Connect with us

Apa Kabar Lampung

Gubernur Lampung Minta OPD Kabupaten Kota Lakukan Sinkronisasi Kewenangan Pengelolaan Wilayah Pesisir

Redaksi LT

Published

on

BANDARLAMPUNG : Gubernur Arinal Djunaidi meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan sinkronisasi kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar tidak berdampak pada lambatnya laju investasi di Provinsi Lampung.

Harapan Gubernur itu disampaikan Pj. Sekdaprov Fahrizal Darminto, saat mewakili Gubernur membuka acara Sosialisasi Sinkronisasi Penataan Ruang Wilayah Darat, Laut, dan Pulau-pulau Kecil (WP3K), di Provinsi Lampung di Hotel Emersia Kamis (5/9/2019).

“Kehadiran kita pada hari ini diharapkan dapat mencapai kesepahaman serta kesepakatan terkait kewenangan pengaturan pemanfaatan ruang khususnya pada pulau-pulau kecil. Setelah pertemuan hari ini, tidak ada lagi kesimpangsiuran kewenangan yang nantinya berdampak pada lambatnya laju investasi di Provinsi Lampung,” tegas Pj. Sekdaprov. Lampung ini.

Menurut Fahrizal, penataan ruang merupakan suatu sistem yang meliputi proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Begitu halnya juga dengan Pengelolaan WP3K, sejatinya juga merupakan suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian. Hanya saja pengelolaan WP3K mengkhususkan pada sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berimplikasi pada berubahnya beberapa kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Diantaranya berimbas pada kewenangan penyelenggaraan urusan kehutanan, pertambangan dan kelautan di daerah menjadi mutlak milik Pemerintah Provinsi.

“Adanya UU Pemda tersebut mempertegas kewenangan Pemerintah Provinsi dalam sub urusan kelautan dan pengolahan WP3K, yaitu pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil kecuali minyak dan gas bumi, penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil kecuali minyak dan gas bumi dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil,” ujar Fahrizal.

Pada bagian lain, Fahrizal menjelaskan bahwa dalam rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, terdapat 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024, yaitu: 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, 3) Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4) Membangun kebudayaan dan karakter bangsa, 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, 7) Memperkuat stabilitas polhukkam dan transformasi pelayanan publik.

“Saya mengajak seluruh OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota juga berorientasi pada pemenuhan agenda pembangunan nasional tersebut. Pemerintah juga telah menetapkan indikator sasaran peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan, yang salah satunya adalah Integrasi Rencana Tata Ruang (RTRW) dan Rencana Zonasi (RZ) serta penyelesaian perencanaan tata ruang laut dan zonasi pesisir”, kata Fahrizal.

Fahrizal juga menyampaikan sesuai arahan Presiden Joko Widodo, diharapkan setiap program dan kegiatan bukan lagi berorientasi pada output, tapi orientasi pada outcome dan impact. “Sehingga cita – cita pembangunan nasional dan harapan Bapak Gubernur, yaitu Rakyat Lampung Berjaya dapat terwujud,” kata Pj. Sekdaprov

Sementara itu, Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Wisnubroto Sarosa menyampaikan esensi pengendalian pemanfaatan ruang merupakan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang.

“Menurut UU No. 26 tahun 2007, penataan ruang bertujuan mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan,” ujar Wisnubroto.

Selain itu, berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam “Menurut UU No. 26 tahun 2007, penataan ruang bertujuan mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan,” ujar Wisnubroto.
Selain itu, berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan. “Tentunya dengan memperhatikan sumber daya manusia dan terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang,” tambah Wisnubroto. (Humas Pemprov)

Continue Reading
Click to comment

Silahkan Tinggalkna Pesan Anda

Apa Kabar Lampung

Gubernur Arinal : Festival Kopi 2019 Tingkatkan Perekonomian dan Jadi Branding Ekonomi Rakyat

Redaksi LT

Published

on

BANDAR LAMPUNG : Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengarahkan pelaksanaan Festival Kopi Lampung yang rencananya dilaksanakan pada 6-9 November 2019 untuk meningkatnya branding kopi Lampung dan pertumbuhan ekonomi rakyat.
Hal itu diungkapkan Gubernur saat memberikan arahan terkait rencana pelaksanaan Festival Kopi Lampung, di Graha Wangsa Golden Dragon, Sukaraja, Bandarlampung, Senin (17/9/2019) malam.
“Festival Kopi Lampung ini bertujuan untuk meningkatkan nilai jual, daya saing, dan branding kopi Lampung, serta meningkatkan konsumsi kopi perkapita dalam Negeri yang berujung pada meningkatnya pertumbuhan perekonomian rakyat Lampung,” jelas Gubernur.

