Connect with us

Apa Kabar Lampung

Beri Masukan Rakor Nasional Kehutanan, Gubernur Arinal Instruksikan KPH Mendata Ulang Luas dan Status Hutan Lampung

Redaksi LT

Published

on

BANDARLAMPUNG :
Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menginstruksikan seluruh Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) di wilayah Provinsi Lampung untuk mendata ulang luas dan status lahan hutan yang ada di Lampung.

Hal itu ditegaskan Gubernur saat menerima Audiensi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Pelaksanaan Pengelolaan Hutan di Provinsi Lampung yang diselenggarakan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Rabu (10/7/19).

Audiensi ini sendiri, bertujuan untuk menerima masukan Gubernur Arinal sebagai bahan Rapat Koordinasi Nasional KPH yang akan digelar pada tanggal 24 – 25 Juli 2019 mendatang di Yogyakarta.

Dalam audiensi ini, Arinal menegaskan dirinya tidak akan mentoleransi kesalahan yang dapat menyebabkan hutan rusak dan meminta KPH tetap memperhatikan nilai ekologi hutan meski memiliki wewenang dan peluang dalam mengelola hutan.

“Saya tidak akan mentolelir kesalahan yang dapat menyebabkan hutan rusak, jadi jangan sampai kawasan hutan yang ada saat ini berkembang, akan tetapi nilai ekologi dari hutan tersebut justru berkurang.
Sekalipun KPH diberikan wewenang dan peluang untuk mengembangkan kawasan hutan, tetap harus berpegang teguh untuk mengedepankan ekologi dari hutan itu sendiri,” tegas Gubernur Arinal.

Menurut Arinal, sejauh ini pemanfaatan serta tata kelola hutan yang ada di Provinsi Lampung belum di kelola dengan optimal sesuai dengan status serta peruntukkannya.

“Yang saya tahu, hutan negara itu wajib hukumnya dipertahankan, akan tetapi tidak diharamkan apabila hutan itu dapat bertambah asalkan dengan satu syarat yaitu tidak merusak kawasan hutan itu sendiri.
Oleh karena itu teman-teman KPH harus benar-benar menguasai dan memahami tugas serta tanggung jawabnya masing-masing apabila ingin mengembangkan wilayah hutan tersebut,” tutur Arinal.

Arinal menegaskan bahwa kawasan hutan produksi, kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi harus dijaga legalitasnya.

“Semua itu dapat kita lakukan bersama-sama tergantung kepada kemampuan kita untuk mempertahankannya dan kemauan kita untuk memfungsikannya,” ujarnya.

Sementara itu, Bagus Herudojo Tjiptono selaku Direktur Bina Usaha Perhutanan Sosial dan Hutan Adat (BUPSHA) Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PSKL KLHK) menuturkan bahwa tujuan kedatangannya yakni didasarkan atas akan diselenggarakannya Rapat Koordinasi Nasional KPH.

“Saya mengharapkan masukan-masukan dari Bapak Gubernur yang nantinya akan menjadi bagian dari materi pembahasan pada Rakor tersebut,” tutur Herudojo.

Turut hadir dalam audiensi tersebut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Syaiful Bahri beserta jajarannya dan seluruh KPH di Wilayah Provinsi Lampung. (Humas Prov)

Apa Kabar Lampung

Hadiri FGD, Ketua Komisi IV DPRD Lamsel : Harus Mampu Minimalisir Kasus PPA

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, LTD – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Selatan (Lamsel) menghadiri seremonial acara Focus Group Discussion (FGD) yang digagas pemerintah setempat.

Kegiatan berlangsung di Aula Sebuku rumah dinas Bupati Lampung Selatan, Jum’at (17/5/2024), mengusung tema mitigasi maraknya kasus perlindungan anak dan perempuan (PPA) serta penandatanganan pembaharuan kesepakatan bersama tentang penyelenggaraan orgen tunggal.

Secara resmi kegiatan melibatkan beberapa stake holder itu, dibuka oleh Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto, dihadiri Kapolres Lampung Selatan AKBP Yusriandi Yusrin, Dandim 0421/LS Letkol Inf. Esnan Haryadi, serta penggiat hiburan orgen tunggal.

Dikesempatan pada acara tersebut, Saiful Azumar mewakili pimpinan DPRD Lampung Selatan mengatakan, dengan adanya FGD bukan sekedar seremonial melainkan memberikan manfaat bagi masyarakat dalam hal pengurangan dan penanggulangan resiko kasus PPA.

“Kami juga berharap agar dinas PPA Lampung Selatan dapat mengedukasi, juga membentuk kesadaran, serta kesiapsiagaan dari masyarakat dan stakeholder Lampung Selatan untuk meminimalisir kasus sebaik mungkin,”pungkasnya. (Rls)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Konten Ummu Hani Terkesan Menyudutkan dan Bermuatan Politik, Ini Kata Ketua GML

Avatar

Published

on

LAMPUNG SELATAN, LTD – Konten kreator Ummu Hani asal Lampung sering membuat video maupun foto tentang beberapa ruas jalan rusak di wilayah Lampung Selatan mendapat sorotan organisasi masyarakat (ormas).

