Connect with us

Apa Kabar Lampung

Reformasi Birokrasi, Arinal Siapkan MPC

Redaksi LT

Published

on

BANDARLAMPUNG … Gubernur Lampung Arinal Djunaidi melakukan percepatan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dengan memenuhi parameter aplikasi yang diterapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu Monitoring Center for Prevention (MCP) atau pusat monitoring untuk pencegahan korupsi.

Salah satu yang dilakukan Gubernur adalah dengan membuka secara resmi Implementasi dan Workshop Sistem Informasi Pemerintah Daerah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Simda-SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten / Kota Se Provinsi Lampung, yang diselenggarakan di Balai Keratun Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Jum’at, (9/8/2019).

Kegiatan ini menghadirkan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggarakan Keuangan Daerak BPKP Pusat Gatot Darmasto dan diikuti oleh Bupati / wali Koata dan perwakilan Kabupaten / Kota se – Provinsi Lampung.

Gubernur Arinal menegaskan percepatan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi merupakan suatu keharusan bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien dalam pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu area Reformasi Birokrasi, menurut Arinal adalah “Area penguatan akuntabilitas” sebagaimana dalam Dokumen Laporan Kinerja (DLK), sebagai gambaran hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung yang sebagian besar masih belum maksimal.

“Beberapa komponen yang belum maksimal terutama terkait komponen kinerja, meliputi
(perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja). Untuk itu segera dilakukan
penyempurnaan, sesuai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 dalam Rakyat Lampung Berjaya,” tegas Gubernur.

Gubernur juga menegaskan Dengan penerapan e-Government melalui e-Budgeting
diharapkan mempu menghindari adanya “program siluman” yang berpotensi terjadinya
penyimpangan.

“Melalui Simda-SAKIP ini akan membantu pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam penyempurnaan penyusunan Simda-SAKIP yang lebih baik” kata Gubernur Arinal.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat Gatot Darmasto menyampaikan pelaksanaan workshop untuk mempercepat implementasi Simda Perencanaan dan Simda-SAKIP, sehingga bisa membantu Pemerintah Daerah dalam memenuhi parameter Monitoring Center for Prevention (MCP).

“Hal tersebut sesuai dengan yang diminta oleh Korsupgah KPK khususnya menindaklanjuti Rencana Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Integrasi Sistem Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Elektronik,” kata Gatot.

Gatot juga menyampaikan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang efektif, diharapkan memiliki kemampuan untuk assurance activities, anti corruption activities, dan advisory activities.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala Biro Organisasi Provinsi Lampung Wiryono menyampaikan workshop Simda-SAKIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten / Kota Se- Provinsi Lampung kali ini membahas gambaran umum akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah dan implementasi aplikasi Simda-SAKIP terintegrasi dengan perencanaan dan SIMDA Keuangan, kemudian Workshop Implementasi Simda- SAKIP terintegrasi dengan Simda perencanaan dan Simda Keuangan.

“Untuk narasumber dihadirkan dari Bidang Keuangan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat dan Tim Teknis / Pengembangan Simda-SAKIP BPKP,” kata Wiryono. (Humas Prov)

Apa Kabar Lampung

Kasus Renovasi RSD Ryacudu Kotabumi, Kejaksaan Tak mau Gegabah Soal Tersangka

Alex BW

Published

on

By

Lampung Utara : Rumah Sakit Daerah (RSD) Ryacudu Kotabumi terus didera berbagai persoalan yang nampaknya tak kunjung selesai. Minimnya pasien yang berobat di rumah sakit itu, office boy yang meracik obat pasien hingga persoalan pembangunan Gerbang RSD Ryacudu dari CSR Bank Syariah Kotabumi, lalu lalang menjadi pemberitaan di media massa.

Kini, diam-diam Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara mengusut dugaan korupsi dalam.pekerjaan renovasi Rumah Sakit Daerah (RSD) Ryacudu Kotabumi, yang menelan biaya sekitar Rp 2, 3 Miliar dari APBD Perubahan Tahun 2022. Kejaksaan sedang mengumpulkan dokumen-dukumen barang bukti lain yang diperlukan.

Menurut Kepala Seksi tindak pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Lampung Utara Muhammad Azhari Tanjung, dalam menangani perkara ini, Kejaksaan melakukan penyelidikan, berdasarkan laporan masyarakat dan sudah menaikan statusnya pada 25 Oktober lalu menjadi penyidikan. Saat ini, pihaknya melakukan pengumpulan dokumen barang bukti lain, seperti meminta keterangan ahli kontruksi dan perhitungan kerugian negara dari pihak auditor.

” Kita (Kejaksaan) tidak mau gegabah atau terburu-terburu dalam menangani beberapa perkara dengan menetapkan tersangka,” Ucapnya ketika disinggung soal calon tersangka dalam dugaan korupsi di RSD Ryacudu, Rabu (15/1/2025)

” Semua proses dan tahapan, membutuhkan waktu, untuk pembuktian adanya perbuatan melawan hukum atau tidak,” Tambah M.Azhari Tanjung.

Ia kembali menegaskan, proses penyidikan sedang berjalan, dari pengumpulan keterangan para saksi, setidaknya 15 orang saksi sudah dipanggil, diantaranya dari pihak Perusahaan, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah Ryacudu.

” (Nanti) Masih ada beberapa orang lagi yang akan dipanggil,” Kata M.Azhari Tanjung.

