Connect with us

Apa Kabar Lampung

Ketua DPRD Tuba : Soal Nama Gerbang Tol Tubabarat Harus Ingat Sejarah

Redaksi LT

Published

on

Tulangbawang : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang, memberi apresiasi terhadap pihak pengelola jalan tol Trans Sumatra, yang mana telah memberikan nama pintu keluar exit tol menuju Kabupaten Tulangbawang dan Tulangbawang Barat (Tubaba) dengan nama Gerbang Tol Menggala.

Pasalnya, pemberian nama Gerbang Tol Menggala merupakan sebuah hadiah dari Pemerintah Pusat kepada Kota Tua yang penuh dengan sejarah, dimana nama Menggala sudah ada sejak sebelum Kabupaten Tulangbawang dan Tubaba lahir.

“Pemberian nama Gerbang Tol Menggala merupakan pilihan nama yang tepat, karena memang tujuan keluarnya akan melintasi Kota Menggala, baik yang akan menuju Kabupaten Mesuji ataupun ke arah Palembang,” terang Ketua DPRD Tulangbawang Sopi’i Ashari SH, kepada media melalui telpon, Kamis (16/05/2019).

Selain itu, dalam hal ini, DPRD Tulangbawang mendukung proses selesainya pembangunan jalan tol ini, dengan harapan saat mudik lebaran, para pengendara mudik lebaran dapat melintasinya.

“Kita mensuport apa yang telah di programkan Pemerintah Pusat, sehingga bilamana ada pihak-pihak yang ingin menghambat proses pembangunan, diharapkan tidak melakukannya, karena dapat mencoreng nama baik Kabupaten,” tegasnya.

Sebab dengan adanya pintu exit tol menuju Kecamatan Menggala, nilai strategis wilayah Kota Tua ini, dalam hal geliat perekonomiannya akan kian meningkat, seperti pada masa kejayaanya sebagai wilayah lalulintas perdagangan pada zaman dahulu.

“Dalam setiap pembangunan disuatu wilayah, nilai historis sejarahnya tidak bisa dihilangkan, karena dari situlah kita tau tempat dan asal muasal berdiri dan berkembangnya suatu wilayah, maka dari itu DPRD Tulangbawang menyambut baik pemberian nama Gerbang Tol Menggala,” tutur Sopi’i.

Ditinjau dari aspek sisi historis peranan Kota Menggala dalam berbagai jaringan hubungan baik regional maupun nasional sudah berlangsung sejak zaman Kerajaan Sriwijaya hingga Banten.

“Keberadaan Kota Menggala berawal dari abad ke-19. Saat itu Lampung menjadi daerah protektorat, yaitu dibawah kerajaan Banten. Akan tetapi, sejak Kerajaan Banten dikuasai Belanda, Pemerintahan Menggala pun diatur dengan cara-cara Belanda. Jadi otoritas Lampung menjadi jajahan Belanda,” terang Sopi’i.

Ulasan catatan sejarah tersebut menunjukan betapa centralnya Kota Menggala, karena sebelum menjadi Kota Kecamatan, wilayah Menggala sudah menjadi pusat Kota yang ramai dari kegiatan perekonomian Tulangbawang sejak zaman penjajahan Belanda.

Mengingat Kota Menggala dijadikan tempat transit perekonomian dari aktivitas perdagangan dan hasil perkebunan, yang didukung oleh sarana transportasi sungai yang ramai sehingga menjadikan Kota Menggala semakin berjaya.

“Hingga terbentuknya kabupaten Tulangbawang berdasarkan undang-undang RI No. 2 Tahun 1997 Kecamatan Menggala dimekarkan menjadi 7 (tujuh kecamatan) yakni Kecamatan Menggala, Kecamatan Gedung Aji, Kecamatan Banjar Agung, Kecamatan Penawar Tama, Kecamatan Rawa Jitu Utara, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, dan Kecamatan Gedung Meneng, hingga terbentuk Kabupaten Tulangbawang,” bebernya.

Sementara saat itu Kabupaten Tulangbawang Barat dan Kabupaten Mesuji Lampung masih menjadi satu (belum di memarkan) dengan Kabupaten Tulangbawang.

“Artinya dalam hal ini tentu bila ditinjau dari asfek sosial, ekonomi dan sejarah, tentu sudah bijak Pemerintah Pusat atau pengelola jalan tol, memberikan nama Gerbang Tol Menggala, karena melihat dan mempertimbangkan aspek aspek tersebut,” papar Ketua DPRD Tulangbawang dari Praksi Partai PDI-P tersebut.

Reporter : Arek
Editor : Red

Apa Kabar Lampung

Staf Ahli Menkumham Datangi Imigrasi Kotabumi Guna Evaluasi Infrastruktur dan Fasilitas

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara – Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Drs. Kosmas Harefa, M.Si mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi, Lampung Utara, Rabu (17/7/2024).

Dalam kunjungan ini, Bapak Harefa didampingi oleh Kepala Divisi Keimigrasian Tato J. Hidayawan serta rombongan dari Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung.

Tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk melakukan pengecekan langsung terhadap fasilitas, infrastruktur, dan layanan keimigrasian yang ada di kantor tersebut. Selain itu, mereka juga meninjau kondisi tanah hibah seluas 3000m2 yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk pengembangan kantor imigrasi ini.

