Connect with us

Advetorial

DPRD Tulangbawang Sahkan APBD Perubahan 2018

Avatar

Published

on

Tulangbawang : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulangbawang menggelar sidang paripurna pengesaha APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018, di Aula DPRD setempat.

Paripurna di pimpin langsung oleh ketua DPRD Tulangbawang Sopii Azhari, SH, di dampingi oleh wakil ketua I Aliasan, wakil ketua II Hi. Herwan Saleh, dan Bupati Tulangbawang Hj. Winarti, SE, MH.

Hadir pada sidang paripurna ini 32 anggota DPRD 13 izin dari total 45 anggota DPRD.

Badan anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tulangbawang memberikan delapan catatan kepada Pemerintah Kabupaten Tulangbawang.

Catatan itu disampaikan juru bicara Banggar DPRD Tulangbawang Sondang Rajagukguk, dalam sidang paripurna Raperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2018.

Delapan catatan itu yakni, pertama Pemerintah Kabupaten Tulangbawang diminta untuk menjadikan kekurangan armada mobil damkar menjadi kebutuhan prioritas dan mendesak. Kedua, masalah KTP Elektronik agar dapat diselesaikan pada tahun ini.

Ketiga, Pemerintah Kabupaten Tulangbawang diminta dapat memperjelas tapal batas antar kabupaten. Keempat, masalah PDAM pemda diminta adanya perwajaha pengelolaan menejemen perusaah milik pemda dengan menempatkan SDM yang profesional.

Kelima, Pemda disaranka dapat mempertegas kerja sama dengan PLN yakni dengan cara penghitungan pemakaian daya listrik menggunakan KWH bukan menggunakan sistim kontrak gardu. Hal itu terkait dengan adanya tagihan listrik pemda yang mencapai Rp5 miliar.

Keenam, Pemda juga diminta mengalihkan bantuan Rp4 miliar dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk pembangunan sejumlah icon di Tulangbawang yang tidak dapat dilaksanakan, menjadi peningkatan infrastruktur dibidang jalan.

Ketujuh, Pemda diminta dapat menginvitarisir dan menerbitkan dokumen yang menguatkan status seluruh aset yang ada. Kedelapan, Pemda diminta untuk mendata jumlah wajib pajak, karena saat ini masih banyak wajib pajak belum masuk dalam tagihan wajib pajak.

Bupati Tulangbawang Winarti menanggapi sejumlah catatan banggar DPRD setempat mengatakan, terkait pengalihan alokasi dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk pembangunan icon Tulangbawang.

Dia mengaku, sedang akan berkoordinasi dengan Pemprov. “Nanti apakah uangnya akan dialokasikan ke tempat lain sesuai dengan yang disampaikan Banggar. Kita akan lihat regulasi dan konsultasi dengan provinsi, karena pak Ridho (Gubernur Lampung Red) pada saat itu, sepakat sekali ketika dana itu kita gunakan untuk pembangunan Tugu Garuda Menggala agar disitu lebih cantik, besar, dan dapat jadi taman,” kata Winarti usai paripurna. (Advertorial).

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Advetorial

Pembagian BLT DD Tahap ll Kampung Bumi Sari Mulai Di Salurkan Ke Warga

Redaksi LT

Published

on

TULANG BAWANG : Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kampung Bumi Sari Di laksanakan di Balai Kampung Bumi Sari Kecamatan Rawa Pitu Minggu 28/06/2020

Pembagian tersebut di hadiri oleh Bapak Sekcam, Bhabinkamtibmas, Babinsa, BPK dan para tokoh lain nya. Pembagian tersebut berjalan lancar Aman dan Kondusif.

Jumlah penerima bantuan tersebut sebanyak 73 KK, yang sudah di data melalui RT dan RK Dan di ketahui oleh BPK. Pendataan tersebut melalui seleksi siapa siapa saja yang wajib menerima bantuan tersebut. Guna mengurangi beban masyarakat yang terdampak Covid 19.

Dan kedepan nya masih ada lagi satu kali jumlah 600rb, Setelah ada keputusan resmi dari pemerintah Daerah dan Pusat akan ada 3 bulan sampai September dengan jumlah yang tidak sama. Dengan 3bulan awal yaitu 300 perbulan. Ujar Bapak Andi Hajar Pranoto selaku Kepala Desa Bumi Sari

Harapan dari Bapak Andi selaku Kepala Kampung Bumi Sari, Bagi warga penerima bantuan tersebut dapat di gunakan sebagai mesti nya untuk keperluan keluwarga. Jangan sampai di pergunakan untuk hal hal yang tidak penting.

Warga yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai BLT DD tersebut sangat senang, Dan mengucapkan terimakasih Kepada Pemerintah. Yang menyalurkan Bantuan tersebut melalui Dana Desa (DD) Karna dari bantuan tersebut dapat meringankan beban kami yang saat ini terdampak Covid 19. Ujar salah satu warga. (ADV/Agus)

Continue Reading

Advetorial

Arinal Djunaidi : Kinerja Pansus DPRD Lampung OKE

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampung : Paripurna Pembicaraan Tingkat II Laporan Panitia Khusus LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Bandarlampung berlangsung lancar, Rabu (5/6/2020).

Dalalm paripurna tesebut, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengapresiasi kinerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lampung yang telah mencermati dan menelaah, serta memberikan rekomendasi LKPJ Kepala Daerah Akhir TA 2019.

Orang nomor satu di Lampung itu mengaku akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut sebagai pertimbangan penyusunan program Eksekutif dan Legislatif.

Gubernur juga menuturkan bahwa rekomendasi DPRD merupakan catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi/konkuren, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan. (ADV).

Continue Reading

Advetorial

DPRD Lampung : OTDA Harus Dampingi TIM Pemekaran 3 Kabupaten

Redaksi LT

Published

on

Bandar Lampung : DPRD Lampung mengimbau Pemerintahan dan Otonomi Daerah (OTDA) Provinsi Lampung mendampingi panitia pemekaran Kabupaten Sungkai Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Seputih Timur dan Kabupaten persiapan Lampung Seputih Barat.

“Panitia pemekaran dan penyuluhan hukum secara terpadu pada masyarakat dengan melibatkan aparat hukum terkait yaitu kepolisian dan kejaksaan, ” ujar juru bicara Pansus DPRD Lampung, Siti Rahma, Jumat (5/6/2020).

Menurutnya, produk hukum yang sudah ada seperti pemberian bantuan hukum bagi masyarakat agar peraturan daerah yang telah disahkan sesuai, dengan segera ditindaklanjuti dengan peraturan pembangunan terkait dengan adanya tupoksi.

“Sehingga ke depannya tiga kabupaten pemekaran tersebut dapat terwujud, ” ungkapnya.

Namun, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Lampung, Nirlan belum bisa memastikan hal itu.

Pihaknya perlu ada pembicaraan dengan DPRD Lampung.

“Terkait pemekaran tiga kabupaten tersebut tidak masalah.
Hanya saja masih terhenti pembahasannya di pusat sejak 2016 lalu,” ujarnya.
Nirlan menegaskan pada intinya semua tergantung pusat. Pemprov Lampung hanya memfasilitasi saja.

“Memang benar ada tiga kabupaten yang sudah masuk pembahasan di pusat. Sementara Kabupaten Natar Agung belum, karena sampai saat ini belum ada pembahasan di DPRD dan pemerintah daerah,” tutur dia. (ADV).

Continue Reading

Trending