Connect with us

Apa Kabar Lampung

Gubernur Lampung Minta OPD Kabupaten Kota Lakukan Sinkronisasi Kewenangan Pengelolaan Wilayah Pesisir

Redaksi LT

Published

on

BANDARLAMPUNG : Gubernur Arinal Djunaidi meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan sinkronisasi kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar tidak berdampak pada lambatnya laju investasi di Provinsi Lampung.

Harapan Gubernur itu disampaikan Pj. Sekdaprov Fahrizal Darminto, saat mewakili Gubernur membuka acara Sosialisasi Sinkronisasi Penataan Ruang Wilayah Darat, Laut, dan Pulau-pulau Kecil (WP3K), di Provinsi Lampung di Hotel Emersia Kamis (5/9/2019).

“Kehadiran kita pada hari ini diharapkan dapat mencapai kesepahaman serta kesepakatan terkait kewenangan pengaturan pemanfaatan ruang khususnya pada pulau-pulau kecil. Setelah pertemuan hari ini, tidak ada lagi kesimpangsiuran kewenangan yang nantinya berdampak pada lambatnya laju investasi di Provinsi Lampung,” tegas Pj. Sekdaprov. Lampung ini.

Menurut Fahrizal, penataan ruang merupakan suatu sistem yang meliputi proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Begitu halnya juga dengan Pengelolaan WP3K, sejatinya juga merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian. Hanya saja pengelolaan WP3K mengkhususkan pada sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berimplikasi pada berubahnya beberapa kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Diantaranya berimbas pada kewenangan penyelenggaraan urusan kehutanan, pertambangan dan kelautan di daerah menjadi mutlak milik Pemerintah Provinsi.

“Adanya UU Pemda tersebut mempertegas kewenangan Pemerintah Provinsi dalam sub urusan kelautan dan pengolahan WP3K, yaitu pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil kecuali minyak dan gas bumi, penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil kecuali minyak dan gas bumi dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil,” ujar Fahrizal.

Pada bagian lain, Fahrizal menjelaskan bahwa dalam rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024, yaitu: 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4) Membangun kebudayaan dan karakter bangsa, 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, 7) Memperkuat stabilitas polhukkam dan transformasi pelayanan publik.

“Saya mengajak seluruh OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota juga berorientasi pada pemenuhan agenda pembangunan nasional tersebut. Pemerintah juga telah menetapkan indikator sasaran peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan, yang salah satunya adalah Integrasi Rencana Tata Ruang (RTRW) dan Rencana Zonasi (RZ) serta penyelesaian perencanaan tata ruang laut dan zonasi pesisir”, kata Fahrizal.

Fahrizal juga menyampaikan sesuai arahan Presiden Joko Widodo, diharapkan setiap program dan kegiatan bukan lagi berorientasi pada output, tapi orientasi pada outcome dan impact. “Sehingga cita – cita pembangunan nasional dan harapan Bapak Gubernur, yaitu Rakyat Lampung Berjaya dapat terwujud,” kata Pj. Sekdaprov

Sementara itu, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Wisnubroto Sarosa menyampaikan esensi pengendalian pemanfaatan ruang merupakan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang.

“Menurut UU No. 26 tahun 2007, penataan ruang bertujuan mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan,” ujar Wisnubroto.

Selain itu, berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam “Menurut UU No. 26 tahun 2007, penataan ruang bertujuan mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan,” ujar Wisnubroto.
Selain itu, berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan. “Tentunya dengan memperhatikan sumber daya manusia dan terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang,” tambah Wisnubroto. (Humas Pemprov)

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Silahkan Tinggalkna Pesan Anda

Apa Kabar Lampung

Ishak : Insya Allah Masyarakat Lampung Selatan Sejahtera

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampung : Drs. Ishak MM memastikan diri sebagai Bakal Calon Bupati Lampung Selatan pada Pilkada yang akan di gelar 2020 mendatang.

Hal tersebut disampaikan Ishak dihadapan puluhan wartawan pada jumpa pers yanh di gelar di Rumah Makan Begadang Resto Bandar Lampung.

Ishak menegaskan Lampung Selatan memeiliki segudang potensi yang hingga kini belum tergali secara maksimal dan ia berjanji akan memaksimalkan potensi yang ada dengan harapan masyarakat sejahtera.

Tak hanya itu untuk sektor pembangunan Ishak berjanji akan mempercepat pembangunan insprastruktur seperti akses jalan yang ada di pedesaan termasuk pengembangan sektor wisata yang hingga saat ini belum tergali maksimal.

“Niat saya mencalonkan diri sebagai Bupati Lampung Selatan untuk masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi”. Tegas Ishak Minggu (19/01/2020).

