Connect with us

Apa Kabar Lampung

Gubernur Arinal Hadiri Konreg RPJMD dan RPJMN 2020-2024

Redaksi LT

Published

on

SUMATERA UTARA : Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menghadiri acara Konsultasi Regional (Konreg) untuk mensinergikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, di Hotel Adimulya, Kota Medan, Sumatera Utara, Selasa (13/8/2019).

Dalam acara yang dibuka langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro tersebut, Gubernur mengusulkan sejumlah hal penting terkait pembangunan Provinsi Lampung.

Pada kesempatan itu, Gubernur menjelaskan bahwa Provinsi Lampung saat ini juga sedang menyusun RPJMD 2019-2024 dengan visi Rakyat Lampung Berjaya. Ia menjelaskan bahwa dalam perspektif pembangunan nasional, ke-33 agenda kerja yang akan diwujudkan 5 tahun ke depan sepenuhnya akan mendukung dan sinergi dengan prioritas RPJMN 2020-2024.

“Tentunya dalam mewujudkan hal tersebut, diperlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergtias antar jenjang Pemerintahan termasuk Pemerintah Pusat,” jelas Gubernur Arinal.

Mencermati dokumen rancangan RPJMN 2020-2024, Gubernur Arinal memberikan beberapa tanggapan dan usulan, di antaranya penanganan jalan nasional dan 14 exit toll di Provinsi Lampung yang terkoneksi dengan pusat-pusat perekonomian, peningkatan beberapa status jalan Provinsi menjadi Jalan Nasional, dan pembangunan jalan tol khusus Lematang-Pelabuhan Panjang.

Hal ini mengingat posisi strategis Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera memberi konsekuensi beban transportasi tinggi.

Gubernur Arinal juga mengusulkan peningkatan konektivitas transportasi kereta api, pengembangan terminal tipe A Rajabasa dengan fasilitas standar Bandar Udara, serta pengembangan Bandara Internasional Raden Intan II.

“Peningkatan konektivitas transportasi kereta api tersebut di antaranya pembangunan kereta api Bandara Raden Intan II-Kota Bandar Lampung, pembangunan Longcut Tegineneng-Tarahan, pembangunan doubletrack ruas batas sumatera selatan-Giham dan Kotabumi-Tarahan, pembangunan jalur kereta api Tarahan-Pelabuhan Bakauhenni, serta reaktivasi jalur kereta api ke Pelabuhan Panjang guna mendukung konektivitas Pelabuhan Panjang sebagai pelabuhan internasional pada sistem angkutan kereta api,” jelasnya.

Gubernur juga mengusulkan memberikan dukungan penambahan alokasi program/kegiatan bagi daerah penyangga ketahanan pangan Nasional. Hal ini mengingat Provinsi Lampung yang juga merupakan penyangga ketahanan pangan nasional dan sebagai penghasil komoditas pertanian yang besar seperti ubi kayu, nanas, pisang, kopi, tebu, lada, padi, jagung, udang, dan sapi.

Usulan lain yang disampaikan Gubernur terkait peningkatan industri pengolahan Provinsi Lampung; peningkatan daya dukung lingkungan hidup (pemanfaatan sampah sebagai sumber energy, peningkatan daya dukung fungsi Lindung, peningkatan daya dukung air permukaan); mendukung pengarusutamaan ketangguhan dan pengurangan resiko bencana (seperti pengadaaan alat early warning system (EWS) terutama di kawasan selat sunda dan kabupaten rawan bencana).

Lainnya, percepatan pembangunan pembangkit listrik di Lampung; pembangunan rumah susun untuk pemenuhan kebutuhan perumahan masyarakat Lampung; pengembangan sistem perkotaan sebagai wilayah metropolitan; dan peningkatan intervensi yang terintegrasi termasuk pemenuhan gizi dan sarana prasarana dasar.

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam acara ini menjelaskan bahwa terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 yaitu pertama, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; ketiga, mewujudkan pembangunan manuasia yang berkualitas dan berdaya saing; keempat, membangun kebudayaan dan revolusi mental.

Kelima, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; ketuju

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Silahkan Tinggalkna Pesan Anda

Apa Kabar Lampung

Bimtek Ratusan Kades di Lampura Terus Menuai Sorotan

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Perjalanan Bimbingan Tekhnis (Bimtek) ratusan Kepala Desa di Lampung Utara ke Bali beberapa waktu lalu terus menuai kritikan. Bahkan, DPC Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Lampung Utara meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kegiatan bimbingan teknis dari para kepala desa dan ‎aparatur di bawahnya. Pospera merupakan satu-satunya organisasi kemasyarakatan di Indonesia yang pelindungnya presiden (Jokowi).

” Kami minta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas permasalahan bimtek ‎ke Bali dan sebagainya,” Ucap Sekretaris Pospera Lampung Utara, Yoki Agung Malian, disela-sela aksi unjuk rasa di kantor Inspektorat Lampura, Kamis (5/12/2019).

Yoki menuding bahwa kegiatan bimtek yang menelan dana fantastis hingga miliaran rupiah ini disinyalir tidak sesuai aturan dan hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi. Ditinjau dari sisi etika pun, kegiatan ini sangat tidak elok. Kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh para aparatur desa bersumber dari anggaran dana desa tahun 2019.

” Kegiatan ini dilaksanakan saat Lampura dalam krisis keuangan dan tidak mendapat restu dari Plt. Bupati Budi Utomo. Bahkan, ada kades yang bawa anak dan istri dalam kegiatan itu,” ketusya.

