Connect with us

Apa Kabar Lampung

DPRD Lampung Terima Dua Raperda Usulan Eksekutif

Published

on

BANDARLAMPUNG…Gubernur Lampung diwakili Pj. Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto menyerahkan 2 (dua) Dokumen Raperda kepada Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal.
Yaitu Raperda tentang  Perubahan APBD Provinsi Lampung TA. 2019 dan Raperda tantang  RPJMD Provinsi Lampung 2019 – 2024.

Penyerahan dokumen dilaksanakan pada
Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung tentang penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2019 dan penyampaian rancangan peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024. Di ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung Senin, (12/8/2019).


Sebelumnya, dalam Sambutannya Pj Sekda menyampaikan, memperhatikan potensi kapasitas fiskal daerah yang tercantum dalam kesepakatan KUPA dan PPAS Tahun Anggaran 2019 antara Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Lampung  di tetapkan struktur Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

“Pertama, target Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 menjadi sebesar sekitar 7,3 T, (Proyeksi penerimaan Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari PAD sebesar Rp2,9T, dan Dana Perimbangan sebesar  Rp4,3T dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp59M).

Kedua, Belanja Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar  Rp7.4T, yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung sekitar Rp4,8T. dan Belanja Langsung sekitar Rp2,6T.

Ketiga,  potensi pembiayaan daerah netto pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 sekitar  Rp117,8M, yang digunakan untuk menutupi defisit Belanja Daerah,” jelas Fahrizal.

Kemudian dilanjutkannya, Struktur Pembiayaan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 terdiri atas penerimaan pembiayaan bersumber dari SiLPA sebesar Rp93,8M, dan Pinjaman Daerah  sekitar Rp120M.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan sekitar Rp96M. Dana tersebut digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp25,5, M dan Pembayaran Pokok Utang berkisar Rp70,6 M.

“Belanja langsung dalam Perubahan APBD TA 2019 dirancang dengan tetap mengoptimalkan kualitas pelayanan publik dan yang diintegrasikan dengan Visi Misi “Rakyat Lampung Berjaya”, kata Fahrizal.

Fahrizal menyampaikan bahwa RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 ini memiliki nilai yang strategis yang sangat tinggi, mengingat RPJMD periode ini merupakan penjabaran RPJPD Provinsi Lampung 2005-2025 untuk fase 5 (lima) tahunan yang terakhir.

Sehingga keberhasilan Pembangunan di Provinsi Lampung selama kurun 25 tahun terakhir akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan ataupun capaian Pembangunan Daerah pada RPJMD ini.

“Dokumen RPJMD ini bernilai strategis karena beberapa hal diantaranya media untuk mengimplementasikan janji politik Gubernur/Wakil Gubernur, Pedoman dalam penyusunan Renstra OPD Tahun 2019-2024, Pedoman dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan, Instrumen untuk mengukur kinerja Kepala Daerah maupun kinerja Kepala OPD dan Menjadi acuan bagi penyusunan RPJMD kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Oleh karena itu aspek keterukuran dalam RPJMD khususnya berkaitan dengan indikator kinerja tujuan, sasaran, dan program mutlak diperlukan” tegas Fahrizal.
 
Dalam sidang paripurna yang di Pimpin Langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung Dedi Afrizal tersebut disampaikan oleh pimpinan sidang bahwa sidang akan dilanjutkan  pada tanggal 15 Agustus 2019 mendatang dengan agenda mendengarkan pemandangan umum Fraksi – fraksi DPRD Provinsi Lampung.(Humas Pemprov)

Apa Kabar Lampung

Perubahan APBD Lampura 2021 Surplus atau defisit 190 miliar, Silpa 0 Rupiah

Published

on

By

Lampung Utara : DPRD Lampung Utara telah mengesahkan Perubahan APBD Kabupaten Lampung Utara 2021. Pengesahan Perubahan APBD Lampung Utara Tahun Angaran (TA) 2021 dilakukan dalam rapat paripurna dengan agenda kesepakatan bersama terhadap Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, di ruang Rapat Paripurna DPRD, Rabu (22/9/2021).

