 juta rupiah atau turun 33,3%.
dari perhitungan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tersebut, didapatkan pembiayan netto sebesar 37 milyar rupiah.

berdasarkan pada uraian rencana pendapatan daerah dan belanja daerah tersebut di atas, pada kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) apbd tahun anggaran 2020 target pendapatan daerah sebesar 860 milyar 516 juta rupiah sekian dan target belanja daerah sebesar 897 milyar 516 juta rupiah sekian.

Sehingga perhitungan apbd kabupaten pesisir barat pada kebijakan umum anggaran (kua) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2020 mengalami defisit sebesar 37 milyar rupiah, namun demikian defisit tersebut akan ditutup melalui surplus pembiayaan netto daerah, sehingga anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2020 tetap akan mengalami anggaran seimbang pada angka 897 milyar 516 juta 318 ribu 126 rupiah “pungkasnya”

Wakil bupati juga menekankan beberapa hal kepada segenap pimpinan perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten pesisir barat diantaranya:

1. paradigma penganggaran yang saat ini digunakan secara nasional adalah (money follow) program uang mengikuti program, atau dengan kata lain tidak ada penganggaran tanpa perencanaan;

2. proaktif dan bertanggungjawab dalam pencapaian target dan sasaran daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah;

3. mengedepankan efektifitas dan efisiensi dalam penyusunan rka program dan kegiatan;

4. meningkatkan target pendapatan asli daerah berdasarkan pada kewenangan masing-masing perangkat daerah;

5. melakukan koordinasi secara intens terkait dengan peningkatan dana transfer dari pemerintah pusat melalui dana alokasi khusus.

demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, semoga allah swt senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan hidayah-nya kepada kita semua dalam pelaksanaan pembangunan dibumi para sai batin dan para ulama yang kita cintai ini “Tutupnya”.

Turut hadir Ketua DPRD, Wakil Ketua I DPRD, Wakil Ketua Il DPRD, Pabung, Koramil Pesisir Tengah, perwakilan Kacabjari cabang krui, 15 Anggota DPRD dan seluruh Kepala OPD.

Reporter : Indra
Editor : Red

Apa Kabar Lampung

Tak Lama Lagi Warga Mesuji Punya Masjid Agung Iconik

Redaksi LT

Published

on

Mesuji : Bupati Mesuji Sally TH lakukun pemasangan tiang pancang pertama secara simbolis tanda dimulainya pembangunan Masjid Agung Wisata religi di Desa Wira Bangun kecamatan Simpng Pematang Mesuji.

Hadir dalam acara tersebut Bupati Mesuji didampingi Wakil Bupati, Sekertaris Daerah, Ketua DPRD Mesuji,Dandim 0426 Tulang Bawang dan undangan penting lainnya.

Dalam sambutanya Bupati Mesuji Saply TH menyampaikan pembangunan masjid agung bernuansa relygi ini menggunakan dana APBD perubahan th 2020 dan apbd 2021 sebesar 73,449,918,000 M2 .dalam pengerjaan menggunakan metode multi years.

Alhamdulilah hari ini saya bersama pejabat daerah yg ada di mesuji telah melakukan pancang secara simbolis bertanda dimulainya pembangunan ini telah resmi di mulai.kita pemerintah daerah memiliki tiga harapan dalam pembangunan masjid agung bernuansa religi ini yaitu satu simbol ke Islamian di bumi yang berjuluk “Ragap Begawe Caram” dimana kedua dapat memiliki arti keislamian yg majemuk,dan ketiga dapat menjadi pendongkrak penghasilan daerah kab Mesuji. (Pardi/Red)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Usai Dilantik Lantunan Sholawat Warnai Nanang-Pandu Kembali ke Markas Perjuangan

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Lantunan sholawat Nabi Muhammad SAW iringi langkah Bupati dan Wakil Bupati Nanang Ermanto – Pandu Kesuma Dewangsa menuju kediaman markas perjuangan di Desa Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang, usai dilantik Gubernur Lampung, Jum’at (26/02/2021).
Sejumlah pendukung dan simpatisan dengan mematuhi protokol kesehatan (Prokes) Covid 19, menyambut kedatangan bupati terpilih periode 2021-2026 hasil pilkada serentak tahun 2021 yang didampingi istri Winarni Nanang Ermanto dan Nuri Maulida Pandu.