Seperti baru – baru ini Ummu sempat membuat unggahan video dan foto tentang jalan rusak yang ada di Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Bintang di media sosial.

Menariknya Ummu ini, selalu melakukan pembuatan video di wilayah Kecamatan Tanjung Bintang,Tanjung Sari, Merbau Mataram saja, serta dalam videonya itu selalu bahasanya pihak pemerintah daerah yang salah, bahkan Bupati Lampung Selatan sempat di sebut dalam unggahan nya di dalam video content creatornya tersebut.

Hal ini membuat sejumlah element masyarakat dan ormas yang ada di Lamsel ikut angkat bicara Kamis 16/5/2024.

Seperti di sampaikan Rizal, ketua Gema Masyarakat Lampung (GML), yang mengharapkan Ummu sebagai konten kreator dalam menyampaikan pesan pada medsosnya untuk tetap gunakan bahasa yang tidak menjelekkan atau menyudutkan pihak tertentu.

“Alangkah baiknya penyampaian kritik dan saran itu kita sampaikan dengan cara yang santun dan simpatik, bahkan dengan cara seperti itu akan lebih baik hasilnya, orang yang melihatnya akan lebih banyak,” kata Rizal.

Selanjutnya Rizal mengatakan,bahwa pemerintah daerah itu juga perlu kritik, tapi kritik yang membangun, kritik yang dapat memajukan Lamsel.

Dilain sisi, berdasarkan cek dan ricek sejumlah media menemui beberapa warga sekitar pembuatan konten tersebut.

Di saat content creator tersebut membuat video sempat ditegur warga bersama aparat desa setempat, agar berhenti dalam membuat video sambil dalam kubangan. Bahkan warga sudah meminta untuk menghapus videonya.

“Namun apa jawaban Ummu selaku pembuat video ?. Kalau ini cuma untuk asik-asikan saja,” ujar warga setempat mewanti agar namanya tidak di publis.

Selain itu, warga sekitaran jalan rusak tersebut juga, mendapat informasi jalan tersebut sudah di anggarkan pemerintah daerah untuk di perbaiki. (Rls)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Dirpamintel Ditjenpas Kunjungi Kanwil Kemenkumham Lampung, Ini Arahannya

Redaksi LT

Published

on

LAMPUNG – Direktur Pengamanan dan Intelijen Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Kombes, Pol. Teguh Yuswardhie kunjungi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, Kamis, (16/5/2024).

Kunjungan Dirpamintel Ditjenpas langsung disambut Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung; Dr. Sorta Delima Lumban Tobing, dan Kepala Divisi Pemasyarakatan; Kusnali di Ruang Akuntabilitas Kanwil Kemenkumham Lampung.

Kakanwil Kemenkumham Lampung Sorta dalam sambutannya, mengucapkan selamat untuk Bapak Teguh sebagai Dirpamintel yang baru

“Terimakasih atas kesediannaya untuk memberikan penguatan dari kunjungannya, terlebih lagi Kanwil Kemenkumham Lampung merupakan Kanwil pertama yang dikunjungi setelah dilantik, “kata Sorta kepada wartawan, Kamis (16/5/2024).

Seperti diketahui, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna H. Laoly melantik Dirpamintel Ditjenpas Kombes Pol. Teguh Yuswardhie, Rabu (8/5). Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
Dalam kesempatan ini dalam arahannya, Teguh menjelaskan mengenai tugas dan fungsi Ditjenpas terkhusus Tusi dari Ditpamintel yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

Selain itu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengamanan, pengamatan, dan intelijen sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan dan yang sesuai dengan Permenkumham Nomor 28 Tahun 2023 tentang Orta Kemenkumham. Tidak lupa Teguh juga berpesan kepada para Ka. UPT.

“Sebagai pejabat atau Kepala kita harus bersyukur dengan nikmat yang di berikan dan itu harus di jaga. Dan sebagai pemimpin kita harus bisa menjadi contoh yang positif baik dalam semua hal, harus tegas namun terukur arief dan bijaksana, setiap kendala kita jadikan peluang, kuasai lingkungan dengan metode analisa SWOT, jangan egois dan harus bisa berkolaborasi diinternal maupun eksternal dan yang utama sebagai Pemimpin harus mau berkorban untuk institusi kita,” pesan Teguh.

Pemberian penguatan ini merupakan upaya Direktorat Pamintel Ditjenpas untuk memastikan bahwa setiap jajaran Pemasyarakatan khususnya di Kanwil Kemenkumham Lampung siap menjalankan tugasnya dengan baik.

“ Kita harapkan upaya pengamanan dan pengelolaan Pemasyarakatan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Lampung dapat terus ditingkatkan sesuai dengan standar dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan,” pungkasnya

Continue Reading

Trending