Juru bicara Badan Anggaran DPRD Lampung Utara, Nurdin Habim, mengatakan, Rancangan Perubahan KUA APBD tahun anggaran 2021, dilakukan karena adanya perubahan asumsi penerima sehingga berpengaruh kepada asumsi belanja, penyesuaian dilakukan guna tetap menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

” Hasil pembahasan mereka disepakati untuk tetap memprioritaskan program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Kepentingan itu di antaranya menyangkut pendidikan, kesehatan, dan sosial masyarakat. Selain itu diperlukan juga untuk lebih menggali pelbagai potensi pendapatan asli daerah serta optimalisasi penyerapan anggaran perangkat daerah harus dilakukan,” Katanya.

Adapun rincian Perubahan APBD TA 2021 terdiri atas pendapatan daerah sebelum perubahan Rp. 1.703.610.895.956,- setelah perubahan Rp. 1.703.228.126.678,-. Pendapatan asli daerah (PAD) sebelum perubahan Rp. 122.197.196.326,- setelah perubahan Rp. 117.446.397.548,-. Yang merupakan sumber PAD terdiri dari Pajak Daerah sebelum perubahan Rp. 25.037.000.000,- setelah perubahan Rp. 29.037.000.000,-,
Retribusi Daerah sebelum perubahan Rp. 1.930.000.000,- setelah perubahan Rp. 5.807.657.800,-.

Selanjutnya, terus Nurdin, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebelum perubahan Rp. 9.148.694.664,- setelah perubahan Rp. 9.831.203.988,-, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebelum perubahan Rp. 86.082.298.262,- setelah perubahan Rp. 72.770.535.760,-

” Pendapatan transfer sebelum perubahan Rp. 1.510.161.499.630,- setelah perubahan Rp. 1.496.000.669.462,-. Terdiri atas
pendapatan transfer pemerintah pusat sebelum perubahan Rp. 1.400.580.014.000,- setelah perubahan Rp. 1.371.054.037.272,-. Pendapatan transfer antar daerah sebelum perubahan Rp. 105.581.485.630,- setelah perubahan Rp. 124.946.632.190,- dan lain-lain pendapatan yang sah sebelum perubahan Rp. 71.251.400.000,- setelah perubahan Rp. 89.781.059.668,-,” Urainya.

Sementara untuk belanja, kata Politisi Gerindra ini,
belanja daerah sebelum perubahan Rp. 1.740.075.128.887,- setelah perubahan Rp. 1.894.180.580.926,-, yang terdiri dari belanja operasi sebelum perubahan Rp. 1.249.905.945.932,- setelah perubahan Rp. 1.275.014.395.001,-, Belanja modal sebelum perubahan Rp. 142.067.790.855,- setelah perubahan Rp. 256.254.180.205,-. Sedangkan, Belanja Tidak Terduga (BTT) sebelum perubahan Rp. 7.500.000.000,- setelah perubahan Rp. 10.000.000.000,-, belanja transfer sebelum perubahan Rp. 340.601.392.100,- setelah perubahan Rp. 352.912.005.720,-, surflus atau defisit sebelum perubahan Rp. 36.464.232.931,- setelah perubahan Rp. 190.952.454,248,-

” Penerimaan pembiayaan daerah sebelum perubahan Rp. 42.626.832.931,- setelah perubahan Rp. 194.515.054.248,-
pengeluaran pembiayaan daerah sebelum perubahan Rp. 6.602.600.000,- setelah perubahan Rp. 3.562.600.000,-
Pembiayaan netto sebelum perubahan Rp. 36.464.232.931,- setelah perubahan Rp. 190.952.454.248,-, dan Sisa lebih anggaran tahun berjalan 0 rupiah,” Ujar Nurdin.

Sementara itu, Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, menyebutkan, Rancangan Perubahan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2021 ini juga memuat Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2020, yang merupakan rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

DPRD Sahkan Tatib Pilwabup Lampura, Budi Tunggu Usulan Parpol Pengusung

Published

on

By

Lampung Utara : Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPRD tentang Pemilihan Wakil Bupati Lampung Utara yang telah dinanti-nanti banyak pihak akhirnya resmi disahkan.

Ketua DPRD Lampung Utara, Romli memimpin langsung jalannya sidang paripurna internal tersebut dengan dihadiri 34 anggota DPRD.

” Hari ini Peraturan Tata Tertib Pilwabup sudah disahkan. Selanjutnya, pimpinan DPRD dan fraksi-fraksi masih akan membahas langkah-langkah lainnya usai disahkannya tatib ini,” Ucapnya, Rabu (22/9/2021).