Menurut Gubernur, pelaksanaan Festival ini juga sebagai ajang edukasi dan promosi kopi. Dalam pelaksanaannya, Gubernur bersama pengusaha kopi juga telah menyediakan ribuan cup bagi para pengunjung festival.

Gubernur Arinal menjelaskan kegiatan ini jangan sampai hanya menghabiskan anggaran daerah. “Kegiatan ini juga harus mampu menjadi ajang edukasi dan promosi,” jelas Gubernur Arinal.

Gubernur Arinal menekankan agar kegiatan ini mampu mengembangkan ekonomi kreatif rakyat, seperti dengan diadakannya kejuaraan barista, cheef contest dan berbagai kegiatan lain. “Kegiatan ini juga harus mampu mengembangkan ekonomi kerakyatan,” ujar Gubernur.

Dalam rangka mewujudkan Rakyat Lampung Berjaya, Gubernur Arinal juga mengajak para pengusaha dan asosiasi kopi untuk bersama-sama mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan petani kopi.
“Saya akan menyiapkan bibit kopi yang mampu menghasilkan produksi 4 ton kopi per hektare dan mengembangkan teknologinya. Dalam pengembangan komoditas kopi, Menteri Pertanian juga akan memberikan lahan sekitar 50 hektare kopi dan 50 hektare coklat. Untuk itu, mari bersama-sama memasarkannya dengan mengedepankan kepentingan petani kopi di atas kepentingan pribadi dan kelompok, sehingga petani Lampung Berjaya dapat terwujud,” jelas Arinal.

Sementara itu, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung Taufik Hidayat, yang juga Ketua Umum Festival Kopi Lampung, menjelaskan bahwa pelaksanaan Festival ini dalam rangka meningkatkan mutu, nilai jual, dan daya saing, serta membrending kopi robusta Lampung.
“Festival ini bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi semua pihak, terutama bagi kesejahteraan petani Lampung,” jelas Taufik.

Kegiatan ini, lanjut Taufik, juga bertujuan untuk menciptakan inovasi baru bagi pengusaha kopi dan mendorong sektor pariwisata Lampung.

Taufik juga menjelaskan kegiatan Festival Kopi Lampung akan dilaksanakan pada 6-9 November 2019 di Elephant Park. Adapun beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan di antaranya kompetisi uji cita rasa, pameran kopi, pemilihan duta kopi, kejuaraan barista, cheef contest dan gelar atraksi budaya, workshop kopi, coffee business meeting, dan kegiatan lainnya. (Humas Prov)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Gubernur Arinal Siapkan Strategi Pencegahan Kebakaran Hutan

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampung : Gubernur Lampung Arinal Djunaidi instruksikan sejumlah langkah pencegahan dini kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Lampung.

Demikian diungkapkan Gubernur pada acara Pembinaan Konsolidasi Gubernur Lampung kepada seluruh jajaran pejabat Kehutanan Provinsi Lampung, Rabu (18/9/2019) di Aula Dinas Kehutanan.

Pertama, Gubernur menginstruksikan untuk menyediakan anggaran dalam APBD untuk pencegahan dan penanggulangan karhutla di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. “Balai dan Dinas harus menyiapkan anggaran kebakaran agar bisa bergerak cepat jika terjadi kebakaran di Lampung.”

Kedua, diperlukan penguatan dalam bentuk penambahan jumlah personel kehutanan, terlebih saat ini jumlah polisi hutan minim dan telah berusia lanjut. “Saya akan mencoba melakukan upaya kepada pihak Kemenhut, Kemedagri dan Kemenpan bahwa sesungguhnya aparat yang menangani sektor kehutanan jumlah sangat riskan. Terlebih lagi banyak kasus penambangan yang menyalahi aturan juga illegal logging,” ungkap Gubernur Arinal yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan ini.

Kemudian, Gubernur juga mengungkapkan butuh kerjasama seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah dari tingkat yang paling bawah hingga aparat kepolisian dan TNI, Kementerian LKH juga masyarakat untuk mengamankan hutan Lampung dengan luas lebih dari 1 juta hektare tersebut. “Mari kita kerja bersama, hutan kita luar biasa luasnya, illegal logging bukan hanya tugas dari Kapolda dan Danrem, tapi tugas kita semua,” ujar Gubernur.