Reporter : Alfian
Editor : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Lampung Memanas, Foto Dang Ike di Sandingkan Dengan Raja Keraton Agung Sejagad

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampung : Postingan foto Ike Edwin yang di sandingkan dengan foto Raja Kraton Agung Sejagad di Media Sosial Facebook membuat warga Lampung emosi dan meminta kepada pemilik akun bernama Pokrol Bamboe meminta maaf dan mencabut postingan tersebut.

Nitizen menilai postingan tersebut tidak pantas dan menghina Irjen. Pol. Dr. H. Ike Edwin, S.I.K., S.H., M.H., M.M. dimana dalam postingan tersebut menyebutkan bahawa salah satu tokoh berpengaruh di Bumi Lampung itu mirip dengan Raja Kraton Agung Sejagad R.Toto Santoso.

Selain itu warganet juga menilai postingan yang akun bernama Pokrol Bamboe dinilai menyesatkan dan membuat opini negatip di masyarakat Lampung dan Indonesia.

“Kami minta anda segera mencabut postingan anda” Ujar salah satu warga net di komentar facaebook Pokrol Bamboe

Sumber : Akun Facebook POKROL BAMBOE
EDITOR : Red

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Ini Penyebab Dokter Spesialis RS. Ryacudu Mogok Kerja

Redaksi LT

Published

on

Lampung Utara : Gejolak yang terjadi akhir-akhir ini di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ryacudu, Lampung Utara, mulai dari persoalan perekrutan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) hingga mogok kerjanya para dokter spesialis, akhirnya terkuak penyebabnya. Tidak hanya itu saja, bahkan pengelolaan keuangan di RSUD Ryacudu diminta untuk di audit secara terbuka.

Hal ini terungkap saat para dokter spesialis diundang Pemerintah Lampung Utara untuk duduk bersama membahas aksi mogok kerja yang mereka lakukan sejak Senin (13/1/2019) lalu hingga hari ini, Rabu (15/1/2019).

Diruang siger Pemerintah Lampung Utara, Penjabat Sekretaris Daerah Sofyan yang didampingi Inspektur Inspektorat Man Kodri, Kepala Bappeda, Syahrizal, Plt. Kepala Dinas Kominfo dan Direktur RSUD Ryacudu Syah Indra Husada Lubis bertatap muka dengan 14 (empat belas) dokter spesialis yang bertugas di RSUD Ryacudu.

dokter spesialis anastesi RSUD Ryacudu, Joko Susilo yang ditunjuk menjadi Juru Bicara (Jubir) para dokter spesialis, mengungkapkan bahwa aksi mogok kerja yang mereka lakukan bukan hanya karena persoalan insentif tapi dikarenakan buruknya manajement RSUD Ryacudu.

” (Aksi mogok kerja) diframe seolah-olah kami melakukan aksi hanya mengejar uang. Bukan hanya soal insentif, kami ingin adanya perombakan dalam manajemen RSUD Ryacudu,” katanya dihadapan para perwakilan Pemerintah Lampung Utara, Rabu (15/1/2019) sore.

Ditegaskan Joko, manajemen RSUD Ryacudu saat ini merupakan ‎yang terburuk. Sejak kepemimpinan Syah Indra Husada Lubis yang notabene merupakan junior mereka, pengelolaan RSUD Ryacudu tidak profesional, tidak terbuka dan semakin tidak terarah.

” Akibat buruknya manajemen, muncul berbagai persoalan, seperti perekrutan BLUD yang menimbulkan aksi demonstrasi. Ini membuat kami semua tidak nyaman bekerja,” ucapnya.

” Kami minta adanya perombakan di manajemen RSUR. Tolong nantinya Pak Sekda (Sofyan) manajemen RSUD Ryacudu benar-benar diisi orang-orang kompeten, yang paham tentang Rumah Sakit,” imbuh Joko.

dokter spesialis penyakit dalam, saiful turut mengamini buruknya manajemen RSUD Ryacudu. Menurutnya, RSUD Ryacudu seperti tidak memiliki pemimpin, contoh saat para dokter spesialis menghadapi masalah di RSUD Ryacudu.

” Padahal kami bekerja di institusi yang juga ada pemimpinnya. Kami menghadapi masalah itu sendiri, misalkan diduga malpraktek, wah… Itu repotnya bukan main, sampai-sampai kami mau melayani pasien lain itu, sangat sangat sangat terganggu,” keluhnya.

Selain itu, dokter saiful juga meminta agar keuangan RSUD Ryacudu di audit.

” Kami mengharapkan ada audit terbuka untuk keuangan RSUD Ryacudu,” pintanya.

Reporter : Alex BW
Editor : Red

Continue Reading

Trending