Sambutan perdananya sebagai bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto didamping wakilnya Pandu Kesuma Dewangsa mengatakan bahwa perjuangan politik selama masa Pilkada 2020 telah mencapai puncaknya. Yakni sebuah kemenangan akhir Nanang dan Pandu.
“Kita tidak akan sampai di kemenangan ini jika tidak ada dukungan dari rakyat Lampung Selatan. Untuk itu, hari yang baik ini adalah kemenangan kita semua,” katanya diwarnai rasa haru.
Dirinya menambahkan, perlu sebuah persatuan dari seluruh masyarakat Lamsel dalam rangka mewujudkan niat membangun Kabupaten Lamsel.
“Kuncinya adalah satu, dimana kita bisa mewujudkan pembangunan Lampung Selatan lebih maju. Yaitu dengan gotong royong,” pungkasnya. (Eko)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Dilantik Gubernur, Nanang-Pandu Pimpin Lampung Selatan Periode 2021-2026

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday : Gubernur Lampung, Ir. Arinal Djunaidi secara resmi melantik pasangan H. Nanang Ermanto dan Pandu Kesuma Dewangsa, S.IIP (Nanang-Pandu) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan periode 2021-2026.
Pelantikan berlangsung di Balai Keratun Lantai III Kantor Gubernur Lampung, pada Jumat (26/02/2021). Prosesi pelantikan dilakukan secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai tugas kedinasan di masa pandemi Covid-19.
Diketahui Kementerian Dalam Negeri sebelumnya telah mengeluarkan surat edaran bahwa pelantikan bupati dan wakil bupati di seluruh daerah dilakukan secara virtual.
Namun Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi telah mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri untuk dapat melakukan pelantikan secara tatap muka.
“Sebenarnya bapak ibu dilantik secara virtual. Tapi dengan sangat hormat saya meyakinkan Menteri Dalam Negeri untuk dapat melantik secara langsung,” ujar Arinal saat menyampaikan arahannya.

Menurut Arinal, pelantikan secara virtual akan menjadi beban psikologis bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan dilantik.
“Kalau virtual tidak nyata. Tapi kalau saya melantik secara langsung, mereka (kepala daerah) tahu dan mengerti jika saya melantik atas nama Presiden. Dengan syarat jangan sampai berkerumun dan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan,” tuturnya.
Dalam arahannya Arinal juga mengatakan, bahwa dengan telah dilaksanakannya prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut, maka telah usailah seluruh rangkaian demokrasi yang syarat dengan dinamika, idealisme dan harapan pada saat Pilkada yang lalu.
“Tinggalkan cerita menang kalah. Hari ini saya punya tujuh Bupati/Wali Kota dengan pakaian putih bersih. Saya berharap jiwanya juga akan putih. Tunjukan kerja dan prestasi bersama-sama bisa membangun masa depan Provinsi Lampung sesuai yang kita harapkan,” imbuhnya.
Selain itu, pada kesempatan itu, secara khusus Arinal juga berpesan, agar kepala daerah yang baru dilantik untuk bersungguh-sungguh dalam mengatasi persoalan Covid-19 di wilayahnya masing masing.
Diketahui, selain pasangan Nanang-Pandu, secara bersamaan Gubernur Lampung juga melantik enam kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 9 desember 2020.
Mereka yakni, Bupati dan Wakil Bupati terpilih Way Kanan Raden Adipati Surya-Ali Rahman, Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pesawaran Dendi Ramadhona Kaligis-S. Marzuki.
Lalu, Bupati dan Wakil Bupati terpilih Lampung Timur Dawam Rahardjo-Azwar Hadi, Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih Metro Wahdi-Qomaru Zaman.
Selanjutnya, Bupati dan Wakil Bupati terpilih Lampung Tengah Musa Ahmad-Ardito Wijaya, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih Bandar Lampung Eva Dwiana-Deddy Amarullah. Sedangkan hasil pilkada Kabupaten Pesisir Barat masih proses sengketa.
Pelantikan kepala daerah tersebut berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.18-365 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-252 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Lampung yang ditetapkan di Jakarta tanggal 24 Februari 2021. (Kmf/Eko)

Continue Reading

Trending