” Kunjungan ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua fasilitas dan infrastruktur di Kantor Imigrasi Kotabumi memenuhi standar yang ditetapkan,” uUar Kosmas Harefa.

” Kami juga berterima kasih atas dukungan dari Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang telah memberikan tanah hibah ini untuk kepentingan pelayanan publik,” Imbuhnya

Menyikapi hal ini, Kepala Divisi Keimigrasian Tato J. Hidayawan menyambut baik kunjungan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan semua pihak terkait guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kotabumi, sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat,” Katanya.

Menurut Tato, junjungan ini juga diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi peningkatan infrastruktur dan fasilitas di Kantor Imigrasi Kotabumi, serta memperkuat kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Daerah dalam mendukung pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Pemkab Lamsel Raih Terbaik Ketiga Kategori Komitmen & Kepatuhan Iuran Program JKN di Lampung

Avatar

Published

on

LAMPUNG SELATAN, LTD : Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan raih penghargaan terbaik ketiga kategori Komitmen dan Kepatuhan Iuran Program JKN se-Provinsi Lampung Tahun 2023. Sementara terbaik pertama diraih oleh Pemprov Lampung sedangkan terbaik kedua oleh Pemkot Metro.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Asisten Deputi Jaminan Sosial Kementerian Koordintaor Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Niken Ariati pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Kesehatan di Provinsi Lampung bertempat di Hotel Radisson Bandar Lampung, Rabu 17 Juli 2024.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, dr Nessi Yunita MM menjelaskan, program Jaminan Sosial Kesehatan merupakan salah satu program strategis nasional yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat. Tahun 2024 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menetapkan target untuk mencapai Universal Health Coverage (UHO) sebesar 98% penduduk Indonesia diharapkan telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, maka mendorong pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kesehatan kepada sejumlah kelompok, seperti pekerja penerima upah, penyelenggara negara, pegawai pemerintah dengan status Non-ASN, anggota dewan direksi dan karyawan BUMD, kepala desa dan perangkat desa, serta penerima iuran,” ujar dr Nessi.

Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan sosial Kemenko PMK Prof. Nunung Nuryanto menyampaikan apresiasinya secara Daring saat membuka secara resmi acara Monitoring dan Evaluasi implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Kesehatan kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas capaian UHC 98,46%.

“Berdasarkan data yang masuk kepada kami, di Provinsi Lampung cakupan UHC nya sudah tercapai dengan presentase mencapai 98,46%,” tuturnya.

(Rls)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Staf Ahli Menkumham Kunjungi Rutan Kotabumi

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Sosial Republik Indonesia, Drs. Kosmas Harefa, M.Si., mendatangi Rumah Tahanan Kelas IIB Kotabumi di Jalan Tjoekoel Soebroto, Kelurahan Kelapa Tujuh, Rabu (17/7/2024).

Kedatangan Staf Ahli Menkumham di Bumi Lampung Utara ini dalam rangka melakukan peninjauan secara langsung pelayanan kunjungan dan pembinaan tahanan. Ia didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas) Kanwil Kemenkumham Lampung, Kusnali,A.Md.I.P.,S.Sos.,M.H.
Mereka langsung disambut Kepala Rutan Kelas IIB Kotabumi, Nur Febrianto, A.Md.I.P., S.H., M.M, beserta jajarannya.

Sesaat menginjakkan kakinya di Rutan Kelas IIB Kotabumi, sang Staf Ahli disambut dengan pemakaian selendang tapis lampung dan peci tapis lampung oleh duta layanan Rutan Kelas IIB Kotabumi.

Dalam kunjungannya, Drs. Kosmas Harefa langsung membaur dan menyapa Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan keluarganya yang sedang berkunjung, dan berinteraksi dengan WBP dan keluarganya. Setelah itu Staf Ahli Menteri disambut oleh WBP Rutan Kelas IIB Kotabumi yang menyampaikan salam kepada Staf Ahli Menteri dan Kadivpas yang mendampingi.

Selanjutnya Staf Ahli Menteri menuju lingkungan kamar hunian WBP didampingi Kepala Rutan Kelas IIB Kotabumi beserta Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Kotabumi, Ade Candra Irawan, S.H., M.H., dan Kepala Subseksi Pengelolaan, Jayeng Supriyanto, S.E., melihat pembimbingan tahanan yang terdapat di Rutan Kotabumi, karena Rutan Kotabumi lebih menekankan bimbingan kepada tahanan yang berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan yang lebih menekankan pembinaan narapidana.

” Saya mendukung Rutan Kotabumi menuju WBK dan mengingatkan untuk selalu menjaga Integritas dan semangat seluruh jajaran menuju WBK,” Kata Drs. Kosmas Harefa mengakhiri kunjungannya.

Sementara Kepala Rutan Kelas IIB Kotabumi menyambut baik atas kunjungan Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Sosial besertavrombongan.

” Saya berterimakasih dan menjadi sebuah kehormatan atas kehadiran Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Kemenkumham RI dalam peningkatan kinerja dan layanan publik yang semakin baik,” Ucapnya.

Continue Reading

Trending