Gubernur juga menyatakan akan melakukan tindakan tegas terhadap pelaku illegal logging dan menghimbau agar masyarakat untuk tidak takut melaporkan illegal logging jika terjadi didaerahnya “Jika terjadi tidak pandang bulu, jika ada oknum kehutanan akan diproses begitu pula jika ada dari oknum keamanan,” tegas Gubernur.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Syaiful Bahri mengatakan anggaran karhutla yang akan disediakan tersebut nantinya digunakan untuk beberapa kegiatan diantaranya untuk pencegahan, pemadaman dan penegakan hukum.

“ Membangun pencegahan dari awal Gubernur sudah bersurat kepada Bupati/Walikota untuk mulai memberdayakan dari tingkat awal seperti didesa atau kecamatan sehingga pada saat ada gejala kebakaran ada pencegahan dini sehingga api tidak berkembang dan kita lihat potensi kebakaran akan menajdi atensi lebih. Jadi kita minta mulai dari kepala desa untuk standby,” kata Saiful

Lebih lanjut ia mengatakan, pengarahan hari ini juga sekaligus untuk meningkatkan koordinasi dengan aparat kepolisian dan TNI untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan penanganan illegal logging. “Pertemuan ini mengundang Polda dan Lananl untuk mendapatakan dukungan penuh , akan lebih efektif jika bersama-sama.” (Humas Pemprov)

Continue Reading

Apa Kabar Lampung

Gubernur Arinal Siap Wujudkan Program Study S1 Bahasa Lampung

Redaksi LT

Published

on

BANDAR LAMPUNG : Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menginstruksikan jajarannya segera membantu Universitas Lampung (Unila) mewujudkan Program Studi Strata Satu ( S1) Bahasa Lampung.

“Saya ingin Kepala Dinas Pendidikan segera memfasilitasi dan mengatur pertemuan antara Unila dan Wakil Gubernur Chusnunia untuk mengkaji hal – hal yang perlu disiapkan segera untuk merealisasikan terbentuknya Program S1 Bahasa Lampung di Unila,” ujar Gubernur Arinal saat beraudiensi dengan Tim Kerja Pendirian Study S – 1 Pendidikan Bahasa Lampung Unila, di Ruang Kerja Gubernur Rabu ( 18/9/2019).

Menurut Gubernur, Bahasa Lampung harus dilestarikan di samping bahasa nasional. Sebab, tidak banyak daerah di Indonesia memiliki kekayaan budaya bahasa sekaligus memiliki aksara seperti Lampung.

Keberadaan Program Study S1 Bahasa Lampung diharapkan mampu memberikan pembelajaran bahasa dan sastra daerah berbasis multikultural. Selain itu, dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap nilai-nilai perbedaan dan keberagaman yang melekat pada kehidupan lokal.

“Belajar bahasa Lampung merupakan hal yang sangat potensial dalam membangun cara pandang generasi muda yang berwawasan nasionalis, mengedepankan kearifan lokal dan membangun identitas diri generasi muda menghadapi era globalisasi ini,” kata Gubernur.

Arinal berharap dengan adanya Program Study ini membuat pembelajaran bahasa, budaya, dan kearifan lokal terjaga. Hal ini karena Unila akan mencetak calon – calon pendidik yang akan menjadi guru – guru di sekolah – sekolah di seluruh Lampung.

Gubernur berpesan agar metode pembelajaran yang akan digunakan nanti mampu mengakomodir keberagaman bahasa dan budaya yang ada di Lampung.

“Tapi perlu diperhatikan juga, jika Program Study S1 Bahasa Lampung ini telah terealisasi agar dapat mengakomodir beragam bahasa yang telah ada di Lampung. Jadikan Bahasa Lampung sebagai perekat persaudaraan dan pemersatu bangsa,” lanjut Gubernur.

Sementara itu, Rektor Unila Hasriadi Mat Akin menyampaikan penghargaan terhadap komitmen Gubenur Lampung dalam dunia Pendidikan di Lampung. Unila sudah berulangkali mengajukan pembukaan Prodi Bahasa Lampung, namun baru tahun ini dapat berkomunikasi dengan Pemprov.

“Saat ini Unila telah memperoleh restu dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk membuka program studi S1 Bahasa Lampung, namun sebelumnya kami perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah mengenai kebutuhan guru Bahasa Lampung yang akan diproduksi. Hal ini berkaitan dengan jumlah lulusan yang dapat terserap di lapangan kerja,” tutur Hasriadi.

Pada kesempatan yang sama Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unila Patuan Raja mengatakan saat ini Unila sudah membuka S2 Program Studi Bahasa Lampung. (Humas Prov)

Continue Reading

Trending