Renovasi RSD Ryacudu dibagi dalam 3 item pekerjaann, yakni enovasi bangunan Ruang Penyakit dalam dengan pagu Rp 1, 2 Miliar, Ruang Kebidanan Rp 945 Juta dan Ruanh ICU Rp 227 juta bersumber dari APBD Perubahan tahun 2022. Dari data LPSE Pekerjaa Renovasi di Rumah Sakit daerah Lampung Utara itu dikerjakan 3 perusahaan pemenang tender yaitu CV. Enzi Jaya, CV. Putera Bersaudara dan CV. Ratu Mulia Perdana.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Rycko Menoza instruksikan seluruh anggota Pemuda Pancasila Lampung Tidak Terprovokasi yang mengakibatkan konflik

Redaksi LT

Published

on

Lampung, Ketua MPW Pemuda Pancasila Lampung Rycko Menoza SZP, M.B.A menginstruksikan kepada seluruh Majelis Pimpinan Cabang (MPC), Pimpinan Anak Cabang (PAC), Ranting dan Anak Ranting Pemuda Pancasila Lampung agar tidak terprovokasi oleh kabar bentrok antar ormas yang terjadi saat ini.

“Menyikapi situasi di beberapa daerah yang terjadi bentrok antar ormas, diharapkan kepada seluruh anggota Pemuda Pancasila Lampung, baik tingkatan MPC, PAC, Ranting dan Anak Ranting, agar tidak terprovokasi, tetap kondusif, agar tidak terjadi konflik hingga bentrok,” Ujar Rycko

Sebelumnya Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila KPH. H. Japto S. Soerjosoemarno S.H menginstruksikan untuk anggota Pemuda Pancasila agar tidak terprovokasi oleh masalah-masalah yang berkembang, bentrok berawal dari daerah Blora yang terjadi kesalahan pahaman antar ormas Grib dan pemuda Pancasila dan menyusul di daerah Jawa Barat daerah Bandung.

“Kita adalah ormas yang saling mendukung, menjadi mitra pemerintah untuk memajukan bangsa, rakyat Indonesia, Untuk itu saya tidak mau mendengar lagi adanya konflik atau bentrokan, jangan terprovokasi.” Ucap Ketua Umum Pemuda Pancasila

Dilansir detikJabar, peristiwa terjadinya bentrok antar ormas Pemuda Pancasila dan Grib di Bandung sekitar pukul 14.30 WIB, Rabu (15/1). Dikabarkan ada 6 orang yang mengalami luka-luka dalam peristiwa itu. Dua unit mobil dan satu sepeda motor yang terparkir di lokasi juga mengalami kerusakan.

Polisi langsung mengerahkan sejumlah petugas untuk mengamankan TKP setelah kejadian. Tim Inafis juga datang untuk melakukan identifikasi di lokasi kejadian.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Tinjau Pelaksanaan MBG di Kota Metro, Mirza Bangga Ada Pekerja Disabilitas

Redaksi LT

Published

on

Metro : Hari ini Gubernur Lampung terpilih Rahmat Mirzani Djausal meninjau Pelaksanaan Program Unggulan Prabowo-Gibran yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Metro yang dipusatkan di beberapa sekolah diantaranya TK Negeri Pembina Metro Pusat, SDN 7 Metro Pusat, dan SMKN 2 Metro.

Dilokasi berlangsungnya makan bergizi gratis itu Mirza menyaksikan langsung pendistribusian sekaligus melihat betapa lahapnya para pelajar tersebut menyantap makanan yang di sediakan.

Tak hanya itu Mirza juga meninjau Persiapan Dapur MBG (SPPG) dengan kru memasak lebih dari 50 tenaga kerja lokal untuk melayani 3000an siswa/anak sekolah.

Disela-sela kunjungannya Mirza mengaku senang dimana dapur MBG dapat secara tidak langsung dapat menyerap tenaga kerja local dan memperkerjakan komunitas disabilitas. Hal ini tentunya menjadi dampak positif Program MBG Presiden Prabowo yang secara nyata memberikan lapangan kerja. Lapangan kerja hari ini adalah salah satu tantangan besar di Provinsi Lampung.

Semangat kolaborasi juga tercermin di Kota Metro. Pelibatan masyarakat pertanian yang tergabung dalam HKTI, TNI, Polri, kalangan UMKM, komunitas, dan masyarakat lokal. Dan yang juga sangat membanggakan adalah pengolahan sampah baik produksi dan sisa makanan sudah dipersiapkan dengan baik melalui Bank Sampah. Food waste dan sampah sisa makanan akan diolah menjadi maggot yang bermanfaat untuk pupuk dan pakan ternak. Ini adalah semangat kolaborasi hulu hingga hilir yang bisa menjadi contoh bagi pelaksanaan program MBG di kabupaten/kota lain.

Mirza bersyukur bahwa pelaksanaan awal program MBG Prabowo-Gibran ini menunjukkan kemanfaatan luar biasa, yakni:

* Makanan yang bergizi untuk anak-anak kita di sekolah. Sekaligus meringankan beban orang tua.
* Menyerap Lapangan Kerja tidak hanya masyarakat umum namun juga kaum disabilitas secara inklusif.
* Dampak ekonomi, terutama untuk masyarakat sekitar dan UMKM dalam rangka memasok bahan baku.
* Semangat kolaborasi dan kerjasama elemen di masyarakat sekitar, baik TNI, Polri, Ormas, ormas, dan komunitas disabilitas.
* Praktik Circular Economy dengan Pemanfaatan food waste (sampah makanan) menjadi maggot yang berguna bagi pertanian dan peternakan.

Semoga dengan modal hal-hal baik tersebut, kedepan Program MBG semakin baik dan secara bertahap terlaksana lancar dan menyuluruh di seluruh Provinsi Lampung. Demi Lampung Maju, dan terwujudnya cita-cita Indonesia Emas 2045.

Continue Reading

Trending