Pembahasan lainnya ini, menurut Romli, agar langkah yang diambil dalam prosesi pemilihan Wakil Bupati Lampura sisa masa jabatan periode 2019-2024 benar – benar sesuai aturan. Nantinya, mereka akan membahas apakah panitia pemilihan wakil bupati akan dibentuk sebelum atau setelah adanya dua nama bakal calon wakil bupati. Kedua pilihan tersebut merupakan pilihan yang memerlukan pembahasan yang matang sebelum diputuskan.

” Setiap kebijakan yang diambil harus sesuai aturan. Jadi, kami harus benar-benar cermat dan telitilah. Ini kan (pemilihan Wakil Bupati Lampura) hajat besar kita semua,” Ujarnya.

Sementara, Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, ketika menyikapi telah disahkan tatib DPRD tentang pemilihan Wakil Bupati Lampung Utara, mengatakan, dirinya akan segera menyampaikan dua nama bakal calon wakil bupati pada lembaga legislatif setelah usulan dua nama itu diterimanya dari empat partai politik pengusungnya (Partai Nasdem, Gerindra, PKS dan PAN).

” Bupati hanya bersifat meneruskan usulan yang masuk, sedangkan yang menggodok dua nama itu ranahnya partai politik. Saya sudah berkomunikasi dengan partai politik. Tinggal menerima usulan saja dari mereka,” Tukasnya.

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Wabup Tuba Barat Buka Pemanduan Bakat Olahraga (Talent Scouting)

Published

on

Tulang Bawang Barat : Wakil Bupati kabupaten TubabaFauzi Hasan SE.MM.membuka Pemanduan Bakat Olahraga (Talent Scouting)

Kegiatan tersebut di laksanakan pada tanggal 21 dan 22 September 2021, di GOR ZA Pagar Alam, Tiyuh Kagungan Ratu Kecamatan Tulang bawang Udik (TBU). di hadiri Dr.Matsuri M.Pd selaku Instruktur Pusat,Kadis Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Ketua KONI Tulang Bawang Barat, Kapolres Tulang Bawang Barat, serta Pejabat Administratur.

Wakil Bupati Fauzi Hasan mengatakan.Presiden Joko Widodo telah mencanangkan Desain Besar Olahraga Nasional dengan meminta untuk melakukan review total terhadap ekosistem pembinaan prestasi olahraga, penggunaan big data, dan menjadikan sport science sebagai unsur utama di dalam pembinaan olahraga nasional.

“Sejumlah pihak berkepentingan telah di libatkan dalam penyusunan Desain Besar, dengan menargetkan agar atlet-atlet Indonesia pada tahun 2032 mendatang dapat mampu untuk bersaing dengan atlet-atlet negara lain dalam penyelenggaraan olimpiade dan paralimpiade di tahun 2032.” Kata nya

Fauzi Hasan menjelaskan.saat ini Indonesia tengah mengajukan diri untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan Olimpiade 2032 mendatang.

“Maka dari itu, Kabupaten Tulang bawang Barat menyatakan siap mendukung dan mengirimkan atlet terbaik nya dalam agenda besar tersebut. Desain Besar ini akan kita dorong karena ini adalah perencanaan tentang prestasi olahraga nasional jangka panjang. Tidak ada prestasi yang kita dapatkan by accident, prestasi harus kita dapatkan by design.” Ujarnya.

Di tempat yang sama,Ketua Pelaksana Kepala Disporapar Tubaba Mansyur Yusuf mengatakan,Tes pemanduan bakat atau talent scouting yang di laksanakan di Kabupaten Tubaba ini di ikuti sebanyak 400 peserta.

“Mulai dari usia 12-14 tahun dari siswa-siswi tingkat SMP atau sederajat dengan penerapan Protokol Kesehatan yang ketat,dalam 1 hari masing-masing 4 sesi”.kata nya

dalam kesmpatan tersebut.Dr.Matsuri M.Pd, selaku Instruktur Pusat, Kemenpora dari Asisten Deputi Pembibitan dan Iptek Olahraga, dan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mengatakan.di gelar nya talent scouting di kabupaten Tubaba dalam rangka pencarian bakat terhadap peserta.

“Jika di dapat peserta memiliki bakat dan memenuhi syarat sebagai atlet, maka selanjut nya akan di lakukan pembinaan secara berkelanjutan untuk di jadikan atlet berprestasi kedepan nya.”tutup nya.(jonsi putra)

Continue Reading

Trending