Connect with us

Advetorial

Bupati Loekman Resmikan Pasar KWT di Kampung Setia Bumi

Redaksi LT

Published

on

Lampung Tengah- Dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat, Bupati Lampung Tengah (Lamteng) Loekman Djoysoemarto meresmikan pasar Kelompok Wanita Tani (KWT) Kampung Setia Bumi, Kecamatan Seputih Banyak, Selasa (09/07/2019).

“Dengan adanya pasar KWT ini saya harap mampu mendongkrak perekonomian masyarakat Lampung Tengah, khususnya di Kecamatan Seputih Banyak. Saya ucapkan selamat atas prestasi ini, “ujar Bupati.


Orang nomor satu di Bumi Beguai Jejamo Wawai ini juga berharap pasar KWT di Kampung Setia Bumi dapat lebih berkembang kedepannya.

“Untuk itu kita support agar pasar ini terus berkembang, sehingga menjadi pasar permanen di Kampung Setia Bumi. Semakin banyak pasar tentunya perekonomian akan semakin maju, yang dampaknya pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri,” terang Loekman.

Menurut Loekman, dengan adanya pasar KWT ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kampung Setia Bumi sudah bergerak membangun daerahnya. Dengan begitu perekonomian daerah akan semakin maju. Sehingga pihaknya meminta peran dari para pedagang untuk lebih membantu pengembangan pasar KWT ini.

“Saya acungi jempol kepada Kepala Kampung dan jajaran KWT beserta anggotanya, dan masyarakat Kampung Setia Bumi atas peresmian pasar KWT ini. Tapi saya minta pedagang harus peduli dan disadari kalau ini perlu biaya. Jangan marah kalau di minta uang salar, karena uang yang masuk itu nantinya akan digunakan untuk mengelola pasar ini yang lebih baik lagi kedepannya, ” ungkap Bupati.

Sementara Ketua Forum Komunikasi KWT Lamteng, Hj. Ellya Luciana Loekman mengatakan, dengan adanya pasar KWT ini diharapkan perputaran uang di Kampung Setia Bumi ini kembali ke masyarakat.

“Saya harap uang masyarakat beredar disini saja bukan di bawa keluar. Bahkan orang di luar kampung juga datang sehingga ekonomi masyarakat di Setia Bumi menjadi meningkat,” ujar Ketua Forum Komunikasi KWT Lamteng ini.

Arum, salah satu pedagang yang juga Anggota KWT Kampung Setia Bumi sangat senang sekali dengan di buka nya Pasar KWT tersebut. Karena dapat mengenalkan produk yang di hasilkan oleh KWT di Lamteng.

“Saya sangat senang sekali karena dengan adanya pasar KWT ini, kami dapat mengenalkan produk KWT ke masyarakat luas, dan harapannya perekonomian kita akan semakin meningkat,” ungkapnya. (Adv)

Advetorial

Pembagian BLT DD Tahap ll Kampung Bumi Sari Mulai Di Salurkan Ke Warga

Redaksi LT

Published

on

TULANG BAWANG : Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kampung Bumi Sari Di laksanakan di Balai Kampung Bumi Sari Kecamatan Rawa Pitu Minggu 28/06/2020

Pembagian tersebut di hadiri oleh Bapak Sekcam, Bhabinkamtibmas, Babinsa, BPK dan para tokoh lain nya. Pembagian tersebut berjalan lancar Aman dan Kondusif.

Jumlah penerima bantuan tersebut sebanyak 73 KK, yang sudah di data melalui RT dan RK Dan di ketahui oleh BPK. Pendataan tersebut melalui seleksi siapa siapa saja yang wajib menerima bantuan tersebut. Guna mengurangi beban masyarakat yang terdampak Covid 19.

Dan kedepan nya masih ada lagi satu kali jumlah 600rb, Setelah ada keputusan resmi dari pemerintah Daerah dan Pusat akan ada 3 bulan sampai September dengan jumlah yang tidak sama. Dengan 3bulan awal yaitu 300 perbulan. Ujar Bapak Andi Hajar Pranoto selaku Kepala Desa Bumi Sari

Harapan dari Bapak Andi selaku Kepala Kampung Bumi Sari, Bagi warga penerima bantuan tersebut dapat di gunakan sebagai mesti nya untuk keperluan keluwarga. Jangan sampai di pergunakan untuk hal hal yang tidak penting.

Warga yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai BLT DD tersebut sangat senang, Dan mengucapkan terimakasih Kepada Pemerintah. Yang menyalurkan Bantuan tersebut melalui Dana Desa (DD) Karna dari bantuan tersebut dapat meringankan beban kami yang saat ini terdampak Covid 19. Ujar salah satu warga. (ADV/Agus)

Continue Reading

Advetorial

Arinal Djunaidi : Kinerja Pansus DPRD Lampung OKE

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampung : Paripurna Pembicaraan Tingkat II Laporan Panitia Khusus LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Bandarlampung berlangsung lancar, Rabu (5/6/2020).

Dalalm paripurna tesebut, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengapresiasi kinerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lampung yang telah mencermati dan menelaah, serta memberikan rekomendasi LKPJ Kepala Daerah Akhir TA 2019.

Orang nomor satu di Lampung itu mengaku akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut sebagai pertimbangan penyusunan program Eksekutif dan Legislatif.

Gubernur juga menuturkan bahwa rekomendasi DPRD merupakan catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi/konkuren, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. (ADV).

Continue Reading

Advetorial

DPRD Lampung : OTDA Harus Dampingi TIM Pemekaran 3 Kabupaten

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampung : DPRD Lampung mengimbau Pemerintahan dan Otonomi Daerah (OTDA) Provinsi Lampung mendampingi panitia pemekaran Kabupaten Sungkai Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Seputih Timur dan Kabupaten persiapan Lampung Seputih Barat.

“Panitia pemekaran dan penyuluhan hukum secara terpadu pada masyarakat dengan melibatkan aparat hukum terkait yaitu kepolisian dan kejaksaan, ” ujar juru bicara Pansus DPRD Lampung, Siti Rahma, Jumat (5/6/2020).

Menurutnya, produk hukum yang sudah ada seperti pemberian bantuan hukum bagi masyarakat agar peraturan daerah yang telah disahkan sesuai, dengan segera ditindaklanjuti dengan peraturan pembangunan terkait dengan adanya tupoksi.

“Sehingga ke depannya tiga kabupaten pemekaran tersebut dapat terwujud, ” ungkapnya.

Namun, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Lampung, Nirlan belum bisa memastikan hal itu.

Pihaknya perlu ada pembicaraan dengan DPRD Lampung.

“Terkait pemekaran tiga kabupaten tersebut tidak masalah.
Hanya saja masih terhenti pembahasannya di pusat sejak 2016 lalu,” ujarnya.
Nirlan menegaskan pada intinya semua tergantung pusat. Pemprov Lampung hanya memfasilitasi saja.

“Memang benar ada tiga kabupaten yang sudah masuk pembahasan di pusat. Sementara Kabupaten Natar Agung belum, karena sampai saat ini belum ada pembahasan di DPRD dan pemerintah daerah,” tutur dia. (ADV).

Continue Reading

Trending