Diketahui, tidak hanya kegiatan bimtek ‎yang dilaksanakan oleh para kepala desa di Bali, Sekretaris Desa pun melakukan perjalanan Bimtek di Yogyakarta. Sejumlah pihak pun mulai menyoroti kegiatan ini.

Kalangan Legislatif turut ikut mempersoalkan perjalanan Bimtek para Kepala Desa dan jajarannya. Direncanakan, DPRD Lampung Utara melalui Komisi I akan memanggil pihak penyelenggara usai memanggil Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia dan Dinas Pemberdayaan Manusia dan Desa.

Reporter : Alex BW
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Genjot PAD, Pemkab Lampura Pasang Tapping BOX

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Upaya Pemerintah Lampung Utara menggenjot pendapatan daerah di tahun 2020 terus dilakukan.

Untuk itu, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Lampung Utara melakukan terobosan dalam mengoptimalisasi penerimaan pajak Hotel dan Restoran/rumah makan, menggunakan alat perekam transaksi (tapping box) dibeberapa titik di wilayahnya.

Saat launching pemasangan tapping box di rumah makan Taruko 1 Kotabumi, Kelapa Tujuh, Rabu (4/12/2019), Plt. Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, mengungkapkan bahwa tapping box akan membantu para pelaku usaha dalam melaksanakan pencatatan keuangan serta monitoring.

“ Tentu ini tidak memberatkan para pengusaha, karena pajak ditanggung konsumen. Hal ini sebagai wujud transparansi pengelolaan pajak daerah kita. Dan Masyarakat dapat mengontrol sendiri pembayaran pajaknya,” ucapnya singkat.

Reporter : Alex BW
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Eksekusi Lahan Warga, Nanang : Penyelesaian Harus Berpihak Pada Rakyat

Avatar

Published

on

Lampung Selatan, Lampungtoday – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto menemui warga Dusun 6A dan 6B Desa Sidodadi Asri, Kecamatan Jati Agung, Selasa (3/12/2019).
Pertemuan yang berlangsung di Pasar Margo Rukun, Desa Sidodadi Asri itu, terkait percepatan penyelesaian sengketa lahan antara warga Dusun 6A dan 6B dengan pihak PTPN 7.
Dalam kesempatan itu, Nanang turut didampingi Kapolres Lampung Selatan AKBP Edi Purnomo, SH, S.IK, MM, dan Dandim 0421 Lampung Selatan Letkol Kav. Oktovianus Robinson Bessie.
Kepala Desa Sidodadi Asri, Didi Marhadi melaporkan, masalah sengketa lahan bermula adanya surat dari pengadilan yang akan mengeksekusi lahan di Dusun 6A dan 6B. Dimana kata dia, di dua dusun dengan luasan sekitar 435 hektar itu tedapat 450 KK yang telah tinggal selama puluhan tahun.
“Mewakili warga kami menolak eksekusi yang akan dilakukan pengadilan, bahkan warga akan berunjuk rasa di pengadilan. Untuk itu kami laporkan masalah ini ke Pak Bupati supaya warga bisa dimediasi dengan pihak PTPN,” ujar Didi Marhadi dihadapan Plt Bupati, Nanang Ermanto.
Menanggapi hal itu, Plt Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto berjanji akan menyelesaikan sengketa lahan dengan secepatnya. Namun demikian, dia meminta masyarakat bisa bersabar dan tidak melakukan hal-hal anarkis yang justru akan merugikan masyarakat itu sendiri.
“Pesan saya bapak ibu bersabar, jangan anarkis dan berkehendak sendiri-sendiri. Gak usah demo-demo, lebih baik berdoa minta kepada Allah, nanti biar kita carikan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini,” tegas Nanang meyakini puluhan warga Dusun 6A dan 6B.
Nanang juga menyatakan telah memerintahkan jajarannya agar mengundang PTPN 7 untuk duduk bersama mencari solusi terbaik, sehingga masalah tersebut bisa secepatnya terselesaikan.
“Besok (rabu, red) kita panggil PTPN untuk berdialog. Meskipun putusan pengadilan sudah inkrah, tapi kita selaku pemerintah daerah akan mencari solusi terbaik untuk masyarakat. Saya ini gak mau melihat ada masyarakat saya yang susah,” tandasnya.
Sementara, Kapolres Lampung Selatan, AKBP Edi Purnomo juga meminta warga Dusun 6A dan 6B bisa menjaga situasi dan kondisi yang kondusif.
“Kami dari pihak keamanan tentunya akan menjaga situasi tetap kondusif. Masyarakat juga harus menghadapi permasalahan ini dengan kepala dingin. Pak Kades didata betul warganya, jangan sampai ada penyusup yang justru menjadi provokator dalam masalah ini,” tegas Edi Purnomo.
Senada disampaikan Kapolres. Dandim 0421 Lampung Selatan Letkol Kav. Oktovianus Robinson Bessie juga meminta masyarakat bisa menahan diri dan menjaga suasana yang kondusif selama proses mediasi.
“Jangan sampai niat baik Pemkab Lampung Selatan ini ditunggangi pihak-pihak yang tidak bertangungjawab. Karena upaya Pak Plt Bupati ini luar bisa, tolong didukung dan jangan sampai melakukan hal-hal yang anarkis,” tukasnya. (Eko/Kmf)

Continue Reading

Trending